Usai Gelar Rapim PPM Tetap Solid, Anak Veteran Satu Untuk Indonesia

Reporter: Hari Supriyanto Jakarta, Suryapena.com -- Pemuda Panca Marga (PPM) telah berhasil menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) selama dua hari sejak tanggal 17 sampai 18 November 2017 di hotel Sunlake, Danau Sunter, Jakarta Utara. Pada Rapim tersebut dibahas beberapa hal diantaranya pasca Kongres LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) beberapa waktu lalu.

Ketua Umum PPM, H. Lulung AL, SH mengatakan satu tahun sekali kami selalu mengadakan Rapim, dan untuk kali ini lebih pada konsolidasi meminta perkembangan di Markas Daerah (Mada) Provinsi dengan Provinsi. Dalam rapim tadi sudah banyak hal-hal yang disampaikan tentang perkembangan tepat waktu mereka melakukan konsolidasi organisasi. "Kemudian ada hal-hal lain mengenai persoalan ekonomi terutama ekonomi kerakyatan. Selain itu disinggung juga, persoalan CSR, hak tanah ulayat (tanah adat), dan yang terakhir kita bahas keputusan Kongres LVRI," ujarnya seusai Rapim di hotel Sunlake, Jakarta, Sabtu (18/11/2017). Lanjut Lulung, dimana ada beberapa hal yang hari ini kita reduksi artinya apa saja yang bisa diterima ? Yang pertama adalah dimasukan anak veteran garis miring mitra binaan, sehingga ini menjadi abu-abu jika anak ya anak saja kita tidak masalah kalau kita kembali pada anak organisasi. Yang kedua adalah dikatakan bahwa Pemuda Panca Marga tidak boleh ada jabatan rangkap sebagai Ketua Partai, kita harus memilih salah satu. Hal tersebut lah yang tadi minta ditanggapi. Kenapa kita bikin Rapim ? Karena tidak ada satu pun teman-teman Provinsi (Markas Daerah) kita pengaruhi dengan adanya dalam Rapim membahas keputusan Kongres LVRI."Mereka bebas mengungkapkan semua masalah yang ada di organisasi, karena itu merupakan kebutuhan-kebutuhan kehidupan organisasi di seluruh daerah," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut. Oleh karenanya, sambung Lulung, ada kesepakatan bahwa jabatan rangkap itu tidak setuju jika dihilangkan. Karena sepertinya akan merampas hak-hak politik dan demokrasi kepada kita. Di dalam UUD 1945 sudah jelas memberikan penuh tentang demokrasi, tentang hak politik bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan. Kemudian kemarin itu ada saran dalam Kongres bahwa cucu veteran itu tidak boleh menjabat atau masuk dalam organisasi. Sehingga hal ini saya pikir harus diluruskan, bukan keliru ya tapi harus diluruskan karena dalam AD/ART disampaikan bahwa PPM adalah wadah berhimpun anak-anak pejuang dan keturunannya. "Jadi sampai keturunan berapa pun selama dia memiliki legitimasi sebagai keturunan veteran. Jika hal tersebut dihilangkan maka akan menghilangkan marwah PPM sebagai organisasi keturunan veteran," terangnya. Dalam Pilkada serentak 2018, tambah Lulung, saya sampaikan kepada seluruh PPM uang pertama mensukseskan dan mengamankan itu harga mati. Yang kedua menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia. "Dan yang ketiga jangan menggunakan PPM sebagai organisasi yang independen secara kelembagaan untuk mendukung salah satu calon. Artinya PPM tidak boleh dibawa ke ranah politik, karena kita sadari dan mengerti tentang itu," tegas politis PPP tersebut. Sementara itu, Sekjen PPM Saharuddin Arsyad, S.Ip mengungkapkan dalam Rapim yang telah berlangsung selama dua hari ini, peserta yang hadir terdiri dari 31 Provinsi. Yang tidak hadir Ketua maupun Sekretaris PD.PPM dikarenakan sibuk mengikuti pencalonan Pilkada 2018. "Sampai pada hari ini PPM tetap solid, anak veteran satu untuk Indonesia. Dalam kesempatan tersebut hadir juga Ketua PD.PPM Sulawesi Selatan yang juga Wakil Gubernur Sulsel dan Walikota Jambi sekaligus Ketua PD.PPM Jambi," tutupnya.