### Hal seiring Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Letnan Jenderal TNI (purn) Rais Abin dan Mayor Jenderal TNI (purn) Sukotjo Tjokroatmodjo yang mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 33 ayat 6 UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. ######SELAMAT ATAS TERPILIHNYA KEMBALI BUNG ABRAHAM LUNGGANA ,SH,MH UNTUK MASA JABATAN 2016-2020 HASIL MUNAS IX PEMUDA PANCA MARGA TANGGAL 7-9 AGUSTUS 2016 ####

Friday, October 28, 2016

Lulung 'di atas angin', bangkang putusan PPP Djan tapi kebal dipecat

Reporter : Mardani, Rizky Andwika Merdeka.com Ketua DPW PPP DKI Jakarta kubu Djan Faridz, Abraham Lunggana alias Lulung, serius membelot dari keputusan Djan Faridz di Pilgub DKI. Lulung memilih mendukung pasangan Agus-Sylvi, padahal PPP Djan Faridz memutuskan buat mendukung Ahok- Djarot.
Lulung yang selama ini dikenal sebagai salah satu 'tangan kanan' Djan dalam perseteruan PPP dengan Romahurmuziy, bahkan menegaskan tak takut dipecat oleh Djan Faridz dari posisinya di PPP atas pilihannya mendukung Agus-Sylvi. "Saya siap diberikan sanksi, dipecat pun siap. Demi Agus-Sylvi," kata Lulung di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (25/10). Lulung menjelaskan keputusannya mendukung Agus dan Sylvi telah melalui pertimbangan matang. Dia menilai sosok Agus dan Sylvi memenuhi kriteria untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, ketimbang Ahok-Djarot. "Karena saya yakin Agus-Sylvi akan jadi Gubernur DKI karena Jakarta multi urban, multi etnis. Kita akan berikan keyakinan pada masyarakat bahwa Jakarta butuh gubernur baru yang bersih," katanya. Jika nantinya benar-benar dipecat oleh Djan Faridz, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengaku tak akan bergabung dengan PPP kubu Romahurmuziy yang juga pendukung Agus-Sylvi. Dia mengklaim, banyak partai lain yang bersedia menampungnya. "Enggak, enggak (gabung PPP Romi) karena banyak partai yang mau nampung saya. Saya eggak bakal ke Romi karena dia yang salah," katanya. Namun sepertinya PPP kubu Djan Faridz tak bisa berbuat apa-apa kepada Lulung. Pria yang kerap mengkritik Ahok itu sepertinya tak akan kena sanksi apalagi kena pecat. Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah mengaku PPP Djan Faridz tak bisa memberikan sanksi kepada Lulung terkait pembangkangannya di pilgub DKI. Dimyati beralasan Kubu Djan Faridz yang tak memiliki legal standing menjadi ganjalan untuk menjatuhkan sanksi ke Lulung. "Sanksi itu sulit diterapkan karena di sana ada legal standing, di sini ada legal standing," kata Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/10). Dimyati menjelaskan kubu Djan Faridz telah menerapkan kontrak politik yang berisi setiap kader harus berkomitmen mendukung Ahok dan Djarot di Pilkada DKI 2017. Namun, partainya tak memiliki legal standing karena hanya berpegang pada putusan MA dan tak memiliki SK Kepengurusan yang sah dari Menkum HAM. "Kita punya pengurus, punya cabang dan punya kader-kader itu digerakan oleh DPP, tapi sanksi itu sulit diterapkan," katanya.

Semangat Sumpah Pemuda Daan Mogot, Perwira Tangguh yang Gugur di Usia 17 Tahun

Salmah Muslimah - detikNews Jakarta - Tampan, pintar, dan berjiwa pemimpin. 3 kata itu mungkin tepat untuk menggambarkan sosok Daan Mogot, perwira tangguh yang gugur diusia sangat muda, 17 tahun. Daan Mogot memiliki nama asli Daniel Elias Mogot, pria kelahiran 28 Desember 1928 ini sudah menjadi pelatih Pembela Tanah Air (PETA) saat usianya 14 tahun. Wajahnya yang tampan dan hidungnya yang mancung sering membuat Daan Mogot dikira memiliki darah Belanda. Namun nyatanya dia merupakan putra Manado asli.
Daan Mogot dibesarkan di lingkungan keluarga polisi dan tentara, ayahnya bernama Nicolas Mogot dan ibunya Emilia Inkiriwang. Dia merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara. Daan Mogot merupakan sepupu dari Kolonel Alex Kaliwarang yang pada masa itu menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi dan juga sepupu dari Irjen Pol A. Gordon Mogot mantan Kapolda Sulawesi Utara. Saat usianya 11 tahun, Daan Mogot ikut hijrah bersama keluarganya dari Manado ke Jakarta dan menempati rumah di Jalan Cut Mutia di Jakarta Pusat. Ayah Daan Mogot ditugaskan menjadi Kepala Lapas Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki Daan Mogot membuat jalan karier militernya berjalan mulus. Tahun 1942 dia mulai bergabung di militer dan ketika usianya 14 tahun dia ditunjuk menjadi instruktur Pembela Tanah Air (Peta) di Tabanan, Bali. Dia lalu dipromosikan menjadi staf di Markas Besar Peta Jakarta. Saat kejatuhan Jepang dan usai Proklamasi 1945, Daan Mogot menjadi salah satu tokoh pemimpin Barisan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pangkat Mayor. Pengalaman di militer mendorong Daan Mogot membentuk Akademi Militer untuk membina para anak muda menjadi tentara yang tangguh agar bisa menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Pada November 1945, Daan Mogot mendirikan Akademi Militer Tangerang. Daan Mogot menjadi Direktur di akademi tersebut. Jabatan itu merupakan puncak karier Daan Mogot sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir dalam pertempuran di Hutan Lengkong, Tangerang pada 25 Januari 1946. Timah panas tentara Jepang menghujam paha dan dada kanan Daan Mogot. Mayor muda berusia 17 tahun itu gugur bersama dengan 36 tentara lainnya. Daan Mogot mendapatkan Bintang Mahaputra pada 1966, namanya lalu diabadikan sebagai nama jalan yang menghubungkan dua provinsi Tangerang dan Jakarta. 70 tahun berlalu sejak peristiwa Lengkong, namun nama Daan Mogot masih akan terus dikenang. Bukan hanya dikenang sebagai nama ruas jalan yang membentang dari Tangerang hingga Jakarta Barat, tetapi juga semangat Daan Mogot bisa menjadi contoh bagi generasi muda saat ini. (slm/ega)

Monday, August 29, 2016

PEMUDA PANCA MARGA BERDUKA

Berita duka : Innalillahi wa innailaihi rojiun, telah berpulang ke Rahmatullah rekan/ kawan/ sahabat tercinta Ibu Rr.Onny Anggriani,S.H.,MH, Ketua Bidang Poltik, Hukum, Ham dan Bela Negara DHD 45 Prov Jatim, dan WK Ketua PPM SURABAYA, Minggu tgl 28 Agustus 2016, pukul 23.00 WIB di RS.Premiere Surabaya. Jenasah dimakamkan pada hari Senin tgl 29 Agustus 2016, pukul 12.00 WIB di TPU Keputih, dari rumah dukua jl. NANAS VI / 541 Pondok Candra, Sidoarjo. Semoga Allah mengampuni segala dosa beliau dan menerima segala amal ibadah nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan beliau selama hidupnya. Wass Fadjar Budianto ( Sekum DHD 45 JATIM ).

Saturday, August 20, 2016

Cerita sedih anak semata wayang Ismail Marzuki

Merdeka.com - Gelar Pahlawan Nasional yang disematkan negara kepada pencipta lagu 'Indonesia Pusaka' Ismail Marzuki, tidak serta merta berimbas baik pada kesejahteraan keluarganya saat ini. Kondisi memprihatinkan justru dialami anak semata wayangnya, Rachmi Aziyah Ismail Marzuki. Karya-karya besar sang ayah bertolak belakang dengan kehidupan keluarganya saat ini.
Rachmi kini hidup serba pas-pasan dengan mengontrak di Perum Bappenas A12, RT 1 RW 6, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Rachmi tinggal bersama suaminya dan dua orang keponakannya karena keempat anaknya sudah menikah dan memilih tinggal terpisah dengan mereka. "Bapak (Ismail Marzuki) kerja di RRI, dan enggak pernah dapat pensiun. Ya begini hidup jadi pas-pasan," kata Rachmi saat ditemui di rumahnya di Depok, Jawa Barat, Kamis (18/8). Keterpurukan ekonomi itu bermula saat Ismail Marzuki menderita kanker paru-paru yang mengharuskan dirinya bolak-balik masuk rumah sakit. Rachmi mengisahkan, saat itulah ibunya-istri Ismail Marzuki, Eulis Zuraidah, mulai menjual satu per satu barang berharga untuk memenuhi kebutuhan pengobatan sang ayah. Sepeninggal sang maestro, Rachmi dan ibunya terpaksa menjual rumah ayahnya di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan memutuskan untuk mengontrak di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Sejumlah barang berharga hasil jerih payah sang bapak pun dijual untuk membiayai sekolah dan kehidupannya. "Terpaksa saya menjual mobil, motor dan alat-alat, tapi bukan alat musik. Hanya piano, alat musik bapak yang dijual." Rachmi masih berusia 8 tahun saat ditinggal pergi sang ayah yang meninggal di usia 44 tahun, tepatnya pada 25 Mei 1958. Kini, keriput makin kentara di wajah Rachmi. Namun, semangat bertahan hidupnya tak pernah lekang digerus zaman. Rachmi enggan meminta belas kasihan pada siapa pun, apalagi kepada keempat anaknya yang telah berkeluarga. (Galih Nugroho)

Saturday, August 06, 2016

Pemuda Panca Marga Akan Gelar Munas

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pemuda Panca Marga (PPM) akan menggelar Musyawarah Nasional selama tiga hari, terhitung mulai Minggu (7/8) hingga Selasa (9/8). Dalam munas, organisasi yang beranggotakan keluarga besar TNI-Polri itu mengambil tema “Wujudkan Cita-cita Proklamasi dan Kembali ke UUD 1945 Bersama PPM”.
Ketua Umum DPP PPM, Abraham Lunggana (Haji Lulung), Sabtu (6/8) menyatakan, dalam munas tersebut, organisasi yang dipimpinnya itu akan mengkaji sejauh mana pemerintah mampu mewujudkan cita-cita proklamasi dalam mewujudkan negara yang bermartabat. Tidak hanya itu, penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juga harus diimplementasikan. Lebih lanjut Lulung yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI ini menilai cita-cita proklamasi dan UUD 1945 merupakan solusi dari berbagai permasalahan negara saat ini. Lulung meyakini jika dua pedoman tersebut dijalankan, maka impian rakyat akan bangsa yang hebat akan terwujud. Munas PPM kali ini juga akan memilih ketua umum baru periode 2016-2021. Selain itu, PPM yang sebelumnya berstatus sebagai organisasi kepemudaan berubah menjadi organisasi kemasyarakatan. Sejumlah nama diketahui menyatakan kesiapannya untuk maju menjadi calon Ketua Umum PPM. Kandidat tersebut yakni Lulung sendiri sebagai calon petahana, Helmi Sutikno, Ketua PPM Jawa Barat, Dossy Iskandar Prasetio, Anggota Komisi III DPR RI, dan Berto Ishak Dopo, pengurus DPP PPM. (RRI/CN41)

Tuesday, August 02, 2016

Haji Lulung Diminta Kembali Pimpin PPM

JAKARTA -News Oke Zone Musyawarah Nasional (Munas) IX Pemuda Panca-Marga (PPM) akan digelar di Jakarta pada 7-9 Agustus 2016. (Baca juga: Lulung Sebut Meningkatnya Kemiskinan di DKI karena Rendahnya Penyerapan Anggaran) Ketua PPM DKI Jakarta, Saharuddin Arsyad, mengatakan sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah dan Musyawarah Daerah DKI Jakarta, PPM DKI tetap merekomendasikan Haji Lulung untuk menjadi ketua umum yang akan datang. "Haji Lulung masih layak untuk memimpin PPM secara nasional. Selain merupakan kader dari PPM Jakarta, Beliau juga merupakan kader yang terbaik saat ini. Apalagi Beliau baru satu periode memimpin PPM," kata Saharuddin di Jakarta, Selasa (26/7/2016).
Banyaknya kandidat yang muncul membuat pihaknya tetap berharap Haji Lulung terpilih kembali.
Dia juga telah mengarahkan 70 kader PPM DKI Jakarta untuk menjadi panitia lokal agar dapat menyukseskan Munas PPM. "Dalam munas nanti, kami akan mengerahkan sedikitnya 200 personel keamanan yang akan berjaga di sekitar Hotel The Media Jakarta dan sebelum munas akan melaksanakan apel persiapan di Lapangan Banteng," pungkasnya. (fmi)

Friday, July 01, 2016

Tegasnya Jenderal Marinir bela guru yang diancam orang tua siswa

Reporter : Ramadhian Fadillah | Merdeka.com - Seorang guru SMP di Sidoarjo diseret ke pengadilan gara-gara mencubit muridnya. Hal ini bukan kasus baru. Zaman sekarang, banyak orang tua yang melaporkan guru karena menghukum anak mereka. Padahal si anak dihukum karena melakukan kesalahan. Aksi para orang tua ini membuat guru takut bertindak. Bagaimana nasibnya pendidikan Indonesia jika guru takut memarahi muridnya karena takut pada orang tua?
Ada kisah menarik dari Letnan Jenderal KKO Ali Sadikin. KKO TNI AL kini dikenal dengan nama Marinir, pasukan elite Angkatan Laut. Ali Sadikin diangkat jadi gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Soekarno. Dia dikenal tegas dan berani. Bang Ali membereskan semua masalah di Jakarta. Mulai dari calo tanah hingga kontraktor yang merugikan rakyat. Yang membuat Bang Ali prihatin adalah soal kenakalan siswa di Jakarta. Beberapa anak sekolah sampai berani memukul gurunya. Para guru takut untuk memberikan hukuman karena anak-anak itu membawa senjata milik orangtua mereka yang aparat keamanan. Jika ada apa-apa, orangtua mereka pun sering mengancam guru. Mendengar laporan ini sang jenderal Marinir marah sekali. Bang Ali menggeleng-gelengkan kepalanya karena sedih dan emosi. Bagaimana bisa murid sekurang ajar ini pada gurunya. "Saya jadi backing para guru. Karena itu para guru tidak usah takut pada senapan yang ditodongkan kepadanya oleh murid atau orang tuanya. Saya punya 70.000 senapan. Laporkan kepada saya jika ada yang menghalang-halangi tindakan para guru. Saya akan bereskan! Ini sudah merupakan konsensus saya dengan kadapol Metro Jaya Brigjen Widodo," kata Ali Sadikin dalam memoarnya seperti ditulis Ramadhan KH. Bang Ali berkali-kali mengancam anak-anak yang nakal dan orang tua yang membela. Dia selalu menyampaikan ancaman ini di pertemuan guru dan orang tua. "Hanya orang tua yang bodoh, yang tak tahu diri yang selalu membela anak-anaknya yang jelas dan tak benar," teriak Bang Ali. Setelah Bang Ali bersikap tegas, jumlah kenakalan pelajar pun berkurang. Tidak ada lagi laporan ada orang tua yang berani ancam guru. Semoga ada pejabat setegas Bang Ali yang bisa membela para guru yang benar.

Friday, June 24, 2016

Taufiequrachman Ruki Buka Suara soal Penyelidikan RS Sumber Waras di KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki mengungkapkan kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. Ruki menceritakan, audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan berawal saat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda DKI tahun 2014 terbit. "Ada temuan nomor 30 saya ingat karena saya teliti betul kesimpulan temuan itu antara lain mengatakan bahwa pembelian Rumah Sakit Sumber Waras telah mengakibatkan Pemda DKI sebesar Rp 191miliar," kata Ruki di Masjid Baiturahman, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/6/2016) malam. Ruki mempelajari laporan hasil pemeriksaan tersebut dari perspektif auditor. Ia pun melihat adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut. "Sudah pasti perbuatan melawan hukum dan kemudian saya perintahkan kepada penyelidik saya untuk melakukan penyelidikan," ucap Ruki. "Saya meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi artinya mendalami kembali ke pemeriksaan itu," kata dia. Audit investigasi tersebut diminta Ruki untuk menjelaskan adanya fraud atau kecurangan yang menimbulkan kerugian negara. "Maka masuklah laporan itu ke KPK," katanya. Sayangnya, audit investigatif tersebut diterima KPK saat masa jabatan Ruki selesai. Akhirnya, laporan tersebut diserahkan Ruki kepada Komisioner KPK yang baru. Apalagi, perkara tersebut masih berstatus penyelidikan. Ruki mengakui dirinya tidak mendalami hasil audit investigasi tersebut. "Tetapi yang saya baca audit investigasi karena dipaparkan oleh Profesor Edi (BPK) kepada pimpinan KPK lengkap. Cuma saya datang terlambat karena waktu itu saya sakit, diyakini telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar dengan prosedur yang dilanggar Pemda DKI disebutkan. Kalau tidak salah enam poin indikasi itu yang menjelaskan pertanyaan kami," ucap Ruki. Ruki pun tidak memahami alasan pimpinan KPK saat ini yang menyebutkan tidak ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum. Namun, ia enggan berdebat mengenai hal tersebut. "Kalau berdebat, saya orang luar, apa bedanya saya dengan pengamat," ujarnya. Ia menyebutkan, pihak yang berwenang menentukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum adalah penyelidik. "Betul-betul dibedah adalah kenapa penyelidik menyebutkan tidak ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum di KPK," kata Ketua Mahkamah Partai PPP itu. Ia menilai telah terdapat clue perbuatan pelanggaran atas prosedur. Sehingga penyelidik dapat mendalami hal itu. Ditambah, perencanaan sebuah anggaran sudah terdapat tata cara yang mengatur hal itu. Ruki mengingatkan pembelian sebuah tanah dengan menggunakan anggaran negara menggunakan cash and carry, saat tanah itu otomatis milik Pemda DKI saat terjadi pembayaran. "Sekarang perjanjiannya dua tahun kemudian baru bisa jadi milik Pemda DKI. Logikanya sudah menyalahi UU Keuangan Negara. Itu yang saya bilang clue tadi. Pembayaran cek kontan. Menimbulkan banyak question mark," ujarnya. Sebelumnya, KPK tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil penyelidikan tersebut, KPK tidak meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan. (Baca: KPK Tidak Temukan Korupsi Pembelian Lahan Sumber Waras) "Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016). Padahal, sebelumnya BPK telah menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar. (Baca: Indikasi Kerugian Negara Rp 191 Miliar oleh BPK, Ini Hitungannya) (Ferdinand Waskita)

Friday, June 17, 2016

Tito Karnavian Saat Kuliah di Akpol Cuma Dibekali Rp12 Ribu

Cuma sekali itu saja saya beri dia uang, kata ayah Tito. Oleh : Rochimawati, Aji YK Putra (Palembang)
VIVA.co.id – Calon tunggal Kepala Kepolisian RI, Komjen Tito Karnavian, kini jadi sorotan publik. Siapa sangka, jenderal polisi bintang tiga ini bisa ‘melangkahi’ para seniornya untuk menjadi calon Kapolri. Banyak yang mengira, Tito selalu menjalani hidupnya dengan mulus dengan berbagai pencapaian yang gemilang sebagai polisi. Namun, siapa sangka dia pernah hidup pas-pasan. Jenderal asal Palembang tersebut, saat menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) pertengahan dekade 1980-an tidak punya uang banyak. Ketika itu, anak kedua dari enam bersaudara putra Muhammad Saleh (77) tersebut hanya diberi bekal uang Rp12 ribu. “Kondisi ekonomi keluarga lagi morat-marit. Adik-adik Tito juga masih sekolah. Sehingga waktu itu hanya bermodal Rp12 ribu untuk biaya hidupnya selama pendidikan,” kata Muhammad Saleh, ayah kandung Tito di Palembang, Jumat 17 Juni 2016. Saleh, yang merupakan mantan Jurnalis Radio Republik Indonesia (RRI) selama 1963-1965, tak menyangka Tito ingin menjadi seorang polisi. Sebab, sebelum mendaftar di Akpol, Tito baru saja lulus di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Sekolah Tinggi Akuntansi Nasional (STAN) Jakarta. “Awalnya tak menyangka mau jadi Polisi. Alasan Tito cuma tak ingin merepotkan orang tua. Sebab, kalau memilih menjadi polisi biaya pendidikannya gratis dan ditanggung pemerintah, sehingga tidak menyusahkan orang tuanya. Alasannya cuma itu,” ujar Saleh Akhirnya Tito lulus Akpol dengan menerima bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik tahun 1987. Tak satu kali pun dia merepotkan orang tua. “Tidak pernah dikasih uang lagi, cuma satu kali itu saja. Tito pun tak mau lagi merepotkan,” kata Saleh. Menurut Salleh, sejak kecil jiwa kepemimpinan Tito telah terlihat dengan mengajarkan adik-adiknya yang lain. “Dari kecil memang sudah terlihat, sering mengajarkan adik-adiknya. Kalau adiknya ada PR pasti dia bantu. Begitu juga dengan Tito, dia baru main setelah pekerjaan rumah selesai,” tutur Saleh. (ren)

Thursday, May 26, 2016

Lulung Tolak Bongkar Kuburan Massal PKI: Mau Dibangunin?

TEMPO.CO, Jakarta
- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan akan membentuk tim pencari kuburan massal korban tragedi 1965. Pencarian tersebut didasari laporan yang diserahkan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) tahun 1965. Pencarian makam orang-orang yang disebut terbunuh akibat perburuan simpatisan Partai Komunis Indonesia pada 1965-1966 itu dianggap tak penting oleh sejumlah pihak. "Kalau begitu bongkar juga makam mereka yang dibunuh PKI," ujar mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zein di satu diskusi Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu malam, 25 Mei 2016. Kivlan menyebut komunis kini muncul dengan gaya baru, yang menyusup di antara masyarakat, bahkan pemerintah. "Saya juga tahu kuburan mereka di mana, orang-orang PKI yang terbunuh. Kalau mau bongkar-bongkar dan dilindungi pemerintah, kami lawan." Kivlan mengaku tak sembarangan menuding sejumlah pihak di pemerintahan sebagai antek PKI. Namun dia menyatakan penolakan terhadap kegiatan yang berbau paham tabu tersebut, seperti pencarian makam massal, juga Simposium Tragedi 1965 yang diadakan pada April 2016. "Saya tak sebut Luhut Pandjaitan (Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan), atau Agus Widjojo (Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional) sebagai PKI, tapi kalau fasilitasi membangkitkan PKI. Kami lawan," ujarnya berapi-api. Ketua Umum Pemuda Panca Marga, sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, pun menolak rencana pencarian kuburan massal tersebut. "Mana mungkin kuburan dibongkar-bongkar, mau bangunin yang di situ?" ujarnya, Rabu. Rencana tersebut pun sempat ditentang Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, yang menganggap pencarian korban 1965 hanya akan menimbulkan perpecahan. "Menhan benar kok, mau dapat apa?" kata Abraham, yang akrab disapa Lulung itu. Dia mengatakan pembongkaran makam korban 1965 bisa berujung pada munculnya intervensi pihak asing. "Kita lihat secara global. Nanti ada negara lain bilang 'Oh, benar pada 30 September (1965) ada pembunuhan terhadap rakyat Indonesia'," ujarnya. Luhut sendiri menegaskan pihaknya ingin membuktikan kebenaran jumlah korban meninggal seusai peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dia tak mempermasalahkan munculnya pihak yang menentang rencana tersebut, seperti Menteri Pertahanan Ryamizard. YOHANES PASKALIS

Wednesday, March 23, 2016

Polemik Supersemar, Mahfud MD minta bangsa Indonesia move on

Reporter : Arie Sunaryo Merdeka.com - Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menegaskan, kedudukan Surat Perintah Sebelas Maret sebagai perwujudan sumber tertib hukum tak bisa ditawar lagi. Hal tersebut, kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013, Mahfud MD, perlu ditegaskan karena masih ada yang mempersoalkan secara yuridis konstitusional Supersemar dianggap telah melahirkan tata hukum baru.
"Bagi hukum tata negara masalah Supersemar dalam sejarah sudah tidak bisa dipersoalkan lagi. Kita harus move on untuk berdamai dengan sejarah, kita harus bisa menerima perjalanan sejarah bangsa sebagai fakta," kata Mahfud dalam Diskusi Nasional tentang Implikasi Supersemar Bagi Peradaban Indonesia, di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Rabu (23/3). Mahfud membenarkan sampai saat ini masih terjadi perdebatan mengenai Supersemar. Paling dipertanyakan adalah mengenai apakah Supersemar menjadi dasar hukum kekuasaan Soeharto, dan menjadi salah satu sumber tertib hukum di Indonesia. Secara politik dan hukum tata negara, menurut Mahfud, adalah benar. "Kekuasaan Orde Baru dengan produk hukum yang lahir dari Supersemar itu sah. Jika ada yang mengatakan bahwa Orde Baru adalah rezim haram, maka segala yang kita miliki termasuk keberadaan kita juga haram," ucap Mahfud. Mahfud mengatakan, pendapat menyatakan Supersemar merupakan alat perampokan kekuasaan dan tidak sah, bisa dibantah. Namun, kata Mahfud, jika benar pemerintahan Orde Baru mengambil paksa atau merampas kekuasaan Presiden Soekarno melalui Supersemar, maka pemerintahan itu tetap sah. "Di dalam fakta politik dan filsafat hukum tata negara, pengambilan kekuasaan yang bisa dipertahankan secara efektif dan mendapatkan pengakuan internasional menjadi sumber hukum," ujar Mahfud. Mahfud melanjutkan, tanpa melupakan kesalahan Orde Baru, harus diakui Soeharto banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan, seperti sistem ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. "Dulu saya juga ikut mendemo Pak Harto karena ada kesalahan, tapi saat ini ternyata lebih salah lagi. Banyak yang menginginkan seperti zaman dulu. Bahkan sekarang menginginkan dikembalikannya Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Semua rezim memiliki kebijakan sendiri. Ada segi positif dan negatifnya," lanjut Mahfud. Mantan Menteri Koperasi rezim Orde Baru, Subijakto Tjakrawerdaya, pada kesempatan sama mengatakan Supersemar merupakan salah satu tonggak sejarah ideologi Pancasila. Sehingga Supersemar merupakan implikasi dari peradaban. "Menurut saya Orde Baru itu banyak memberikan kebaikan. Produk Orde Baru mampu memberikan wujud nyata pembangunan peradaban, di antaranya ilmu pengetahuan. Sekarang yang saya takutkan justru menginjak pada keberadaban post modern atau kemunduran," kata Subijakto. [ary]