MPR akan Tingkatkan Sosialisasi Empat Pilar Bangsa

Jakarta (ANTARA)28 Des 2010 - Majelis Permusyawaratan Rakyat akan meningkatkan sosialisasi Empat Pilar Bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian disampaikan Ketua MPR Taufiq Kiemas dan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin dalam refleksi akhir tahun 2010 dengan tema "Satu Tahun MPR: Merajut Kembali Ke-Bhinneka-an Indonesa" di Gedung MPR/DPR di Senayan Jakarta, Selasa.

Taufiq Kiemas mengatakan, Empat Pilar merupakan pegangan setiap warga negara. Idonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman. Tidak ada satu negara yang memiliki satu ragam.

Karena itu, sosialisasi Empat Pilar dilakukan secara terus-menerus dan menyeluruh ke seluruh Indonesia. Semua diharapkan untuk sungguh-sungguh dalam menjalankannya.

Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, semula MPR periode 2009-2014 dengan berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD hanya diamanati menyosialisasikan UUD 1945 dan sejumlah ketetapan MPR.

Namun ada tiga hal yang tidak ada pada UU juga perlu disosialisasikan dan disegarkan, yakni Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Inilah yang akhirnya menjadi tugas utama MPR," ujarnya.

Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, MPR telah melakukan sosialisasikan Empat Pilar ke berbagai lapisan masyarakat, dari pemerintah pusat sampai daerah, dari semua profesi masyarakat, dan segala umur.

Dalam satu tahun kerja MPR, pimpinan MPR melihat dan menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila masih dijaga oleh masyarakat. Dicontohkan sifat gotong-royong masih kental hidup di masyarakat. Sifat gotong-royong itu terlihat saat terjadi gempa di Mentawai atau saat Gunung Merapi meletus.

Demikian juga rasa nasionalisme bangsa Indonesia tumbuh ketika tim nasional Indonesia menunjukan ketangguhannya. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, hal demikian patut disyukuri dan merasa berbesar hati meski ada kekurangan.

Pimpinan MPR juga melihat dan mengakui sejak amendemen pertama kali hingga saat ini semua kehidupan lembaga negara masih berada pada "track" yang benar, yakni saling mengimbang atau "check and balances".

Pimpinan MPR selama ini tidak melihat institusi atau lembaga negara yang dominan. Pimpinan MPR juga bersyukur Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukan prestasinya tersendiri meski belakangan ini diakui ada sedikit kekisruhan. Namun pimpinan MPR mengakui MK masih "on the track".

Keutuhan NKRI diakui oleh pimpinan MPR juga dalam keadaan yang baik dan tidak adanya ancaman yang serius. Meski demikian, Lukman Hakim Saifuddin mengakui di antara Empat Pilar, ada satu pilar yang cukup memprihatinkan atau adanya erosi, yakni pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

"Erosi ini terlihat dari banyak tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di tengah-tengah masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena belum terwujudnya kesadaran keberagaman," katanya.

Tindak kekerasan dan pelanggaran HAM ini karena adanya keinginan salah satu kelompok untuk melakukan penyeragaman kepada kelompok yang lain, sehingga menimbulkan konflik sosial dan politik identitas. Lukman Hakim menegaskan hal ini bisa terjadi karena rendahnya rasa keberagaman.

Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, perbedaan jangan dilihat sebagai pemisah tetapi sebagai perajut untuk menjadi satu.

Menurut dia, ada tiga hal yang yang menyebabkan terjadinya erosi Bhinneka Tunggal Ika yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dan pelanggaran. Pertama, lemahnya kesadaran keberagaman. Kedua, pemahaman keagamaan yang berbeda. Ketiga, rendahnya pendidikan masyarakat.

Karena itu, Lukman Hakim Saifuddin mengharap adanya dialog yang terus-menerus pada masalah perbedaan pemahaman keagamaan. Semua hal tersebut menjadi tantangan bersama di tahun yang akan datang.

Wakil Rakyat Minta Pemerintah Waspadai Daerah Perbatasan

Jakarta (ANTARA) - Nurhayati Ali Assegaf, anggota Komisi I DPR RI, meminta pemerintah untuk mewaspadai dan tidak menganggap remeh daerah perbatasan di Indonesia, termasuk perbatasan Timor Leste dan Nusa Tenggara Timur.

"Saat ini, pihak asing masih banyak yang memiliki kepentingan di wilayah perbatasan, dan ini tentunya harus diwaspadai," kata Nurhayati di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan hal itu setelah ambil bagian dalam kunjungan kerja DPR selama tiga hari di Nusa Tenggara Timur.

"Dalam menjaga perbatasan wilayah kita, jangan dianggap remeh dan sepele. Pemerintah diminta waspada dengan hal sekecil apapun di perbatasan, sebab banyak kepentingan asing di sana (perbatasan Timor Leste-NTT)," kata Nurhayati, menandaskan.

Ia menambahkan, kewaspadaan tersebut sangat diperlukan untuk mengantisipasi timbulnya rongrongan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Bila kita menganggap remeh dan sepele, NKRI kita akan terancam. Oleh karenanya, kewaspadaan harus ditingkatkan, jangan sampai lengah," kata Nurhayati.

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) itu menyebutkan, pihak asing di perbatasan Timor Leste-Nusa Tenggara Timur tak lagi mengurus pengungsi yang pro-integrasi, tapi lebih mengurus pengungsi Timor Leste.

"LSM-LSM asing tidak lagi mengurus pengungsi yang pro-integrasi dan ini dikhawatirkan ada kepentingan lain," kata dia.

Kepada TNI, ia menyarankan untuk segera dilakukan gelar pasukan di daerah perbatasan.

"Sekali-sekali TNI harus gelar pasukan di perbatasan, termasuk perbatasan Timor Leste-Nusa Tenggara Timur," katanya.

Ia mengingatkan, semua pihak tidak menganggap sepele dan kecil Timor Leste. "Ini bisa menganggu stabilitas politik dan keamanan kita karena ada pihak-pihak tertentu di belakang Timor Leste," kata dia.

Apa yang disampaikannya, tak lain untuk menyadarkan pemerintah karena berkaca pada kasus hilangnya Sipadan-Ligitan.

"Jangan setelah bagian negeri hilang, baru kita sadar dan teriak," ungkap Nurhayati menegaskan.

Wakasal: Batas Laut RI-10 Negara Belum Tuntas

Bogor (ANTARA)22 Desember 2010 - Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Marsetio mengatakan batas wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 10 negara di sekitarnya belum tuntas, sehingga berpotensi konflik.

"Batas wilayah laut Indonesia dengan 10 negara di sekitarnya belum tuntas. Dari 10 negara tetangga, batas wilayah yang sudah tuntas baru dengan Singapura," katanya di sela-sela mengikuti Apel Komandan Satuan (AKS) di Bogor, Rabu.

AKS yang digagas Korps Marinir di kawasan pegunungan Cikoneng, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor itu melibatkan para perwira tinggi (pati) di lingkungan Korps Marinir dan berlangsung mulai Selasa hingga Rabu, 21-22 Desember.

Menurut Marsetio, dari sembilan negara tetangga yang berbatasan wilayah laut dengan Indonesia, potensi konflik terbesar datang dari Malaysia.

"Potensi konflik terbesar berasal dari Malaysia, lantaran negara tetangga tersebut mengklaim wilayah laut Ambalat sebagai wilayah mereka," katanya.

Menurut dia, Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah mereka. "Ini adalah persoalan besar yang berpotensi menimbulkan konflik bagi Indonesia," ungkapnya.

Marsetio mengemukakan, Ambalat merupakan wilayah NKRI. Pihak TNI AL akan melakukan upaya dan langkah apapun untuk mempertahankan kedaulatan wilayah RI.

"Tidak boleh ada sejengkal tanah atau laut pun yang lepas. Kita pertahankan dan amankan dengan berbagai cara," demikian Wakasal.

Tim Merah Putih Tetap Pakai Garuda

Liputan 6 - Kamis, 16 Desember 2010
Liputan6.com, Jakarta: Tim nasional Indonesia tetap akan mengenakan kostum berlambang negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila, dalam laga semifinal melawan Filipina meski muncul gugatan dari pengacara David Tobing. Sekretaris Jenderal Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Nugraha Besoes begitu menyesalkan gugatan yang diajukan tersebut.

"Kenapa baru sekarang ada gugatan. Kita juga pakai lambang Garuda sejak Piala Asia 2007 lalu dan tidak ada masalah. Lambang Garuda juga tidak hanya digunakan di turnamen AFF saja," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/12). Gugatan atas penggunaan lambang negara di seragam tim Merah Putih sama saja dengan melucuti senjata jelang perang. Seharusnya yang ada saat ini bukan gugat menggugat, namun memberikan dukungan penuh kepada timnas agar mampu bermain maksimal.

Pria yang akrab disapa Kang Nug itu berharap kondisi ini tak akan mengganggu konsentrasi Firman Utina cs untuk pertandingan Kamis malam. Dan untuk menyelesaikan polemik perihal penggunaan Garuda, pihaknya telah berkonsultasi dengan DPR. "Saya telah melakukan konsultasi dengan DPR. Mereka telah meminta untuk jalan terus dan tetap bermain dengan lambang Garuda," lanjutnya.

Gugatan David Tobing dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dua hari jelang laga pertama semifinal Piala AFF 2010. Pria yang juga pengacara itu menilai penggunaan lambang Garuda di kostum tim Merah Putih telah melanggar Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan [baca: Garuda Tersemat, PSSI Digugat].(MRQ/ANS/Ant)

SERANGAN BALIK SANG TANGAN KANAN

Jakarta 13 Des 2010 - Tempo online : Serangan Balik Sang Tangan Kanan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. dan hakim Akil Mochtar membawa kasus dugaan pemerasan yang diangkat ahli hukum tata negara Refly Harun ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Refly belakangan malah terpojok.

Hujan lebat mengguyur Perumahan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu, 22 September lalu. Siang itu, bersama rekannya sesama ahli hukum, Maheswara Prabandono, pengamat hukum tata negara Refly Harun bergegas memasuki sebuah rumah besar di kompleks itu. Sang tuan rumah, Bupati Simalungun Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih, sudah menunggu. Mempersilakan tamunya masuk, sahi bulbait menghidangkan teh panas dan penganan kecil. Sekretaris Jopinus, Jumadiah Wardati, duduk di ruang tengah.

Pekan-pekan itu kemenangan Jopi nus dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Simalungun tengah diuji di Mahkamah Konstitusi. Ini lantar an tiga pasangan lainnya, yang kalah dalam pemilihan pada 30 Agustus lalu, memperkarakan perolehan suara yang diraup pasangan Jopinus Saragih dan Nuriaty Damanik. Siang itu, kepada Refly dan Maheswara, kuasa hukum yang mewakilinya menghadapi gugat an pesaingnya yang kalah itu, Jopinus mengaku sudah bertemu dengan hakim konstitusi Akil Mochtar. Akil adalah ketua panel hakim yang menangani gugatan itu. "Saya kaget mendengarnya," kata Refly.

Jopinus tak membuka informasi di mana dan kapan pertemuan itu terjadi. Dia hanya menyatakan telah menemui Acil-demikian, menurut Refly, Jopinus memanggil Akil Mochtar bersama dua kerabatnya. Adapun Akil ditemani seseorang. SELENGKAPNYA.....

Pembalakan Liar Terorganisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik pembalakan liar di hutan Merang, Kecamatan Bayunglincir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sudah terorganisasi. Seluruh pemangku kepentingan, terutama di daerah, harus terlibat pemberantasan praktik ilegal di kawasan yang termasuk lokasi percontohan penurunan emisi karbon dari penggundulan hutan dan degradasi lahan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengungkapkan hal ini di Jakarta, Sabtu (11/12/2010). Sebagaimana diberitakan Kompas, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyaksikan rakit kayu hasil penebangan liar saat memantau kawasan hutan Merang menggunakan helikopter.

”Di sana (hutan Merang) tidak ada HPH (hak pengusahaan hutan) dan areal gambut yang ditelantarkan pemegang izin sebelumnya (open access) yang 50 persen terbakar pada tahun 1997 dan 2006. Jadi, apa yang terjadi di sana itu merupakan pembalakan liar (illegal logging) yang sangat terorganisasi dan tidak mungkin daerah sendirian mampu (mengatasi),” ujar Hadi.

Hutan Merang termasuk dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Lalang, Musi Banyuasin, seluas 265.953 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 789/Kpts-II/2009.

Di dalam kawasan tersebut saat ini juga sedang berlangsung proyek kerja sama Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kemhut dengan GTZ, organisasi nonpemerintah Jerman, untuk penurunan emisi dengan menerapkan pola REDD+ seluas 24.000 hektar dan di sisi selatan juga terdapat hutan desa Medak dan Merang seluas 3.050 hektar.

Tenaga ahli GTZ dan Kepala KPH Model Lalan sudah memaparkan masalah ini dan meminta bantuan dari pemerintah pusat. Atas laporan tersebut, Kemhut menggelar operasi pemberantasan pembalakan liar pada Juni-Juli 2010, dengan menangkap kayu dan membakar kilang gergajian ilegal yang ditemukan di kawasan itu.

Pihak swasta juga sudah turut berperan membantu operasi tersebut, antara lain, kata Hadi, PT RHM, anak usaha kelompok Sinar Mas, yang mengirim alat berat untuk menancapkan balok-balok hasil pembalakan liar di kanal untuk menghambat mereka.

Hadi menuturkan, organisasi nonpemerintah asing yang aktif mengkaji soal lahan gambut, Wetland, juga mengajukan permohonan izin konsesi HPH restorasi di areal telantar (open access) di sisi utara areal GTZ pada bulan Juli 2010. Mereka ingin memperbaiki kembali kawasan hutan di dekat perbatasan Sumsel-Jambi yang kini menjadi sasaran pembalakan liar.

”Harus ada operasi tertutup untuk mengungkap siapa dalang di belakang cukong dan para pembalak liar ini,” ujar Hadi. (HAM)

Unicef Puji Keterlibatan Pemuda Dalam Delri Meksiko

Cancun, Meksiko (ANTARA - 11 Des 2010) - Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef) memuji keterlibatan pemuda dari Delegasi RI (Delri) dalam negosiasi di KTT (COP) ke-16 Perubahan Iklim di Cancun, Meksiko.

"Kita mendapat pujian dari Unicef, Save The Children dan organisasi kepemudaan internasional karena melibatkan pemuda dalam negosiasi," kata Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Lingkungan Global dan Kerja Sama Internasional, Liana Bratasida di Cancun, Meksiko, Jumat.

Liana mengatakan Indonesia menjadi satu-satunya negara dari 192 negara peserta konferensi iklim yang melibatkan pemuda dalam negosiasi.

"Ini akan menjadi contoh yang akan ditiru oleh negara-negara lain," lanjutnya.

Kementerian Lingkungan Hidup memang memfasilitasi tiga pemuda untuk ikut dalam perundingan selama KTT ke-16 di Cancun.

Tiga pemuda tersebut yaitu Elfa Nugraha dari ITB Bandung, Ahmad Naufal Dai dari Universitas Indonesia Jakarta dan Nadya Victoryka dari Universitas Diponegoro Semarang.

"Mereka belajar negosiasi. Mereka melihat dan mencatat serta membuat analisis mengenai posisi negara-negara dalam konferensi. Mana negara yang oposisi dan mana negara yang berposisi sama dengan Indonesia," jelas Liana.

Liana menjelaskan hasil kerja dari tiga orang tersebut bakal dipresentasikan di Indonesia dalam waktu dekat.

Mengenai pendanaan, dia mengatakan tiga pemuda tersebut tidak didanai pemerintah, tetapi diberangkatkan oleh Hans Seidel Foundation Jerman dan British Council.

Sebelumnya, Koordinator Komunikasi, Informasi, Edukasi Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Amanda Katili Niode, di sela-sela KTT ke-16 Perubahan Iklim di Cancun, Meksiko, Selasa (7/12) mengatakan ada 11 pemuda dalam Delri yang mengikuti rangkaian konferensi iklim di Cancun.

"Tujuan ikutnya anak muda tersebut sebagai bentuk keterlibatan unsur pemuda sesuai dengan UU Pemuda, Konvensi Perlindungan Anak dan Konvensi dari UNFCCC bahwa suara pemuda harus didengar," kata Amanda.

Amanda mengatakan semua partisipan pemuda dan pemudi yang berusia antara 13 - 21 tahun tersebut menggunakan tanda pengenal peserta KTT sebagai "party" atau delegasi berwarna pink.

Mereka datang ke KTT setelah diseleksi oleh pengundang atau penanggung jawab kegiatan.

"Mereka semua telah diseleksi. Seleksi dicalonkan oleh tokoh masyarakat, ada yang diseleksi dari provinsinya, ada yang diseleksi guru dan teman-teman sekolahnya," jelasnya.

Sebelumnya, LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengecam keikutsertaan istri Menteri Lingkungan Hidup, Violet Muhammad Hatta, sejumlah perwakilan korporasi dan 11 perwakilan pemuda dalam Delri di KTT iklim Cancun.

Walhi melihat Delri ditumpangi kepentingan korporasi hitam dan tidak independen, serta keterlibatan pengusaha memboroskan dana pemerintah.

Polisi Tetapkan 6 Tersangka Bentrokan di Cempaka Mas, 1 Oknum TNI Ikut Terlibat

detik.com : jumat-10 des 2010 >>Jakarta - Pasca bentrokan di Komplek Graha Cempaka Mas Blok B-34 Kamis kemarin, polisi menetapkan enam orang tersangka. Salah satu yang terlibat adalah oknum TNI.

"Setelah diperiksa ada 6 orang yang ditetapkan tersangka dari 19 orang yang diperiksa, yang lainnya dilepaskan karena tidak terbukti," kata Kepala Polres Jakarta Pusat Kombes Pol Hamidin saat dihubungi wartawan, Jumat (10/12/2010).

Keenam tersangka itu terbukti membawa senjata tajam. Para tersangka tersebut dicokok dari kelompok debt collector.

"Pasal yang dikenakan pasal pengeroyokan (170 KUH Pidana)," ujar Hamidin.

Saat disinggung kabar adanya oknum TNI yang terlibat dalam bentrokan tersebut, Hamidin membenarkan hal tersebut.

"Kita tidak menangani itu, tapi tadi malam kita sudah serahkan oknum TNI itu ke kesatuannya," tegas Hamidin seraya enggan menyebutkan inisial dan kesatuan oknum TNI yang dimaksud.

Bentrokan terjadi antara kelompok pria berpakaian yang bertulis Forum Betawi Rempug (FBR) dan ormas kepemudaan, Kamis (9/12/2010). Bentrokan dipicu oleh penarikan unit mobil yang cicilannya belum dilunasi. Polisi menyita puluhan senjata tajam setelah berhasil membubarkan bentrokan.

Akibat bentrokan, tiga unit mobil yang diparkir di depan kantor PT Oto Multiarta mengalami kerusakan. Kondisi kantor PT Oto Multiarta di blok B 34 terlihat porak poranda akibat serangan dari kelompok massa yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Satu orang anggota FBR terluka di bahu kanan akibat luka bacokan dari kelompok lawan. Korban dirawat di RS Islam Jakarta.
(ahy/nwk)

BERITA TERKAIT :


berita terkait detiknews.com :
1. YLKI : kontrak leasing mengeksploitasi kunsumen
2.Pengawasan Pemprov DKI terhadap Ormas dinilailemah....

Dimana Markas WikiLeaks?

KOMPAS.com - Pejabat di banyak negara, terutama AS, kini marah terhadap WikiLeaks. Bahkan, ada negara yang mulai mencurigai negara lain di dalam kawasannya, seperti di Teluk Arab. Sebab, WikiLeaks terus menguak hubungan diplomatik rahasia antara negara-negara Teluk Arab, Israel, dan AS yang menyebut Iran sebagai musuh.

Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr buru-buru menjelaskan, Iran bukan ancaman. Tidak hanya negara-negara di Teluk Arab, tetapi di Eropa hingga Asia geram. Publikasi tentang terowongan rahasia di Solkope, Dominion Melchizedek di Pasifik Selatan yang dibangun SROTN, bikin heboh.

AS adalah negara yang paling geram kepada WikiLeaks. Sebab, sebagian besar kawat diplomatik yang dikirim ke negara lain, baik kepada para diplomat, kementerian luar negeri asing, maupun konsulatnya, juga dibocorkan ke ruang publik.

Otoritas terkait di sejumlah negara sudah mulai memagari dirinya. Publik tidak bisa lagi mengakses konten berisi dokumen rahasia dari kedubes AS, termasuk di Jakarta, di WikiLeaks. The Wall Street Journal melaporkan, mahasiswa Kolombia dilarang membahas WikiLeaks di Facebook dan Twitter.

WikiLeaks memang dahsyat dan bikin heboh. Situs ini mengklaim telah memublikasikan lebih dari 1,2 juta kawat diplomatik, dokumen rahasia, terutama dokumen milik AS. Belakangan ini beberapa orang WikiLeaks menjadi narasumber berita atau bahkan ”kontributor” beberapa televisi asing.

Melacak jejak WikiLeaks Sejumlah pertanyaan pun menggugah rasa ingin tahu tentang sepak terjang WikiLeaks yang ”didirikan” Julian Assange ini. Di manakah markas dan bagaimana cara kerjanya sehingga WikiLeaks ini bisa mendapat begitu banyak dokumen rahasia negara, lalu membocorkannya ke ruang publik?

Tidak dapat diketahui dengan pasti di mana letak markas WikiLeaks itu. Jejaknya hanya bisa diketahui dari server internet yang melayani (hosting) situs WikiLeaks saja—Assange sendiri diduga ”dipasang” untuk menjadi ”pendiri”.

WikiLeaks dikenal sejak Amazon.com Inc yang berpusat di Seattle, AS, hosting bagi situs yang gemar membocorkan dokumen rahasia AS ini. Amazon, Kamis lalu, mendepak WikiLeaks, tetapi membantah jika tindakan itu dilakukan akibat tekanan parlemen atau Pemerintah AS.

Jaringan televisi CNN melaporkan, setelah didepak dari server milik Amazon, WikiLeaks kini bersembunyi di tempat baru di Swedia. Situs yang gemar mengungkap dokumen rahasia negara itu kini menggunakan provider terbesar di Swedia, yakni Bahnhof yang bermarkas di sebuah bungker, sekitar 30 meter di bawah tanah. Bahnhof dimiliki pengusaha asal Swiss.

Merujuk berbagai foto di media asing dan gambar yang dirilis YouTube dan CNN, tampak markas server situs WikiLeaks berada di sebuah gunung batu cadas. CEO Bahnhof Jon Karlung menyebutkan, bungker itu bekas markas perang yang digunakan pada Perang Dingin di Eropa.

Bungker seperti dipahat dari gunung batu cadas yang keras, tidak jauh dari Stockholm, ibu kota negara Swedia. Di dalamnya ada taman, ada ruang konferensi, dan generator cadangan yang diambil dari kapal selam Jerman. Selain itu, ada laboratorium dan juga ruang membajak dokumen negara.

Bungker itu oleh Karlung dianalogikan dengan goa dalam film fiksi James Bond karya Ian Fleming. Kini bungker itu disebut sebagai pusat data, goa literal, yang menyimpan file-file rahasia WikiLeaks. Tampaknya biaya yang dikeluarkan sangat besar untuk membangun server bagi WikiLeaks. Siapa di balik investasi rahasia ini? (AFP/REUTERS/CNN/AP/CAL)

Sejarah Panjang Tanah Para Raja

08/12/2010 21:46
Liputan6.com, Yogyakarta: Keistimewaan Provinsi Yogyakarta tidak lahir begitu saja. Ada garis sejarah panjang yang membuat status Yogya menjadi berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Garis sejarah tentang meleburnya sebuah negeri besar di tanah Jawa.

Lewat Amanat 5 September tahun 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Raja Mataram ketika itu, membuat maklumat menyatunya Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam jubah negara bernama Indonesia. Pernyataan itu memperkuat posisi Ngayogyakarta dan Pakualaman sebagai pusat pemerintahan. Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai gubernur dan Sri Paku Alam sebagai wakil.

Yogyakarta adalah Sultan dan Sultan adalah Yogyakarta. Nyaris mustahil memisahkan keduanya. Posisi Sultan sebagai Raja Yogya memiliki makna mendalam bagi mayoritas rakyat kota Gudeg ini. Sejak era kesultanan pertama hingga yang terakhir, hubungan antara rakyat dan rajanya begitu erat.

Lahirnya abdi-abdi dalem yang begitu loyal meski dengan upah tak lebih dari dua bungkus rokok menjadi bukti status Sultan sebagai raja adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Ada yang tak bisa dibayar dengan rupiah. Bahkan ada yang tak dibayar dengan apa pun. Bagi mereka, pengabdian kepada Kesultanan Yogya sendiri adalah sebuah kehormatan.

Banyak prosesi adat yang terkait erat dengan Kraton pun membuktikan betapa menyatunya rakyat dan sang raja. Ini adalah tradisi panjang yang telah ratusan tahun berjalan.

Malam 1 Syuro misalnya. Sebuah malam sakral bagi masyarakat Jawa. Momentum penting saat pergantian tahun yang tak sekadar pergerakan waktu. Bagi masyarakat Yogya, tahun berganti adalah proses perenungan. Tahun berganti adalah proses pembelajaran.

Begitu berharganya malam pergantian tahun dalam sistem kalender Jawa atau 1 Muharam dalam tarik Hijriah ini membuat ribuan rakyat Yogya tak terbebani tatkala harus menahan kantuk dan meninggalkan sejenak tempat tidur mereka. Warga Jogja memilih turut serta dalam ritual Topo Bisu Mubeng Beteng atau mengelilingi benteng kraton tanpa bersuara. Berbaur dengan abdi dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Tradisi ini adalah tradisi kuno. Ada berbagai versi mengenai sejarah Mubeng Beteng. Versi pertama menyebut Mubeng Beteng berkembang pada abad keenam sebelum Mataram Hindu. Ketika itu disebut Muser, Munjer atau mengelilingi titik pusat. Versi lain mengatakan Mubeng Beteng adalah tradisi masyarakat Islam di Jawa yang dimulai ketika Kerajaan Mataram berdiri.

Kala itu kraton membangun benteng dan selesai pada 1 Syuro. Untuk menjaga ancaman dari Kerajaan Pajang, para prajurit kraton pun rutin mengelilingi benteng. Agar tak terkesan militeristik, tugas mengelilingi benteng itu dilakukan tanpa suara atau membisu. Hanya doa-doa dirapalkan dalam hati.

Mubeng Beteng adalah satu dari begitu banyak tradisi yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara masyarakat dan Kesultanan. Hubungan yang memiliki sejarah panjang jauh sebelum Indonesia terbentuk dan Yogya masih berdiri tegak sebagai pusat dinasti Mataram.

Tanah Yogya adalah tanah raja yang tumbuh pesat sejak perjanjian Giyanti tahun 1755. Sebuah kesepakatan antara Belanda dan dinasti Mataram yang menghasilkan dua kerajaan. Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Ketika itu Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I mendapat tanah di Yogyakarta. Kraton pun dibangun di wilayah hutan Beringin. Wilayah ini dianggap cukup baik karena diapit dua sungai sehingga terlindung dari kemungkinan banjir.

Dalam Kosmologi Jawa, kraton menjadi titik pusat dalam garis imajiner yang terdiri dari tiga pilar. Kraton tepat di tengah antara Gunung Merapi di utara dan laut di selatan.

Rakyat Yogya paham betul soal ini. Mereka menyadari menjadi bagian dari keagungan sembilan raja yang pernah hidup, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono sepuluh yang hingga kini masih bertahta. Makam-makam kuno Raja Mataram juga menjadi bukti betapa jejak kemegahan Mataram tak pernah pudar. Menegaskan fakta bahwa Yogya adalah tanah priyayi yang melebur bersama rakyat. Dari dulu hingga kini.

Dan sebagai bagian sebuah kerajaan, rakyat Yogya tak pernah lepas dari berbagai macam prosesi adat. Berbagai persoalan yang menimpa Yogya disikapi dengan cara yang tak lari dari tradisi. Terlebih lagi ketika sistem penanggalan Jawa berakhir dan tahun akan berganti. Sebagian warga Yogya menggelar ritual tahunan. Berharap Sang Kuasa terus menjaga dan memberi berkah. (CHR/Vin)

Dewan Paripurna PPM Minta Muscablub

Sabtu, 27 November 2010 , 08:45:00

BALIKPAPAN - Organisasi yang menaungi anak-anak mantan pejuang kemerdekaan yaitu Pemuda Panca Marga (PPM) Kota Balikpapan terutama Dewan Paripurna beserta beberapa pengurus ranting dan kader menolak kepengurusan yang ada ditubuh PPM sekarang. Pasalnya dalam pembentukan kepengurusan diduga menyalahi anggaran dasar rumah tangga (AD RT) organisasi tersebut. ”Dewan paripurna mendesak untuk diadakan Muscab Luar Biasa untuk menyelesaikan masalah yang ada ditubuh PPM kita harus kembali kepada AD RT yang telah ada,” terang Dewan Paripurna PPM Kota Balikpapan Abdul Razak kepada Balikpapan Pos, Jumat (26/11).

Lanjutnya, dalam pembentukan melanggar pasal 26 juklak nomor 2 dalam ADRT, pasalnya yang sekarang menjadi ketua PPM Kota Balikpapan merupakan cucu dari veteran bukan putra dan putri apalagi belum punya legitimasi veteran juga diduga adanya penyimpangan serta kesalahan mekanisme. “Tolong dalam kepengurusan dikedepankan putra-putri veteran sehingga mekanisme yang ada dapat berjalan,” ucapnya.

Begitu pula dengan pengurus lainnya Piter menolak pelantikan dari ketua PPM Kota Balikpapan karena melanggar aturan yang ada juga para anggota lainnya seperti Samsul Maarif, Sofyan Asnawi, serta pendiri PPM pertama kali di Kalimantan Timur seperti H Jimmy Natta serta Drs Gufransyah. “Kami menolah sehingga PPM tingkat satu tidak bisa melantik kepengurusan karena kami menolaknya,” tandasnya.

SK Kepengurusn yang ada pun diminta untuk dibatalkan karena bertentangan dengan AD RT untuk itu perlu di lakukan musyawarah cabang luar biasa untuk pembentukan kembali kepengurusan dan menyelesaikan masalah. “Ini merupakan pembelajaran bagi kita agar ke depannya menggunakan peraturan AD RT yang ada sehingga dalam pembentukan kepengurusan tidak terjadi masalah-masalah seperti ini,” tutup dia. (nus)

PPM Ranting Ubud Gelar Sepeda Santai

By purnama on 09/11/2009 Situs Resmi Pemda Gianyar
Sebanyak 700 pesepeda yang berasal dari komunitas sepeda Gianyar, Denpasar dan masyarakat Ubud ikut serta dalam kegiatan sepeda santai, Pemuda Panca Marga Ubud Fun Bike 2009, di Ubud (8/11).

Tampak juga Bupati Gianyar, Kapolres Gianyar, Dandim 1616 Gianyar, Wakil Bupati dan mantan Kapolres Gianyar, I Made Astawa ikut serta dalam acara sepeda santai yang dilepas oleh Bendesa Pakraman Ubud, Cokorda Raka Kerhtyasa.

Acara yang digelar serangkaian peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember dan Hari Puputan Margarana 20 Nopember 2009 terselenggara atas prakarsa Pemuda Panca Marga Anak Ranting Ubud.

Sepeda santai menempuh jarak 16 km, dengan rute mulai dari Catus Pata Ubud (depan Puri Ubud), menuju kearah barat (Jembatan Campuhan), menuju keselatan melewati Penestanan, Katiklantang, Singakerta, Nyuh kuning, Pengosekan, Br. Kumbuh, Pasar Desa Mas, Teges, Peliatan, melawati Pasar Ubud dan Finish kembali di Catus Pata Ubud.

Ketua Panitia penyelenggara, Cokorda Ngurah Suyadnya atau yang biasa disapa Cok Wah, menyampaikan kegiatan dimaksudkan untuk menggugah kembali semangat dan nilai-nilai kepahlawan yang amat luhur yang telah diwariskan kepada generasi sekarang oleh para pejuang. Sehingga tidak ada kesan nanti genarasi kita adalah generasi yang seperti kacang lupa akan kulitnya. Bilamana hal ini terjadi, tentunya akan melenceng dari cita-cita luhur dan pengorbanan para pendahulu kita. “Meski kegiatan yang dilalukan kali ini hanya berupa langkah kecil, untuk menggugah dan mengingat kembali jasa-jasa para pejuang, setidaknya menjadi langkah nyata untuk kembali merenungkan, atas apa yang telah diwariskan oleh para pejuang kita,” ungkap Cok Wah, mantan anggota DPRD Gianyar, yang tak pernah hentinya berkarya dan mengabdikan diri kepada masyarakat.

Lanjut dikatakan Cok Wah, bahwasannya sebagai generasi muda tulang punggung pembangunan bangsa tentunya kita harus bertanya apa yang telah kita lakukan untuk bangsa ini bukan bertanya apa yang telah bangsa ini berikan kepada kita. Untuk itulah sudah sepatutnya kita terus berkarya dan membangun bangsa ini, yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat dengan menginspirasi semangat para pejuang dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negara ini.(iba

Inilah Orang Indonesia Terkaya 2010 versi Forbes

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kakak beradik R Budi (69) dan Michael Hartono (71) tahun ini berada pada posisi teratas dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes. Posisi yang sama mereka duduki tahun lalu.

Dalam daftar yang dipublikasikan di Jakarta, Jumat, disebutkan dua penghasilan bersaudara yang mewarisi pabrik rokok Djarum dari ayah mereka dan bertambah kaya dengan pemasukan dari Bank Central Asia dan usaha sawit itu pada tahun ini mencapai 11 miliar dolar AS, naik dari 2009 yang sebesar tujuh miliar dolar AS.

Setelah R Budi dan Michael Hartono, orang yang tercatat paling kaya nomor dua di Indonesia adalah Susilo Wonowidjojo (54) dengan penghasilan delapan miliar dolar AS. Keluarga Susilo merupakan pemilik perusahaan rokok kretek Gudang Garam yang dalam dua tahun terakhir nilai sahamnya naik sepuluh kali lipat.

Susilo menggeser Martua Sitorus (50), dari Wilmar International, pedagang minyak sawit terbesar di Asia, yang kini menempati posisi keempat dengan penghasilan 3,2 miliar dolar AS, naik dari 2009 yang hanya tiga miliar dolar AS.

Sementara Eka Tjipta Widjaja (87) yang pendapatannya bersumber dari perusahaan penghasil minyak kelapa sawit Golden Agri-Resources tercatat berpenghasilan enam miliar dolar AS, naik 3,6 miliar dolar AS dari tahun 2009.

Selain ketiga wajah lama itu, ada beberapa wajah baru yang untuk pertama kali masuk dalam daftar orang terkaya Forbes. "Ada sekitar 40 persen orang baru tahun ini," kata CEO Majalah Forbes Indonesia Millie Stephanie.

Mereka antara lain Sri Prakash Lohia (59) dari Indorama Syntetics dengan kekayaan 2,6 miliar dolar AS pada posisi lima dan Vice President Comissioner Indika Energy Agus Lasmono Sudwikadmono (39) pada peringkat ke-24 dengan penghasilan 845 juta dolar AS.

BHAKTI MERAPI

Beberapa Foto Arsip dalam kegiatan Bhakti Merapi November 2010 yang dilaksanakan oleh Mabes Yudha Putra Pemuda Panca Marga

KARYA BHAKTI PPM GIANYAR BEDAH RUMAH VETERAN

Rehab dua rumah dalam Karya Bhakti PPM Kabupaten Gianyar Bali. baca selengkapnya

PPM KOTA BALIKPAPAN Bertatap Muka dengan Dandim

Kamis, 25 November 2010 , 09:32:00
DARI : POS METRO BALIKPAPAN-Untuk meningkatkan hubungan sesama anggotanya, para pengurus dan keluarga besar Pemuda Panca Marga (PPM) mengadakan tatap muka dan silaturahim dengan Dandim kota Balikpapan Letkol CZI Musthofa di aula Makodim kemarin.

“Kami berusaha membangun silaturahim dan hubungan yang baik dengan seluruh keluarga besar PPM,” kata Zainal H Ketua PPM kota Balikpapan saat bertatap muka langsung dengan Dandim selaku Dewan Pembina PPM kota Balikpapan.

Menurut Zainal sebagai organisasi yang mewadahi para anak dan keturunan kaum veteran, konsolidasi diantara pengurus dan keluarga besar PPM perlu dilakukan untuk menyusun program dan konsep untuk memajukan PPM kedepan.

Hal yang sama juga diakui oleh Letkol Musthofa bahwa PPM merupakan salah satu komponen bangsa yang terlibat langsung dalam pembangunan bangsa, apalagi mereka adalah para keturunan kaum veteran yang telah berjuang untuk memerdekakan dan membangun bangsa dan Negara Indonesia. Maka kekompakkan diantara keluarga besar PPM perlu dilakukan.

“Kalau kita kompak, maka akan muncul ide-ide positif untuk memajukan PPM bahkan bangsa ini,” ujar Musthofa.

Kegiatan ini dihadiri juga oleh para sesepuh PPM, pengurus Veteran kota Balikpapan, serta para kader PPM yang selama ini aktif di organisasi ini.

“Dulu orang tua kita berjuang untuk memerdekakan negeri ini, maka tugas PPM salah satunya untuk meneruskan cita-cita perjuangan orang tua,” imbuh H.Marhan Yunus salah seorang pengurus Paripurna PPM.

Karena itulah Marhan berharap kedepan PPM semakin kompak dan solid sehingga mereka bias membangun sebuah jaringan kaderisasi yang bermanfaat dan berguna untuk pembangunan bangsa terutama untuk kota Balikpapan.(are)

Srikandi Partai Golkar Akan Gebrak PPM Jawa Timur

Surabaya (jurnalberita.com) - Selama hampir satu dekade Pemuda Panca Marga (PPM) Jawa Timur tenggelam di dalam mimpi indahnya, kini organisasi putra-putri keluarga veteran ini mulai bangun merevitalisasi diri. Dengan menggebrak semangat anggotanya yang ‘Tanhana Dharma Mangruwa’, tiada pengabdian mendua.

“Saya akan mulai menggebrak PPM Jawa Timur. Dan langkah revitalisasinya diawali dengan konsolidasi dan kadersasi yang sifatnya terbuka. PPM Jawa Timur kini terbuka untuk umum, khususnya keluarga veteran. Jadi, anak, cucu dan cicit kaum veteran akan direkrut agar tali silaturahim tidak putus begitu saja,” tegas Drs. Ec. Hajjah Endang Sulastuty kepada wartawan, Rabu (27/10).

Endang Sulastuty, yang dikenal srikandinya fraksi Partai Golkar yang trengginas itu, adalah langkah tepat jika dia menggebrak PPM Jawa Timur yang terlanjur jadi ‘sleeping partner’ nya organisasi setara dan beberapa partai yang memanfaatkannya.

Sosok Endang yang diamanahi menjabat sebagai Ketua PPM Jawa Timur periode 2010-2015 ini makin getol saja menggedor mentalitas anggota PPM. Ia menyebut, akan menghidupkan kembali pasukan Yudha Putra, sambil melaksanakan konsolidasi dan kaderisasi.

“Khusus konsolidasi, pengurus cabang seluruh Jatim akan diadakan Muscab PPM di kabupaten dan kota. Diharapkan tuntas dalam waktu satu semester,” jelas Endang Sulastuty yang alumnus FE Universitas Airlangga Surabaya.

Menurut Bendahara Fraksi Partai Golkar di DPRD Jawa Timur ini, proses musyawarah merupakan hal yang wajar di tubuh PPM. Oleh sebab itu, kader dan simpatisan yang berkualitas diharapkan mau mengabdi dengan bekerja keras memajukan PPM. “Pasca muscab akan diajak dalam kerangka konsolidasi akbar yang disebut Munas PPM di Jakarta pada bulan Maret-April 2011,” tegas Sang Srikandi, di ruang fraksi PG Jawa Timur.

Dikatakan Endang yang juga mantan Ketua Parfi Jawa Timur ini, bahwa keberadaan PPM Jawa Timur akan dikembalikan kepada tatanan nilai yang sudah dibakukan oleh para senior, yaitu tradisi dan AD/ART-nya PPM. “Termasuk soal revitalisasi di bidang tenaga kerja dan peningkatan potensinya. Untuk ini, saya akan libatkan berbagai badan usaha untuk para anggota dan kader,” ungkapnya.

Baru pertama kalinya PPM Jawa Timur dipimpin seorang wanita. Nama PPM Jawa Timur disegani dan dihormati banyak orang, pada saat kepemimpinan H. Zainal Arifin, putra almarhum H. Kusnan mantan Bupati Pacitan. Sedangkan di Surabaya, PPM dimotori oleh Drs. H. Yusuf Husni, Apt. yang belakangan popular dipanggil Cak Ucup. PPM agak terseok-seok saat kepemimpinan Dr. H. Dossy Iskandar, SH selama dua periode. Dossy yang juga ketua partai Hanura Jawa Timur itu, menjadikan potensi PPM Jawa Timur tidak berafiliasi satu keteduhan di bawah pohon Beringin yang sebagaimana di masa sebelum reformasi.

Kini giliran Endang ‘srikandi’ Sulastuty yang harus ketiban sampur menanggung beban berat sejarah buruk PPM. Namun berkat ketangguhannya, dibantu H. Melila Usman selaku Sekretaris dan Blegur sebagai Bendahara, dua tokoh pengurus harian yang dikenal ringan tangan dan sistematik dalam bekerja keras ini, Ia yakin mampu mengemban tugas berat itu.

Tak tinggal diam pula, tambah Endang, peran serta Zainal Arifin sebagai ketua penasehat PPM Jawa Timur. Dia orang yang sangat menjunjung tinggi nama besar PPM. “Mas Zainal akan terus membantu dan menasehati. Beliau orangnya peka, sehingga tanpa dimintapun akan selalu urun rembug,” pungkas Endang. (jb5/jb1)

PPM Bantu Veteran Pahlawan

LANGSA-SITUS BERITA RAKYAT ACEH.COM -Dalam rangka memperingati hari Pahlawan, pengurus Pemuda Panca Marga (PPM) Kota Langsa melakukan kegiatan amal dengan menyantuni para Veteran pahlawan pejuang kesuma bangsa yang ada di Kota Langsa di kantor veteran jalan A.Yani, Langsa Kota, Rabu (10/11).

“Mereka adalah para pahlawan yang masih tersisa, sumbangsih yang diberikan dalam memerdekakan bangsa ini adalah jasa yang sangat berharga dan tidak bisa dibalaskan dengan materi apapu, maka sudah selayaknya di hari pahlawan seperti ini pada pejuang kesuma bangsa ini mendapatkan perhatian yang lebih atas jasa-jasanya, ” demikian seru Ketua PPM Kota Langsa, H. Jauhari Amin, SH, MM di hadapan para veteran di Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Jalan A. Yani, Langsa.

Diampingi Kasdim Mayor Inf Nico dan Pasimin Kapten Inf M Kaoy, Jauhari yang juga Ketua Koni Kota Langsa, menerangkan bahwa LVRI sebuah organisasi yang menghimpun para mantan pejuang bangsa. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1967, negara perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya secara aktif atas dasar sukarela dalam ikatan kesatuan bersenjata baik resmi maupun kelaskaran dalam memperjuangkan, membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta.

Dalam Undang-undang juga disebutkan bahwa Veteran Republik Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia yang ikut secara aktif dalam suatu peperangan membela kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain.

Juga mereka yang ikut dalam masa revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 untuk mempertahankan NKRI, ikut aktif dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963, dan yang ikut melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata.

Menurut UU No. 7/1967 juga semua veteran yang telah disahkan memperoleh gelar kehormatan Veteran Republik Indonesia dan berhak dan wajib menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi massa Veteran.

Karenanya, dengan moment hari pahlawan ini PPM ingin menyerahkan kado bagi pahlawan dengan sedikit sumbangan biaya kelengkapan administrasi LVRI Cabang Markas Aceh Timur. “Kami tak bisa memberikan jumlah yang banyak, tapi kepedulian sebagai anak, ini yang dapat kami buktikan,” demikian Jauhari. (dai)

Pembangunan Rutilahu Menjadi Prioritas

"Kebetulan anggota PPM disini kebanyakan sudah bekerja, jadi untuk membuktikan kepada masyarakat dan pemerintah, bantuan pembangunan Rutilahu tidak akan meminta bantuan anggaran dari pemerintah,"
PAKUAN RAYA ONLINE
CIBINONG-Kendati belum genap satu tahun menjadi Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Bogor, Ilham Permana mengaku akan membantu program pemerintahan Bupati Rachmat Yasin (RY), dengan terus melaksanakan kegiatan yang bersifat sosial.
"Dukungan kami terhadap pemerintah itu, dengan melakukan beragam kegiatan untuk membantu masyarakat, seperti akan melaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni ( Rutilahu), mendirikan sekolah paket dan kegiatan lainnya," kata Ilham, kepada Pakar kemarin.
Menurut dia, semua kegiatan itu nantinya akan disebar disejumlah wilayah, terutama yang keberadaannya kurang tersentuh bantuan dari pemerintah.
"Sekarang ini, masih ada wilayah yang keberadaannya tidak terperhatikan pemerintah. Baik masalah bantuan maupun soal pendidikan," ungkapnya.
Untuk melaksanakan program rutilahu kata ia, nantinya akan difokuskan dulu di wilayah Kabupaten Bogor bagian selatan, seperti Kecamatan Cisarua, Megamendung, Ciawi, Caringin, Cigombong, Cijeruk dan Tamansari.
"Ternyata di wilayah tersebut, masih terdapat beberapa rumah yang kondisinya sudah tidak layak ditempati. Makanya, melalui kebersamaan anggota PPM, secara bertahap kami akan membantu," ujarnya yang juga menjabat sekertaris DPC Partai Hanura.
Ilham mengungkapkan, beberapa program sosial untuk membantu pemerintah yang telah dilaksanakannya itu ialah, dengan ikut serta menertibkan pedagang kaki lima (PKL) Cibinong.
"Bahkan saat pelaksanaan penilaian Adipura beberapa waktu lalu, kami juga ikut berpartisifasi dengan melakukan bakti sosial," terangnya.
Selain itu sambung ia, melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan (Disdik), PPM akan mengalakan sekolah paket A-B, sasarannya bagi anak yang sudah putus sekolah karena tidak adanya biaya.
"Tetapi sebelumnya, kami akan mendata terlebih dulu jumlah anak puus sekolah disetiap wilayah. Dan kemungkinan, tahun 2011 nanti baru akan kami laksanakan program tersebut," bebernya.
Sementara itu Aa Ikmal, Ketua Ranting PPM Kecamatan Ciawi membenarkan, program kerja yang akan dilaksanakan PPM untuk membantu masyarakat dan pemerintah telah disiapkan. "Sekarang saja, saya sudah mendata berapa jumlah rumah tidak layak yang ada disini," terangnya.
Namun lanjut ia, pelaksanaan Rutilahu itu bukan bersumber dana dari bantuan pemerintah, melainkan murni hasil swadaya anggota PPM dengan menyisihkan penghasilannya.
"Kebetulan anggota PPM disini kebanyakan sudah bekerja, jadi untuk membuktikan kepada masyarakat dan pemerintah, bantuan pembangunan Rutilahu tidak akan meminta bantuan anggaran dari pemerintah," tukasnya. =DED

PT Freeport Sehari Kantongi 102 Kg Emas

JAYAPURA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Analisa Kebijakan Daerah (Lakeda), Lamadi de Lamato mengatakan, kedatangan presiden SBY, di Jayapura, diharapkan bisa meninjau ulang kontrak karya PT Freeport Indonesia di Tembaga Pura, Mimika, Papua.

"Selama ini banyak hasil yang diambil PT Freeport dari perut bumi Papua, tetapi manfaat balik yang diberikan pada masyarakat asli Papua masih relative belum sesuai," katanya di Jayapura, Minggu (21/11/2010).

Menurut Lamadi Lamato, sesuai data yang baru-baru ini dipublikasikan dimedia massa, setiap harinya PT Freeport Indonesia menghasillkan 102 kilogram emas, di luar konsentrat tambang lainnya.

"Bayangkan berapa besar keuntungan yang telah didapat. Tetapi dana yang diberikan bagi masyarakat asli pemilik ulayat hanya satu persen, dan itupun sampai saat ini masih menjadi persoalan karena diperebutkan banyak pihak," terangnya.

Untuk itu Lamadi meminta presiden SBY dalam kunjungannya di Jayapura, menyempatkan diri untuk membahas masalah kontrak karya Freeport ini.

Selain pembahasan masalah kontrak karya Freeeport, Lamadi juga menuturkan, hal lain yang tidak kalah pentingnya yang harus diluruskan oleh presiden SBY adalah masalah rencana evaluasi undang-undang otonomi khusus yang belum dilakukan.

Presiden SBY dan rombongan dijadwalkan tiba di Jayapura, Minggu sore nanti, dan akan melakukan serangkaian kegiatan di antaranya membuka kegiatan pertemuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-nusantara di Universitas Cenderawasih Jayapura.

Selain membuka pertemuan BEM se-nusantara itu, Presiden SBY juga akan memberi pengarahan dalam pertemuan Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah yang rencananya digelar di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua pada Minggu malam.

Dalam acara tersebut, akan dilakukan penandatanganan pakta Integritas bersama pihak DPRD, bupati/walikota maupun pimpinan daerah antara Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Diketahui, kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Papua, akan didampingi pejabat Eselon I, antara lain dari KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Mantan Ketua PPM T.Tinggi Diburon

Starberita-Tebingtinggi, Mantan ketua PPM di era 80-an, oknum berinitial AKH. Bsw alias Khotib "diburon" 2 pimpinan organisasi masing-masing Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Pemuda Panca marga (MC.PPM) Kota Tebingtinggi karena di nilai telah mempermalukan kedua lembaga tersebut. Kedua Pimpinan oragnisasi ini berencana melaporkan oknum tersebut ke pihak yang berwajib.

Oknum mantan Ketua Cabang Pemuda Panca Marga Kota Tebingtinggi AKH. Bsw alias Khotib telah mempermalukan dan membohongi ketua MC.LVRI Kota Tebingtinggi dengan cara membawa-bawa nama MC.LVRI untuk menyebarkan proposal kegiatan peringatan 10 Nopember yang ternyata fiktif, di duga kuat banyak proposal-proposal yang telah masuk keberbagai instansi pemerintah maupun swasta yang ada di Tebingtinggi bahkan kemungkinan besar proposal tersebut juga menyebar di luar kota Tebingtinggi yang semuanya itu dilakukan oleh oknum Kotib untuk mencari keuntungan pribadi semata.

Ketua Dewan Paripurna Cabang Pemuda Panca Marga Kota Tebingtinggi, Drs Zulkifli.B Siregar kepada wartawanyang menemuinya ,Kamis ( 17/11 ) di kantornya mengatakan selain kedua lembaga keluarga besar TNI ini , dia mengaku secara peribadi, dirinya juga telah dipermalukan oleh oknum AKH. Bsw, “Jujur aja kami semua sudah malu dibuat si Khotib ini, soalnya orang-orang tua yang ada di Legiun Veteran Tebingtinggi terus saja menanyakan kegiatan yang mau dibuat si-Khotib, yang rencananya mau mengundang para anggota Veteran dan Pemuda Panca Marga dalam rangka hari Pahlawan kemarin.” Ucapnya.

Ditempat terpisah, Ketua MC.PPM Kota Tebingtinggi, Syahrul Pohan juga mengutarakan hal yang sama, Katanya perbuatan oknum AKH, Bsw, telah mencoreng nama baik organisasi yang di pimpinnya.

“Selama 10 tahun saya memimpin PPM di Tebingtinggi ini tidak pernah saya ijinkan untuk meminta-minta dengan menggunakan proposal, dan himbauan ini berlaku untuk seluruh pengurus mulai dari tingkat cabang hingga tingkat ranting.” Tegas Syahrul.

Ternyata tanpa sepengetahuan dirinya, dan dengan membawa nama lembaga apa hingga oknum mantan ketua MC. PPM Kota Tebingtinggi diera tahun 80-an yang bernama Khotib ini justru melakukan hal tersebut dan bila terbukti membawa-bawa nama PPM Kota Tebingtinggi, Syahrul berniat akan menyelesaikannya lewat jalur hukum

“Kami berharap kepada pihak instansi yang telah menerima prosal yang membawa nama MC.LVRI dan MC.PPM Kota Tebingtinggi dalam rangka Hari Pahlawan, agar jangan dilayani, karena hal tersebut merupakan kegiatan fiktif,” Pinta Syahrul Pohan.

Kedua kader dari Keluaraga Besar LVRI ini meminta kepada pihak Pemerintah dan swasta agar jangan melayani proposal-proposal yang mungkin telah masuk instansi masing-masing dengan mengatasnamakan MC.LVRI dan MC.PPM, untuk tidak di layani dan segera melaporkan ke pihak berwajib karena kegiatan dalam proposal tersebut adalah kegiatan fiktif. Kedua pimpinan organisasi ini hingga kini belum mengetahui keberadaan oknum AKH, Bsw alias Khotib, diduga kuat telah kabur meninggalkan Kota Tebingtinggi.(andalas/BHI)

Pergantian Pengurus, PPM adakan Musyawarah Cabang VIII

Advertorial
[Jembrana.Sosial & Politik] 13.11.2010 :
Beritabali.com, Negara, Orgaisasi pemuda keluarga besar pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam Pemuda Panca Marga Kabupaten Jembrana mengadakan musyawarah cabang Pemuda Panca Marga VIII untuk pergantian pengurus, pada Sabtu (13/11) di Aula Jimbarwana yang dihadiri oleh Ketua PD Pemuda Panca Marga Propinsi Bali dan rombongan, Dandim 1617 Jembrana, Kapolres Jembrana, Ketua LVRI Jembrana beserta jajaran pengurus dan juga dihadiri oleh Bupati Jembrana I Gede Winasa.

Menurut ketua Panitia Pelaksana Muscab Pemuda Panca Marga VIII Kabupaten Jembrana menjelaskan “Penyelenggaraan Musyawarah cabang kali ini merupakan amanat Organisasi sebagai pertanggung jawaban pengurus dalam mengakhiri masa tugas dalam I periode kepengurusan, beberapa agenda strategis yang akan dibahas kali ini yaitu memantapkan posisi kelembagaan sesuai dengan AD/ART Organisasi yang telah digariskan posisinya pada kepengurusan saat ini serta agenda lainnya yaitu untuk Memilih dan menetapkan kepengurusan baru untuk 4 tahun yang akan dating,” ujarnya.

Adapun jumlah peserta Musyawarah Kabupaten hari ini yaitu 60 orang yang terdiri dari seluruh jajaran pengurus, ranting PPM se- Kabupaten Jembrana, Dewan Paripurna, Dewan Pembina, LVRI Kabupaten Jembrana, PD PPM Provinsi Bal, Pimpinan Organisasi Kepemudaan dan Ormas Se- Kabupaeten Jembrana sebagai Peninjau.

Disamping itu,Pimpinan Cabang Pemuda Panca Marga Kabupaten Jembrana mengatakan “Organisasi Pemuda Panca Marga adalah Organisasi sebagai wadah untuk mengadakan apresiasi positif kalangan generasi muda khususnya keluarga Pejuang Kemerdekaan”.

Bupati Winasa yang juga memberikan asambutan pada acara itu, juga sangat menyambut baik atas adanya organisasi ini dan pelaksanaan kegiatan ini. “Kegiatan ini merupakan proses demokrasi tanpa harus mengedepankan rasa ekslusifisme belajar memahami pendapat dan masuksn serta kritik dengan melalui cara-cara yang santun dan berbudaya yang mencerminkan bahwa kita telah mampu hidup secara berdampingan, saling menghormati dan menghargai satu sama lain,” ungkapnya.

Winasa juga berharap bahwa PC PPM Jembrana nantinya dapat menghasilkan keputusan-keputusan Organisasi yang bermanfaat khususnya kalangan keluarga besar pejuang, baik yang menyangkut Program Kerja maupun Struktur Kepengurusan untuk Jangka waktu 4 tahun yang akan datang. (ana/humas jembrana)

BHAKTI MERAPI

PERKEMBANGAN PENANGANAN OPERASI SAR BASARNAS PADA MUSIBAH MERAPI
KANTOR SAR SEMARANG --- Hari ini (14/11) penyisiran dilakukan oleh 3 SRU di Posko UGM dan 2 SRU di Posko Kabupaten Magelang. Tiap-tiap SRU akan melakukan penyisiran, persuasi dan evakuasi jika diperlukan di kawasan berbahaya Merapi.

Posko UGM dari, pkl. 08.00 sampai 14.00 WIB, bergerak di Kecamatan Jogonalan dan Kebonarum Kab. Klaten (SRU 1). Sedangkan di jam yang sama, SRU 2 akan menyisir Kecamatan Tempel, Sleman dan Ngaglik Kab. Klaten, dengan hasil diketemukannya 4 jenazah lagi, kemudian ke empat jenazah segera di evakuasi untuk selanjutnya dibawa ke RS Sarjito Yogyakarta. Pada pukul 12.00 hingga 17.00 WIB, SRU 3 menyusul bergerak di Kecamatan Kalasan dan Prambanan Kab. Sleman serta Kecamatan Prambanan Kab. Klaten.

Dari Posko Kabupaten Magelang, SRU 1 menyisir di Kecamatan Mungkid dan Muntilan Kab. Magelang mulai pukul 08.00 sampai 17.00 WIB. Sementara itu, SRU 2 bergerak di Kecamatan Salam dan Nguwar Kab. Magelang dari pukul 12.00 sampai 17.00 WIB.

Selain dari Basarnas, tim yang berangkat dibantu juga oleh beberapa unsur lain seperti TNI/POLRI, PMI, ORARI, KOMPAK Merapi, MAPADOKS UNISSULA, Peduli Merapi, ESDM, Pemuda Panca Marga, serta Sampurna Rescue. (admin)

Militer ASEAN Harus Waspadai Perang Dunia Maya

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengingatkan, militer ASEAN harus mewaspadai bahaya perang dunia maya dan perang bawah laut di masa mendatang.

Berbicara pada seminar "Memposisikan Forum Menteri Pertahanan ASEAN Dalam Political-Security Community ASEAN," di Jakarta, Senin, ia mengatakan, masalah-masalah pertahanan di masa datang akan lebih dipengaruhi oleh transformasi lingkungan yang dipacu perkembangan Teknologi Informasi.

"Dulu kita boleh berbicara kekuatan militer dunia tidak akan jalan jika tidak didukung kekuatan udara. Sekarang tidak perlu kekuatan udara, tidak bisa jika tidak dukung `cyber space`. Saat cyber space`-nya diacak, kekuatan udara itu tidak akan ada artinya, ratusan pesawat terbang tidak akan mengudara," katanya.

Mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu mengemukakan, saat ini lingkungan pertahanan bergerak cepat menjadi lima domain yakni darat, laut, udara, ruang angkasa dan dunia maya.

"Jadi, sudah seyogyanya para petinggi militer ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif terhadap perubahan lingkungan pertahanan yang dikendalikan teknologi informasi tersebut," katanya, menegaskan.

Bagaimana pun, peranan kelima domain di lingkungan pertahanan yang semakin menguat dan kompleks akan berpengaruh terhadap Confidence Building Measures (CBM) dilingkungan ASEAN, kata Dorojatun.

"Ini terlihat saat terjadi kekisruhan dalam hubungan antarnegara yang kerap ditimbulkan karena salah persepsi antara pihak terkait. Karena itu ke depan, Forum Menteri Pertahanan ASEAN harus mampu mengantisipasi kemungkinan salah paham akibat persepsi yang salah. Dengan begitu, kesalahpahaman yang berujung konflik dapat diantisipasi sejak dini baik di tingkat bilateral maupun regional," katanya.

Selain perang dunia maya, militer ASEAN juga harus mewaspadai perang kapal bawah permukaan.

"Kapal selam saat ini lebih cepat mobilitasnya, dan lebih canggih teknologinya. Kapal selam saat ini tidak perlu harus ke permukaan untuk mengganti logistik atau mendapatkan komando. Dia hanya ke permukaan untuk mengganti personil, sedangkan komando bisa dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi `cyber` frekuensi tinggi," ujarnya.

Secara umum, lanjut Dorojatun, Indonesia harus berperan aktif untuk menjadikan Forum Menteri Pertahanan ASEAN sabagai bagian dari CBM di lingkungan ASEAN terutama dalam membangun kerja sama regional untuk menghadapi serta menangani kepentingan bersama bidang pertahanan.

"Forum juga harus mendasarkan diri pada semangat ASEAN yang tidak memihak di dalam persaingan apalagi yang bersifat rivalitas, diantara kekuatan-kekuatan besar, dan sebagai CBM Forum Menteri Pertahanan ASEAN merupakan ajang pembahasan terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan menggunakan landasan multidisipliner," ujarnya.

Misi Forum Menteri Pertahanan ASEAN harus dapat melakukan pembahasan yang membuka peluang bag perumusan masalah yang bersifat antisipatif dari pertahanan regional demi kestabilan kawasan, kata Dorojatun.

"Tak hanya itu, forum tersebut juga harus melakukan upaya bersama untuk menyebarkan informasi terkait masalah pertahanan bagi kepentingan bersama masyarakat ASEAN," katanya, menambahkan.

Tokoh Serba Tahu Itu Telah Tiada

Ambon (ANTARA) - Matahari baru saja menyembulkan wajahnya di balik bukit Kota Ambon, saat kabar duka itu tiba menyeruak relung hati beberapa wartawan di Ambon. "Om Des Alwi sudah meninggal," ujar Redaktur Biro ANTARA Maluku, Dien Kelilauw, saat menghubungi beberapa rekan wartawan di Ambon yang sudah tergolong senior dan kenal dekat dengan sosok Des Alwi untuk memberitahukan kabar meninggalnya sejarawan itu di usia 83 tahun. Sejarawan tiga zaman, mulai zaman Orde Lama saat pemerintahan Soekarno, Orde Baru saat pemerintahan Soeharto hingga Reformasi ini, menghadap Sang Khalik pada Jumat subuh di Jakarta. Sebelumnya selama dua minggu dirawat di RS Cinere Jakarta Selatan karena keluhan sesak nafas dan nyeri dada. "Saya sempat terlibat berdialog dan bercengkerama saat Om Des dirawat di RS Cinere. Sebelum saya datang anak-anaknya mengatakan Om Des jarang bicara dan lebih banyak diam. Saat saya datang barulah Om Des bicara banyak," ujar Dien. Dien mengaku begitu dekat dengan sosok anak angkat Proklamator Muhammad Hatta itu. Perkenalannya dengan Om Des dimulai saat meliput letusan Gunung Api Banda, Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah, tahun 1988. Kala itu Om Des mengerahkan semua prasarana dan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelamatkan masyarakat Banda agar tidak menjadi korban letusan Gunung Api. Ia lahir dengan nama lengkap Des Alwi Abubakar pada 17 November 1927 di Desa Nusantara, Naira sebuah pulau kecil dalam kelompok Banda di Kepulauan Maluku. Ayahnya bernama Alwi, berasal dari Ternate yang konon masih keturunan Sultan Palembang yang dibuang ke Banda. Sang ibu bernama Halijah Baadilla, anak perempuan dari Said Baadilla, pengusaha mutiara yang pernah terkenal dari Naira. Sang kakek, Said Baadilla terkenal sebagai pebisnis ulung di Banda. Dengan bendera perusahaan Baadilla Brothers, ia mengembangkan bisnis mutiara Banda dan perkebunan Pala yang terkenal dengan Perk Kele Norwegen di Lonthor dan di Pagar Buton, Banda Besar. Mutiara dan Pala itu diekspor ke berbagai negara di Eropa, hingga ia dikenal sebagai eksportir berpengaruh. Berkembangnya perusahaan Baadilla Brothers menjulangkan nama Said Baadilla, hingga Pemerintah Hindia Belanda menjulukinya sebagai Raja Mutiara Maluku. Dengan julukan itu, pada tahun 1896 Said Baadilla mendapat kehormatan menjadi tamu istimewa Ratu Emma, istri Wilhelm III di Belanda.

Tokoh Serba Tahu

Kalangan wartawan Maluku maupun insan pers nasional dan luar negeri, sangat mengenal betul pria kelahiran 17 November 1927 di Desa Nusantara, Naira itu.

Desa Nusantara, Naira adalah sebuah pulau kecil dalam kelompok Banda di Kepulauan Maluku. Almarhum Des Alwi semasa hidupnya dianggap sebagai "tokoh serba tahu". "Silahkan tanya apa saja ke Om Des dan anda pasti puas dengan jawabannya. Dia narasumber tanpa batas," ujar Rudy Fovit, Redaktur Senior SKH Suara Maluku (koran lokal di Ambon) yang mengaku sangat terkejut dan didera rasa kehilangan luar biasa mendengar kabar perginya Om Des. Makanya tidak heran jika Om Des Alwi kenal dan akrab dengan para tokoh pers nasional seperti Karni Ilyas, Gunawan Mohamad dan Jacob Utama, karena telah berpuluh tahun dia menjadi narasumber media untuk menceritakan kilas balik sejarah yang tersimpan dengan baik dalam "memori" otaknya. Bagi Rudy, sosok Om Des sangat bersahaja dan tidak "kikir" dalam memberikan informasi apa saja bagi kaum kuli disket. Sebab Om Des adalah tokoh dengan banyak dimensi.

Ia seorang budayawan, sejarahwan, negarawan, diplomat, penulis, fotografer, sutradara, produser film. Ia seorang penyelam, tokoh botani laut, tokoh perkebunan, penguasa pariwisata, pekerja kemanusiaan, tokoh perdamaian, tokoh pluralisme. Des Alwi juga menjadi tokoh yang mendukung kerja-kerja jurnalistik. Selain membantu memperlancar tugas jurnalistik, ia menjadi narasumber yang sangat terbuka dalam berbagi informasi dan gagasan. "Salah satu hal penting dari Om Des Alwi adalah ia tidak pernah memberi amplop kepada wartawan yang mewawancarainya. Sekadar minum kopi atau makan siang, pernah ia lakukan, tetapi menyogok wartawan dengan amplop, itu tak pernah dilakukan. Ini sikap yang mendukung kerja jurnalistik profesional," ujar Rudy Fovit.

Hadiah tak terduga

Di mata para wartawan di Maluku, Om Des selain menjadi sumber berita, juga sosok penderma tanpa "embel-embel" apa pun. Ia dengan suka rela dan tanpa sepengetahuan membantu para wartawan yang merupakan teman dekatnya secara diam-diam, jika mereka atau keluarganya mengalami musibah. Mantan Kepala Biro ANTARA Maluku, Dien Kelilauw mengakui, pernah diberikan kamera foto bermerek Nikon oleh Om Des tahun 1993 lalu, padahal barang mewah itu baru dibeli. "Waktu itu saya dipanggil Om Des untuk bertemu sekedar bercerita dan menunjukkan kamera yang menurut Om Des baru dibeli seharga Rp30-an juta. Setelah selesai dan saya akan pulang, Ia langsung memberikan kamera itu pada saya. Katanya sebagai wartawan harus punya kamera. Kameranya masih saya simpan sampai sekarang," ujar Dien. Begitu pun Pemred Tabloid Senator, Achmad Malik Rumra, juga bisa merasakan kemurahan hati Des Alwi yang menyediakan kantornya di Jl. Narada No.36 Tanah Tinggi Jakarta Pusat untuk menjadi kantor reaksi Tabloid Senator, tanpa dibayar sepeser pun. "Waktu itu saya lagi mencari gedung untuk dijadikan sekretariat redaksi. Kemudian saya bertemu Des Alwi dan ia menawarkan gedung kantornya untuk dijadikan kantor redaksi Senator," ujar Achmad Malik yang mengaku sempat tinggal selama dua tahun di rumah Des Alwi saat pertama kali ke Jakarta. Ayah dari empat anak Karma Alwi (Alm), Mira Alwi, Tanya Alwi dan Ramon Alwi ini pun juga terkenal suka menolong pata wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistik di Pulau Banda untuk menginap di hotel dan home stay (rumah sewa) miliknya secara gratis atau membayar sekedarnya saja. Namun, saat ayah tiga anak ini merasa dirugikan oleh pemberitaan media di Ambon beberapa waktu lalu, Om Des tidak serta merta menggunakan cara-cara preman yang banyak ditempuh para pejabat--padahal ia bisa melakukannya--tetapi malah memilih langkah legal dengan mengadu ke Dewan Pers. Dewan Pers memperhatikan keluhannya dan mewajibkan sebuah harian di Ambon menyiarkan rekomendasi Dewan Pers dan hak jawab Des Alwi. Mantan wartawan Kompas dan Media Indonesia, Kutny Tuhepaly, malah pernah diajak jalan-jalan ke Malaysia dan Singapura tahun 2008 oleh Om Des yang pernah menjabat Atase Kebudayaan RI di Bern, Swiss, Wina, Budapest dan Manila. "Saat itu saya ikut menyaksikan dan mendengar langsung pertemuan serta pembicaraan Des Alwi dengan mantan PM Singapura Lee Kuan Yew serta PM Malaysia Tun Abdul Razak," katanya. Hubungan baik antara Des Alwi dengan PM Singapura Lee Kuan Yew dan terlebih dengan PM. Tun Abdul Razak, dimulai saat ia terlibat langsung dalam Operasi Khusus Tim Penyelesaian Konfrontasi antara Indonesia-Malaysia tahun 1965-1975. Bagi kalangan wartawan maupun pimpinan negara, Om Des dikenal sebagai pelobi ulung dan ia berhasil meredakan konfrontasi Malaysia dengan melakukan pendekatan diplomasi dengan mantan PM Tun Abdul Rahman dan mantan Tun Abdul Razak. Kemahiran Des alwi berdiplomasi karena banyak belajar dari dr Tjipto Mangunkusumo yang disebutnya sebagai Oom Tjip, Dr Mohammad Hatta yang dipanggilnya sebagai Oom Kaca Mata, Sjahrir sebagai Oom Rir, Mr Iwa Kusumah Sumantri dan beberapa anggota Sjarikat Islam Indonesia lainnya yang pernah dibuang di Banda. Sepanjang hidupnya Des Alwi mendapatkan penghargaan Bintang Pejuang 45, Bintang Pejuang 50 dan Bintang Mahaputra Pratama 2000, atas jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara.

Sejarah dan budaya

Lelaki yang berpendidikan sarjana British Institute of Technology London (1947-1950), pendidikan Pasca Sarjana di Philips NSF Advance School Hilversum Jan-Juli 1950 Hilversum serta Special Antena Penyiaran Rombek ITB dan PT (Pos, Telegraph dan Telepon) 1951 Bandung itu, sering mengingatkan kalangan wartawan maupun generasi muda untuk mencintai sejarah dan budayanya sendiri. "Jangan pernah melupakan sejarah yang diperoleh dengan tumpahan darah dan nyawa para pejuang bangsa ini, karena dari sanalah sejarah bangsa ini tercipta," ujar Des Alwi dalam beberapa kali kesempatan bertemu dengan wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistik di Banda. Om Des yang pernah meniti karir sebagai Penterjemah Siaran Teknik dan Bahasa Asing RRI 1950-1951, juga mengingatkan pentingnya melestarikan budaya sebagai bagian jadi diri bangsa, serta gemar melestarikan pesona keindahan alam dan bawah laut Pulau Banda. Banyak hasil karyanya merekam keindahan alam bawah laut Pulau Banda yang dikenal sebagai surga bawah laut terindah di dunia dengan handycamnya, ditayangkan pada televisi swasta nasional dan asing termasuk oleh saluran TV kabel dan satelit Discovery Channel. Kecintaannya terhadap keindahan alam bawah laut Pulau Banda, membuatnya setiap waktu meninggalkan berbagai kesibukkannya di Jakarta untuk pulang dan menyelam di Banda. "Saya hobi menyelam sejak kecil. Tubuh saya yang tambun ini tidak menjadi halangan untuk menyelam dan mengabadikan berbagai keindahan alam bawah laut Pulau Banda yang tidak ditemukan di daerah lain," ujar Des Alwi. "Keharuman rempah-rempah pulau Banda jugalah yang membuat bangsa ini dijajah. Tetapi sekarang Banda harus kembali `harum` karena keindahan alam bawah lautnya. Saya tidak akan pernah berhenti mempromosikan Banda kemana pun," kata Des Alwi yang juga Direktur Utama PT. Avisarti Film Corporation, Ketua Yayasan Warisan dan Budaya Bunda, Ketua Yayasan 10 Nov`45 1990 dan Wakil Ketua II Departemen Usaha Sea And Island Resort DPP Gahawisri itu. Karena kegigihannya mempromosikan keindahan bawah laut serta peninggalan sejarah Pulau Banda jugalah yang membuat Unesco menetapkan pulau Banda sebagai salah satu warisan dunia. Namun, sebelum sempat mewujudkan `ambisinya` menjadikan Banda sebagai Kawasan Otorita seperti Batam tetapi di bidang kebudayaan, bukan perdagangan, ia telah dipanggil pulang meghadap Sang Khalik. Ia tidak hanya dikenal sebagai pelaku sejarah, tetapi juga sebagai juru potret yang teliti dan pengumpul data sejarah berupa tulisan, hingga film dokumenter yang sering dibajak oleh media massa di Indonesia. Selamat jalan Om Des, tokoh Banda, tokoh Maluku, tokoh Indonesia dan tokoh dunia. Selamat berbahagia di lautan baka. Di Laut Banda nan fana, nama Om Des selalu dikenang sebagai spesies baru karang raksasa `Acropora des alwi` yang ditemukannya saat melakukan penyelaman bersama peneliti Unesco seusai Gunung Api Banda meletus tahun 1988.

BNPP: 12 Pulau Kecil Terluar Perlu Perhatian

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Gamawan Fauzi mengatakan, 12 pulau kecil terluar memerlukan perhatian khusus terkait pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.

Kedua belas pulau kecil terluar ini, jelas Gamawan di Jakarta, Kamis, yakni Pulau Rondo, Berhala, Sekatung, Nipah, Marore, Miangas, Dana II, Dana I, Batek, Fani, Fanildo, dan Pulau Bras.

"Dua belas pulau kecil terluar ini membutuhkan perhatian khusus," katanya dalam Lokakarya Nasional Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Ia menuturkan sebagian besar daerah perbatasan di Indonesia merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi, serta pertahanan dan keamanan yang sangat terbatas.

Stigma masa lalu telah memberi kesan kawasan perbatasan merupakan kawasan yang perlu diawasi ketat. Hal ini mengakibatkan kawasan perbatasan di beberapa daerah menjadi kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan khususnya bidang sosial dan ekonomi.

"Sehingga masyarakat di daerah perbatasan pada umumnya miskin, tertinggal, dan terisolir, bahkan sebagian kecil dari mereka ada yang berorientasi pada negara tetangga," katanya.

Kondisi ini, lanjut dia, semakin mendorong perlunya pendekatan yang integral dalam pengelolaan perbatasan antarnegara.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, mengamanatkan pengelolaan batas antarnegara dilakukan dengan keterpaduan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian.

Agar pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan negara lebih fokus dan tepat sasaran, Gamawan meminta agar Kementerian, Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, dan pemerintah daerah berkoordinasi dengan BNPP dalam menyusun program, melokasikan kegiatan, dan menyusun rencana anggaran.

Selain itu, Kementerian, Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, dan pemerintah daerah untuk mengacu pada rencana pengelolaan kawasan perbatasan yang ditetapkan oleh BNPP, dalam melaksanakan kegiatannya dalam kawasan perbatasan.

Wadah Program

Sementara itu, dalam Lokakarya Nasional tersebut, Gamawan mengimbau pada Kepala Bapeenas dan Menteri Keuangan agar menyiapkan satu nomenklatur program yang khusus mewadahi berbagai program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian di kawasan perbatasan.

"Dengan demikian kegiatan/proyek yang dijalankan oleh berbagai Kementerian tidak tersebar di berbagai program," katanya.

Jika kegiatan ini tersebar di berbagai program maka akan menyulitkan koordinasi, keterpaduan dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan, jelasnya.

Gamawan menjelaskan wadah program yang terintegrasi ini tidak dimaksudkan untuk mengalihkan atau memindahkan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian ke suatu lembaga tertentu, namun lebih ditujukan untuk pengkoordinasian program.

Presiden SBY Pimpin Peringatan Hari Pahlawan

TEMPO Interaktif, Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin peringatan Hari Pahlawan 10 November di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta selatan, Rabu (10/11). Dalam kesempatan ini, SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Presiden direncanakan akan menaburkan bunga di makam para pahlawan dan tokoh nasional antara lain: Adam Malik, Sutoyo Siswomihardjo, S Parman, MT Haryono, Suprapto, Ahmad Yani, Sudarmono, Umar Wirahadikusuma, AH Nasution dan Edi Sudrajat.

Hadir Wakil Presiden Boediono, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kehutanan Zulkifly Hasan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua BPK Hadi Purnomo, dan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah.

Dalam acara ini seluruh perserta mengheningkan cipta bersamaan dengan dibunyikannya sirine. Semua peserta upacara menundukan kepala. Presiden juga meletakkan karangan bunga di taman makam pahlawan. Setelah itu, Presiden juga menyempatkan diri mendoakan arwah para pahlawan.

Di luar taman makam pahlawan, ratusan tentara dan polisi berjaga untuk mengamankan jalannya upacara.

EKO ARI WIBOWO

PPM Langkat Adakan Lomba Napak Tilas Juang’45

STABAT (Berita) : Bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghormati dan mengingat perjuangan para Pahlawannya. Semangat kejuangan yang diemban Markas cabang Pemuda Panca Marga (PPM) Langkat menyambut hari Pahlawan Nasional 10 November nanti disambut dengan pelaksanaan Lomba Napak Tilas menyusuri rute para pejuang di bumi Langkat tingkat Propinsi yang memperebutkan piala Bupati Langkat dengan total hadiah Rp. 20 juta.

Pendaftaran dibuka di Markas Cabang PPM Langkat di Jln. KH. Zainal Arifin Stabat (Depan Polsek Stabat) mulai tanggal 20 Oktober hingga 6 November 2010 dengan mengisi formulir yang disediakan oleh panitia dan dikembalikan ke panitia paling lambat 6 November 2010.

Pemenang dibagi dalam 3 kategori yakni kategori regu terbaik putra dan putri, regu terbaik II s/d V putra dan putri dan Komandan regu terbaik putra dan putri yang masing-masing mendapat trophy dan piagam serta sejumlah uang pembinaan.

Penilaian secara keseluruhan mencakup kesopanan, sikap, tingkah laku dan perbuatan di tengah-tengah peserta dan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Panitia sangat mengharapkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk menyemarakkan gema semangat kejuangan di bumi Langkat.

Perlombaan ini terbuka untuk umum, pelajar, mahasiswa, instansi maupun OKP dengan jumlah anggota 11 orang dalam 1 regu (tidak dibenarkan bergabung antara pria dan wanita). Panitia tidak mengutip bayaran dalam bentuk apapun dan route yang akan ditempuh melalui Secanggang menuju Stabat. (slm)

BNPB: Ada Pengungsi Palsu di Barak Pengungsian

Liputan6.com, Yogyakarta: Bantuan dari donatur untuk para pengungsi sebaiknya disalurkan melalui pos komando (posko) penanggulangan bencana. Hal ini untuk menghindari salah sasaran.

"Kami minta masyarakat yang menyumbang bantuan hendaknya melalui sekretariat posko. Bantuan itu pasti akan didistribusikan kepada para pengungsi," kata Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif di Posko Merapi Pakem, Sleman, Yogyakarta, Ahad (31/10).

Syamsul mengatakan, bantuan sebelum didistribusikan sebaiknya diinventarisasi. Ini penting untuk mengantisipasi adanya pengungsi palsu yang diduga marak dalam kondisi seperti ini. "Ada oknum yang mengambil keuntungan di atas penderitaan korban bencana alam. Oknum tersebut berpura-pura menjadi pengungsi dan menerima bantuan," kata Syamsul.

Menurut Syamsul, BNPB banyak mendapat keluhan dari warga di barak pengungsian dengan berpura-pura menjadi pengungsi. Pengungsi palsu adalah penduduk daerah lain yang tidak menjadi korban bencana alam yang mengambil kesempatan dalam kesusahan. Mereka sengaja datang ke lokasi pengungsian dan mendapat bantuan dari para donatur yang terkadang lebih sreg jika menyerahkan bantuan secara langsung. "Namun, ternyata banyak warga yang sebenarnya bukan korban bencana alam malah dapat bantuan dari para donatur," kata Syamsul.(ULF/Ant)

Ruhut: Hanya Anak PKI Tolak Soeharto Pahlawan

INILAH.COM, Jakarta - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul setuju dengan rencana pemerintah memberi gelar pahlawan pada mantan Presiden Soeharto.

Menurutnya, kendati Soeharto punya salah, namun harus dimaafkan. Sebagai mantan presiden, banyak jasa yang ditorehkan Soeharto untuk bangsa ini. "Yang tak setuju Soeharto jadi pahlawan cuma anak PKI," tegas Ruhut, kepada INILAH.COM, Jakarta (24/10/2010).

Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus menghormati jasa pahlawannya. Indonesia juga negara berazaskan agama, harus bisa saling memaafkan. "Saya sangat setuju Soeharto menjadi pahlawan," tukasnya.

Sepuluh nama tokoh nasional telah diajukan ke kepada DPR untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Ke-10 nama tersebut adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulawesi Tengah, mantan Presiden HM Soeharto dari Jawa Tengah, mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur.

Kemudian, Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat. [hid]

Mahfud MD Setuju Soeharto Jadi Pahlawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mohammad Mahfud MD, setuju pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto. "Saya secara pribadi sebagai orang Indonesia sebenarnya tidak apa-apa diberi gelar pahlawan tersebut," katanya di Padang, Jumat (22/10), usai temu wicara dengan gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, dan sejumlah pihak lainnya.

Mahfud berpendapat sebagai bangsa yang punya kesantunan, Indonesia patut menghargai pemimpin yang sudah lalu, melupakan kesalahannya dan mengingat jasa-jasanya. Dia minta agar semuanaya diserahkan saja kepada menkopolhukam sebagai ketua dewan tanda-tanda jasa.

Menurut Mahfud, Soeharto telah menata pembangunan di negeri ini dan juga membangun ekonomi dan jasanya selama kurun 32 tahun tak bisa dibantah siapa pun. Ia menilai, untuk memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sudah ada ukuran dan undang-undangnya dengan tim yang dipimpin menkopolhutkam.

Dia minta masyarakat menyerahkan pada pihak yang berwenang. "Kita harus bisa menerima apa pun keputusannya," tegasnya.

Usulan Pahlawan Nasional Bukan dari Pemerintah

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sosial Salim Segaf al-Jufri menegaskan bahwa usulan pencalonan seorang tokoh sebagai pahlawan nasional bukan dari pemerintah, tapi masyarakat.

"Tidak ada pencalonan itu langsung dari pemerintah, tapi dari bawah. Setiap warga negara berhak mencalonkan siapa yang dianggap pantas menjadi pahlawan nasional," kata Mensos usai melantik dan mengambil sumpah pejabat eselon satu di jajaran Kementerian Sosial di Jakarta, Senin.

Kementerian Sosial mengajukan 10 nama tokoh yang telah diseleksi untuk memperoleh gelar pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa.

Ke 10 nama tersebut adalah mantan Gubernur DKI Ali Sadikin dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulawesi Tengah, mantan Presiden HM Soeharto dari Jawa Tengah, mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur.

Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat.

Namun, terdapat pro kontra terhadap pencalonan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Terkait pro kontra tersebut, Mensos menyatakan pasti ada dan menurutnya hal tersebut wajar di era demokrasi.

Pencalonan pahlawan nasional tersebut dikatakannya diatur dalam UU nomor 20 Tahun 2009 di dalam pasal 15 dan 26 tentang syarat-syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) atau mereka yang berjuang di wilayah yang sekarang disebut NKRI. Sedangkan syarat khusus berjuang jelas untuk melawan penjajah baik dalam perjuangan politik, pendidikan dan lainnya.

Selain itu, berakhlak mulia dan tidak pernah dihukum penjara serta selalu berjuang untuk negara Republik Indonesia.

Menurut dia, yang sangat mendasar adalah diajukan dari bawah yaitu masyarakat, bupati, gubernur. Di tingkat gubernur ada tim yang dinamakan tim pengkaji dan peneliti gelar daerah.

Setelah diteliti, digodok dan dilihat syarat-syaratnya kemudian dibuat seminar tentang orang tersebut baru diangkat di kementerian sosial, ditahap ini juga diteliti oleh tim peneliti dan pengkaji gelar pusat.

Setelah didiskusikan selama sekitar empat bulan, baru diangkat ke dewan gelar tanda jasa dan kehormatan yang dipimpin Menko Polhukam.

"Tahapan yang dilalui juga panjang bukan sehari dua hari dan mulai dari level bawah, jadi kita tunggu saja hasilnya," ujar Mensos.

TURUT BERITA DUKA CITA

PIMPINAN PUSAT DAN SEGENAP ANGGOTA PEMUDA PANCA MARGA MENGUCAPKAN TURUT BERDUKA CITA ATAS WAFATNYA BUNG EDY HARTAWAN KETUA UMUM LASKAR MERAH PUTIH DAN MANTAN ASLOG KORPS YUDHA PUTRA PEMUDA PANCA MARGA PADA MINGGU TANGGAL 3 OKTOBER 2010 DI RUMAH SAKIT OMNI SERPONG, SEMOGA APA YANG TELAH DIPERJUANGKAN SELAMA INI OLEH ALMARHUM DAPAT DILANJUTKAN, DAN SEMOGAPULA AMAL DAN IBADAHNYA DITERIMA DISISINYA SERTA YANG DITINGGALKAN DAPAT TABAH. AMIN

Pengamat: Pancasila Harus Dikembalikan Kepada "Fitrahnya"

Yogyakarta (ANTARA) - Pancasila harus dikembalikan kepada "fitrahnya" sebagai pandangan dan jalan hidup, kepribadian dan jiwa bangsa, dan dasar negara, kata pengamat sosial budaya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Daud Aris Tanudirjo.

"Betapa pun sulitnya, berbagai upaya harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa ini agar tidak menjadi bangsa lain. Cara yang paling utama adalah dengan mengembalikan Pancasila kepada `fitrahnya`," katanya di Yogyakarta, Kamis.

Ia mengatakan, gejala peminggiran Pancasila yang terjadi dalam satu dasa warsa terakhir memberikan tekanan yang sangat kuat terhadap eksistensi dasar negara itu di tengah kehidupan bangsa Indonesia.

Berbagai keterpurukan yang terjadi di negeri ini, menurut dia, membuktikan bangsa Indonesia sedang kehilangan pegangan dan terombang-ambing dalam arus gelombang budaya dunia.

"Dampak peminggiran tersebut sangat terasa, bangsa Indonesia kini menjadi bangsa yang cenderung materialistis, konsumtif, tidak kreatif, dan berkiblat pada budaya lain," katanya.

Menurut dia, setelah mengalami masa-masa suram, refleksi nasional tentang Pancasila perlu dilakukan untuk merumuskannya kembali sebagai kepribadian bangsa.

"Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah sumber rasa dan harga diri bangsa Indonesia, sekaligus merupakan sumber vitalitas dan kreativitas bangsa," katanya.

Ia mengatakan, kepribadian bangsa tidak hanya dibentuk dari fakta-fakta sejarah masa lampau dan masa kini, tetapi juga harus menjadi visi ke depan.

Pancasila, menurut dia, secara konseptual merupakan salah satu karya budaya yang dihasilkan oleh para pendiri negara Indonesia saat menjelang kemerdekaan.

"Namun, secara substansial sesungguhnya Pancasila telah ada dalam unsur-unsur kebudayaan komunitas dan suku-suku bangsa yang ada di nusantara," katanya.

PELANTIKAN PANGLIMA TNI

Presiden SBY melantik Laksamana Agus Suhartono sebagai Panglima TNI yang baru menggantikan Jenderal Djoko Santoso yang telah habis masa baktinya, di Istana Merdeka, Selasa (28/9) sore. Pelantikan ini berdasarkan Keppres No.51 TNI 2010. Posisi Agus Suhartono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) digantikan Laksamana Madya Soeparno.

Sejak era reformasi, jabatan Panglima TNI digilir di antara ketiga angkatan, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Kali ini, Panglima TNI dari AL, menggantikan jenderal AD, dan sebelumnya dari AU.

Laksamana Agus Suhartono SE sendiri lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 25 Agustus 1955. Sebelum menjadi Panglima TNI, lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1978 ini adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) sejak 9 September 2009. Suami Tetty Sugiarti dan ayah dua orang anak ini pernah menduduki berbagai jabatan di lingkungan TNI-AL, antara lain Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada Timur (Koarmatim), Komandan Kodikal, Asrena KSAL, Asisten Operasi KSAL, dan Panglima Komando Aramada RI Kawasan Barat (Koarmabar). Sebelum menjadi KSAL, Agus menjabat Irjen Departemen Pertahanan.

Belanja Senjata ke Phuket

Jum'at, 24 September 2010, 22:49 WIB Nezar Patria
Transaksi perdagangan senjata di Selat Malaka. Koneksi mafia Thailand ke Aceh.
VIVAnews--Lelaki itu bertubuh gempal, dan bermata tajam. Kulitnya legam. Air mukanya keras, seakan merekam jejak konflik yang panjang. Dia berasal dari satu kecamatan di Aceh Timur. Di tubuhnya, pada bagian dada dan bahu, ada bekas luka tembak. “Masih ada sejumlah peluru berdiam di tubuh saya,” ujarnya kepada VIVAnews, di Bireuen, Aceh Utara, beberapa pekan lalu.

Dia adalah bekas prajurit Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Setelah perjanjian damai Helsinki diteken Agustus 2005, konflik bersenjata pemerintah dan GAM berakhir. Dia lalu bergabung dengan Komite Peralihan Aceh (KPA), wadah bekas kombatan seperti disyaratkan oleh perjanjian damai itu. Untuk keterangan berikut, lelaki itu minta namanya disamarkan, dan dipanggil sebagai Banta.

Pertemuan dengan Banta adalah penting untuk menguak kisah senjata di Tanah Rencong. Di tempat terpisah, masih di kawasan Bireuen, VIVAnews juga mewawancarai bekas kombatan GAM yang lain. Untuk informasi berikut ini, dua lelaki itu minta disebut dengan nama Salim, dan Agam.

Seperti ramai diberitakan di media, polisi menduga senjata dipakai para perampok Bank CIMB Medan pada Agustus lalu, antara lain berasal dari Aceh. Begitu juga senjata para penyerang Mapolsek Hamparan Perak, Deli Serdang. “Senjata itu bisa diperoleh dari daerah bekas konflik seperti Aceh,” ujar Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Oegroseno di Medan, pekan lalu.

Tak ada yang tahu berapa sebetulnya jumlah senjata api di Aceh pada masa konflik. Pada saat MoU Helsinki itu diteken, GAM sepakat menghancurkan 840 pucuk senjata. Makna penghancuran senjata itu adalah bahwa dia tak absah lagi digunakan sebagai alasan politik. Maka, meskipun diduga di Aceh masih banyak beredar senjata bekas konflik, penggunanya akan dianggap kriminal.

Lalu, dari mana senjata pada masa konflik di Aceh itu berasal?

Banta mengisahkan GAM dulu kesulitan mendapatkan senjata. Pada 1980an, sejumlah kombatan memakai senjata tua peninggalan pemberontakan Darul Islam. Awal gerakan itu berdiri pada 1976, mereka memang tak terlalu mengandalkan senjata. Soal ini, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf punya cerita. “Pada awalnya Hasan Tiro mendirikan GAM, dia lebih banyak mengutamakan propaganda,” ujar Irwandi, beberapa pekan lalu.

Menurut Irwandi Yusuf, yang juga bekas juru bicara pengatur strategi gerakan pemberontakan bersenjata itu, kebutuhan senjata di Aceh meningkat sejak akhir 1999. Terutama, setelah banyak anak muda bergabung dengan gerakan itu. Senjata pun mulai dipasok sekitar 1999. “Itu tampak dari berbagai macam acara “peusijeuk” (tepung tawar) senjata di berbagai wilayah Aceh,” Irwandi menambahkan.

Baru pada tahun 2001, kata Irwandi, ketika saluran pembelian di luar negeri, dan dalam negeri sudah diperoleh, senjata mulai banyak beredar.

Mafia

Banta lalu berkisah tentang dua jalur itu. Dari dalam negeri, dia mengaku GAM di wilayahnya pernah membeli senjata dengan cara memesan dari Jakarta. “Barang itu dibeli dari anggota TNI,” ujarnya. Persisnya, kata dia, mereka tak langsung kontak dengan apa yang mereka sebut aparat TNI “nakal” itu. Tapi lewat jalur “mafia”, yang bisa mengakses jalur senjata ilegal. Tak ada penjelasan lebih lanjut tentang mafia ini. Salim dan Agam hanya menyebut grup itu bekerja “demi bisnis, dan bukan ideologis”.

Terbukanya akses pembelian senjata, baik dari dalam maupun luar negeri seperti dari Thailand, membuat harga senjata turun di Aceh. Sebelumnya, kata Banta, sepucuk AK-47 harganya Rp 30-40 juta. Setelah pasokan dari berbagai akses itu membanjiri “pasar” di Aceh, harga senjata dan peluru pun turun. Tapi semua terjadi pada masa 2000-2003, sebelum Darurat Militer diberlakukan di Aceh. “Sepucuk AK-47 harganya turun jadi antara Rp16-17 juta,” ujar Banta.

Harga peluru juga melorot. Tapi, peluru buatan Pindad tetap lebih mahal ketimbang yang diselundupkan dari Thailand. Peluru asal Thailand kerapkali stok lama eks perang Kamboja. Sedangkan Pindad lebih baru.

Kedua, peluru eks Pindad lebih sulit didapatkan. “Peluru Pindad, harganya Rp5.000 per butir untuk AK-47. Itu sebelum Darurat Militer,” ujar Banta, dan dibenarkan Salim serta Agam. Dari Thailand, mereka juga bisa membeli peluru eks Kamboja. Harganya Rp3.500 per butir.

Dari dalam negeri, ada pembelian yang diingat Salim dan Agam berupa 15.000 butir peluru AK 47, dihargai Rp12.000 per butir, dan 103 peluru GLM seharga Rp500.000 per butir. “Kami membeli 100 peluru GLM, dan 3 butir peluru GLM adalah bonus dari pembelian itu”, ujar Salim. Dia menegaskan pembelian dilakukan lewat jalur ‘mafia’.

Lalu bagaimana barang itu dibawa ke Aceh? Banta bercerita, peluru itu dibawa dengan mobil Colt, sedan, atau juga Kijang. Caranya, jok mobil dikupas. Kadangkala peluru disembunyikan di langit- langit mobil. Juga pada pintu, dan bagian lain. Pada bagian dikupas itu, lalu diselipkan kotak-kotak kecil peluru. Pekerjaan dilakukan rapi, nyaris tak berbekas. “Kita bisa menyelipkan peluru sampai 7.000 butir di badan mobil,” ujar Salim.

Setelah Darurat Militer berlaku, harga peluru eks Pindad melonjak menjadi Rp12.000 per butir.

Asal usul peluru ini juga menarik. Anggota GAM itu mengaku mendapatkan peluru dari para tempat latihan militer dan polisi. Caranya, ada pengumpul yang bekerja membeli sisa peluru latihan atau operasi. “Kalau prajurit batalyon punya ribuan peluru sisa, maka yang dikumpulkan akan banyak,” ujar Salim.

Tapi, pengakuan GAM itu diragukan Kepala Dinas Penerangan Umum TNI Kolonel TNI Prakoso. “Tak segampang itu. Semua peluru kan dicatat. Juga senjata yang ada di gudang, atau yang sedang digunakan operasi. Di jajaran TNI, pengawasan senjata itu ketat,” ujar Prakoso kepada VIVAnews di Mabes TNI Cilangkap, Kamis 23 September 2010.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI I Wayan Midhio mengatakan tak ada data soal kasus penjualan senjata atau peluru dari anggota TNI ke kombatan GAM pada masa konflik dulu itu. “Anggota TNI punya disiplin, dan tak akan menjual peluru atau senjata kepada GAM,” ujar Wayan, kepada VIVAnews Rabu 22 September 2010. Dia mengatakan tak gampang membawa senjata dari gudang TNI. “Semua tercatat dan diawasi ketat”.

Selain sumber ‘mafia’ senjata ilegal di Jakarta, para pemberontak dari ujung pulau Sumatera itu punya jalur lain yang lebih basah.

“The Phuket Connection”

Pembelian paling spektakuler adalah lewat Thailand. GAM, kata Banta, membentuk tim khusus untuk pembelian melintasi Selat Malaka ini. Menurut Banta, dalam soal senjata GAM tak berhubungan dengan PULO, atau jaringan pemberontak di Thailand Selatan. “Kami berurusan langsung dengan sumbernya,” ujarnya. Sumber dimaksud adalah para mafia senjata di negeri gajah itu.

Selama 2000-2003, penyelundupan senjata ke Aceh memang kencang (lihat Jalur Tikus Senjata Ilegal). Pada masa itu, ujar Banta, sulit dihitung berapa banyak senjata berhasil dimasukkan ke Aceh lewat pantai Timur. Yang jelas, kata Banta, GAM pernah memesan 5000 pucuk pada awal 2000. Tapi, pembelian itu tak selalu mulus. Persaingan antar mafia Thailand membuat pembelian tak selalu lancar.

Para pemimpin GAM di Aceh Timur, kata Banta, lalu membuka jalur khusus, dikenal “jalur Phuket”, merujuk salah satu propinsi di Thailand. Setelah “Phuket Connection” terbuka, maka pengiriman senjata berlangsung mulus. Sekali pengapalan, bisa masuk sekitar 100-200 pucuk senjata, tergantung besarnya perahu. “Kami memakai boat dengan mesin 40 PK,” ujar Banta.

Memang dari segi geografis, dari Aceh sangat mudah menembus Thailand lewat laut. Banta bercerita, dia naik perahu dari Kuala Idi, dan hanya dalam tempo 8 jam bisa tiba di Phuket, maupun Songkhla di Thailand Selatan. Di atas peta, dari perairan Aceh Timur, Phuket dan Songkhla sama jaraknya kalau ditarik dari Kuala Idi. Dari Kuala Idi jarak itu sekitar 200 mil, atau kurang lebih 300 kilometer menyeberangi Selat Malaka.

Informasi dari Banta itu dicek silang ke salah seorang bekas petinggi GAM di Banda Aceh, Zakaria Saman. Zakaria, 60 tahun, dikenal sebagai “menteri pertahanan” gerakan itu. Dia lama berdiam di Bangkok, dengan nama alias Karim Bangkok. Di Thailand, kata Zakaria, pada waktu itu memang ada jalur membeli senjata. “Asal ada uang, ada barang,” ujarnya. Tapi dia menolak menyebut detil pembelian. Zakaria pernah tinggal di Thailand hampir sepuluh tahun. Sejumlah sumber mengatakan dia punya akses luas jalur senjata di sana.

Cerita lebih lengkap diberikan oleh Banta. Menurut dia, senjata yang dijual di Phuket itu berasal dari produksi berbagai negara. Ada AK-56 eks China, lalu ada juga AK-47 eks Kamboja, dan sejumlah jenis AK produksi Korea Utara. “Yang eks-Kamboja lebih murah,” ujarnya. Harga di sana sekitar Rp8 juta per pucuk untuk AK-47 yang baru.

Hubungan dengan mafia Phuket, dan juga Songkhla, berjalan kerap. Banta tak bercerita banyak tentang Songkhla. Tapi, menurut dia, di Phuket, para mafia itu menjual senjata dengan cara unik. Misalnya, mereka sempat melawat ke sebuah kedai. Dari luar, kedai itu menjual barang dagangan biasa. Kadangkala menyaru kedai penjual ayam.

Di bagian dalam, setelah melewati beberapa pintu, baru disuguhkan senjata yang hendak dijual. Banta mengaku beberapa kali mendapat tugas membeli senjata ke Phuket. Dia bahkan sempat menunggu beberapa waktu, dan tinggal di ruko yang disiapkan GAM di Phuket. Sesekali Banta memamerkan kepada VIVAnews percakapan sehari-hari dalam bahasa Thai.

Banta dan kelompoknya mengaku berhasil membangun jaringan pembelian di Phuket. Mereka disambut baik, dan dijamu oleh mafia di sana. Tetapi, ada kesulitan lain bagi orang-orang Aceh yang dikenal muslim itu. Di Phuket, makanan halal sulit dicari. Itu sebabnya mereka membuka semacam pos di satu ruko di Phuket. “Sejak ada ruko itu, problem makanan teratasi. Kami memasak sendiri, dan berkoordinasi di tempat itu,” ujar Banta. Mereka juga tidur di sana.

Ditukar trenggiling

Tak selalu berbelanja di Phuket memakai duit. Pernah satu kali, ketika GAM kesulitan uang, sementara kebutuhan senjata mendesak, mereka menangkap trenggiling (Manis javanica). Mamalia berkulit sisik keras itu ternyata sangat berharga bagi para mafia Thai. “Seekor trenggiling dihargai 5 pucuk senjata AK 47 eks Kamboja,” ujar Banta.

Karena itu, GAM pernah meminta warga Peureulak mencari trenggiling (Bahasa Aceh disebut “tayiling”). Setiap kampung diminta berburu hewan ini untuk diserahkan kepada Panglima Wilayah GAM setempat.

Tapi trenggiling adalah binatang langka, dan masuk hewan dilindungi. Populasinya makin menipis, dan sulit mencarinya. “Setelah menunggu beberapa hari, kami hanya mendapat 5 ekor trenggiling,” ujar Banta tertawa. Dia pun membawa trenggiling itu ke Phuket, ditukarkan dengan senjata. Tapi karena sulit mencarinya, mereka jarang bisa membawa “oleh-oleh” itu ke Phuket.

Tak begitu jelas mengapa trenggiling begitu disukai oleh mafia Thai. Menurut Banta, orang-orang Thai itu suka meminum darah segar trenggiling. Darah dan daging hewan itu dipercaya membawa khasiat tertentu bagi kesehatan. Bagi mereka, trenggiling adalah hidangan sangat mahal, serta punya makna ritual.

Sudah musnah

Berapa banyak senjata yang dibeli oleh GAM? Irwandi Yusuf mengatakan ada dua jalur pengadaan senjata di GAM. Pertama di tingkat “nasional”, lalu ada di wilayah. “Nasional” merujuk pada pusat komando GAM. Awalnya, pusat inilah membeli semua senjata. Tapi karena kerap terlambat, maka wilayah juga melakukan pembelian sendiri. “Kalau yang beli pusat, tak sulit dikontrol. Kita tahu jumlahnya”, ujar dia.

Yang sulit, kata Irwandi, adalah pembelian jalur pribadi. Kadangkala GAM melakukan pengecekan. “Pembelian yang tak pernah dilaporkan ke GAM akan disita,” ujarnya. Ada juga membeli dengan uang pribadi, tapi kemudian menyerahkan kepada pusat. Senjata yang dibeli di Thailand, kata Irwandi, umumnya adalah sisa konflik pada era Pol Pot di Kamboja. “Senjata itu ditanam, lalu mereka jual lagi, dan ditampung di Thailand”.

Setelah damai, soal senjata sisa konflik ini tentu menjadi soal. Meskipun secara resmi sudah dihancurkan, sejumlah warga masih ada yang menyimpannya. “Itu sebabnya saya minta mereka serahkan baik-baik. Jika himbauan ini tak didengar, maka polisi akan menangkap siapa pun yang menyimpannya,” ujar Irwandi.

Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Polda Aceh dalam soal menyisir senjata ini. “Kami pernah mengumpulkan hampir 400 pucuk senjata, termasuk yang rakitan,” ujar Irwandi.

Sampai akhir Agustus 2010, kata Juru bicara Polda Aceh, Kombes Polisi Farid Ahmad, senjata yang diserahkan masyarakat satu tahun terakhir adalah 39 pucuk. Rata-rata senjata standar TNI atau Polri. Antara lain, 4 pucuk M 16, 5 AK-47, 19 pucuk AK-56, dan 2 pucuk SS1. Sementara laras pendek, ada 4 pucuk revolver, 5 pistol otomatis, dan 4 granat. Senjata api rakitan rakitan ada 271 pucuk. “Semua sudah kami musnahkan,” ujar Farid.

Tak jelas apakah ada sejumlah senjata bekas konflik itu jatuh ke tangan mereka yang berlatih terorisme di hutan Jalin, Jantho, Aceh Besar, Maret 2010 lalu, dan mengaku sebagai "Al Qaidah Aceh". Yang pasti, kata Irwandi Yusuf, bekas anggota GAM tak ada yang terlibat dalam gerakan teror itu. "Teroris tak bisa hidup di Aceh," ujarnya beberapa waktu lalu.

Laporan Muhammad Riza | Banda Aceh
• VIVAnews