MPR akan Tingkatkan Sosialisasi Empat Pilar Bangsa

Jakarta (ANTARA)28 Des 2010 - Majelis Permusyawaratan Rakyat akan meningkatkan sosialisasi Empat Pilar Bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian disampaikan Ketua MPR Taufiq Kiemas dan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin dalam refleksi akhir tahun 2010 dengan tema "Satu Tahun MPR: Merajut Kembali Ke-Bhinneka-an Indonesa" di Gedung MPR/DPR di Senayan Jakarta, Selasa.

Taufiq Kiemas mengatakan, Empat Pilar merupakan pegangan setiap warga negara. Idonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman. Tidak ada satu negara yang memiliki satu ragam.

Karena itu, sosialisasi Empat Pilar dilakukan secara terus-menerus dan menyeluruh ke seluruh Indonesia. Semua diharapkan untuk sungguh-sungguh dalam menjalankannya.

Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, semula MPR periode 2009-2014 dengan berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD hanya diamanati menyosialisasikan UUD 1945 dan sejumlah ketetapan MPR.

Namun ada tiga hal yang tidak ada pada UU juga perlu disosialisasikan dan disegarkan, yakni Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Inilah yang akhirnya menjadi tugas utama MPR," ujarnya.

Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, MPR telah melakukan sosialisasikan Empat Pilar ke berbagai lapisan masyarakat, dari pemerintah pusat sampai daerah, dari semua profesi masyarakat, dan segala umur.

Dalam satu tahun kerja MPR, pimpinan MPR melihat dan menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila masih dijaga oleh masyarakat. Dicontohkan sifat gotong-royong masih kental hidup di masyarakat. Sifat gotong-royong itu terlihat saat terjadi gempa di Mentawai atau saat Gunung Merapi meletus.

Demikian juga rasa nasionalisme bangsa Indonesia tumbuh ketika tim nasional Indonesia menunjukan ketangguhannya. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, hal demikian patut disyukuri dan merasa berbesar hati meski ada kekurangan.

Pimpinan MPR juga melihat dan mengakui sejak amendemen pertama kali hingga saat ini semua kehidupan lembaga negara masih berada pada "track" yang benar, yakni saling mengimbang atau "check and balances".

Pimpinan MPR selama ini tidak melihat institusi atau lembaga negara yang dominan. Pimpinan MPR juga bersyukur Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukan prestasinya tersendiri meski belakangan ini diakui ada sedikit kekisruhan. Namun pimpinan MPR mengakui MK masih "on the track".

Keutuhan NKRI diakui oleh pimpinan MPR juga dalam keadaan yang baik dan tidak adanya ancaman yang serius. Meski demikian, Lukman Hakim Saifuddin mengakui di antara Empat Pilar, ada satu pilar yang cukup memprihatinkan atau adanya erosi, yakni pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

"Erosi ini terlihat dari banyak tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di tengah-tengah masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena belum terwujudnya kesadaran keberagaman," katanya.

Tindak kekerasan dan pelanggaran HAM ini karena adanya keinginan salah satu kelompok untuk melakukan penyeragaman kepada kelompok yang lain, sehingga menimbulkan konflik sosial dan politik identitas. Lukman Hakim menegaskan hal ini bisa terjadi karena rendahnya rasa keberagaman.

Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, perbedaan jangan dilihat sebagai pemisah tetapi sebagai perajut untuk menjadi satu.

Menurut dia, ada tiga hal yang yang menyebabkan terjadinya erosi Bhinneka Tunggal Ika yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dan pelanggaran. Pertama, lemahnya kesadaran keberagaman. Kedua, pemahaman keagamaan yang berbeda. Ketiga, rendahnya pendidikan masyarakat.

Karena itu, Lukman Hakim Saifuddin mengharap adanya dialog yang terus-menerus pada masalah perbedaan pemahaman keagamaan. Semua hal tersebut menjadi tantangan bersama di tahun yang akan datang.