### Hal seiring Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Letnan Jenderal TNI (purn) Rais Abin dan Mayor Jenderal TNI (purn) Sukotjo Tjokroatmodjo yang mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 33 ayat 6 UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. ######SELAMAT ATAS TERPILIHNYA KEMBALI BUNG ABRAHAM LUNGGANA ,SH,MH UNTUK MASA JABATAN 2016-2020 HASIL MUNAS IX PEMUDA PANCA MARGA TANGGAL 7-9 AGUSTUS 2016 ####

Friday, October 06, 2017

Misi rahasia Kopassus menyusup ke garis musuh dengan kapal selam

Reporter : Ramadhian Fadillah Merdeka.com - Perintah dari Komando Mandala jelas dan tegas. Segera daratkan pasukan sebanyak-banyaknya di Papua sebagai awal dari Operasi Jayawijaya. Saat itu Papua masih bernama Holandia. Belanda enggan menyerahkan pulau di ujung timur itu pada Indonesia sesuai hasil konferensi Meja Bundar. Tahun 1962 Papua dipertahankan dengan kuat oleh Belanda. Deretan kapal perang, pasukan marinir dan sejumlah kapal tempur Belanda sudah siaga menghadapi perang besar. Presiden Soekarno pun menggelar operasi militer besar-besaran untuk merebut Papua dari tangan Belanda. Salah satu fase Operasi Jayawijaya adalah menyusupkan infiltran sebanyak-banyaknya ke Papua. Pasukan elite TNI seperti Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD kini Kopassus), Banteng Raider, Komando Pasukan Gerak Tjepat (Kopasgat kini Paskhas TNI AU), diterjunkan dengan pesawat C-130 Hercules atau Dakota C-47 di belantara Papua. Misi mereka merebut Biak atau kota-kota lainnya dari tangan Belanda. Minimal mengalihkan perhatian tentara Belanda saat Operasi Jayawijaya digelar. Namun ada satu misi khusus yang tak biasa kala itu. Menyusupkan pasukan elite ke belakang garis musuh dengan menggunakan kapal selam. Sepanjang sejarah TNI, baru sekali misi seperti itu digelar. Awal 1960an, persenjataan, TNI tak kalah dengan negara-negara barat. TNI AL misalnya yang baru kedatangan sejumlah kapal perang dan 12 kapal selam paling canggih saat itu dari Uni Soviet. Maka Komando Mandala menilai misi tersebut sangat mungkin dijalankan. Untuk pasukan yang dipilih adalah Detasemen Pasukan Chusus (DPC) dari RPKAD pimpinan Letnan Satu Dolf Latumahina. Mereka dilengkapi senapan AK-47 yang ketika itu masih terbatas jumlahnya. Setiap prajurit juga dilengkapi dengan peralatan survival yang cukup untuk bertahan hidup. Misinya, pasukan diangkut dari Teluk Kupa-kupa di Halmahera menuju Teluk Tanah Merah di Papua dengan kapal selam. Setelah dekat pantai, kapal selam akan muncul ke permukaan. Pasukan RPKAD akan memompa perahu karet dengan pompa udara bertekanan tinggi. Selanjutnya mereka akan mendayung ke arah pantai sementara kapal selam kembali ke wilayah Indonesia. Ancaman terbesar muncul dari kapal perang Belanda yang rutin melakukan patroli. Sementara itu di bawah laut, dua kapal selam Belanda terus mengejar keberadaan kapal selam TNI AL. Lalu ada pesawat intai Neptune yang terbang rendah siang malam. Jelas tak mudah menembus blokade itu. Namun prajurit TNI tak gentar. Tanggal 15 Agustus 1962, tiga kapal selam berangkat dari Teluk Kupa-kupa dengan kerahasiaan penuh. Radio dimatikan untuk menghindari bocornya informasi ke tangan Belanda. Masing-masing kapal disesaki oleh 15 anggota pasukan RPKAD bersenjata lengkap. Misi berjalan penuh rintangan. Kapal selam RI Nagarangsang terpergok kapal perang Belanda dan akhirnya terpaksa kembali ke pangkalan. Sementara RI Trisula membatalkan pendaratan dan memanggil kembali pasukan RPKAD yang sudah berada di pantai. Padahal pasukan RPKAD sudah mencapai sasaran. Penyebabnya pesawat patroli Belanda Neptune sudah mendekat. Begitu juga Destroyer Belanda yang terus berputar-putar di lokasi mereka. Kapal selam ketiga adalah RI Tjandrasa. Ketegangan saat pendaratan pasukan dilukiskan oleh perwira torpedo Letnan Subagijo. "Tanggal 22 Agustus 1962 pukul 22.00 WIB, RI Tjandrasa muncul setengah ke permukaan. Jarak dari kapal ke pantai kira-kira dua kilometer. Perahu karet dikeluarkan lewat conning tower dan dipompa siap untuk pendaratan," kata Subagijo seperti ditulis wartawan senior Atmadji Sumarkidjo dalam buku Mission Accomplished, yang diterbitkan Kata Hasta Pustaka tahun 2010. Namun tiba-tiba cahaya terang menyinari buritan kapal. Pesawat Neptune menembakkan peluru suar hingga suasana malam berubah menjadi terang benderang. Lampu sorot pesawat pun diarahkan ke kapal selam. Sesuai prosedur, seluruh pasukan RPKAD diperintahkan kembali masuk. Kapal selam langsung melakukan crash dive untuk ke dalam lautan untuk menghindari pantauan pesawat musuh. Setelah menjauh, diadakan perencanaan ulang. Dengan dramatis Komandan RI Tjandrasa Mayor Mardiono memutuskan pendaratan akan kembali diulang keesokan harinya. Keputusan yang penuh dengan risiko karena bukan tidak mungkin Belanda akan melakukan patroli di tempat yang sama. Jika misal saat menurukan pasukan RPKAD tiba-tiba datang pesawat Belanda kembali apa yang harus dilakukan? Apakah menyelamatkan kapal selam dengan menyelam dan meninggalkan pasukan RPKAD? Atau menunggu semua masuk dulu dengan resiko ditembaki musuh? Atau apakah pendaratan kembali diulang? Sungguh berat keputusan yang harus diambil. "Di sinilah terasa beratnya tanggung jawab komandan kapal selam mengenai keberhasilan tugas yang dipercayakan kepadanya," kata Mayor Mardiono. Ketika hari mulai gelap para pemberani itu mengulangi aksi mereka. Tak jauh dari lokasi kemarin, RI Tjandrasa kembali muncul setengah. Dengan mantap satu demi satu proses evakuasi pasukan dijalankan. Tak ada pesawat atau kapal Belanda yang terlihat saat itu. "Tiga sekoci pendarat diselimuti kegelapan dengan didayung lepas dari RI Tjandrasa menuju pantai pendaratan. Suasana tenang, sepi, hanya suara dayung pasukan kita yang terdengar," kata Letnan Subagijo melukuskan suasana malam itu. Seluruh awak RI Tjandrasa menahan napas menyaksikan perahu karet mencapai sasaran. Mereka memastikan semuanya aman sebelum kembali menyelam dan keluar dari wilayah Belanda. Setelah jauh baru semuanya menarik napas lega. Misi telah sukses dilaksanakan! Itulah keberhasilan awak RI Tjandrasa yang kemudian hari diganjar Bintang Sakti. Penghargaan tertinggi untuk keberanian dan keberhasilan di medan tugas bagi seorang prajurit TNI. Namun perang besar di Papua batal terjadi karena akhirnya Indonesia dan Belanda menyepakati gencatan senjata. Kelak Papua kembali ke pangkuan Indonesia lewat penentuan pendapat suara rakyat. [ian]

Friday, September 22, 2017

“Jika PKI Bangkit, Memangnya Kenapa?"

Red: Maman Sudiaman REPUBLIKA.CO.ID, Pertanyaan yang tampak sederhana, sesederhana cara berpikir orang yang mengungkapkannya. Untuk menjawab, mungkin kita perlu menelaah lagi sejarah dan fakta yang ada di lapangan. Saya tidak akan bercerita tentang peristiwa bulan Oktober di tahun 1945, ketika kelompok pemuda PKI membantai pejabat pemerintahan di Kota Tegal, menguliti serta membunuh sang bupati. Tak cukup di situ, mereka menghinakan keluarganya. Kardinah, adik kandung RA Kartini yang menikah dengan bupati Tegal periode sebelumnya, termasuk salah satu korban. Pakaian wanita sepuh itu dilucuti, kemudian diarak dengan mengenakan karung goni. Betapa saat rakyat Indonesia tengah berjuang melawan penjajah, ketika arek-arek Suroboyo berebut merobek bendera merah putih biru di Hotel Yamato, lalu bertarung menghadapi sekutu pada 10 November, di belahan lain sebulan sebelumnya, sejumlah pejuang turut berdarah-darah dalam pertempuran lima hari di Semarang, membredeli tentara Jepang, PKI justru merusak tatanan bangsa di mana-mana. Menggerogoti dari dalam. Anasir PKI bergerak merebut kekuasaan di Slawi, Serang, Pekalongan, Brebes, Tegal, Pemalang, Cirebon, dan berbagai wilayah lain. Menghilangkan nyawa anak bangsa dan tokoh pejuang. Bupati Lebak dihabisi, tokoh nasional Otto Iskandardinata diculik dan dieksekusi mati bahkan keberadaan jenazahnya menyisakan misteri. Sultan Langkat dibunuh serta hartanya dijarah. Bahkan Gubernur Suryo, tokoh sentral dari peristiwa di Surabaya juga dibunuh PKI. Ketika tokoh PKI Amir Syarifuddin Harahap berhasil menjadi Perdana Menteri di tahun 1948, arus bawah PKI merasa mempunyai kekuatan. Muso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia, beraliansi komunis. Dan lebih parah lagi dalam Perjanjian Renville, dengan mudah Amir Syarifuddin menyerahkan begitu banyak kekuasaan pada Belanda dan memasung wilayah Indonesia. Keganasan PKI makin membabi buta. Saya sebenarnya tidak hendak bercerita tentang peristiwa di Gontor. Ketika setiap pagi menjelang, satu per satu kyai diabsen dan nama yang disebut serta-merta disembelih. Atau kisah Haji Dimyati, aktivis Masyumi yang digorok lehernya sebelum dimasukkan ke sebuah sumur bersama korban pembantaian lainnya. Juga tentang kesaksian Isra dari Surabaya yang ayahnya diseret ke sawah sembari dihajar beramai-ramai hingga jasadnya tidak berbentuk lagi; hancur, habis terbakar, dan dimakan anjing. Sang anak terpaksa memungut potongan tubuh ayahnya satu per satu dan dimasukkan kaleng. Atau cerita Moch. Amir yang empat sahabatnya sesama aktivis dakwah disiksa dengan dipotong kemaluan dan telinga mereka hingga ajal menjemput. Atau testimoni Suradi saat para kyai dimasukkan loji lalu dibakar. Yang berhasil keluar tak lantas bebas, melainkan dibacoki. Pun saya sejujurnya tidak ingin mengisahkan kesaksian Mughni yang melihat tokoh Islam dari Masyumi di Ponorogo diciduk dan dinaikkan truk. Telinga kakaknya dipotong, lalu dibuang di sumur tua. Juga tentang Kapolres Ismiadi yang diseret dengan Jeep Wilis sejauh 3 km hingga wafat. Setelah tentara dibunuhi, gantian polisi dilibas. Kemudian pejabat, ulama, serta para santri. Pascagerakan komunis berhasil dihentikan di tahun 1948, pada 1965 PKI kembali beraksi. Buya Hamka, Ketua MUI pertama dan para ulama lainnya dipenjara. Mereka difitnah oleh kalangan PKI yang saat itu sangat dekat dengan pemerintah berkuasa. Tak hanya menerima siksaan setiap hari, Buya Hamka memperoleh ancaman akan disetrum kemaluannya. Deretan kisah mengiris hati di atas pernah saya baca, tapi tidak akan saya ceritakan sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Karena mungkin hanya dianggap serpihan dari peristiwa kecil.
Tapi, kini mari kita lihat apa yang terjadi jika komunisme berkuasa. Di Uni Soviet, sekitar 7 juta orang tewas dalam Revolusi Bolsevik dipimpin oleh Lenin. Di masa Stalin 20 juta orang terbunuh untuk memuluskan program komunisme. Salah satu cara komunisme bertahan adalah, melestarikan tidak adanya perbedaan pendapat, dan jika berbeda sebaiknya dibunuh, berapa pun jumlah korban yang dibutuhkan. Di Kamboja, sekitar 2 juta orang atau sepertiga jumlah penduduk dibantai untuk mengukuhkan kekuasaan komunis. Di Cina jumlah korban meninggal dalam revolusi diduga mencapai 80 juta. Jadi, jika PKI bangkit, memangnya kenapa? Pertanyaan seperti ini lebih baik dijawab dengan pertanyaan. JIka PKI pernah mengkhianati kemerdekaan bangsa, apa jaminan mereka tidak akan mengulanginya? Jika baru mempunyai sedikit kekuasaan saja sudah membantai begitu banyak orang, apa yang terjadi jika memegang kekuasaan besar? Jika komunisme dilatih tidak bisa berbeda pendapat, lalu di mana letak kebebasan? Dan yang terpenting dari semua itu, jangan berteriak korban. Mengutip Ahmad Mansur Suryanegara, PKI di Indonesia bukan korban, mereka pelaku. Atau istilah Agung Pribadi dalam buku Gara-Gara Indonesia, ini saatnya rekonsiliasi, kita bisa maafkan, tapi jangan lupakan sejarah pembantaian yang dilakukan PKI.

Try Sutrisno Dukung Panglima Soal Nobar Film G30S/PKI

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews Jakarta - Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno menyetujui usul Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang pemutaran film G30S/PKI. Pemutaran itu untuk mengingatkan bahaya laten komunisme dan sejarah PKI. "Saya bangga kemarin saudara Gatot film G30S/PKI akan diputar lagi. Bangga saya, alasan anda supaya prajurit saya tahu kenyataannya tingkah laku PKI sebagai pengkhianat, itu tidak dibuat-buat, nyatanya disiksa. Gerwani jelas. Jadi setuju saya," ujar Try Sutrisno di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).
Baca juga: Panglima Jawab Tudingan PDIP soal Berpolitik Lewat Film G30S/PKI Baca juga: Saat Para Santri di Jombang Nonbar Film G30S/PKI Try tidak menyoalkan keinginan Presiden Joko Widodo, agar film yang diputar dibuat ringkas. Selain itu dikemas lebih moderat. "Ya sudahlah ok, supaya mengimbangi lebih dingin. Silahkan. Tapi intinya kewaspadaan kepada PKI, harus tetap karena ideologi predator pancasila itu banyak. Kita sudah mantap pancasila jangan ragu-ragu," ujarnya. Try mengingatkan anak cucu PKI yang masuk ke dalam tubuh TNI lantaran tidak adanya deteksi dini sebelum masuk pendidikan akademi militer. Dia meminta agar Akmil diisi orang-orang yang memiliki semangat NKRI bukan pemberontakan. "Tidak mustahil anak cucu PKI akan masuk ke Akmil itu sasaran strategis jangka panjang. Jadi saya minta jajaran intel kita, walau sudah tidak ada (tim pengawas khusus), please yang mau masuk Akmil, Akpol, AU, AL untuk betul-betul tahu, manusia merah putih betul atau tidak," pungkasnya (edo/rvk)

Wednesday, September 20, 2017

Pembela Korban Perang: Akui Kejahatan Dulu Sebelum Riset, Belanda

Danu Damarjati - detikNews Jakarta - Mulai sekarang hingga empat tahun mendatang, Belanda melakukan riset perang dekolonisasi di Indonesia yang terjadi pada 1945 sampai 1950. Namun pembela para korban perang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap riset itu. Adalah Jeffrey Marcel Pondaag yang bersuara lantang menanggapi riset berdana 4,1 juta euro dari pemerintah Belanda itu. Dia tidak setuju dengan riset itu. Alasannya, menurut dia, riset itu seperti hendak melegalkan kolonialisme yang pernah dilakukan Belanda di wilayah Indonesia.
Seharusnya Belanda mengakui dulu bahwa yang mereka lakukan terhadap Indonesia dulu adalah suatu kejahatan, barulah setelah itu mereka bisa melakukan penelitian di Indonesia. "Mereka harus mengakui kejahatan mereka dulu, baru mereka melakukan pemeriksaan (riset di Indonesia)," kata Jeffrey di Heemskerk kepada detikcom di Jakarta lewat komunikasi internet, Rabu (20/9/2017). "Peneliti Belanda terlebih dahulu harus mengutuk kolonialisme," imbuh dia
Jeffrey adalah Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). Yayasannya telah membantu mengadvokasi korban-korban kejahatan pendudukan Belanda, mulai Rawagede hingga korban pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan. Ada pula kasus-kasus kejahatan perang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, dan lain-lainnya. Dia menyebut ada 700 berkas kasus dari para janda dan anak-anak korban perang yang sedang diusahakan kasusnya di pengadilan. Kebanyakan kasusnya terjadi pada 1945 sampai 1949. Beberapa kasus yang diusahakan KUKB sudah 'gol'. Pada 2011, Pengadilan Kejahatan Perang di Den Haag memutuskan Belanda bersalah dalam kasus pembantaian di Rawagede. Pihak Belanda harus membayar ganti rugi 20 ribu euro untuk tiap orang korban. Kasus pembantaian di Sulawesi Selatan juga demikian, pemerintah Belanda pada 2013 meminta maaf kepada 10 janda yang suaminya tewas akibat perbuatan Raymond Pierre Paul Westerling pada 1946 sampai 1947, dengan kompensasi 20 ribu euro per orang. Ada pula kasus pemerkosaan di Desa Peniwen, Malang, Jawa Timur, pada 1949. Pengadilan Den Haag pada 2016 memutuskan pemerintah Belanda bersalah dan harus membayar kepada seorang perempuan di Peniwen itu senilai 7.500 euro. Baca juga: Peneliti Belanda: Riset Kami Bukan untuk Mengubah Sejarah Indonesia Penelitian Belanda itu bertajuk 'Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia, 1945-1950'. Jeffrey berpendapat, apabila tentara Belanda yang melakukan pembantaian di rentang waktu itu menganggap wilayah tersebut adalah Hindia-Belanda negerinya, sama saja Belanda membantai rakyatnya sendiri. Namun, apabila Belanda menganggap wilayah tersebut sebagai Indonesia negara merdeka, Belanda berarti menyerang negara yang sudah berdaulat. "Itu kejahatan perang. Dia mau jalan ke kanan, ke kiri, lurus, atau ke belakang, salah semua. Karena tidak ada satu negara pun yang melegalisasikan kolonialisme," kata Jeffrey. Ada periode penuh kekerasan terhadap orang-orang sipil Belanda dan yang dianggap berpihak ke Belanda pada 1945 hingga 1946, dinamakan sebagai periode Bersiap. Kekerasan dilakukan orang Indonesia terhadap Belanda saat itu. Namun, menurut Jeffrey, pemerintahan kolonial Hindia-Belanda juga jelas-jelas tidak bisa dibenarkan. "Sekarang mereka mau meneliti periode Bersiap. Yang dimaksud orang-orang dalam periode Bersiap (yang akan diriset) itu siapa? Orang Indonesia. Padahal kekerasan saat itu untuk kemerdekaan, karena ratusan tahun kita diinjak-injak," ujar Jeffrey. Sebelumnya, koordinator penelitian dekolonisasi ini, Ireen Hoogenboom, menyatakan penelitian ini murni dalam ranah akademis, bukan untuk kepentingan politik. Namun Jeffrey tidak percaya sambil menilai bahwa lembaga penyelenggara penelitian itu terlalu lekat afiliasinya dengan pemerintahan Belanda. Ada tiga lembaga Belanda yang menyelenggarakan riset ini, yakni KITLV, NIOD, dan NIMH. Menurutnya, Belanda masih belum sepenuhnya mengakui bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, melainkan pada 27 Desember 1949. Maka agresi militer pada paruh akhir '40-an dianggap Belanda sebagai 'aksi polisionil' atau penumpasan pemberontakan, karena mereka merasa Hindia-Belanda masih wilayah mereka. Lewat Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Jadi, sebelum 1949, Belanda merasa sah menindak pemberontakan-pemberontakan di wilayahnya sendiri. Padahal, menurut perspektif Indonesia, negara sudah merdeka sejak 1945. "Kalau mereka mengakui kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus 1945, mereka harus memberi ganti rugi kepada kita, mereka harus bayar," ujar Jeffrey. Sebagaimana diberitakan, pihak peneliti dekolonisasi lewat Ireen Hoogenboom menyatakan tak akan mengusik sejarah Indonesia, termasuk tak akan mempermasalahkan tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. (dnu/fjp)

Sri Edi Swasono: PKI tak Pernah Minta Maaf

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bilal Ramadhan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Sri Edi Swasono mengatakan, hingga saat ini, tak ada permintaan maaf dari Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap apa yang dilakukan mereka terhadap ayahnya. Pada 1948, menurut Sri Edi, ayahnya, Moenadji Soerjohadikoesoemo, ditembak mati oleh PKI.
"Beliau digelandang ke penjara oleh PKI ketika disuruh pilih Soekarno-Hatta atau Amir-Muso. Ayah saya pilih Soekarno-Hatta, ya tentu ditembak mati," ungkap Sri Edi ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (18/9) malam. Menurut Sri Edi, saat itu ayahnya, yang merupakan seorang hakim di Pengadilan Ngawi, bersama enam pejabat lainnya di Ngawi dikubur bersama-sama setelah ditembak. Mereka dikubur dalam satu liang lahat di Dungus, Madiun, Jawa Timur (Jatim). "Di sebelah Timur Bengawan Madiun di Ngawi. Dua minggu kemudian baru ditemukan liang lahat itu berkat petunjuk Lurah Dungus. Masing-masing bisa diidentifikasi berkat dr. Soeroto, Dokter Kepala RS Ngawi," kata dia. Ia mengatakan, PKI memunuh banyak orang dengan cara yang kejam. Banjir darah tidak hanya di Ngawi, tetapi juga di seluruh Kabupaten di Karesidenan Madiun. "PKI yang berontak membunuhi rakyat. Kalau saja G-30S/PKI 1965 PKI yang menang, kita yang mereka bunuh lagi seperti para jenderal yang dibunuh di Lubang Buaya," jelas Sri Edi. Sri Edi menjelaskan, PKI tidak pernah meminta maaf atas kejadian tersebut. Ia, bersama dengan enam saudaranya, menjadi anak yatim. Menurut dia, pembunuhan adalah kekejaman yang membawa keyatiman. "Keyatiman adalah kesengsaraan, penderitaan, dan kepedihan berkepanjangan. Ibu saya saat itu baru berusia 31 tahun, dengan anak tertua 13 tahun, terkecil baru satu tahun," kisah dia. Hingga akhirnya tiga tahun yang lalu ibu dari Sri Edi wafat pada usia 97 tahun. Selama 66 tahun, ibunya membesarkan Sri Edi dan keenam saudaranya seorang diri dengan status janda. "Kami bersyukur jasad ayah saya masih dapat ditemukan. Tapi jasad Pak Soehoed, keponakan ayah saya, tidak ditemukan," ujarnya. "PKI tidak pernah meminta maaf telah membunuh manusia-manusia tak bersalah," tegas Sri Edi.

Tuesday, September 05, 2017

Pernyataan Yansen Binti

COPAS PERNYATAAN Bpk. Yansen Binti... Kepada YTH. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua dan Anggota DPRD Kalteng, Ketua Umum dan Pengurus DAD, KONI, Perbakin, PPM, GERDAYAK, dan Warga Masyarakat Kalteng dimanapun berada. Sebagaimana kita ketahui bersama, telah lebih dari seminggu ini saya didera fitnah yang ingin membunuh karakter saya. Nama baik saya, keluarga, maupun status saya sebagai Wakil Rakyat di DPRD Kalteng telah tercoreng akibat beredarnya pemberitaan dari media online yang tidak bertanggung jawab dimana saya dituduh menjadi dalang pembakaran sekolah-sekolah di Palangka Raya beberapa waktu lalu. Itu adalah TUDUHAN KEJI DAN TIDAK BENAR. Karena SAYA TIDAK MELAKUKAN apa yang dituduhkan tersebut. Mana mungkin saya melakukan tindakan bodoh dan terkutuk tersebut, sementara di saat bersamaan saya sedang mempersiapkan diri untuk maju sebagai Calon Bupati Gunung Mas.
Selain itu, nama baik yang saya bangun selama bertahun-tahun telah membuahkan kepercayaan masyarakat Dayak untuk menjadi wakil mereka di DPRD, menjadi pemimpin di organisasi Gerdayak Nasional, menjadi Sekretaris Umum DAD Provinsi Kalimantan Tengah. Dan masih banyak tanggung jawab lain yang dipercayakan kepada saya. Mana mungkin saya mempertaruhkan semuanya itu dengan melakukan tindakan kriminal tercela seperti yang dituduhkan kepada saya. Saya mencintai Utus Dayak dan Kalteng, tanah tumpah darahku, yaitu Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila. Kecintaan saya terhadap Utus Dayak dan Lewu Petak Danum warisan leluhur kita ini adalah alasan saya untuk berkiprah selama ini. Memberikan bakti terbaik bagi utus Dayak dan Bumi Tambun Bungai yang sangat saya cintai. Tuduhan telah dijatuhkan kepada saya, dan saya harus menghadapinya. Saya yakin dan percaya kebenaran akan dinyatakan, sebab ada tertulis “Tidak ada rahasia yang tidak akan dinyatakan” dan kebenaran pasti menjadi pemenang. Oleh karena itu, sebagai warga Negara yang tunduk dan menghormati hukum, sekaligus untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, saya menyatakan siap menjalani proses hukum. Baik itu hukum formal maupun Hukum Adat Dayak (Sumpah Netes Uwei). Ijinkan saya menyampaikan harapan saya kepada semua pihak : 1. Saya berharap Kepolisian RI dan Aparat Hukum terkait akan melaksanakan tugasnya secara professional, jujur, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah, untuk mencari kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya atas perkara ini. 2. Saya berharap Pahariku utus Dayak tetap tenang dan menaruh kepercayaan kepada proses hukum. 3. Saya berharap dukungan doa Pahariku samandiai untuk saya dan keluarga supaya diberi kekuatan dan ketabahan untuk menjalani masa-masa sulit ini. Dan bersama ini saya ingin menyatakan bahwa: Saya akan tetap mencintai Utusku Dayak dan Tanah airku Tambun Bungai, Bumi Pancasila, sekalipun mahal harga yang harus saya bayar. Saya akan tetap berjuang untuk kesejahteraan Utus Dayak di tanah airnya sendiri. Demikian pernyataan dan harapan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, doa, dukungan yang diberikan kepada saya dan keluarga, semoga Tuhan membalasnya dengan segala kebaikan-Nya kepada saudara-saudaraku utus Dayak dan warga Kalteng pada umumnya. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Amin. Hormat saya, Yansen A. Bint

Yansen Binti Jadi Tersangka Pembakaran 7 Sekolah di Kalteng

TEMPO.CO, Palangka Raya - Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah Yansen Binti sebagai tersangka dalam kasus pembakaran tujuh sekolah dasar negeri di Palangkaraya pada akhir Juli 2017. Dengan ditetapkannya Yasen sebagai tersangka, total sudah sembilan orang menjadi tersangka.
Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Ajun Komisaris Besar Pambudi Rahayu menyampaikan soal penetapan Yasen sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan. Saat diperiksa Yasen didampingi pengacaranya Sukah L. Nyahun. Baca: Kasus Pembakaran 7 Sekolah, Polisi Periksa Anggota DPRD Kalteng Dari pantauan Tempo, Ketua Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) itu diperiksa di ruangan Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Tengah sejak pukul 08.30. Hingga berita ini ditulis pemeriksaan terhadapnya masih berlangsung. “Pertama, kami sudah mengamankan satu orang tersangka lagi hari ini yaitu AG dan sudah dibawa ke Jakarta. Kemudian kami kembangkan pemeriksaan saksi YB (Yansen Binti) dengan pemeriksaan saksi lagi. Setelah ada kesesuaian antara saksi satu dan lainnya, maka kami tetapkan status YB menjadi tersangka,” kata Pambudi, Senin, 4 September 2017. Pambudi mengatakan, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap politikus Partai Gerindra tersebut. Ia belum memberikan jawaban pasti saat ditanya, apakah Yasen akan ditahan atau dibawa ke Jakarta seperti tersangka lainnya. “Yang jelas sampai sekarang kami terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka YB,” ujarnya. Simak pula: Pembakar 7 SD di Palangka Raya yang Ditangkap Polisi Bertambah Kasus pembakaran sekolah ini berawal pada Jumat hingga Sabtu, 21-22 Juli 2017. Dalam waktu 24 jam terdapat empat sekolah terbakar. Pertama, pada 21 Juli, sekitar pukul 13.00, SDN 4 Menteng yang berlokasi Jalan MH. Thamrin terbakar. Dalam waktu yang sama SDN 4 Langkai di Jalan AIS Nasution juga terbakar. Sabtu, 22 Juli, pukul 02.00 giliran SDN 1 Langkai di Jalan Wahidin Sudirohusodo terbakar. Terpaut sejam kemudian SDN 5 Langkai di lokasi yang sama juga turut terbakar. Selang sembilan hari, Sabtu, 29 Juli 2017, sekitar pukul 18.15, kebakaran melanda rumah jasa di SDN 8 Palangka Raya. Terakhir pada Minggu, 30 Juli 2017, sekitar pukul 03.00, SDN 1 Menteng dan SMK milik Yayasan ISEI di Jalan Yos Sudarso juga ludes terbakar. Yasen Binti dikenai Pasal 187 juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia dan tersangka lain diancam hukuman hingga 15 tahun penjara. KARANA W.W. Keb

Sunday, August 20, 2017

Presidium Dewan Rakyat Dayak Kecam Mendagri Soal Monumen Laskar Cina

Red: Muhammad SubarkahREPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Presidium Dewan Rakyat Dayak mengecam tindakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo yang meresmikan monumen perjuangan laskar CIna di Taman Mini. Menurut dia kebijakan itu tidak benar karena menyakiti nurani suku bangsa yang lain. "Kenapa harus monumen laskar Tionghoa, padahal laskar Rakyat Dayak banyak yang berjuang namun tidak pernah di apresiasi bentuk perjuangnanya. Kami mengecam Mendagri yang menganak emaskan etnik tertentu, peresmian monumen Po An Tui Laskar Tiong Hoa jelas menyakiti rakyat Dayak yang lebih banyak membuat laskar untuk membela negeri ini," tegas Ketua Presidium Dewan Rakyat Dayak Bernadus dalam pernnyataanya di Jakarta, (29/2).
Bernadus menambahkan, suku Dayak adalah satu-satu nya suku yang menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1946 dengan tata cara upacara sakral suku dayak di Gedung Agung Istana Presiden Yogyakarta yang di pimpin langsung oleh tokoh Dayak Cilik Riwut. Cilik merupakan anggota tentara nasional Indonesia, penerjun pertama yg dimiliki oleh republik Indonesia asli suku Dayak. Hingga hari ini, kata dia, pengajuan nama Cilik Riwut sebagai pahlawan nasional pun belum mendapatkan hasil. Apalagi membuat monumen sumpah setia rakyat Dayak untuk Bela NKRI, jauh dari impian. "Suku Dayak juga pernah terlibat aktif dalam memadamkan upaya pemberontakan dari etnis Tionghoa yang dikenal dengan peristiwa penyerangan Pangkalan II angkatan udara RI di Sangau Ledo yang dilakukan oleh barisan rakyat," katanya. Menurutnya, pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa, menyisakan luka bagi suku dayak yang dikenal peristiwa makuk merah. "Tanah kami tanah Dayak hanya sebagai tempat eksploitasi Sumber Daya Alam saja. Tambang tambang berdiri dimana mana menyisakan kerusakan alam, pemaksaan pembukaan perkebunan dan bahkan tiap tahun rakyat Dayak mendapat kado asap dari pembalak liar yang membuka lahan, tanah kami dijadikan lahan transmigran tanpa minta imbalan," katanya. Bernardus melihat persepsi yang dibentuk agar Dayak tetap menjadi warga kelas dua dan para bandar tetap bisa meng eksploitasi tanah Dayak. Pemerintah pusat seharusnya memberikan perhatian yang lebih kepada rakyat Dayak, karena banyak suara kami saat pemilu yang mendukung pemerintah.

Thursday, August 17, 2017

HUT RI ke 72

Pengantar makanan para pejuang kemerdekaan yang terlupakan

Reporter : Gede Nadi Jaya Merdeka.com - Banyak orang menilai para pahlawan adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata melawan penjahat. Seakan tidak dipikirkan mereka yang berjuang di 'balik layar', seperti tukang masak, tukang jahit pakaian atau tenaga medis. Seperti halnya kisah Luh Candra Asih atau akrab disapa Ninik (nenek) Luh Ayu. Wanita renta berumur 94 tahun ini masih ingat betul dalam kerutan di dahinya, kenangan bagaimana saat bangsa Indonesia melawan penjajah Jepang. Nenek ini tinggal di lingkungan Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung, Buleleng Bali. Di usia yang begitu renta, ia masih kuat berjalan walau harus dipapah.
Bahkan diakuinya pandangan dan pendengaran masih berfungsi walau sudah berkurang. Dijumpai di rumahnya dengan diampingi sang putra, ia menuturkan saat dia berjuang di balik layar kemerdekaan ini. Sayangnya, perjuangan seperti dianggap sebelah mata oleh pemerintah daerah setempat. Bahkan dia tidak terdafar sebagai vetran. Alasannya karena keluarga dinilai cukup mampu, bukan masuk dalam daftar merah atau keluarga kurang mampu. Bagaimana kisahnya? Dalam bahasa Bali dengan terbata-bata, dia menuturkan bahwa saat itu bersama kelompok juru masak lainnya bertugas membawa makanan ke pejuang yang bersembunyi di balik Bukit Buleleng. Kala itu dia masih berumur belasan tahun. Luh Ayu yang saat itu wanita yang terlihat ABG banyak digoda para pejuang saat tiba membawa makanan. "Ingat ninik waktu orang teriak-teriak merdeka sudah umur 20-an tahun. Ninik bawa beras ke posko terus bawa makanan ke pejuang yang perang," kenangnya dengan bahasa Bali. Perjalanan menuju posko membawa beras sepikul adalah sebuah perjalanan yang berat. Dia harus berhati-hati tidak sampai tertangkap penjajah. Belum lagi para begal atau perampok di hutan. Sampai di posko, bersama remaja lainnya menunggu masakan selesai. Setelah itu dengan dikawal dua pejuang, Ayu yang mengaku begitu manis sesuai namanya langsung menyusuri bukit tempat pejuang bersembunyi. "Kalau mau ke Gigit kan ada monumen patung-patung orang perang. Nah di situ para pejuang bergerilya. Banyak pahlawan mati di sana, ninik jalan sampai 17 kilo bawa nasi," akunya. Memang tidak mudah, bagi wanita ini saat masih menginjak usia mudanya, membawa makanan ataupun beras bagi para pejuang yang bersembunyi dari incaran para penjajah. Luh Ayu merupakan satu dari sekian banyak pejuang yang merasakan pahitnya masa-masa penjajahan Jepang, dan merebut kemerdekaan. Diceritakan juga oleh putri kandungnya, Made Mertini yang juga Guru Agama di SMKN 3 Singaraja, bahwa dia mendapatkan banyak cerita tentang perjuangan di zaman penjajahan. "Ibu dulu kalau bawa makanan itu harus disembunyikan di dalam kayu bakar, itu bolak balik mencari pejuang untuk memberikan makan. Saat balik, kayu bakar itu harus dibawa lagi, biar tidak ketahuan tentara penjajah," ujar Mertini yang saat kecil didongengin oleh ibunya tentang perjuangan zaman itu. Suka dan duka terus dialami Luh Ayu semasanya, untuk memberikan makan kepada para pejuang. Sukanya, di mana Luh Ayu mampu membantu para pejuang untuk memberikan tenaga melalui makanan. Sedangkan dukanya jika ketahuan para penjajah, tentu ancaman berat bakal diterima. "Kalau zaman Belanda itu masih mending, tapi kalau zaman Jepang lebih keras, ibu yang mengalami langsung," tutur Mertini. Bahkan sempat dia diiming-imingi untuk memberi racun ke para pejuang. Namun demi kemerdekaan, ia rela makanan dirampas dan dibuang. Kendati saat itu dia mengaku bahwa makanan itu untuk bekal mencari kayu bakar. Namun sayang, perjuangan berat Luh Ayu ini tidak mendapatkan penghargaan apapun, seperti pejuang-pejuang lain yang mendapatkan penghargaan sebagai veteran. "Dulu memang ada pendataan, tapi memang tidak ada yang mengurus," kata Mertini. Dari pihak Kelurahan, kata dia, memang sempat nama Ninik Luh Ayu muncul untuk didaftarkan sebagai Veteran. Namun hingga saat ini masih belum ada pendataan lagi. Sempat terbesit untuk menanyakan, tetapi enggan karena takut dianggap kekurangan dalam hal ekonomi. "Ya sempat dulu sekitar tahun 1980-an itu, tapi memang tidak ada mengajukan lagi. Ya mudah-mudahan nantinya ada lagi dalam pendataan. Kalau tanya-tanya, sungkan," tutup Mertini. [cob]

Wednesday, August 16, 2017

Mengunjungi Veteran Tionghoa di Banjarnegara, Soegeng Budhiarto

Uje Hartono - detikNews Banjarnegara - Memperingati HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia, tak lepas dari mengenang perjuangan para pahlawan. Kisah perjuangan kemerdekaan disampaikan oleh seorang veteran pejuang dari Banjarnegara. Soegeng Boedhiarto namanya. Pria Tionghoa ini kini berusia 88 tahun. Meski begitu ingatannya tentang suasana perjuangan melawan tentara penjajah masih sangat melekat.
Saat ditemui detikcom di kediamannya di Jalan Meyjen Panjaitan nomor 1, Banjarnegara, Kamis (17/8/2017), Soegeng menunjukkan sejumlah surat, catatan, dan foto-foto saat perjuangan yang masih tersimpan rapi. Dia menyimpannya dalam bendel buku. Soegeng menceritakan, sejak usia 17 tahun ia mulai terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Saat itu, veteran berpangkat sersan ini bertugas sebagai mata-mata. Tempat tinggalnya dekat dengan markas Belanda di Purwokerto sehingga membuat Soegeng bisa mendapat informasi dari tentara Belanda. "Kalau ada informasi tentara Belanda akan menyerang daerah tertentu saya langsung menginformasikan kepada anggota lainnya untuk pindah," ujar Soegeng. Di masa saat ini, ia berpesan agar generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Ia juga mengingatkan agat jangan mudah untuk dipecah belah. Apalagi jika melihat perjuangan merebut kemerdekaan yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. "Indonesia tetap kuat jika terus bersatu, untuk itu jangan mudah untuk dipecah belah," pesannya. (sip/sip)

Saturday, February 18, 2017

Pemuda Panca Marga Minta Polisi Proses Iwan Bopeng

Bila tak diproses, Pemuda Panca Marga akan mencari Iwan Bopeng. Oleh : Eko Priliawito, Rifki Arsilan
VIVA.co.id – Baru-baru ini nama Iwan Kadal atau Iwan Bopeng santer menjadi perbincangan di media sosial. Iwan yang diduga tim pemantau saksi dari salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menjadi target pencarian banyak orang lantaran berkata-kata kasar dan menantang memotong tentara di salah satu TPS ketika pencoblosan surat suara pada Pilkada 15 Februari 2017. Sekertaris Jenderal Pemuda Panca Marga (PPM), Saharuddin Arsyad, menyesalkan sikap arogansi salah satu tim pemantau saksi itu. Menurutnya, sikap arogansi pria itu tidak beda dengan yang didukungnya. "Mulut pendukung dan yang didukung sama sombongnya. Seorang timses bicara agama, dan bicara potong tentara segala, itu sangat tidak pantas," kata Saharuddin Arsyad kepada VIVA.co.id, Sabtu, 18 Februari 2017. Menurutnya, arogansi Iwan Bopeng atau Iwan Kadal yang ternyata berinisial FT itu telah merusak suasana pemilihan kepala daerah yang seharusnya berjalan dengan adil, lancar dan aman. Bahkan, kata Saharuddin, pernyataan Iwan Kadal itu dapat memancing perseteruan yang berujung pada memecah persatuan dan kesatuan. Sebab, pernyataan Iwan Kadal yang berani memotong tentara dapat memancing keluarga besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berdampak sangat fatal. "Maka kami atas nama organisasi putra-putri veteran TNI meminta agar aparat penegak hukum memproses. Karena ini sudah perbuatan yang tidak baik dalam kancah pilkada yang dapat menjadi pemecah persatuan dan kesatuan bangsa dan saya berharap timses mempertanggung jawabkan ulah anak buahnya itu atau kami Pemuda Panca Marga yang akan kasih dia pelajaran," katanya. BERITA LAIN : IWAN BOPENG/IWAN KADAL/FREDY TUHENAY meminta maaf setelah dijadikan DPO

Friday, October 28, 2016

Lulung 'di atas angin', bangkang putusan PPP Djan tapi kebal dipecat

Reporter : Mardani, Rizky Andwika Merdeka.com Ketua DPW PPP DKI Jakarta kubu Djan Faridz, Abraham Lunggana alias Lulung, serius membelot dari keputusan Djan Faridz di Pilgub DKI. Lulung memilih mendukung pasangan Agus-Sylvi, padahal PPP Djan Faridz memutuskan buat mendukung Ahok- Djarot.
Lulung yang selama ini dikenal sebagai salah satu 'tangan kanan' Djan dalam perseteruan PPP dengan Romahurmuziy, bahkan menegaskan tak takut dipecat oleh Djan Faridz dari posisinya di PPP atas pilihannya mendukung Agus-Sylvi. "Saya siap diberikan sanksi, dipecat pun siap. Demi Agus-Sylvi," kata Lulung di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (25/10). Lulung menjelaskan keputusannya mendukung Agus dan Sylvi telah melalui pertimbangan matang. Dia menilai sosok Agus dan Sylvi memenuhi kriteria untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, ketimbang Ahok-Djarot. "Karena saya yakin Agus-Sylvi akan jadi Gubernur DKI karena Jakarta multi urban, multi etnis. Kita akan berikan keyakinan pada masyarakat bahwa Jakarta butuh gubernur baru yang bersih," katanya. Jika nantinya benar-benar dipecat oleh Djan Faridz, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengaku tak akan bergabung dengan PPP kubu Romahurmuziy yang juga pendukung Agus-Sylvi. Dia mengklaim, banyak partai lain yang bersedia menampungnya. "Enggak, enggak (gabung PPP Romi) karena banyak partai yang mau nampung saya. Saya eggak bakal ke Romi karena dia yang salah," katanya. Namun sepertinya PPP kubu Djan Faridz tak bisa berbuat apa-apa kepada Lulung. Pria yang kerap mengkritik Ahok itu sepertinya tak akan kena sanksi apalagi kena pecat. Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah mengaku PPP Djan Faridz tak bisa memberikan sanksi kepada Lulung terkait pembangkangannya di pilgub DKI. Dimyati beralasan Kubu Djan Faridz yang tak memiliki legal standing menjadi ganjalan untuk menjatuhkan sanksi ke Lulung. "Sanksi itu sulit diterapkan karena di sana ada legal standing, di sini ada legal standing," kata Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/10). Dimyati menjelaskan kubu Djan Faridz telah menerapkan kontrak politik yang berisi setiap kader harus berkomitmen mendukung Ahok dan Djarot di Pilkada DKI 2017. Namun, partainya tak memiliki legal standing karena hanya berpegang pada putusan MA dan tak memiliki SK Kepengurusan yang sah dari Menkum HAM. "Kita punya pengurus, punya cabang dan punya kader-kader itu digerakan oleh DPP, tapi sanksi itu sulit diterapkan," katanya.

Semangat Sumpah Pemuda Daan Mogot, Perwira Tangguh yang Gugur di Usia 17 Tahun

Salmah Muslimah - detikNews Jakarta - Tampan, pintar, dan berjiwa pemimpin. 3 kata itu mungkin tepat untuk menggambarkan sosok Daan Mogot, perwira tangguh yang gugur diusia sangat muda, 17 tahun. Daan Mogot memiliki nama asli Daniel Elias Mogot, pria kelahiran 28 Desember 1928 ini sudah menjadi pelatih Pembela Tanah Air (PETA) saat usianya 14 tahun. Wajahnya yang tampan dan hidungnya yang mancung sering membuat Daan Mogot dikira memiliki darah Belanda. Namun nyatanya dia merupakan putra Manado asli.
Daan Mogot dibesarkan di lingkungan keluarga polisi dan tentara, ayahnya bernama Nicolas Mogot dan ibunya Emilia Inkiriwang. Dia merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara. Daan Mogot merupakan sepupu dari Kolonel Alex Kaliwarang yang pada masa itu menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi dan juga sepupu dari Irjen Pol A. Gordon Mogot mantan Kapolda Sulawesi Utara. Saat usianya 11 tahun, Daan Mogot ikut hijrah bersama keluarganya dari Manado ke Jakarta dan menempati rumah di Jalan Cut Mutia di Jakarta Pusat. Ayah Daan Mogot ditugaskan menjadi Kepala Lapas Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki Daan Mogot membuat jalan karier militernya berjalan mulus. Tahun 1942 dia mulai bergabung di militer dan ketika usianya 14 tahun dia ditunjuk menjadi instruktur Pembela Tanah Air (Peta) di Tabanan, Bali. Dia lalu dipromosikan menjadi staf di Markas Besar Peta Jakarta. Saat kejatuhan Jepang dan usai Proklamasi 1945, Daan Mogot menjadi salah satu tokoh pemimpin Barisan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pangkat Mayor. Pengalaman di militer mendorong Daan Mogot membentuk Akademi Militer untuk membina para anak muda menjadi tentara yang tangguh agar bisa menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Pada November 1945, Daan Mogot mendirikan Akademi Militer Tangerang. Daan Mogot menjadi Direktur di akademi tersebut. Jabatan itu merupakan puncak karier Daan Mogot sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir dalam pertempuran di Hutan Lengkong, Tangerang pada 25 Januari 1946. Timah panas tentara Jepang menghujam paha dan dada kanan Daan Mogot. Mayor muda berusia 17 tahun itu gugur bersama dengan 36 tentara lainnya. Daan Mogot mendapatkan Bintang Mahaputra pada 1966, namanya lalu diabadikan sebagai nama jalan yang menghubungkan dua provinsi Tangerang dan Jakarta. 70 tahun berlalu sejak peristiwa Lengkong, namun nama Daan Mogot masih akan terus dikenang. Bukan hanya dikenang sebagai nama ruas jalan yang membentang dari Tangerang hingga Jakarta Barat, tetapi juga semangat Daan Mogot bisa menjadi contoh bagi generasi muda saat ini. (slm/ega)