PT Freeport Sehari Kantongi 102 Kg Emas

JAYAPURA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Analisa Kebijakan Daerah (Lakeda), Lamadi de Lamato mengatakan, kedatangan presiden SBY, di Jayapura, diharapkan bisa meninjau ulang kontrak karya PT Freeport Indonesia di Tembaga Pura, Mimika, Papua.

"Selama ini banyak hasil yang diambil PT Freeport dari perut bumi Papua, tetapi manfaat balik yang diberikan pada masyarakat asli Papua masih relative belum sesuai," katanya di Jayapura, Minggu (21/11/2010).

Menurut Lamadi Lamato, sesuai data yang baru-baru ini dipublikasikan dimedia massa, setiap harinya PT Freeport Indonesia menghasillkan 102 kilogram emas, di luar konsentrat tambang lainnya.

"Bayangkan berapa besar keuntungan yang telah didapat. Tetapi dana yang diberikan bagi masyarakat asli pemilik ulayat hanya satu persen, dan itupun sampai saat ini masih menjadi persoalan karena diperebutkan banyak pihak," terangnya.

Untuk itu Lamadi meminta presiden SBY dalam kunjungannya di Jayapura, menyempatkan diri untuk membahas masalah kontrak karya Freeport ini.

Selain pembahasan masalah kontrak karya Freeeport, Lamadi juga menuturkan, hal lain yang tidak kalah pentingnya yang harus diluruskan oleh presiden SBY adalah masalah rencana evaluasi undang-undang otonomi khusus yang belum dilakukan.

Presiden SBY dan rombongan dijadwalkan tiba di Jayapura, Minggu sore nanti, dan akan melakukan serangkaian kegiatan di antaranya membuka kegiatan pertemuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-nusantara di Universitas Cenderawasih Jayapura.

Selain membuka pertemuan BEM se-nusantara itu, Presiden SBY juga akan memberi pengarahan dalam pertemuan Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah yang rencananya digelar di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua pada Minggu malam.

Dalam acara tersebut, akan dilakukan penandatanganan pakta Integritas bersama pihak DPRD, bupati/walikota maupun pimpinan daerah antara Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Diketahui, kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Papua, akan didampingi pejabat Eselon I, antara lain dari KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.