MUSYAWARAH NASIONAL VIII PEMUDA PANCA MARGA TAHUN 2011

 Medan 3 Desember 2011
Perhelatan Munas VIII PPM Tahun 2011 telah berakhir pada tanggal 1 Desember2011, Sukses secara umum dan dapat dibanggakan bagi Anggota PPM SeluruhIndonesia yang hadir sebanyak 26 Propinsi dari 33 Propinsi atau dikenal dengantatanan organisasi di PPM disebut MADA ( Markas Daerah ), Ketua Panitia Pelaksana Local ( OC Lokal ) dikomandani oleh Ketua Mada PPM Sumatera Utara HMIdaham, SH,M.Si yang juga menjabat sebagai Walikota Binjai.

Pelaksanaan Munas VIII PPM dipusatkan di Hotel Emerald Garden MedanSumatera Utara, pembukaan Munas  ditandaidengan pemukulan gong oleh Mayjen TNI (Purn) Banturahardjo dari PP LVRI dan  dalam amanatnya berpesan “Jadikanlah lembagaPPM sebagai Lembaga Aspirasi untuk membantu pemerintah dalam menjalankan rodapembangunan “, hadir undangan di dalam pembukaan diantaranya Jenderal TNI(Purn) Ryamizard Ryacudu, Pangkostrad Letjen Azmyn Yusri Nasution, Plt GubernurSU yang diwakili Nurdin Lubis Sekde Pemprov, PP LVRI, Mada LVRI, OrmasKepemudaan yang berada di wilayah Sumatera Utara, Tokoh-Tokoh Mayarakat, juga hadirmantan Ketua Umum PPM Bung Yoesoef Faisal dan Bung Djoko Purwongemboro.

Sambutan Ketua Umum PPM Periode 2007 – 2011 Bung Erdin Odang 

Mengatakan bahwa  dua periode sudahsebagai Ketua Umum PPM  maka dalam periodeMunas  ini memberikan tongkat estafet kepadakader-kader muda PPM yang memiliki  kriteria dan berdedikasi tinggi ,loyalitas danmemiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara.
Dalam amanat tanpa teks Bung Erdin Odang mengharapkan agar institusi TNImemperhatikan Organisasi PPM untuk dijadikan sebagai Cadangan Nasional (Cadnas),dalam hal ini lembaga PPM telah memiliki Resimen Khusus untuk membantu TNImembela negara, sebagai contoh Resimen Khusus Yudha Putra di Perbatasan Kalimantan- Malaysia kita telah  menyiapkan duaribukader PPM di daerah perbatasan tersebut. Kami siap berada digarda terdepanmembela bangsa.

CATATAN PERJALANAN ACARA MUNAS

Jadwal pelaksanaa Munas berjalan agak mulur pada hari pertama karenabanyaknya acara-acara dalam rangka memeriahkan acara Munas, sehingga SidangParipurna I meliputi Tatib, Pemilihan Pimpanan Munas VIII PPM Tahun 2011,Penyerahan palu sidang Pimpinan Sementara Munas Kepada Pimpinan Munas terpilihtidak dapat dilaksanakan karena sudah larut malam dan diptuskan dilaksanakantanggal 30 November 2011 atau Rabu pagi.

Seperti biasa didalam Munas-Munas terdahulu pada saat pembahasan Tatibtidak berjalan mulus dan cenderung banyak memakan waktu terutama pada BAB IIIPESERTA DAN PENINJAU Pasal 3  ayat (2)bahwa mengacu Munas VII Tahun 2007 bahwa Pengurus Cabang (PC) harus sebagaiPESERTA sehingga jalannya sidang sampai beberapa kali harus diskors olehPimpinan  Munas sementara, walaupun berjalan alot dan penuh dinamika akhirnya Sidang Paripurna I dapat disetujui.
Sidang Paripurna II sampai dengan Paripurna  V diisi dengan ceramah-ceramah pembekalan dari Kapolri, Panglima TNI, Menpora, Pangkostrad, Menpora, Jend TNI ( Pur ) Riyamizard R dan Bank Sumut.
Memasuki Paripurna VI Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban PP.PPM 2007 - 2011 yang dibacakan oleh Bung H. Rd A Kosasih S, S.H., S.Pd  dan Paripurna VII -VIII membahas Penyampaian Laporan-Daerah - Daerah   dan Tanggapan bahwa umumnya menerima hasil pertanggungjawaban laporan PP PPM 2007-2011 dan dilanjutkan penyerahan Panji PPM oleh Ketua Umum PP.PPM (yang mewakili) melalui Presidium Munas terpilih diketuai oleh Andi Browning
Sidang Paripurna IX Pembentukan Komisi-Komisi dan rapat komisi semuanya merekomendasikan bahwa pembahasannya untuk diselenggarakan pada acara Rapimnas yang diusulkan diselenggarakan di Bali.

Paripurna X Pemilihan Ketua Umum PPM Periode 2011 - 2015.

Kandidat yang mendaftarkan untuk menjadi Ketua Umum PPM sebanyak 3 kandidat :

1.  Bung Ian Lubis ; digugurkan  persyaratannya karena tidak dilampirkan aslinya.
2. Berto Izaak Doko ; mengundurkan diri sebagai calon, setelah memenuhi persyaratannya Bung Berto    menyerahkan kepada H  Lulung Lunggana,S.H. untuk memimpin PPM.
3. H Abraham Lunggana,S.H. Ketua Mada PPM DKI secara aklamasi dipilih menjadi Ketua Umum PPM Periode 2011 - 2015

Paripurna XI :
Pembentukan formatur, rapat formatur mengamanatkan bahwa dalam tempo satu bulan setelah Munas sudah selesai menyusun personil pengurus PP PPM 2011-2015 dan diakhiri dengan penutupan.


Oleh : Muhamad Eko Basuki


LIHAT FOTO :

1---Album Kenangan-
2---Foto pada Facebook 

SUKSESKAN MUNAS VIII TAHUN 2011 PEMUDA PANCA MARGA

FOTO PADA BANER ADALAH ERDIN ODANG ( KETUA UMUM PP PPM MASA BHAKTI 2007-2011 ) DAN H.M. IDAHAM, SH, MSi ( KETUA MADA PPM SUMUT selaku PANITIA LOKAL )

10 November Diusulkan Jadi Hari Libur Nasional

Nurul Arifin - Okezone

SURABAYA-Organisasi Pemuda Panca Marga (PPM) Jawa Timur siap membawa usulangelar pahlawan terhadap dua mantan Presiden RI yakni, KH AbdurahmanWahid dan Soeharto ke Munas (Musyawarah Nasional) PPM di Medan. Selainitu juga mereka akan mengusulkan hari libur nasional pada tanggal 10November.

Demikian disampaikan Ketua Markas Daerah (Mada) PPMJatim, Endang Sulastuty. "Bulan November ini PPM akan Munas di Medan.Kami akan membawa usulan Gus Dur dan Pak Harto jadi pahlawan. Termasuk,dengan wacana hari libur nasional pada tanggal 10 November," kataEndang dalam keterangannya, Kamis (10/11/2011).

Menurutnya,kedua tokoh ini memang layak untuk mendapat gelar Pahlawan. UntukPresiden Soeharto memang timbul kontroversi namun terlepas dari sisipolitik, selama menjabat sebagai Presiden, Soeharto juga memiliki jasayang lumayan banyak untuk Indonesia.

Endang juga mengakusepakat jika tanggal 10 November dijadikan sebagai hari libur nasional.Alasannya, dengan hari libur itu penanaman jiwa-jiwa kepahlawanan lebihmaksimal.

"Hari libur itu bisa diisi dengan sarasehan, seminaratau kegiatan lain yang berhubungan dengan semangat nasionalisme.Selama ini Hari Pahlawan lebih banyak ke ceremonial belaka," tuturanggota DPRD Jatim Komisi B itu.

Bertepatan dengan momentumhari Pahlawan, dia meminta kepada pemerintah untuk lebih memberikankesejahteraan kepada masyarakat. Sebab, banyak diantara masyrakat iniadalah keluarga dari para pejuang. Selain itu, juga nasib para veteranyang juga masih kurang sejahtera.
(ugo)

Kenapa Hari Pahlawan Ditetapkan 10 November?

  Dede Suryana - Okezone

JAKARTA -Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Hari dimanaterjadi pertempuran hebat antara arek-arek Suroboyo dengan serdadu NICAyang diboncengi Belanda.

Menjelang tahun 1950-an, PresidenSoekarno menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Pahlawan. Sebagaimanadiusulkan Sumarsono, mantan pimpinan tertinggi gerakan Pemuda RepublikIndonesia (PRI) yang ikut ambil bagian dalam peperangan sengit itu.

Lantas kenapa Bung Karno memilih peristiwa itu sebagai simbol kepahlawanan yang setiap tahun diperingati?

Menurutsejarawan Universitas Indonesia (UI) JJ Rizal, Bung Karno sengajamemanfaatkan momentum itu untuk melegitimasi peran militer dalamperjuangan merebut kemerdekaan. Sehingga nilai kepahlawanan tersematdalam sebuah perjuangan melawan agresi militer.

“Untukmemobilasi kepahlawanan secara militeristik, makanya 10 Novemberdijadikan Hari Pahlawan,” katanya saat berbincang dengan okezone, Rabu(9/11/2011) malam.

Setelah Hari Pahlawan ditetapkan, figur-figuryang secara historis ikut berjuang pun diberi gelar kepahlawanan.Meskipun, kata Rizal, pada perjalanannya tolok ukur kepahlawanan initidak mutlak dilihat dari sisi sejarah, melainkan dicampuri kepentinganrezim penguasa.

“Pada masa Soekarno, tokoh-tokohnya 50 persenmasih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi mulai zaman Soeharto. Indonesiamenjadi negara yang terus memproduksi pahlawan dengan penilaian yanglebih cenderung pada pertimbangan politik,” ujarnya. Dimana pahlawanlebih banyak berasal dari lembaga Kemiliteran atau Kepolisian.

Mengenaimakna Hari Pahlawan sendiri, Rizal menilai, saat ini lebihmengedepankan unsur seremoni belaka, tanpa menghayati nilai-nilaiperjuangan yang dipesankan oleh para pahlawan ini.

Padahal, katadia, yang terpenting adalah mengambil tauladan dari nilai-nilaiperjuangan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akanmenjadi ironi jika memperingati hari pahlawan sebatas seremoni.

“Saatini kita sudah kehilangan warisan nilai-nilai perjuangan yang dibawaoleh para pahlawan. Semua sekarang penuh dengan kepentingan,” ujarnya.

(ded)

Tidak ada kompromi untuk masalah kedaulatan

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowomenegaskan bahwa tidak ada kompromi untuk masalah kedaulatan termasukupaya memerdekan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sepertiyang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua.

"Tidak adakompromi untuk masalah kedaulatan," katanya usai membuka pertemuanke-12 pimpinan Angkatan Darat Se-ASEAN di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan masalah separatis bersenjata harus dihadapi dengan kekuatan bersenjata.

"Kalau kami hadapi tanpa senjata, maka kami akan mati konyol nanti.Tetapi langkah kami melakukan itu tidak seolah-olah, terkadang adamasyarakat yang mudah dibohongi dengan janji-janji dan terlena,terbawa, maka kita harus bijak menyikapinya. Tetapi andai ada satukeinginan untuk memerdekankan diri tentu kami akan menghadapinya," ujarPramono menegaskan.

Kasad menegaskan,"Masalah pada dasarnya TNI Angkatan Darat komitmenjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak adakompromi masalah kedaulatan,".

Sejak awal Oktober 2011 sejumlah peristiwa menodai situasi keamanan diPapua. Sejak Senin (10/10) ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dankelompok masyarakat adat pemilik hak ulayat wilayah tambang yang sedangmelakukan aksi massa, bentrok dengan aparat keamanan.

Massa yang datang dengan konvoi jalan kaki dari Sekretariat SPSI PTFreeport di Jalan Perintis Kemerdekaan Timika Indah, bermaksud naik kelokasi tambang melalui Terminal Gorong-gorong. Tujuan mereka adalahuntuk menghentikan sementara waktu operasional perusahaan.

Aksi massa terhenti di pintu masuk Terminal Gorong-gorong. Pihakmanajemen yang dibantu aparat keamanan menghadang mereka. Aksi kemudianmemanas dan terjadilah bentrokan yang mengakibatkan seorang karyawan PTFreeport peserta aksi, Piter Ayami Seba, tertembak aparat keamanan danmeninggal.

Beberapaorang lainnya, baik dari pihak karyawan maupun aparat, mengalamiluka-luka. Massa yang marah, akhirnya membakar tiga mobil kontainermilik perusahaan dan memblokir ruas jalan Mil 28.

Hingga saatini, aksi pemblokiran di ruas jalan yang menjadi akses utama menujulokasi pertambangan Freeport di Tembagapura tersebut, diberitakan masihterus berlangsung.

Pihakperusahaan, seperti disampaikan Presiden Direktur dan CEO PT FreeportIndonesia, Armando Mahler, di Timika, mengimbau agar aksi pemblokiransegera dibuka. Sebab, menurutnya, pemblokiran akan dapat menghambatsuplai logistik, makanan dan obat-obatan termasuk bahan bakar untukpesawat dari Pelabuhan Porsite Amamapare ke Timika dan Tembagapura.

Pada medio pekan lalu, Kongres III Papua juga dibubarkan aparat karenamendeklarasikan Negara Papua Barat Merdeka. Akibatnya selain enam orangditetapkan sebagai tersangka makar, sejumlah warga sipil juga meninggaldunia karena tertembak peluru aparat dan lainnya luka-luka.

Tak hanya itu sejumlah fasilitas seperti asrama dan kendaraan roda duadan empat dirusak massa. Pada Senin ini, Kapolsek Mulia Puncak Jaya,Ajun Komisaris Dominggus Oktavianus Awes, tewas setelah ditembak orangtak dikenal. sekitar pukul 11.00 WIT. Awes yang bertugas menjaga areaBandar Undara Mulia, Puncak Jaya, saat itu berada di samping sebuahpesawat perintis dan dua orang mendadak mendatangi Awes danmenyergapnya.

Awes terjatuh dan tertindih seorang pelaku dan pelaku lainnya merampaspistol Awes dan menembakkannya pada bagian kepala korban. Beberapamenit kemudian bantuan aparat datang ke tengah bandara. Awes dilarikanke Rumah Sakit Mulia, namun nyawanya tak tertolong.

(R018)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2011

Tokoh Papua: Harapan Kami Ada di Presiden SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Masalah kemiskinan,ketidakadilan, dan ketertinggalan yang dialami masyarakat Papua kinimasih menjadi persoalan serius bagi pemerintah. Saat ini diperlukanformat pembangunan yang tepat untuk menegakkan hak-hak dasar rakyattanah Papua agar dapat hidup bersama, bertanah air satu di Indonesia.
Demikiandiungkapkan Anggota Keluarga Pejuang Papua Indonesia Heemskercke Bonaysaat melakukan konferensi pers di Warung Daun, Jakarta, Kamis(20/10/2011). Menurut Heemskercke, rakyat Papua kini mengharapkanlangkah serius dari pemerintah dalam mengambil tindakan untuk mendorongperubahan bagi Papua.
"Kini, seluruh rakyat Papua menaruh harapankepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendorong perubahan yanglebih baik bagi Papua di dalam kesatuan Negara Kesatuan RepublikIndonesia ini," ujar Heemskercke.
Dikatakan Heemskercke,masyarakat Papua kini sudah semakin menderita karena hak-hak asasinyasering dijadikan alat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Iamencontohkan, dalam peristiwa saat Kongres Rakyat Papua (KRP) III diAbepura, Papua, Rabu (20/10/2011) kemarin. Ia menilai kongres tersebuttelah mengorbankan rakyat Papua.
"Sekarang sering rakyat Papuaini terprovokasi. Seharusnya jangan terprovokasi dengan hasutan yangmenyesatkan rakyat. Jangan aspirasi merdeka mereka diproyekkan untukmencari makan dan hidup," katanya.
Ia menuturkan, masyarakatPapua sejauh ini masih mendukung dan menghormati Presiden SBY dalammenata kembali pembangunan Papua dalam kerangka otonomi khusus.Menurutnya, otonomi khusus tersebut merupakan win-win solution untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Papua di dalam kesatuan Republik Indonesia.
"Dan,kepada pejabat gubernur dan bupati di daerah juga berhenti membohongirakyat. Dana triliunan sudah dikucurkan untuk rakyat Papua. JanganPatipa, Papua tipu Papua. Jangan juga terus salahkan pemerintahanJakarta. Kita semua harus bersatu, membangun rakyat tanah Papua inikembali ke Republik Indonesia tercinta," kata Heemskercke.
Peristiwakekerasan antara masyarakat Papua dan aparat terkait prosesdisintegrasi kembali terjadi. Kali ini, peristiwa tersebut bermulaketika sekitar 4.000 orang mengikuti Kongres Rakyat Papua (KRP) III diAbepura, Rabu, yang bertujuan untuk melakukan pemilihan pemimpin.
Terpilihsaat itu adalah Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut sebagaipresiden dan Edison Waromi dari West Papua National Authority sebagaiperdana menteri. Forkorus lalu mendeklarasikan hasil kongres, antaralain, pembentukan Negara Federasi Papua Barat dengan lagu kebangsaan"Hai Tanahku Papua" dan Bintang Fajar sebagai bendera nasional.
Aparatkeamanan yang mengetahui acara tersebut kemudian langsung membubarkandan menangkapi peserta Kongres tersebut. Satu orang tewas akibattindakan represif aparat keamanan dan 200 orang ditangkap padaperistiwa yang berlangsung Rabu kemarin. Pembubaran tersebut dilakukankarena sekitar 4.000 orang itu dinilai melakukan perbuatan makar.Sembilan orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Enam Ormas Papua Tolak Hasil Kongres Rakyat Papua III

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sebanyak enam organisasianak pejuang trikora di tanah Papua menyatakan dengan tegas menolakhasil Kongres Rakyat Papua III, karena dinilai tidak sesuai denganamanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keenamorganisasi tersebut adalah DPD Forum Komunikasi Putra-Putri PenerusPerjuangan Pembebasan Irian Barat Republik Indonesia, DPD Laskar MerahPutih, DPD Barisan Merah Putih Republik Indonesia, DPD Panca Marga, DPDYon Serna Trikora Republik Indonesia, DPD Gelora 1945, dan DPD LumbungInformasi Rakyat Repulik Indonesia.

"Kami menolak dengan tegaspendeklarasian dan penyusunan kabinet pemerintah negara federasirepublik papua barat, karena tidak sesuai dengan amanat konstitusi NKRIyaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," kata Ketua DPD ForumKomunikasi Putra-Putri Penerus Perjuangan Pembebasan Irian Barat, IzaakSamuel Karubaba, di Jayapura, Kamis.

Menurut dia, kongres PapuaIII yang diakhiri dengan pembacaan deklarasi negara federal papua baratdan susunan pemerintah, jelas-jelas mencederai tatanan kehidupanberbangsa dan bernegara di seluruh Bumi Cenderawasih Papua.

"Organisasianak-anak pejuang Trikora yang bergabung dari berbagai elemenorganisasi memberikan bantahan terhadap pikiran yang dikeluarkan olehKetua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut yang telah mengikis hak-hakdasar sesama anak adat asli Papua," tandasnya.
Hal senada dilontarkan Sekretaris Pemuda Panca Marga Papua, Berth ST Wairara.

Diamengatakan, selaku anak-anak adat asli Papua yang tergabung dalamorganisasi tersebut menolak dengan tegas seluruh keputusan Kongres IIIRakyat Papua. Karena kegiatan itu adalah tindakan makar yang telahnyata menginjak harga diri bangsa Indonesia.

Selain itu, kamijuga menolak dengan tegas penggunaan bendera bintang kejora di seluruhtanah Papua. "Sebagai anak adat asli Papua kami menolak dengan tegashasil kongres III dan menolak penggunaan bendera bintang kejora diPapua, dimana tidak boleh dikibarkan," katanya.

Menanggapi itu,pihaknya meminta kesediaan aparat TNI dan Polri di Papua agar bertindakcepat, tepat, dan tegas untuk menahan pelaku penyelenggara kongres IIIagar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan menentang NKRI serta simbolnegara.

Selain itu juga, kami meminta Polda Papua untuk mengusuttuntas penyandang dana kegiatan kongres sesuai dengan aturan hukum yangberlaku dalam NKRI. "Kami minta aparat TNI/Polri untuk bertindak tegassesuai dengan hukum yang berlaku di dalam NKRI dan segera mengusuttuntas penyandang dana kegiatan kongres III," tandasnya.

Sementarauntuk mengantisipasi timbulnya keresahan, ujarnya, pihaknya menghimbauagar seluruh lapisan masyarakat di tanah Papua, untuk tidakterprovokasi disaat peserta kongres kembali pulang ke daerahmasing-masing.

Untuk itu, kami menghimbau kepada Polres danDandim di setiap kabupaten dan kota se-Papua untuk menertipkan setiappeserta kongres yang turun naik kapal, maupun pesawat udara agar tidakmenyampaikan hal-hal yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat umum diwilayah masing-masing.

"Apabila terdapat ada oknum yang melakukan tindakan melawan hukum agar ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Redaktur: taufik rachman

Sumber: antara

Kabinet Indonesia Bersatu II

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI untukperiode kedua, 2009 - 2014, pada 20 Oktober 2009. Bersama WakilPresiden Boediono, Presiden SBY diambil sumpahnya dalam SidangParipurna MPR-RI. Sehari kemudian, 21 Oktober 2009, Presiden SBYmengumumkan daftar anggota kabinet baru yang dinamai `Kabinet IndonesiaBersatu II`. Sesuai ketentuan UU No.39 Tahun 2008 tentang KementerianNegara, jumlah kementerian tetap 34, terdiri atas 3 (tiga) MenteriKoordinator dan seorang Sekretaris Negara, 20 (duapuluh) menteri yangmemimpin departemen, dan 10 (sepuluh) menteri negara.
  Pada 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan reshufflekabinet. Para menteri baru tersebut dilantik pada 19 Oktober 2011.Terdapat tujuh wajah baru di jajaran kementerian. Tidak semuanya barusama sekali karena ada beberapa yang bergeser posisi. Lalu, adapenambahan fungsi pada dua kementerian sehingga nama lembaganya punberubah. Keduanya adalah Kementerian Pendidikan Nasional yang kinimenjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu KementerianKebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Kementerian Pariwisata danEkonomi Kreatif.
 Berikut susunan Kabinet Indonesia Bersatu II selengkapnya:

TNI laksanakan tugas berdasar MoU 1978

Jakarta (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan tugas diwilayah perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kabupaten Sambas,Kalimantan Barat berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU)Indonesia-Malaysia tahun 1978.

Demikian disampaikan olehPanglima TNI Laksamana Agus Suhartono saat Rapat Dengar Pendapat denganKomisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Namun demikian, TNI mendukung jika memang Indonesia ingin memperjuangkan wilayah tersebut sesuai Peta Belanda Van Doorn 1906.

"Memangada temuan-temuan lain yang berbeda dengan MoU. Oleh karena itutemuan-temuan baru ini perlu dimasukkan dalam permasalahan untuk dapatdidiskusikan bersama dengan Malaysia," kata Agus Suhartono.

Yangpasti, tambah Panglima TNI, pihaknya pasti mengamankan wilayahperbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimatan jika nantinyadisepakati batas wilayah kembali ke perjanjian Belanda-Inggris. Karenaitu, ia berharap pemerintah memasukan masalah Camar Bulan dan TanjungDatu dalam outstanding border problem (OBP) 10.

"Yang jelaskalau itu sudah di sepakati, patoknya akan dipindah sesuai kesepakatanbaru. Penjagaan perbatasannya pun akan bergeser mengacu pada apa yangdisepakati yang baru. Sudah pasti seperti itu," kata dia.

PosisiTNI saat ini, lanjut Agus, menunggu keputusan politik antaraIndonesia-Malaysia. Di mana kesepakatan perbatasan antar kedua negara,TNI pasti menjaganya.

Agus mengatakan, untuk menjaga perbatasandi Camar Bulan, ada 3 pos yang sudah didirikan di sana. Setiap posterdiri dari 12-20 personil, tergantung luas wilayah.

Sementaraitu, Komisi I DPR RI meminta pemerintah tidak menyerah dan mengalahdengan Malaysia terkait nota kesepahaman (MoU) 1978 soal perbatasankedua negara. DPR menunggu sikap pemerintah apakah akan mengajukanmasalah Camar Bulan dan Tanjung Datu dalam Outstanding Border Problem10 atau tidak.

"Kalau ingin mengajukannya seperti apa? Sikap politiknya seperti apa?" kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

MenurutMahfudz, TNI sendiri berpegang pada MoU Semarang tahun 1978 karenamengacu pada data dan dokumen yang dimiliki Indonesia.  TNI dalamposisi mendukung dispute atau perbedaan daerah dimasukan dalam OBP,sama dengan sikap DPR.

"Kami justru ingin menekankan padapemerintah untuk tidak menyerah dan tidak mengalah. Ini harusdiperjuangkan, jangan sampai katakan ini sudah selesai karena itu jugayang dikatakan pemerintah Malasyia, padahal belum tuntas," katapolitisi PKS itu.

Mahfudz menambahkan, Komisi I DPR  RI tetapakan ke perbatasan untuk memberi dukungan kepada TNI. DPR akanmengusahakan enambahan pasukan dan logistik hingga kenaikan anggaran diperbatasan.

Namun begitu, DPR RI meminta TNI tetap melakukankontrol pengamanan, jika pendekatan pembangunan di perbatasan belummampu dilaksanakan Indonesia. Yang jelas, jangan sampai lepasdua-duanya.

"Itu nanti dimanfaatkan negara-negara tetangga," kata Mahfudz. (zul)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011

Pangkostrad siap amankan daerah perbatasan RI-Malaysia

Jember (ANTARA News) - Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat(Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Azmyn Yusri Nasution menyatakankesiapannya untuk mengamankan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Saya siap ditempatkan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia untukmenjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tuturLetjend AY Nasution di sela-sela kunjungannya ke markas besar BrigadeInfantri Dharaka Yudha, Batalyon Infanteri 515 di Kecamatan Tanggul,Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.

Menurut dia, Kostrad akan mempertahankan wilayah perbatasan Dusun CamarBulan dan Tanjung Datu, Sambas, Kalimantan Barat, yang diduga dicaplokoleh Pemerintah Malaysia.

"Masalah pengambilalihan wilayah Indonesia oleh negara Malaysiaseharusnya dapat dibicarakan dengan kepala dingin, namun padaprinsipnya kami siap mengamankan daerah perbatasan itu," tegas mantanKomandan Batalyon Infantri 515 Tanggul tahun 1995 hingga 1996 itu.

Selama di Jember, Pangkostrad Letjend TNI AY Nasution melakukankunjungan kerja ke Brigif 9 Kostrad dan jajarannya, Yon Armed 8Kostrad, pangkalan Yonif 514 Raider, pangkalan Yonif 509 dan menujuMarkas Komando Brigif 9 yang baru.

Kunjungan Pangkostrad ke Brigif 9 Kostrad adalah kunjungan kerja gunauntuk melihat pangkalan dan memberikan pengarahan bagi prajurit Kostradyang ada di jajaran Brigif 9 Kostrad dan Armed 8 Kostrad.

Dalam pengarahan kepada para prajurit, Pangkostrad memberikan semangatdan moril kepada prajuritnya, serta arahan agar setiap prajurit selalusiap untuk melaksanakan tugas yang diemban dan selalu mengingat untukberdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara itu, Komisi I DPR bidang Pertahanan berencana meninjau daerahperbatasan Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu, Sambas, KalimantanBarat, yang dicaplok oleh Malaysia.

Kunjungan anggota DPR tersebut untuk mengetahui kebenaran informasisoal penggeseran patok batas wilayah Indonesia-Malaysia.
(ANT-070/B013)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011

TURUT BERDUKA CITA

PIMPINAN PUSAT PEMUDA PANCA MARGA DAN SELURUH ANGGOTA PEMUDA PANCA MARGA TURUT BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA REKAN KITA ANDI AHMAD BASO ( PENGURUS PUSAT PPM ) PADA TANGGAL 6 OKTOBER 2011 DAN TELAH DIMAKAMKAN DI CILILIN BANDUNG, SEMOGA ALMARHUM DAPAT DITERIMA DISISINYA SERTA DITERIMA AMAL IBADAHNYA, DAN KELUARGA YANG DITINGGALKAN DAPAT DIBERIKAN KETABAHAN. AMIN ( KETUA UMUM ERDIN ODANG )

Ryamizard: Pancasila seharusnya menjadi karakter negara

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (Purn) RyamizardRyacudu mengatakan, Pancasila seharusnya menjadi karakter negara yangterekspresi pada tiga wilayah kekuasaan yakni eksekutif, legislatif,dan yudikatif.

"Karakter Pancasila itu menjadi lebih sempurnajika didukung oleh moral penyelenggara negara maupun warga negaranyayang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," kata Ryamizard Ryacudu padadiskusi "Membangun Kesadaran Pancasila di Kalangan Kaum Muda" di GedungMPR/DPR/DPD , Jakarta, Kamis.

Diskusi yang diselenggarakan Fraksi PDI Perjuangan MPR ini menampilkanpembicara lainnya yakni pengamat politik dari Sugeng Sarjadi Syndicate,Sukardi Rinakit.

Ryamizard menegaskan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang harus mengatur moral dan sikap negara.

"Jadi, yang primer adalah Pancasila harus tercermin dalam karakternegara. Karena itu, segala upaya yang terkait dengan pengamalanPancasila harus terfokus pada upaya membenahi kembali karakter negara,"katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari Sugeng Sarjadi Syndicate, SukardiRinakit menilai, bangsa Indonesia sesungguhnya gagal memahami Pancasilasebagai ideologi negara.

Selama ini, kata dia, bangsa Indonesia memposisikan Pancasila sebagaisesuatu yang berbahaya, terancam, dan hanya sebagai slogan.

Padahal, kata dia, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan cita-cita cita-cita dari pendiri negara Indonesia.

"Kalau Pancasila hanya menjadi slogan, berarti kita gagal memahami Pancasila sebagai ideologi," kata Sukardi Rinakit.

Demikian pula dalam tataran praktis, kata dia, Pancasila belum diterapkan secara layak dan lebih cenderung sebagai korban.

Contohnya konkret gagalnya Pancasila sebagai ideologi negara, menurutdia, yakni tumbuhnya radikalisme serta seringnya muncul kekerasan ditengah masyarakat.

Ia menambahkan, para elite politik juga banyak yang belum memahamibahwa berpolitik itu adalah bagian dari bernegara yang berarti mematuhiamanah konstitusi.

Dalam konteks ini, kata dia, penyelenggara negara seharusnya melindungiwarga negaranya agar tidak terjadi aksi kekerasan dan radikalisme.

"Tanpa kita sadari nilai-nilai Pancasila sudah bergeser di tengahbangsa Indonesia dengan tumbuhnya praktik liberalisasi," katanya.

Jika bangsa Indonesia memahami Pancasila, kata dia, seharusnya bisameredam gerakan liberalisasi yang saat ini mengarah kepadaneo-liberalisme.

(T.R024/A011)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011

CUMA SEDIKIT YANG TAHU TRAGEDI RAWAGEDE

DEN HAAG, KOMPAS.com - Pada 20 Juni 2011, sembilan janda korban pembantaian di desa Rawagede, Karawang, Jawa Barat, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemerintah Belanda. Rabu (14/09), Pengadilan Den Haag menerbitkan vonis atas perkara itu yang memenangkan tuntutan sembilan janda tersebut. Pengadilan memerintahkan Pemerintah Belada membayar sejumlah ganti rugi kepada mereka.

Rushdy Hoesein, sejarawan, pada tahun 1995 ikut membuat liputan televisi tentang kasus Rawagede itu. Kepada Radio Nederland, Rushdy mengemukakan, berbeda dengan situasi di Belanda, sejauh ini perhatian masyarakat, pers dan kalangan akademisi di Indonesia mengenai berbagai kasus kejahatan perang pada masa perang kemerdekaan sangat minimal. Menurut Rushdy, sebagaimana dilaporkan Radio Nederland, Rabu (14/9/2011), sebabnya pertama-tama masyarakat Indonesia tidak begitu menguasai pengetahuan sejarah. Bukan melupakan sejarah, tapi banyak informasi kesejarahan yang tidak akurat.Akibatnya bukan saja mereka tidak tahu, tetapi juga tidak ingin memperdalam pengetahuan di bidang sejarah. Terutama mengenai sejarah kontemporer. Periode mengenai proklamasi sampai dengan perang kemerdekaan dan sebagainya. Hal itu, kata dia, mungkin ada pengaruh dari masa kekuasaan militer pada periode Orde Baru. Generasi muda justru lebih tertarik pada kejadian-kejadian sebelum perang. Terutama yang berkaitan dengan gedung-gedung bersejarah. Seperti Kota Tua itu justru malahan lebih menarik ketimbang upaya memahami peristiwa-peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan.Soeharto memang sudah lama meninggal dunia, namun dampak kekuasaan militer tampaknya masih terasa. Walau demikian sekarang sudah ada kemajuan. Cukup banyak orang yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai tokoh-tokoh pergerakan. Baik pada masa perintis kemerdekaan, mau pun pada masa mempertahankan proklamasi, periode perang kemerdekaan.Jadi, kata Rusdhy, sudah ada perubahan, tapi belum begitu banyak. Belum begitu sempurna. Pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai kasus kejahatan perang, sebagaimana yang terjadi di Rawagede belum banyak. Faktanya demikian, kata Rushdy Hoesein.Memang ada sekelompok orang yang mengusahakan. Terutama yang berkaitan dengan yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). Tapi kadang-kadang tidak melekat langsung dengan masalah kepahlawanan. Sebetulnya sebagian besar bangsa Indonesia kurang paham. Kita tahu ada buku yang namanya De Excessennota. Tapi hanya beberapa orang saja yang memiliki buku tersebut. Karena ditulis dalam bahasa Belanda. Dan tidak ada terjemahannya.Dekat JakartaRadio Nederland melaporkan, perhatian terhadap peristiwa Rawagede berkaitan dengan tim wartawan Belanda yang membuat film mengenai kasus kejahatan perang di Indonesia, pada tahun 1995. Film itu dibuat sehubungan dengan rangkaian acara peringatan 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Rushdy Hoesein ikut terlibat dalam kegiatan tim wartawan Belanda tersebut. Pilihan untuk meliput Rawagede semata-mata karena letaknya dekat Jakarta.Para wartawan tersebut antara lain diantar oleh sejumlah veteran yang masih hidup. Kalau mereka misalnya pergi ke Pronojiwo di Jawa Timur, akan terlalu jauh. Padahal kejahatan perang yang terjadi di sana sebenarnya jauh lebih besar. Maka jadilah film tersebut, yang kemudian ditayangkan di televisi Belanda.Menurut Rushdy minat di kalangan akademisi Indonesia terhadap berbagai kasus kejahatan perang antara tahun 1945 hingga 1949 juga nyaris tidak ada. Mungkin karena bahannya sangat berat. Karena ini menyangkut operasi militer. Selain itu juga berkaitan dengan serangkaian perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda. Peristiwa pembantaian di Rawagede terjadi pada saat Indonesia dan Belanda bersiap-siap menyelenggarakan perundingan Renville.Sejauh ini, pemerintah Indonesia tidak pernah mengangkat masalah kejahatan perang ini pada pemerintah Belanda. Menurut Rushdy Hoesein permasalahannya adalah Indonesia dan Belanda sepakat, tidak akan mempersoalkan berbagai kasus kejahatan perang yang terjadi sebelum saat pengakuan kedaulatan pada tahun 1949.Contohnya, kasus Kapten Raymond Westerling menjadi masalah, bukan karena kejahatan perang yang ia lakukan di Sulawesi Selatan. Tapi karena peristiwa APRA di Bandung. Itu terjadi pada tahun 1950. Jadi, dengan adanya kesepakatan Kesepakatan Meja Bundar (KMB), semua dianggap selesai. Karena, peristiwa pembantaian di Rawagede terjadi pada tahun 1947.Sumber :Radio Nederland
Baca juga : Belanda Harus Bayar Ganti Rugi Korban Rawa Gede

Mahfud : penetapan tersangka terhadap Zainal Arifin aneh

Minggu, 4 September 2011 14:41 WIB | 703 ViewsSleman (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai penetapan status tersangka kepada mantan panitera Mahkamah Konstitusi Zaenal Arifin Hosein dalam kasus surat palsu polisi sangat aneh."Dalam proses penyidikan kasus surat palsu, baik DPR, Polisi maupun MK sendiri sama-sama mendapatkan fakta baru. Yang menjadi tanda tanya, kenapa polisi justru menetapkan Husein yang tanda tangannya dipalsukan itu sebagai tersangka," katanya di sela "open house" di kediaman pribadinya di Sambilegi Baru, Depok, Sleman, Yogyakarta, Minggu.Menurut dia, dalam surat yang tidak benar itu, tanda tangan Husein hanya di "scan saja" dan bukan tanda tangan dengan tinta sehingga itu bukan tanda tangan asli yang dibubuhkan yang bersangkutan."Ada dua surat dimana yang satu palsu dan satunya lagi benar, surat yang palsu ialah tertanggal 14 Agustus 2009 nomor 112/PAN.MK/VIII/2009 tentang penetapan caleg Partai Hanura Dewi Yasin Limpo sebagai pemenang DPR RI Dapil I Sulawesi Selatan. Sedangkan surat yang benar tertanggal 17 Agustus 2009," katanya.Ia mengatakan, ke dua surat tersebut diserahkan ke KPU oleh komisioner MK, padahal Mansuri Hasan sudah memberitahukan ke Andi Nurpati jika surat yang tertanggal 14 itu tidak benar dan yang benar ialah yang tertanggal 17."Namun dalam rekonstruksi, Komisioner MK yang menyerahkan surat ke KPU maupun Andi Nurpati justru membacakan surat tertanggal 14 Agustus 2009 yang palsu. Padahal, yang bersangkutan memiliki surat MK yang benar alias tertanggal 17 Agustus 2009. Ada rekamannya dalam rekonstruksi itu," katanya.atas dasar itu maka dirinya heran dan merasa aneh kenapa Zaenal yang dijadikan tersangka. Padahal orang yang membacakan surat palsu tersebut tidak diapa-apakan."Namun saya menyerahkan penilaian kepada masyarakat. Masyarakat memiliki pemahaman sendiri atas logika yang dibangun Polisi. Dalam kasus ini, MK sama sekali tidak rugi. Justru bangsa dan penegakan hukum yang mengalami kerugian atas logika Polisi," katanya.Ia mengatakan, kasus ini bukan hanya pasal pemalsuan, melainkan juga pasal penggelapan. "Jadi ada dua pasal yang seharusnya didalami," katanya.(*)Editor: AA AriwibowoCOPYRIGHT © 2011

KONTROVERSI : Suhud Sastro Kusumo, Si Pengibar Bendera Pertama

KOMPAS.com — Siapa sebenarnya lelaki bercelana pendek pengibar Sang Saka Merah Putih saat detik-detik Proklamasi Kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, 17 Agustus 1945? Ilyas Karim mengklaim lelaki itu adalah dirinya. Sementara sejumlah catatan sejarah merujuk pada sosok Suhud, bukan Ilyas.



Dalam buku yang diterbitkan pusat sejarah ABRI disebut, lelaki bercelana pendek itu adalah Suhud Marto Kusumo. Irawan Suhud, putra kelima Suhud, meralat nama lengkap ayahnya. "Yang benar Suhud Sastro Kusumo," kata dia seperti dilansir Tribunnews, Kamis (24/8/2011).



Irawan menyampaikan, keluarga besarnya tersinggung karena sang ayah diklaim oleh Ilyas Karim, lelaki sepuh yang kini mendapatkan apartemen di Kalibata lantaran mengaku sebagai pengerek bendera pertama.



Irawan menyatakan, ia siap membuka fakta-fakta sejarah untuk membuktikan kalau ayahnya adalah pria bercelana pendek pada peristiwa bersejarah itu. Dalam foto yang diabadikan 66 tahun lalu terlihat ada empat orang di sekitar bendera.



Menurut Irawan, berdasarkan buku-buku sejarah, lelaki bertopi di sisi kiri ayahnya adalah Latif Hadiningrat, orang dekat Bung Karno. Sementara dua perempuan di sisi kanan ayahnya adalah istri Bung Karno, Fatmawati, dan wartawati SK Trimurti. Keempatnya telah meninggal. Irawan menuturkan, ayahnya meninggal pada 1986 di usia 66 tahun.



Keluarga tokoh-tokoh itu, kata dia, masih hidup sampai sekarang. Mereka bisa memberikan klarifikasi atas klaim Ilyas. "Kami tak akan menuntut Ilyas Karim. Tapi kami ingin meluruskan sejarah yang sebenarnya, orangtua kami adalah yang dimaksudkan dalam gambar itu. Para sejarawan juga kaget, ayah kami diklaim orang lain. Silakan Pak Irawan datang ke Pusat Sejarah ABRI," tuturnya.



"Atau, yang paling gampang, silakan beliau pergi ke Gedung Joeang 31. Di sana, ada satu ruangan, ada gambar yang mengingatkan tentang persitiwa 17 Agustus 1945, dan ada namanya tertera di situ. Kita hanya mau membela hak bapak, kita harus menjaga nama baik bapak, jangan ganggu keluarga kami," tuturnya lagi.



Irawan mengaku tak masalah bila kini Ilyas Karim, sebagai pejuang, mendapat hadiah sebuah apartemen di Kalibata oleh Wakil Gubernur DKI Priyanto. Namun, tidak dengan mengklaim dirinya sebagai orangtuanya.



Ilyas Karim mendadak tenar. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 13 Desember 1927, ini diwartakan media sebagai sosok pejuang yang terabaikan. "Ya, sayalah orang bercelana pendek yang ikut mengibarkan bendera Merah Putih. Hanya saya yang masih hidup," kata Ilyas dalam sebuah kesempatan.



Atas pengakuannya itu, Ilyas yang tinggal di pinggir rel di daerah Kalibata memperoleh satu unit apartemen di dekat rumahnya. Hadiah yang diberikan pengembang apartemen tersebut diberikan secara simbolis oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto.



"Bapak kami ya bapak kami. Dalam buku yang disusun oleh Pusat Sejarah (Pusjarah) ABRI ditulis Nugroho Notosutanto, terangkum cerita para pelaku sejarah, termasuk (peran) ayah saya dalam peristiwa detik-detik kemerdekaan bangsa ini. Buku itu berjudul Detik-detik Proklamasi," Irawan menegaskan.



Bantahan soal sosok lelaki bercelana pendek pertama kali disampaikan Fadli Zon, politisi Partai Gerindra yang juga pemerhati sejarah.



"Saya punya buktinya. Buku-buku sejarah yang saya miliki mengungkap, pria bercelana pendek itu bernama Suhud," kata Fadli.



Di perpustakaan pribadinya, Fadli menyimpan buku-buku kuno, juga barang-barang kuno, termasuk buku yang menjelaskan siapa pria bercelana pendek yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih saat detik-detik Proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno.



"Ini demi pelurusan sejarah. Kasihan kalau sejarah sampai dibelokkan. Makanya, saya siap debat Ilyas Karim. Dia bukan pengerek bendera, melainkan Suhud. Fakta sejarahnya ada dalam buku-buku yang saya simpan," katanya.



Sumber : Tribunnews

Campur Tangan Asing di Papua Sangat Kentara

INILAH.COM, Jakarta - Keterlibatan anggota parlemen Inggris di Papua dengan memfasilitasi konferensi International Parliamentary for West Papua (IPWP) untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan RI.



Pendapat tersebut disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/8/2011). “Meskipun belum menjadi langkah resmi pemerintah Inggris, hal ini merupakan fakta nyata adanya campur tangan asing di Indonesia,” ujarnya.



Sebelumnya, di Oxford Inggris diselenggarakan konferensi yang digagas International Lawyers for West Papua (ILWP). Konferensi itu mengangkat tema tentang kemerdekaan Papua Barat, yakni "West Papua? The Road to Freedom". ILWP diduga dimotori oleh oknum anggota Parlemen Inggris.



Adhie menjelaskan, secara umum, di Papua tidak sedang terjadi pergolakan serius yang bisa ditafsirkan sebagai "keadaan bahaya" yang mengancam terjadinya pelanggaran HAM. Sehingga, Papua tidak layak menjadi urusan masyarakat Internasional.



Semua ini terjadi akibat lemahnya tata kelola pemerintah. “Dalam kasus OPM yang makin dapat dukungan Inggris, ini 100% merupakan cermin kegagalan politik luar negeri RI. Dampaknya, dalam beberapa pekan ke depan akan ada kegentingan di Papua.”



Adhie berpandangan, DPR dan para pemimpin politik nasional untuk membicarakan hal tersebut untuk segera menentukan langkah. Langkah itu perlu dilakukan karena menurut Adhie SBY pasti akan lamban menyikapi hal ini.



“Apabila kita, terutama para pemimpin politik tidak segera bertindak, dalam tempo setahun setelah ini, Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan mendapat dukungan luas di dunia Internasional. Kalau sudah begitu, lepasnya Papua dari NKRI tinggal menunggu hari.” [tjs]

Cegah Pengibaran Bendera Malaysia

Pontianak – Harian Equator



Ancaman warga perbatasan di Kabupaten Sintang yang mengancam mengibarkan bendera Malaysia pada peringatan HUT ke-66 RI, perlu diantisipasi aparat. Bentuk protes terhadap perbaikan infrastruktur dan kesenjangan bidang lainnya ini memerlukan respons cepat.



“Selama ini masih sebatas isu, tetapi harus diantisipasi. Isu tersebut mutlak diwaspadai agar tidak dimanfaatkan kepentingan asing yang ingin memecah belah NKRI,” kata MH Munsin, Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama (BPKPK) Provinsi Kalbar kepada Equator, kemarin.



Soal pembangunan perbatasan, kata Munsin, jika hanya mengandalkan APBD dari Pemerintah Provinsi Kalbar dalam perbaikan dan pemenuhan pembangunan infrastruktur di sepanjang perbatasan di Kalbar tidak akan terwujud. Dana yang diperlukan sangat besar. Pembangunan perbatasan harus mendapat campur tangan pemerintah pusat dalam hal anggaran.



Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H Retno Pramudya SH MH kepada Equator, Minggu (14/8) mengatakan boleh saja ancaman itu karena atas dasar minimnya perhatian dari pemerintah untuk membangun perbatasan. “Tapi kita harapkan hal itu jangan sampai dilakukan karena tindakan makar, dan mendapat ancaman hukuman yang berat,” tegas Retno.



Menurutnya, persoalan itu menjadi tanggung jawab Kodam XII Tanjungpura dan Polda Kalbar. Karena itu, legislator PPP ini berharap kapolda dan pangdam segera menginstruksikan kepada jajarannya di tingkat bawah untuk mengantisipasi ancaman itu.



“Kita minta kepada Polda Kalbar dan Kodam untuk meningkatkan pengamanan, patroli, dan bahkan mensosialisasikan kepada masyarakat di perbatasan bawah mengibarkan bendera negara lain itu adalah tindakan makar dan tidak boleh dilakukan,” harap Retno.



Politisi daerah pemilihan Sanggau-Sekadau ini menegaskan, NKRI adalah harga mati, dan siapa pun yang mencoba mengganggu kedaulatan NKRI harus ditindak tegas. “NKRI harga mati. Aparat keamanan harus bertindak tegas. Tangkap warga Indonesia yang mengibarkan bendera Malaysia,” tegas Retno lagi.



Ditanya langkah apa yang akan dilakukan pihaknya bersama pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengatasi berbagai persoalan perbatasan yang sampai saat ini belum tertangani. Dia menjelaskan, pihaknya akan segera mengagendakan pertemuan dengan pemerintah provinsi dan mengundang pemerintah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia.



“Kita akan mengundang pemerintah provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan koordinasi. Sehingga tidak ada lagi saling menyalahkan. Persoalan berbatasan adalah persoalan kita bersama, jangan ada lagi sikap saling menyalahkan. Mari duduk satu meja, bersama-sama perjuangkan pembangunan perbatasan ke pemerintah pusat,” ujar Retno.



Persoalan perbatasan juga menjadi perhatian serius mantan Ketua DPRD Sanggau, Krisantus Kurniawan SIP MSi. Dirinya menegaskan, pemerintah pusat seharusnya buka mata dan hati melihat kondisi perbatasan yang sampai saat ini masih sangat memprihatinkan.



“Persoalan perbatasan sampai saat ini belum tertangani, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang jauh ketinggalan dibandingkan warga perbatasan Malaysia. Kita heran, pejabat pusat sudah berulang kali ke perbatasan di Kalbar, tapi perbatasan masih saja seperti dulu,” sesal Krisantus yang kini duduk di DPRD Provinsi Kalbar ini. (jul)

Densus 99 Antiteror Bersenjatakan Rotan

Gus Nuruzzaman: Jangan Meremehkan

Densus 99 Antiteror Bersenjatakan Rotan



CIREBON | SURYA - Berbeda dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri yang dilengkapi senjata tempur lengkap, Densus 99 bentukan Barisan Serba Guna (Banser) Gerakan Pemuda Ansor ternyata hanya dilengkapi senjata sebatang rotan.



Komandan Densus 99 HM Nuruzzaman mengatakan, senjata rotan itupun baru diberikan jika kondisinya benar-benar membutuhkan. Kalau tidak mendesak, para anggota Densus 99 itu bahkan tidak dibekali senjata apapun.



Kendati demikian, Gus Nuruzzaman yang juga Ketua Pengurus Cabang GP Ansor Kabupaten Cirebon menegaskan, para Densus 99 memiliki kemampuan bela diri dan kebal ledakan. “Jangan menganggap remeh rotan tersebut, karena punya kekuatan dahsyat,” kata Gus Nuruzza­man kepada Tribun Jateng (grup Surya), Senin (18/7).



Densus 99 yang dibentuk, 24 April 2011, unjuk kebolehan dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) ke-85 di Lapangan Timur Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (17/7).



Empat personel Densus 99 pamer kesaktian. Tubuh mereka dililit rentengan ratusan petasan, lalu duar… duarr… duarr, petasan di tubuh keempat pria itu pun meledak. Namun personel Densus itu tidak terluka sedikit pun! Bajunya juga tak terbakar.



Densus 99 memang tidak ada hubungan sama sekali dengan Densus 88 Antiteror milik Mabes Polri. Namun pasukan khusus milik Banser ini memiliki tanggung jawab yang hampir sama, yakni mencegah terorisme.



Sebagai cikal bakal Densus 99, GP Ansor Cirebon sudah menyeleksi 204 anggota Densus 99 dari 26.000 Banser seluruh Kabupaten Cirebon. “Rencananya, sesuai perintah Ketua Umum, setiap cabang GP Ansor memiliki Densus 99,” ungkap Nuruzza­man.



Kata Nuruzzaman, tiap anggota Densus 99 akan mendapatkan ijazah atau lisensi untuk bisa menguasai ilmu kekebalan. Ilmu kebal itu bisa didapat dengan melaksanakan puasa 40 hari, dan menghindari pantangan tertentu. Untuk mendapatkan ilmu kekebalan, anggota Densus 99 Cirebon berguru kepada sejumlah kiai dan habib sepuh di Cirebon.



Salah satu kiai yang memberikan amalan ilmu kekebalan adalah Gus Nuril Arifin, Komandan Pasukan Berani Mati di era Abdurrahaman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden. Kiai lain di Cirebon yang dijadikan guru yaitu Habib Tohir bin Yahya dari Pegagan.



Kemampuan spionase juga dipunyai anggota Densus 99. Kemampuan ini mereka dapatkan melalui kerja sama dengan Polri/TNI. Nuruzzaman mengaku, jauh sebelum adanya Densus 99, GP Ansor Kabupaten Cirebon sudah melakukan aksi spionase terhadap organisasi atau lembaga pendidikan yang berpotensi kuat menularkan aksi radikalisme.



Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama (PBNU), As’ad Said Ali yakin kehadiran Densus 99 akan diterima masyarakat. Menurut As’ad, dasar dibentuknya Densus 99 bukan karena kinerja Densus 88 melemah. Namun lebih kepada meningkatkan aspek spritual dan keagamaan.



“Konsepnya sama (dengan Densus 88), tapi bentuknya beda. Mereka kan bersenjata, kalau Densus 99 itu lebih banyak spiritual dan semangat untuk menangkal suatu yang tidak diinginkan terjadi di masjid-masjid NU,” kata As’ad dilansir Liputan6.



Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menuturkan, maksud dari menangkal tersebut adalah bila ada kelompok radikal memasuki masjid-masjid, khususnya warga NU, maka Densus 99 akan melakukan tindakan. “Jadi kalau ada kelompok itu (radikal) yang masuk ke masjid, kalau tak mau disuruh keluar, ya nanti kita bawa ke kantor polisi,” katanya.



Sementara itu Mabes Polri enggan mengomentari kehadiran Densus 99. “Silakan tanya masyarakat saja,” kilah Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana, Senin (18/7). Menurutnya, Densus 99 berbeda dengan Densus 88. “Kan mereka (Densus 99) bukan aparat,” sebutnya.

Kekuatan Militer TNI Ranking 18 Dunia

Jakarta, CyberNews. Pemeringkatan kekuatan militer dunia oleh Global Firepower dengan 45 variabel perhitungan menempatkan, Tentara Nasional Indonesia dalam peringkat ke-18.



Urutan 10 besar kekuatan militer dunia, menurut lembaga Global Firepower, bertuturut-turut Amerika Serikat, Rusia, China, India, Inggris, Turki, Korea Selatan, Perancis, Jepang, dan Israel.



Sedang kekuatan militer beberapa negara tetangga, seperti Australia ditempatkan pada peringkat 24, Malaysia 27, dan Singapura 41.



Penilaian ini, pengamat militer Andi Widjayanto di Jakarta, Jumat (5/8), mengatakan, lebih banyak didasari pada gelar statis dari jumlah kuantitas alat yang dimiliki. Meski belum tentu semua siap atau dapat digunakan sewaktu-waktu.



"Kalau memperhitungkan gelar dinamis, yakni kesiapan tempur efektif saat ini, tentu angkanya tidak setinggi itu. Gelar dinamis adalah kekuatan nyata yang dapat langsung digelar untuk penindakan," ujar Andi.



Terpisah, Direktur Institute for Defense Security and Peace Studies Mufti Makarim, mengatakan, penilaian tersebut dilakukan dengan menghimpun seluruh komposisi matra darat, laut, dan udara. Ia



"Kebutuhan ke depan adalah penyesuaian pengembangan postur dan kebutuhan strategis pertahanan yang dilakukan secara sistematis bertahap sesuai dengan anggaran dan prioritas," ujarnya.



Dia mengingatkan agar TNI terus berfokus pada pemenuhan kebutuhan pertahanan negara.



( KCM / CN33 )

Ruhut Sitompul Mengeksploitasi Dendam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi yang merupakan anggota DPR RI, Komisi III, Ruhut Sitompul, dinilai Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Rocky Gerung, telah melakukan tindakan mengeksploitasi dendam, ketika mengeluarkan pernyataan, pihak-pihak yang menolak pemberian gelar pahlawan bagi mantan Presiden RI ke dua, Almarhum Soeharto, adalah anak anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).



Hal itu ia katakan dalam persidangan gugatan terhadap Ruhut Sitompul, yang diajukan oleh Tim Advokasi Gugat Ruhut atau Tegur, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/8/2011), siang.



"Orang yang mengucapkan seharusnya orang yang marah dan menghalangi, tetapi bukan seharusnya Ruhut Sitompul. Ruhut mengeksploitasi dendam itu," ucap Rocky.



Menurutnya, apa yang diucapkan Ruhut, berbahaya bagi kesetaraan manusia yang tengah dibangung di Indonesia, pasca Orde Baru Tumbang, digantikan Orde Reformasi.



"Itu, yang bahaya dalam ide kesetaraan manusia, citizenship," katanya.



"Kita tahu seluruh aura politik kita pasca reformasi ada rekonsiliasi, reformasi di bidang kewarganegaraan," lanjutnya.



Roky Gerung hari ini diajukan sebagai ahli oleh pihak pemohon bersama-sama dengan Peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bakti.



Setelah mendengar kesaksian kedua orang ahli, Majelis Hakim perkara menunda sidang pada pekan depan.



Seperti diberitakan sebelumnya, Politisi Partai Demokrat Ruhut 'Poltak' Sitompul, yang juga anggota Komisi III DPR RI, Selasa (11/1/2011) digugat secara perdata oleh Tim Advokasi Gugat Ruhut atau Tegur atas pernyataannya bahwa pihak yang menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada almarhum Soeharto adalah anak PKI (Partai Komunis Indonesia).



Dalam gugatan tersebut, pihak penggugat, meminta PN Pusat mengabulkan tuntutan ganti rugi terhadap Ruhut, berupa materil dan imateril.



Gugatan materil tersebut berjumlah Rp 1000, dan imateril sebesar Rp 62,811,899,999 miliar.



Mereka juga meminta kepada Ruhut segera meminta maaf atas ucapannya melalui media massa nasional.

Perebutan Ruang Hidup di Lahan Sawit

-KOMPAS.com Konflik lahan sawit antara masyarakat dan perusahaan terus meletup di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Perusahaan perkebunan dibuat pusing dengan berbagai aksi nekat masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, hal ini adalah perebutan ruang hidup.

Ketegangan terasa ketika memasuki area afdeling I perkebunan kelapa sawit PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Betung di Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pertengahan Juni lalu. Dari balik tenda-tenda plastik oranye dan biru yang didirikan bawah pokok-pokok sawit, terlihat wajah-wajah waspada.

Di tenda utama yang didirikan di tengah jalan utama perkebunan, belasan orang dengan ketegangan yang sama telah menanti. Selama 18 hari mereka menduduki dan menghentikan aktivitas perkebunan sawit di afdeling 1 PTPN VII Unit Usaha Betung. "Kami harus waspada pada orang luar yang masuk ke sini. Siapa tahu provokator yang mau mengarahkan aksi ini ke perusakan karena kami maunya aksi damai saja," kata Joni (44), juru bicara warga.

Sebanyak 725 keluarga dari lima desa yang termasuk dalam wilayah eks-marga Teluk Kijing turut dalam pendudukan lahan tersebut. Mereka meninggalkan rumah dan berteduh di tenda-tenda selama belasan hari. Dua perempuan lanjut usia Ci Ima (70) dan Fatima (60) turut bergabung menemani putra mereka. Tuntutan mereka adalah pembagian plasma seluas 1.693 hektar.

Menurut Joni, lahan itu dulunya adalah lahan garapan masyarakat, baik untuk tanam karet ataupun mengambil hasil kayu. Tuntutan plasma telah diajukan sejak tahun 2002 itu, namun belum ada penyelesaian memuaskan. "Kami sudah berulangkali protes dan berunjukrasa ke pemerintah kabupaten. Tapi pemerintah pun hanya memberikan kata-kata dukungan dan surat imbauan. Tak pernah ada dukungan nyata," ucapnya.

Aksi pendudukan tersebut baru berakhir ketika warga menerima surat dari PTPN VII bahwa lahan plasma akan diupayakan dengan bantuan dari pemerintah daerah. Namun, surat itu pun dirasakan mengambang bagi mereka, karena belum ada kepastian kapan dan area mana yang akan digunakan sebagai lahan plasma.

Kesejahteraan rendah

Jika ditelusuri, berbagai tuntutan konflik lahan berakar pada masalah kesejahteraan. Menurut penuturan warga eks-marga Teluk Kijing, keberadaan perkebunan sawit di sekitar desa mereka tak menjamin masyarakat lebih sejahtera. Saat ini justru banyak penduduk yang menjadi buruh ke luar daerah untuk mencari pekerjaan. "Kami jadi seperti orang asing di tanah kami sendiri. Ada lahan di sekitar rumah sendiri, tapi tak bisa menggarapnya," ucap Joni.

Di Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, misalnya, ratusan warga dari tujuh desa pun berulangkali menggelar aksi unjukrasa kepada PT Guthrie Pecconina Indonesia (PT GPI). Kelompok masyarakat itu menu ntut pembagian lahan plasma pada lahan seluas 2.970 hektar. Menurut mereka, lahan ini merupakan lahan desa yang ditanami sawit oleh perusahaan asal Malaysia itu.

Kepala Desa Karang Anyar, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Ade Kurnia (42) mengatakan, sejak adanya perkebunan kelapa sawit di desanya membuat sungai dan sawah rusak. Masyarakat kehilangan pendapatan hingga separuhnya. "Sudah dua tahun ini sawah di desa kami gagal panen. Tiap musim hujan kebanjiran karena parit-parit dari perkebunan meluap ke sawah kami. Padahal, dulunya sawah itu bisa menyediakan beras untuk kebutuhan setahun," katanya.

Selain itu, warga juga tak bisa lagi mencari ikan di Sungai Lulung Bekuang, salah satu sungai terbesar di desa mereka. Hasil ikan merosot karena kondisi sungai rusak oleh perkebunan.

Perluasan masif

Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat, perluasan kebun sawit berlangsung dengan sangat pesat. Di Sumatera Selatan, luas kebun sawit mencapai 818.248 hektar kebun sawit pada 2010. Pertumbuhan luas lahan sawit ini dua tahun cepat dari rancangan RTRW semula. Seharusnya, luas kebun sawit lebih dari 800 hektar di Sumsel tersebut baru tercapai pada tahun 2012.
Namun, kepemilikan lahan pun timpang. Sebanyak 55,56 persen kebun sawit di Sumsel merupakan kebun inti perusahaan, sebanyak 28,89 persen merupakan kebun plasma, dan hanya 15,55 persen yang merupakan kebun sawit rakyat. Sejumlah perkebunan sawit di Sumsel pun merupakan perusahaan asing sehingga banyak keuntungan sawit mengalir ke luar negeri.
Berdasar data Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan, saat ini masih ada 30 sengketa lahan perkebunan yang belum terselesaikan. Adapun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan mencatat, konflik lahan terus memanas selama dua tahun terakhir. Setidaknya telah ada belasan aksi masyarakat karena konflik lahan sejak Januari 2011. Tahun 2010, jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya, menjadi sekitar 40 konflik, mulai dari unjukrasa hingga perusakan.
Aksi masyarakat pun bisa menjadi nekat. April lalu, sebanyak tujuh orang tewas dalam bentrokan masyarakat di Desa Sei Sodong, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan petugas keamanan peusahaan perkebunan sawit PT Sumber Wangi Alam.
Hal ini menunjukkan masyarakat kian frustasi karena konflik lahan ini. Keberpihakan pemerintah pun sangat minim dan masalah cenderung dibiarkan berlarut-larut. Jika dibiarkan, bisa jadi konflik kian besar dan meluas, kata D irektur Walhi Sumatera Selatan Anwar Sadat.

Upaya perusahaan

Dari pihak perusahaan perkebunan, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Cara-cara negosiasi dan pemberian sumbangan ditempuh untuk mencari jalan tengah penyelesaian konflik. Termasuk juga membina warga untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Terkait lahan Teluk Kijing, Manajer Distrik Banyuasin PTPN VII M Natsir mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah pernah menawarkan lahan plasma, namun warga menolak karena menilai lokasinya terlalu jauh.
Sebagai ganti, PTPN VII memberi sumbangan ternak sapi untuk dikelola masyarakat. Pada pemberian ternak sapi itu, warga eks-marga Teluk Kijing telah menandatangani surat perjanjian untuk tidak lagi mempermasalahkan lahan tersebut. "Tapi kok berulang lagi," tuturnya.
Pemberian lahan plasma dari lahan perkebunan, ucap Natsir, tak dapat dilakukan dengan mudah karena lahan tersebut merupakan aset negara. Berdasarkan data PTPN VII, lahan yang digunakan PTPN VII sendiri berstatus lahan negara.
Lahan tersebut merupakan kawasan perkebunan Belanda yang pada masa kemerdekaan dinasionalisasi dan dikelola perkebunan negara. "Jadi memang tak pernah ada proses pembebasan lahan, karena memang tak perlu. Sebab sejak awal itu adalah lahan negara," kata Natsir menerangkan.
Anthony Yeow, Presiden Direktur PT Hindoli, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin mengatakan, tuntutan lahan dari masyarakat sungguh membuat pusing perusahaan. "Klaim-klaim lahan masyarakat di Indonesia ini memang sangat rumit. Kami selalu berusaha mengalah dalam kasus seperti ini," ucapnya.
Di awal keberadaannya, PT Hindoli juga menghadapi sejumlah tuntutan dari masyarakat. Namun, gejolak padam tatkala mas yarakat sekitar perkebunan sejahtera. Dengan sistem kemitraan, petani plasma PT Hindoli menikmati penghasilan rata-rata lebih dari Rp 2 juta sebulan. "Dari situ kami belajar, bahwa kunci menghindari konflik adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar," ujar Anthony.
Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Singgih Himawan mengatakan, penataan kembali kepemilikan lahan sangat penting untuk meredam konflik. Ketimpangan kepemilikan lahan sawit diduga menjadi salah satu sumber konflik lahan. "Di karet nyaris tak pernah ada konflik karena 95 persen kebun karet dimiliki rakyat," ucapnya.
Menurut Singgih, Salah satu upaya mengurangi potensi konflik adalah dengan menggeser kepemilikan kebun sawit menjadi 60 persen kebun masyarakat dan 40 persen perusahaan. Artinya, pemerintah kabupaten dan kota perlu membatasi pemberian izin pada perusahaan perkebunan dan lebih memprioritaskan masyarakat.
Pembukaan perkebunan sawit tak disangkal telah membuka dan menggerakkan ekonomi di berbagai daerah terpencil. Namun, sudah saatnya pe merintah daerah lebih bijaksana dalam memberikan izin pembukaan perkebunan ini. Jangan sampai kemajuan membuat masyarakat kian merasa terpinggirkan di tanah kelahirannya sendiri.

SENGKETA KNPI : Ingin Perbaiki KNPI, OKP Nasional Gagas Komite Normalisasi

RMOL( RAKYAT MERDEKA ONLINE ). Sengketa kepengurusan antara kepemimpinan Azis Syamsudin dengan Ahmad Dolly Kurnia di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) membuat sejumlah pengurus internal dan organisasi kepemudaan (OKP) yang bergabung di dalamnya gerah.

74 OKP dan 28 Dewan Pengurus Daerah KNPI OKP mengambil sikap. Mereka akan membentuk Komite Normalisasi menjelang Kongres KNPI Oktober 2011 mendatang.

"Kami akan segera mensosialisasikan progres tersebut kepada seluruh steak holder kepemudaan. Semua untuk kepentingan persatuan pemuda Indonesia. Bagaimana teknis dan tahapannya akan dibicarakan segera," ujar Ketua Pengurus Pusat GM FKPPI Devi Andita di kantor Kemenegpora, Jakarta (Senin, 4/7).

Komite normalisasi rencananya akan diisi oleh perwakilan OKP-OKP yang tergabung dalam wadah KNPI.

"Komite akan memberikan ruang kepada mereka berdua untuk menyampaikan pertanggungjawabannya dalam kongres yang akan datang sebagai bentuk penghormatan", sambungnya.

Terkait perselisihan antara Azis-Doli, yang sampai saat ini proses hukumnya masih mandek di tingkat banding, OKP-OKP ini meminta diabaikan saja, karena masih ada kepentingan para pemuda yang lebih besar, yang perlu diselamatkan. Ditegaskan Devi, KNPI ini bukan milik Aziz dan Dolly tapi milik stake holder yaitu OKP. "Kita abaikan proses hukum yang sedang berjalan itu," ujarnya.

Ketua Garuda KPPRI, Cupli Risman, dan Asops PPM, Bung Lingga menilai pembentukan komite normalisasi adalah upaya OKP untuk mencari solusi terhadap permasalahan kepemudaan sekarang ini, yang sudah lama berlarut-larut.

"Walaupun Garuda KPPRI tetap bersikukuh bahwa Azis Syamsudin yang sah sebagai Ketua Umum KNPI, dan mendapat dukungan mayoritas," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pemuda Pancasila (PP) Yedidiah Suryosumarno, meminta Kemenegpora melarang penggunaan gedung KNPI. Kemenegpora diminta segera mengirimkan surat kepada Pemrov DKI Jakarta terkait penggunaan gedung KNPI yang berada di jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan tersebut agar tidak dignakan baik oleh KNPI versi Azis maupun versi Dolly. [dem]

Baca juga:
Azis Syamsuddin: ADK Sebar Kebohongan Publik
Jangan Sampai Doli Besar Kepala
Menteri Andi Mallarangeng Tak Serius...
Kubu Doli: Kebohongan Telah Merasuki Organisasi Pemuda
Olahraga Sudah Dipolitisir, Andi Mallarangeng Diminta Mundur

Putusan Kasasi Prita Ganggu Logika Akal Sehat

Jakarta -DETIKNEWS -- Putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan bersalah Prita Mulyasari dinilai janggal dan menggangu logika akal sehat. Bagaimana mungkin dengan alat bukti yang sama, yakni surat elektronik, dan kasus yang sama, Prita dimenangkan secara perdata oleh MA namun dikalahkan dalam pidananya.

"Ada kejanggalan yang mengganggu logika sehat," kata anggota Komisi Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari, lewat pernyataan tertulis, Minggu (10/7/2011).

"Sementara kita semua mahfum bahwa ada beberapa kelemahan dari putusan kriminalisasi curhat Prita melalui Facebook, yang di tahun 2009 (kasus Prita mencuat-red) belum masuk kategori social network," ujarnya.

Karena itu, ujar politikus PDI Perjuangan ini, lebih baik semua pihak menunggu klarifikasi status informasi soal putusan MA itu di situs kepaniteraan MA. "Mengingat beberapa kali MA mengoreksi (putusan) setelah terpasang di web," sindir Eva.

Namun, lanjut Eva, jika putusan MA di situs tetap menyatakan Prita bersalah, "Maka hal itu amat merisaukan terhadap kegagalan MA mendeliver rasa keadilan sejuta massa yang solider terhadap Prita dan menggerakkan koin sebagai ekspresi protes ketidakadilan yang dialami Prita."

MA mengabulkan kasasi jaksa dan menyatakan Prita Mulyasari bersalah karena menggunakan sarana elektronik terkait layanan RS Omni International, Alam Sutera, Tangerang.

Pada 29 Desember 2009 silam, Majelis hakim PN Tangerang memutus bebas Prita Mulyasari dari tuntutan jaksa 6 bulan penjara. Alasan utama membebaskan Prita karena unsur dakwaan pencemaran nama baik tidak terbukti. Apakah artinya kini Prita harus menjalani vonis 6 bulan? Hal itu belum jelas benar.

Minggu, 10/07/2011 06:08 WIB
Laurencius Simanjuntak - detikNews

Ketua majelis hakim Arthur Hangewa saat itu menilai, unsur pencemaran nama baik yang didakwakan jaksa kepada Prita, dinilai tidak tepat. Sebab, kata Arthur, email yang dikirim Prita yang kemudian menjadi dasar pengaduan pencemaran nama baik oleh RS Omni hanyalah surat keluhan seorang pasien saja.

Namun rupanya kini MA memenangkan jaksa di tingkat Kasasi. Padahal, untuk kasus perdatanya, MA memenangkan perdata Prita melawan Rumah Sakit Omni International.

Dengan keluarnya vonis tersebut Prita dibebaskan dari seluruh ganti rugi. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sebelumnya mewajibkan Prita membayar uang denda sebesar Rp 204 juta kepada RS Omni Internasional. Kasus Prita menjadi keprihatinan publik sehingga melahirkan gerakan Koin untuk Prita dan berhasil mengumpulkan uang senilai Rp 800 juta.

(lrn/lrn)

Ini Dia Daftar Tunjangan Pejabat Daerah Seluruh Indonesia

Jumat, 08 Juli 2011 10:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, menyatakan tunjangan pejabat daerah terlalu berlebihan. Pejabat terlalu dimanja dengan tunjangan-tunjangan melimpah. Dia menilai hal tersebut menandakan Pemerintah tidak memiliki strategi pemanfaatan anggaran. “Hanya sedikit anggaran belanja yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur,” jelasnya kepada Republika, Kamis (7/7).

Dia menilai semenjak era reformasi, pembangunan tidak direncanakan secara maksimal. Tunjangan pejabat tidak diatur dengan baik sehingga terjadi pembengkakan dan cenderung berlebihan. Dulu ketika orde baru, ada perencanaan pembangunan yang termaktub dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belum lagi rencana pembangunan per-pelita. “Semuanya terencana dengan baik, tidak seperti sekarang,” paparnya.

Iberamsjah menjelaskan hal ini mengakibatkan ruas jalan yang rusak belum dapat diperbaiki. Di luar negeri, jelasnya, penambahan jalan mencapai 10 ribu kilometer persegi. Sementara Indonesia diprediksikan hanya membangun 500 kilometer persegi.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) beberapa waktu lalu merilis temuan 124 dari 526 kabupaten/kota se-Indonesia yang terancam bangkrut karena anggaran belanja pegawainya di atas 60 persen dari APBD, sementara belanja modalnya hanya 1 hingga 15 persen.
baca selanjutnya

Pelaku Ledakan ATM BNI Bandung Tinggalkan Pesan

Kamis, 30 Juni 2011 10:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Pelaku pengeboman ATM BNI di Jalan Dipatiukur Nomor 44 Kota Bandung, Kamis (30/6) dini hari, juga menyebarkan pesan di sekitar lokasi kejadian. Pesan yang dituliskan dalam 50 lembar kertas HVS ukuran A4 ditemukan berceceran di luar ATM BNI yang isinya terdapat lambang bintang warna hitam di sebelah pojok kiri kertas bertuliskan "INTERNATIONAL CONSPIRACY FOR REVANGE".

Berikut adalah beberapa pesan tersebut. "PT Indomining (BIMA) telah lakukan represi brutal terhadap masyarakat lokal. PT Jogja mangasa internasional ingin mengenyahkan 50.000 petani Kulonprogo. Petani Takalar terancam dirampas lahannya dan semua ini dilakukan secara brutal, termasuk penembakan, teror, pelecehan seksual, serta berbagai penindasan yang tidak pernah kita dengar dari media massa," tulisnya.

"Tak heran bahwa perusahaan-pemodal-birokrat ini tidak peduli apapun selain hanya menebalkan kantong mereka!." "Penyerangan kami terhadap ATM (Bank) merupakan target penting dikarenakan bank senantiasa terlibat dalam pendanaan ekstraksi sumber daya alam serta penindasan masyarakatnya atas nama kapital!."

"Kami tidak berniat untuk melukai siapapun, perusahaan terhadap benda bukanlah kekerasan! Tiada ampun bagi penindas! Tiada ampun bagi negara dan kapitalisme!" "Negara, institusi militer, polisi, serta pemodal adalah teroris yang sebenarnya!"
Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara

Mahfud MD Persilakan Mafia Pemilu Serang Balik

Oleh: R Ferdian Andi R
Nasional - Minggu, 26 Juni 2011 | 17:30 WIB


INILAH.COM, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md mempersilakan pihak-pihak yang ingin menyerang balik dirinya karena mengungkap skandal pemalsuan surat MK.

Dia mempersilakan pihak-pihak yang ingin menyerang balik dirnya termasuk MK. Karena pola demikian, menurut Mahfud kerap terjadi jika MK mengungkap suatu persoalan. "Ya, silahkan sajalah. Sejak dulu selalu begitu, kalau punya masalah lalu mau menyerang balik," katanya kepada INILAH.COM melalui pesan singkat.

Guru Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta ini menyebutkan MK merupakan institusi telanjang, tak ada yang disembunyikan. "Silakan serang. Justru itu yang selalu saya tunggu, agar saya bisa memandikan MK sampai bersih," tantangnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul mengaku pernah diminta oleh rekan-rekannya Andi Nurpati untuk menyampaikan ke publik perihal bukti Ketua MK Mahfud MD menerima suap dari seseorang. "Ada yang pernah meminta aku untuk menyampaikan ke publik bukti foto Mahfud MD terima duit," katanya.

Namun, Ruhut mengaku permintaan itu ia tolak. Justru dia menyarankan jika memang ada bukti foto Mahfud MD menerima uang suap terkait dengan perkara di MK lebih baik diserahkan ke aparat penegak hukum. "Apa masuk akal? Katanya sih ada buktinya. Aku bilang, itu bukan urusan aku. Kenapa tidak dilaporkan ke KPK, Kepolisian dan Jaksa," ujar Ruhut.

Sebagaimana dimaklumi, sejak Panja Mafia Pemilu DPR bergulir, disinyalir ada upaya serangan balik dari mafia pemilu terhadap MK dan anggota Panja Mafia Pemilu DPR. Salah satunya, serangan balik menimpa Ketua MK Mahfud MD.

Eksekusi Mati TKW Pernah Batal Gara-gara Raja Saudi Ditelepon Gus Dur

Anwar Khumaini - detikNews
Jakarta DETIK.COM- Peristiwa eksekusi mati sempat menimpa TKW Siti Zaenab 12 tahun lalu. Beruntung Zaenab, hukuman pancung dianulir langsung oleh Raja Arab Saudi karena mendapat telepon langsung dari Presiden RI saat itu, Abdurahman Wahid.

"Dulu saat Gus Dur jadi presiden, beliau melakukan high diplomacy. Bisa menyelamatkan Siti Zaenab (dari eksekusi)," kata putri Gus Dur, Yenny Wahid usai menghadiri tahlilan Ruyati didepan Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (20/6/2011) malam.

Berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 2 hari setelah Ruyati dipenggal kepalanya, SBY masih menunggu laporan dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Pihak Kemenlu yang mengajukan nota protes menyalahkan pihak Kerajaan Arab Saudi yang tidak mengkomunikasikan eksekusi tersebut sehingga celah hukum tidak sempat ditempuh.

"Sementara belum ada yang bisa disampaikan, Presiden masih menunggu laporan Pak Menlu," kata Juru Bicara Presiden Bidang Dalam Negeri Julian Aldrin Pasha dalam pesan singkatnya Senin
(20/6/2011).

Sementara itu, anak Ruyati, Een Nuraini meyakini ibunya tidak bersalah. Sebab, Ruyati hanya membela diri. Dia pun meminta jenazah ibunya dibawa ke tanah air untuk dikebumikan di kampung halamannya.

"Saya merasa pemerintah lamban. Ibu saya menghadapi masalah ini sendirian. Saya tetap ingin jenazah ibu saya dipulangkan," ucap Een sambil menangis sebelum tahlilan digelar.


(Ari/ape)

Surya Paloh: Ideologi Negara Lumpuh

Penulis : Aris Munandar

PONTIANAK--MICOM: Kekuatan ideologi negara Indonesia lumpuh. Pancasila seakan tidak mampu lagi berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, sehingga mengakibatkan semangat cinta tanah air memudar. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh dalam pidato kebangsaan di Universitas Tanjungpura Pontianak, Sabtu (18/6).

“Semangat patriotisme saat ini melemah karena kekuatan ideologi (Pancasila) sudah tidak mampu lagi memungsikan peranannya,” kata Surya Paloh.

Surya mengatakan kondisi ini terjadi karena nilai-nilai luhur Pancasila tidak diberi ruang dalam kehidupan berbangsa dan pranata sosial. Padahal, Pancasila merupakan ilham dan mahakarya serta konsep peradaban bangsa.

"Sebuah konsep peradaban kemanusiaan, yang mempersatukan pendekatan tradisional dengan modern dan peradaban timur dengan barat,” jelas pemimpin Media Group ini.

Ia menegaskan ajaran Pancasila tidak akan pernah lekang dimakan zaman. Sebab, nilai-nilai luhurnya mampu menyelaraskan setiap sendi kehidupan dan interaksi sosial.

Oleh karena itu, kemajuan teknologi dan peradaban modern sepatutnya tidak membuat bangsa ini semakin menjauh dari Pancasila. "Dia (Pancasila) hanya akan menjadi sebuah benda pasif dan berhenti di tempat karena kita tidak memberikan roh pada ideologi itu," tegas.

Mantan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar ini mencemaskan dinamika politik nasional saat ini, yang mengadopsi sistem demokrasi liberal. Sistem tersebut dapat mengancam sendi kehidupan karena kerap membuat bangsa ini terjebak dalam kepentingan sempit dan sesaat.

"Bangsa Indonesia yang dikenal santun dan ramah berubah menjadi masyarakat yang mudah marah, egois, dan individual," ujarnya.

Namun, Surya mengajak masyarakat untuk tetap optimistis sebab harapan perbaikan terhadap kondisi bangsa ini masih ada. Sepanjang para pemimpinnya masih memiliki komitmen moralitas, keberanian dan keteladanan serta pengorbanan.

"Bukan hanya mengambil hak-hak protokoler. Semangat sikap paternalistik dan feodalistik itu seharusnya semakin hari semakin dihilangkan,” katanya. (AR/OL-11)