### Hal seiring Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Letnan Jenderal TNI (purn) Rais Abin dan Mayor Jenderal TNI (purn) Sukotjo Tjokroatmodjo yang mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 33 ayat 6 UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. ######SELAMAT ATAS TERPILIHNYA KEMBALI BUNG ABRAHAM LUNGGANA ,SH,MH UNTUK MASA JABATAN 2016-2020 HASIL MUNAS IX PEMUDA PANCA MARGA TANGGAL 7-9 AGUSTUS 2016 ####

Sunday, December 27, 2015

Beli saham Freeport, gubernur Papua ajak Jokowi kerja sama

Reporter : Moch Wahyudi Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Papua menyatakan berminat memiliki 10,64 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia. Untuk itu, mereka siap bekerja sama dengan pemerintah pusat.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengungkapkan, kepemilikan saham merupan satu dari sebelas tuntutan pihaknya kepada Freeport. Tuntutan tersebut disampaikan pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami dulu ada 17 item yang kemudian diakomodir Presiden ada 11, salah satunya adalah permintaan saham," katanya seperti diberitakan Antara, Minggu (27/12). Dia meyakini kepemilikan pemda atas saham di perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu bakal menjamin kesejahteraan rakyat Papua. Sayangnya, Lukas mengakui tak punya cukup modal untuk membeli sisa saham divestasi tersebut. "Mekanisme pembayarannya seperti apa? Ini bagaimana bisa kami dapat karena itu biayanya besar. Kami tak punya uang, tapi kalau melibatkan pihak ketiga akan berdampak tidak bagus bagi kami. Pengalaman Newmont sudah ada. Jadi yang terbaik itu yang kami minta," katanya. "Kami juga harus lihat model Blok Mahakam, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kenapa tidak cari seperti itu untuk di Freeport." Untuk itu, Lukas mengaku telah membentuk tim, "Mencari jalan terbaik bagi Papua sehingga paling tidak pemerintah dan masyarakat Papua bisa mendapatkan itu dengan cara yang lebih mudah."

Friday, December 25, 2015

Panglima TNI: Negara Indonesia Telah Rusak Oleh Politikus Busuk Yang menjual Negara

Diliput oleh Edwinsyah Edwinsyah Pada hari Minggu, 13 Desember 2015 jam 11:59 WIB Harian Umum - Dalam Seminar Bela Negara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan Negara Indonesia saat ini sudah rusak dan dikelilingi oleh para politikus busuk yang dikendalikan negara asing. Para politikus tersebut telah menodai semangat nasionalisme di Indonesia.
"Ancaman politisi dari dalam negeri jauh lebih berbahaya dari pada ancaman langsung dari negara asing". ujar Gatot dalam seminar nasional bela negara di Hotel Sheraton Makassar, Sabtu 12/12/2015. Ia menjelaskan para politikus dapat merusak tatanan negara dari dalam dan itulah yang dimanfaatkan pihak asing. Mereka mengendalikan orang-orang penting di negara ini untuk merusak Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran Ikatan Almuni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Sulawesi Selatan mempelopori semangat bela negara Indonesia sangat diapresiasi Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Gatot Nurmantyo menilai masyarakat Indonesia tidak lagi memiliki budaya sopan santun dan budaya malu seperti yang telah diwariskan turun temurun seperti dahulu. Budaya Timur yang saling menghargai dan menghormati diganti dengan budaya baru yang sangat berbeda. Masyarakat Indonesia saat ini memiliki budaya yang berbeda, mereka lebih suka marah-marah, parahnya itu semua dipelopori oleh politikus yang dikendalikan dari luar oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. (edw/bhi) Topik Panglima TNI Politisi Resimen Mahasiswa Lokasi Indonesia Sumber www.harianumum.com

Sungguh Terlalu! Veteran Ini Dimintai Rp 50 Ribu Agar E-KTP-nya Cepat Jadi

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto TRIBUNJATENG.COM, PATI - Hendak mengambil e-KTP di Kantor Kecamatan Kota, Pati, seorang anggota veteran, Soendoyo (79) malah dimintai uang Rp 50 ribu. Seorang oknum petugas kantor kecamatan memintai uang Soendoyo sebagai syarat agar e-KTPnya cepat rampung.
"Saya ngurus e-KTP untuk melengkapi syarat tunjangan veteran. Tapi malah dipersulit. Petugas kecamatan mengatakan kalau ingin cepat harus membayar uang administrasi Rp 50 ribu," kata pria yang bertempat tinggal di Gembleb Pati, Selasa (22/12/2015). Seorang petugas kecamatan, kata dia, menawarkan jika ingin cepat, ada uang administrasi tambahan. Namun jika tidak, akan memakan waktu sebulan. Padahal, sebelumnya, ia sudah beberapa kali pulang pergi dari rumahnya ke kantor kecamatan untuk mengecek tanda identitas penduduknya itu sudah selesai atau belum. Merasa tak sesuai prosedur, pria paroh baya yang pernah berjuang melawan penjajah di Aceh dan Irian itu pun enggan membayar sejumlah uang itu. Padahal, ia sangat membutuhkan e-KTP dalam waktu dekat. Pejuang Operasi Seroja Timor-Timur pada 1975 itu pun sempat memarahi petugas. Setelah itu baru petugas memberikan e-KTPnya yang ternyata sudah jadi. "Saya tahu itu ilegal dan tidak sesuai dengan aturan. Setelah saya marah-marah, baru e-KTP diberikan. Harusnya jangan begitu," tandasnya. Menurutnya, Rp 50 ribu memang nominal kecil. Meskipun demikian, hal tersebut jangan dijadikan budaya. Aksi marah-marahnya pun, kata dia sebagai pembelajaran bagi petugas. "Kalau saya mau kasih Rp 50 ribu, ya pasti e-KTPnya diberikan. Namun, saya tidak mau. Jika dibiarkan terus, kasihan warga lain yang punya penghasilan pas-pasan. Tak bisa dibiarkan," tandasnya. Penarikan tambahan uang administrasi itu, imbuhnya, sering dijumpai pada warga lain yang juga akan mengambil e-KTP secara ekspres. "Saatnya revolusi mental. Itulah yang dikoarkan Pak Jokowi," ujarnya.(*)

Tuesday, December 22, 2015

Nasib pilu puluhan ibu penghuni panti jompo di hari istimewa

Reporter : Irwanto Merdeka.com - Di Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember ini, semestinya menjadi momentum kebahagiaan para ibu dengan ucapan selamat, doa, hingga kado terindah dari anak atau suami mereka. Namun, tak semua ibu merasakan kebahagiaan itu.
Demikian dialami 32 wanita-wanita tua penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Teratai Palembang atau kerap disebut panti jompo. Seperti hari-hari biasanya, mereka tetap beraktivitas normal. Tak ada kata istimewa. Momen istimewa tersebut terasa berlalu begitu saja bagi ibu-ibu renta itu. Mayoritas dari mereka yang ada di sana hanya terlihat duduk, bersenda gurau sesama penghuni panti, ada juga sibuk melakukan kerajinan tangan. Sama sekali tidak ada pihak keluarga mereka yang membesuk. Misnawati (70), salah seorang dari wanita renta yang tidak mendapat kunjungan dari keluarga karena memang tidak memiliki keluarga kandung di Palembang. Perempuan yang sudah tujuh bulan berada di panti jompo itu hidup sebatang kara. Sambil terbata-bata, Misna panggilan akrabnya mengatakan, ke empat anaknya sudah meninggal dunia. Begitu juga dengan suaminya terlebih dahulu menghadap Sang Pencipta. "Biasanya ada yang mengunjungi, tapi jarang. Karena keluarga jauh," ungkap Misna kepada merdeka.com, Selasa (22/12). Rusminah (99), penghuni lain mengaku tidak mendapat kunjungan keluarga bukan karena tidak memiliki keluarga. Namun, sanak saudaranya tinggal di Pulau Jawa. Alhasil, Rusminah setiap harinya hanya menjalani kehidupan sebatang kara di Palembang. Meski demikian, Rusminah tetap bisa tertawa dan bercanda. Rusmina merupakan salah satu perempuan yang ikut serta melawan penjajah dari Belanda dan Jepang. Bermodalkan bambu runcing, Rusminah sudah beberapa kali berhasil membunuh penjajah dengan tangannya sendiri. Dia juga pernah secara terpaksa menjadi babu dari penjajah karena ditahan oleh para kompeni. "Kehidupan sekarang sebenarnya jauh lebih enak ketimbang pada zaman saya dulu," kata dia. Cek Da (69) mengaku juga sudah sebatang kara di Palembang karena sudah ditinggal suami pergi menghadap Sang Pencipta. Sayang, selama menjalin hubungan rumah tangga, dirinya tidak dikaruniai anak sehingga di usia senja sama sekali tidak memiliki keluarga. "Ada keponakan atau adik di Palembang. Mereka sibuk juga, jarang besuk," tukasnya

Saturday, December 19, 2015

Pengamat : Jakarta Butuh Pemimpin Mapan Secara Emosional‎

Alfian Risfil Auton, JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ibu Kota Jakarta‎ sedang mencari tokoh muda mapan yang berpengaruh dan mampu membawa Jakarta ke arah yang lebih baik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.
Beberapa calon gubernur DKI periode 2017-2022 mulai disebut-sebut potensial untuk dorong menjadi calon kuat Pilkada DKI. Salah satunya adalah politisi Gerindra, Mohamad Taufik, Sanusi, Sandiaga Uno, Haji Lulung, Ridwan Kamil dan lain-lain. Demikian disampaikan pengamat politik, Emrus S‎ihombing dalam sebuah diskusi bertajuk; 'Mencari Tokoh Mudah Mapan yang Berpengaruh untuk Jakarta Lebih Baik,' di Jakarta, Rabu (16/12/2015). Menurut Emrus, mencari figur muda yang mapan secara ekonomi itu penting. Tapi jauh lebih penting lagi adalah figur pemimpin yang mapan secara emosional. Pemimpin ideal, kata dia, ‎adalah dia yang dalam kepemimpinannya tidak menimbulkan kegaduhan. Tetapi bisa memengaruhi masyarakat tanpa paksaan apapun. Karena itu, lanjut dia, pemimpin yang akan berhasil di Pilkada DKI 2017 adalah dia yang mampu meyakinkan masyarakat Jakarta bahwa dia mampu mewujudkan harapan itu. Lanjutnya, ada dua kriteria pemimpin yang saat ini paling disukai adalah orang yang mampu memengaruhi masyarakatnya tanpa memaksa. Dalam diskusi ini tampak ketua Komunitas Peduli Jakarta, Iedfil Jaya Anwar Katua Dimensi Center, Ferry Iswan, Wakil Ketua Umum KNPI, Rifky Eki Pitung dan beberapa pimpinan komunitas Jakarta. (Icl)

Saturday, December 12, 2015

Ketum : Mohon Doa Restu Ingin Merubah Nama PPM

BERITA PPM : Dalam akhir pidato H. Abraham Lunggana ( H.Lulung ) dihadapan hadirin undangan Kastaf AD "Acara Silaturahmi Kepala Staf Angkatan Darat Dengan Keluarga Besar TNI" (Senin, 7/12/2015) bahwa pada bulan Januari 2016 akan menyelenggarakan Munas IX PPM di Jakarta, salah satu agendanya adalah ingin merubah nama Pemuda Panca Marga (PPM)dengan tidak merubah garis historisnya. Dalam sambutannya H Lulung menyampaikan tentang dampak reformasikarena reformasi memiliki agenda : 1. Melemahkan kekuatan ABRI dari kancah politik diantaranya mengeluarkan Fraksi ABRI dari parlemen dan sebagai pintu masuknya adalah mengusulkan berhentinya Suharto sebagai Presiden, ke 2 adalah menghancurkan cita-cita proklamasi, sebagaimana telah disampaikan Bapak mantan Wapres Tri Sutrisno yang telah menyampaikan pandangannya bahwa kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45.
Thema silaturahmi : "Melalui Silaturahmi Keluarga Besar TNI, Kita Tingkatkan Soliditas dan Kesamaan Visi Guna Mengatasi Permasalahan Bangsa Dalam Rangka Mewujudkan Keutuhan NKRI". Selain itu dalam acara itu hadir dan memberikan pembekalan sesuai susunan acara : 1. Jend TNI (Purn) Tri Sutrisno, 2. Ketua Umum LVRI Ayahda Letjen TNI (Pur) Rais Abin, 3. Ketua Umum PEPABRI Ayahda Letjen TNI (Purn) Agum Gumelar, 4. Ketua Umum PPAD Ayahda Letjen TNI (Purn) Soeryadi, 5. Ketua Umum FKPPI Bung Ponco Sutowo, 6. Ketua Umum PPM Bung H.Lulung ( MEKOBAS )

Komandan Kopassus pilih bawa rokok daripada 100 peluru saat perang

Reporter : Ramadhian Fadillah
Merdeka.com - Para veteran Kopassus memperingati 40 tahun penerjunan Dili 7 Desember 1975. Tak cuma heroik, banyak kisah menarik dalam misi penyerbuan lintas udara terbesar di Asia Tenggara tersebut. Salah satunya adalah cerita Komandan Nanggala V/Kopasandha Letkol Inf Soegito. Soegito dan pasukannya ditugaskan untuk merebut tiga sasaran penting: Bandara Dili, pelabuhan dan pusat pemerintahan. Pasukan Kopasandha (kini Kopassus) dilengkap dengan parasut utama T-10 dan senapan serbu AK-47. Setiap orang menerima 750 butir peluru kaliber 7,62 mm. Mereka juga membawa dua buah granat, ransum tempur untuk tiga hari. Para personel juga membawa ransel berisi baju loreng, baju kaos, sepatu lapangan dan topi rimba. Letkol Soegito membawa senapan AK-47 dengan popor lipat. Dia sempat ditawari untuk membawa Uzi, namun ditolak. Alasannya Soegito tak familiar dengan senjata buatan Israel itu. "Karena perokok berat, Soegito memilih meninggalkan 100 butir peluru dan menggantinya dengan empat slof rokok Gudang Garam!" demikian ditulis dalam buku Hari H 7 Desember 1975, Reuni 40 Tahun Operasi Lintas Udara di Dili, Timor Portugis yang disunting Atmadji Sumarkidjo. Dalam buku terbitan Kata Penerbit ini dituliskan Kopasandha merupakan pasukan Stoottroepen atau pasukan pemukul yang hanya bertugas merebut sejumlah sasaran penting. Karena itu tak ada bantuan senjata berat. Setiap regu hanya dilengkapi senapan mesin dan mortir untuk bantuan tembakan. Lalu bagaimana kalau ternyata pertempuran di Dili berlangsung lebih dari tiga hari? Mayjen Benny Moerdani hanya berucap dengan dingin. "Makanan, air, senjata dan peluru ada pada musuh. Rebut dari mereka!" Pagi hari 7 Desember 1975, pasukan Nanggala diterjunkan di atas Dili. Sejak terjun mereka sudah ditembaki dari bawah. Lewat pertempuran sengit, kota Dili jatuh ke tangan pasukan Indonesia. Namun 19 prajurit terbaik Korps Baret Merah itu gugur dalam tembak menembak. [ian]

Saturday, December 05, 2015

Lulung Janji Tak Akan Coreng Nama Keluarga

WAWANCARA KHUSUS : Ranny Virginia Utami & Bragus Widjanarko, CNN Indonesia Jakarta, CNN Indonesia -- Keluarga menjadi pilar utama bagi Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Lulung. Wakil Ketua DPRD DKI itu mengaku sudah berjanji kepada keluarga besarnya tidak akan membuat nama besar mereka tercoreng. Hal ini dilontarkannya menanggapi banyaknya opini-opini miring soal dirinya baik di media massa atau media sosial.
Secara khusus Lulung berpesan soal persoalan-persoalan hukum yang berkembang. Ia menganggap media banyak melakukan opini-opini yang menyudutkan dirinya. “Saya diadili di depan publik oleh beberapa media-media swasta,” kata Lulung. Lulung tak ambil pusing menanggapi hal itu. Ia masih melihat bahwa ke depan pemberitaan media bakal menjadi baik. Alasannya sebagai lembaga penyiaran publik, media menurutnya harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ia masih percaya dengan marwah awal media yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Lihat juga: Masalah Jakarta dari Kacamata Haji Lulung Diam tak berarti tidak melakukan apa-apa. Lelaki yang pernah menguasai jurus golok yang bisa menghilang ketika dipegang ini sengaja mengacu bahwa ke depan yang benar mengalahkan yang salah. “Ada juga yang mempelesetkan saya di Twitter. Ada cuit 'Nanti lu di penjara, élu bilang ini musibah',” kata dia. Lulung sengaja mengedepankan permufakatan. Ia sudah mengikhlaskan dan memaafkan pihak-pihak yang sudah mencoreng nama baiknya. Menurutnya, sebelum memojokkan pihak atau orang sebelum dianggap salah adalah sebuah kebodohan. Salah satu contoh pengadilan publik yang dianggap Lulung mengadili dirinya adalah dalam perkara dugaan korupsi Uniterruptible Power Supply (UPS). Publik kata dia dalam hal ini sudah menjatuhkan vonis bahwa dirinya bersalah. “Padahal pembuktian di pengadilan belum mendakwa bahwa Haji Lulung dinyatakan bersalah,” katanya. Lihat juga: Lulung: Publik Lupa Janji-janji Ahok Sudah beberapa kali Badan Reserse dan Kriminal Polri memanggil Lulung. Ia menganggap sebagai warga taat hukum akan selalu mengedepankan hukum. Ini dilakukannya untuk mencontohkan pencegahan tindakan pidana korupsi.
Fulus berlimpah dan nama besar saja belum cukup bagi Lulung. Lelaki yang besar di Tanah Abang ini ingin berkontribusi bagi wilayah yang telah membesarkan dirinya tersebut. “Saya mempunyai konsep investasi lingkungan yakni mensinergikan potensi lingkungan dan keuangan di Tanah Abang,” kata pria yang mengawali bisnisnya dengan mengais sampah bal-balan bekas kain saat duduk di kelas 3 SMP ini. (sip)