Jakarta ( ANTARA News ) - Calon Gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin meresmikan sekretariat
Tim Merdeka di Jalan Brawijaya Jakarta, Kamis (31/5).
Peresmian
sekretariat itu ditandai ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh ketua
Tim Merdeka Augie Bunyamin selanjutnya diserahkan kepada Muchdi PR yang
menyumbangkan rumahnya sebagai sekretariat tim.
Ketua Tim Merdeka
Augie Bunyamin mengatakan bahwa Tim Merdeka adalah organisasi yang
mendukung tim inti untuk kemenangan pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin – Nono Sampono.
"Tim Merdeka
sudah bergerak dan baru sekarang diresmikan oleh Bapak Alex Noerdin di
sekretariat yang disediakan oleh pak Muchdi PR," kata Augie.
Dalam
kesempatan itu juga dilaksanakan bakti sosial berupa pengobatan secara
cuma-cuma oleh Tim Merdeka di depan sekretariat bagi yang diperuntuukan
bagi pengunjung yang menghadiri acara tersebut.
Para relawan Tim Merdeka namak sigap melakukan pemeriksaan kesehatan ke beberapa orang yang mengeluh atas kesehatannya.
Pada
akhir acara itu, Alex Noerdin memberikan santunan kepada anak yatim
seraya berdoa agar pengabdiannya untuk masyarakat benar-benar bisa
diimplementasikan bagi kemaslahatan bersama.
Pelawak Derry dan
Ginanjar yang memandu acara tersebut memuji kepemimpinan Alex Noerdin
yang telah berhasil memimpin Sumatera Selatan. (*)
Thursday, May 31, 2012
Monday, May 28, 2012
Eurico: Untas samakan persepsi soal penanganan eks Timtim
Kupang (ANTARA News) - Wadah pemersatu orang Timor Timur di perantauan, Uni Timor
Aswain (Untas) terus menyamakan persepsi soal penanganan warga eks
Timtim di Indonesia, sejak memutuskan untuk tetap menjadi bagian dari
NKRI sejak Agustus 1999.
"Penyamaan persepsi ini penting dilakukan, karena bagaimana pun harus diakui bahwa penanganan sekitar 100.000 lebih warga eks Timtim ini sering mengalami pasang surut dari rezim ke rezim," kata Ketua Uni Timor Aswain (Untas) Eurico Guterres di Kupang, Minggu.
Mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Intergarasi (PPI) Timor Timur ini mengatakan, pasang surutnya penanganan eks pengungsi Timtim di Timor bagian barat NTT sebagai basis utama penampungan, telah berdampak terhadap sikap dan komitmen untuk tetap menyatu dengan Indonesia.
"Banyak warga eks Timtim yang akhirnya memutuskan secara pribadi-pribadi untuk kembali ke kampung halamannya di Timor Leste, setelah merasa tidak memiliki lagi masa depan yang menjanjikan di tanah rantau atau merasa seperti diterlantarkan, meskipun Untas telah berusaha sekuat tenaga untuk membantu mereka mempertahankan hidup di tempat penampungan," katanya.
Eurico yang juga Ketua DPW Partai Amanat Nasional Nusa Tenggara Timur itu menyebut beberapa alasan mengapa warga eks Timtim ingin kembali ke Timor Leste, seperti sering berpindah-pindah tempat tinggal dan ketiadaan lahan pertanian untuk mempertahankan hidup sebagai petani di pengungsian.
"Keinginan untuk pulang ke kampung halamannya umumnya didominasi oleh faktor tidak adanya harapan dan masa depan yang jelas hidup di Indonesia," katanya.
Faktor lain adalah kemiskinan yang terus mendera mereka selama 13 tahun berada di kamp-kamp penampungan Timor Barat.
"Faktor ini merupakan penyebab dari ketiaadaan lahan untuk beraktivitas secara leluasa paling kurang lahan pertanian, sehingga tidak berharap penuh dari bantuan pemerintah Indonesia," katanya.
Dia mengatakan salah satu solusi yang perlu disepakati bersama pemerintah adalah pola pendekatan dalam menangani keberadaan dan kelangsung hidup warga eks Timtim di berbagai lokasi penampungan di Indonesia, terutama di wilayah Timor bagian barat NTT.
"Pola pendektan proyek, harus dihentikan dan lebih dikedepankan pola pemberdayaan yang mengutamakan penguatan yang berkesinambungan, sehingga ketika selasai proyek, mereka tetap melanjutkan dan mengembangkan apa yang telah diberikan sebagai stimulan untuk menopang hidup," katanya.
Pola pendekatan ini juga disarankan Pemerhati masalah Timor Leste dari East Timorese Indonesia Citizen Association (ETICA) Florencio Mario Vieira yang mengatakan bahwa pola pendekatan penyelesaian masalah eks pengungsi Timor Timur di wilayah Timor bagian barat Nusa Tenggara Timur harus diubah.
"Jika pola pendekatan sebelumnya lebih mengedepankan proyek berbasis kaca mata sektoral, maka sudah saatnya diubah ke pola pendekatan terintegrasi (livelyhood) dengan membuka akses seluas-luasnya bagi para calon penghuni (bukan para elite eks Timtim) untuk berbagi ide dan peran," katanya kepada ANTARA di Kupang, Sabtu (19/5).
Ia mengatakan pada 2011 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp300 miliar dari target APBN sebesar Rp1 triliun, namun hanya terserap Rp150 miliar.
Sementara dalam tahun ini (2012), pemerintah pusat telah mengalokasikan kembali dana sebesar Rp700 miliar untuk pembangunan 29.000 unit rumah bagi WNI asal Timor Timur yang sudah ingin menetap di Indonesia.
"Saya masih tetap pesimistis jika pola pedekatannya masih seperti dulu (proyek). Siapapun presidennya, persoalan ini tidak akan pernah tuntas, jika tetap menggunakan pola pendekatan proyek dalam menyelesaikan masalah eks pengungsi Timtim di NTT," katanya.
Menurut dia, pola pendekatannya harus berubah menjadi pendekatan terintegrasi (livelyhood) dengan membuka akses seluasnya-luasnya bagi semua calon penghuni (bukan para elite eks Timtim) untuk berbagi ide dan berbagi peran.(ANT084/L003)
"Penyamaan persepsi ini penting dilakukan, karena bagaimana pun harus diakui bahwa penanganan sekitar 100.000 lebih warga eks Timtim ini sering mengalami pasang surut dari rezim ke rezim," kata Ketua Uni Timor Aswain (Untas) Eurico Guterres di Kupang, Minggu.
Mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Intergarasi (PPI) Timor Timur ini mengatakan, pasang surutnya penanganan eks pengungsi Timtim di Timor bagian barat NTT sebagai basis utama penampungan, telah berdampak terhadap sikap dan komitmen untuk tetap menyatu dengan Indonesia.
"Banyak warga eks Timtim yang akhirnya memutuskan secara pribadi-pribadi untuk kembali ke kampung halamannya di Timor Leste, setelah merasa tidak memiliki lagi masa depan yang menjanjikan di tanah rantau atau merasa seperti diterlantarkan, meskipun Untas telah berusaha sekuat tenaga untuk membantu mereka mempertahankan hidup di tempat penampungan," katanya.
Eurico yang juga Ketua DPW Partai Amanat Nasional Nusa Tenggara Timur itu menyebut beberapa alasan mengapa warga eks Timtim ingin kembali ke Timor Leste, seperti sering berpindah-pindah tempat tinggal dan ketiadaan lahan pertanian untuk mempertahankan hidup sebagai petani di pengungsian.
"Keinginan untuk pulang ke kampung halamannya umumnya didominasi oleh faktor tidak adanya harapan dan masa depan yang jelas hidup di Indonesia," katanya.
Faktor lain adalah kemiskinan yang terus mendera mereka selama 13 tahun berada di kamp-kamp penampungan Timor Barat.
"Faktor ini merupakan penyebab dari ketiaadaan lahan untuk beraktivitas secara leluasa paling kurang lahan pertanian, sehingga tidak berharap penuh dari bantuan pemerintah Indonesia," katanya.
Dia mengatakan salah satu solusi yang perlu disepakati bersama pemerintah adalah pola pendekatan dalam menangani keberadaan dan kelangsung hidup warga eks Timtim di berbagai lokasi penampungan di Indonesia, terutama di wilayah Timor bagian barat NTT.
"Pola pendektan proyek, harus dihentikan dan lebih dikedepankan pola pemberdayaan yang mengutamakan penguatan yang berkesinambungan, sehingga ketika selasai proyek, mereka tetap melanjutkan dan mengembangkan apa yang telah diberikan sebagai stimulan untuk menopang hidup," katanya.
Pola pendekatan ini juga disarankan Pemerhati masalah Timor Leste dari East Timorese Indonesia Citizen Association (ETICA) Florencio Mario Vieira yang mengatakan bahwa pola pendekatan penyelesaian masalah eks pengungsi Timor Timur di wilayah Timor bagian barat Nusa Tenggara Timur harus diubah.
"Jika pola pendekatan sebelumnya lebih mengedepankan proyek berbasis kaca mata sektoral, maka sudah saatnya diubah ke pola pendekatan terintegrasi (livelyhood) dengan membuka akses seluas-luasnya bagi para calon penghuni (bukan para elite eks Timtim) untuk berbagi ide dan peran," katanya kepada ANTARA di Kupang, Sabtu (19/5).
Ia mengatakan pada 2011 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp300 miliar dari target APBN sebesar Rp1 triliun, namun hanya terserap Rp150 miliar.
Sementara dalam tahun ini (2012), pemerintah pusat telah mengalokasikan kembali dana sebesar Rp700 miliar untuk pembangunan 29.000 unit rumah bagi WNI asal Timor Timur yang sudah ingin menetap di Indonesia.
"Saya masih tetap pesimistis jika pola pedekatannya masih seperti dulu (proyek). Siapapun presidennya, persoalan ini tidak akan pernah tuntas, jika tetap menggunakan pola pendekatan proyek dalam menyelesaikan masalah eks pengungsi Timtim di NTT," katanya.
Menurut dia, pola pendekatannya harus berubah menjadi pendekatan terintegrasi (livelyhood) dengan membuka akses seluasnya-luasnya bagi semua calon penghuni (bukan para elite eks Timtim) untuk berbagi ide dan berbagi peran.(ANT084/L003)
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2012
Saturday, May 26, 2012
H Rd CHEPPY AS salah satu wakil Sekjen PP PPM Meninggal Dunia
foto kenangan acara Rapimnas 2010 di Ancol Jakarta ( Dok Mekobas) |
Malaysia akan Kehabisan Lahan Sawit
TEMPO/Kink Kusuma Rein |
TEMPO.CO, Petaling Jaya
- Malaysia akan kehabisan lahan yang cocok untuk perkebunan kelapa
sawit dalam tiga sampai empat tahun ke depan. Sementara Indonesia masih
punya waktu 10-20 tahun lagi untuk ekspansi areal tanaman penghasil
minyak nabati itu.
Berdasarkan laporan Rabobank, kedua negara tersebut menyumbang 85 persen atau sekitar 42 juta ton dari total produksi minyak sawit dunia tahun lalu. Direktur pada Divisi Penelitian dan Penasihat Pangan dan Agrobisnis Rabobank, Pawan Kumar, menyebut beberapa hal terkait dengan peningkatan permintaan minyak sawit yang signifikan.
Dia mengatakan industri minyak sawit Malaysia telah mengalami fase lebih dewasa dalam pembangunan industri, bahkan sebelum Indonesia memulai fase pertumbuhan tersebut. Menurut dia, butuh penanaman kembali secara besar-besaran di Malaysia untuk mencapai tahun keemasan dalam pertumbuhan produksi.
Berdasarkan Departemen Pertanian Amerika (US Department of Agriculture/USDA), sekitar 3-4 persen dari total area perkebunan Malaysia ditanam kembali setiap tahunnya. "Pada tingkat ini, butuh waktu hampir seperempat abad untuk menanam kembali keseluruhan areal nasional," kata Pawan seperti dikutip Starbiz, Kamis, 24 Mei 2012.
Menurut dia, kekurangan pemanenan buah di perkebunan lokal bisa diatasi dengan pelonggaran aturan tenaga kerja asing. "Paling tidak 80 persen buruh perkebunan di Malaysia adalah orang Indonesia. Dengan pertumbuhan industri minyak sawit Indonesia yang tinggi, ada persaingan yang ketat untuk mempertahankan para pekerja kembali ke negaranya (Indonesia)," kata dia. Lebih lanjut dia mengatakan potensi peningkatan hasil produksi bisa dilakukan melalui praktek pengelolaan yang terbaik dan pengembangan benih.
USDA juga menunjuk bahwa Sarawak dianggap paling berpotensi untuk pertumbuhan perkebunan sawit. Tapi areal yang tersedia lebih banyak berupa dataran rendah lahan gambut pesisir atau hutan pedalaman terdegradasi yang diklaim oleh penduduk asli.
Hal yang harus dipertimbangkan paling banyak hanya 800 ribu hektare lahan yang bisa diolah menjadi kebun kelapa sawit di Malaysia pada tahun-tahun mendatang.
Ahli Industri, MR Chadran, percaya bahwa Malaysia hanya bisa mendorong hingga 500 ribu hektare lahan untuk wilayah budidaya kelapa sawit baru. Sebagian besar berada di Sarawak.
Lahan seluas 900 ribu hektare di Sarawak telah ditanami kelapa sawit. Dalam waktu dekat, tanaman kelapa sawit di wilayah tersebut akan ditambah menjadi 1,5 juta. "Delapan tahun mendatang Malaysia hanya bisa memiliki sekitar 5,5 juta hektare areal tanaman kelapa sawit," kata Chandran. Padahal saat ini lahan kelapa sawit yang tersedia sudah mencapai 5 juta hektare.
Sementara itu, Pawan juga mempunyai data lahan kelapa sawit di Indonesia. Berdasarkan laporan survei lahan pemerintah Indonesia, ada sekitar 24,5 juta hektare yang cocok untuk budi daya tanaman sawit.
Dari jumlah tersebut, seluas 8 juta hektare telah ditanami, sehingga tersisa sekitar 16-17 juta yang cocok untuk menjadi perkebunan kelapa sawit di masa mendatang.
Dengan asumsi bahwa Malaysia akan mencapai batas produksi kelapa sawit, Indonesia perlu memperluas lahan 640 ribu hektare per tahun agar bisa memenuhi permintaan global. Selain itu dengan asumsi 50 persen lahan tambahan yang tersedia, dalam 10-12 tahun Indonesia juga akan kehabisan areal kelapa sawit.
Dengan adanya keterbatasan lahan dan regulasi pembatasan pengembangan perkebunan baru serta meningkatnya permintaan, pelaku industri akan memilih mengeksplorasi wilayah geografis lainnya. Di Asia Tenggara, Thailand merupakan produsen minyak sawit yang signifikan. Tapi, ukuran perkebunannya masih kecil dengan hasil produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Rabobank berharap fokus ekspansi regional masih akan tetap berada di Malaysia dan Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan.
Adapun di luar Asia, Pawan mengatakan pelaku industri sudah memulai kemungkinan ekspansi minyak sawit di Afrika dan Amerika Selatan.
STARBIZ | EKA UTAMI APRILIA
Berdasarkan laporan Rabobank, kedua negara tersebut menyumbang 85 persen atau sekitar 42 juta ton dari total produksi minyak sawit dunia tahun lalu. Direktur pada Divisi Penelitian dan Penasihat Pangan dan Agrobisnis Rabobank, Pawan Kumar, menyebut beberapa hal terkait dengan peningkatan permintaan minyak sawit yang signifikan.
Dia mengatakan industri minyak sawit Malaysia telah mengalami fase lebih dewasa dalam pembangunan industri, bahkan sebelum Indonesia memulai fase pertumbuhan tersebut. Menurut dia, butuh penanaman kembali secara besar-besaran di Malaysia untuk mencapai tahun keemasan dalam pertumbuhan produksi.
Berdasarkan Departemen Pertanian Amerika (US Department of Agriculture/USDA), sekitar 3-4 persen dari total area perkebunan Malaysia ditanam kembali setiap tahunnya. "Pada tingkat ini, butuh waktu hampir seperempat abad untuk menanam kembali keseluruhan areal nasional," kata Pawan seperti dikutip Starbiz, Kamis, 24 Mei 2012.
Menurut dia, kekurangan pemanenan buah di perkebunan lokal bisa diatasi dengan pelonggaran aturan tenaga kerja asing. "Paling tidak 80 persen buruh perkebunan di Malaysia adalah orang Indonesia. Dengan pertumbuhan industri minyak sawit Indonesia yang tinggi, ada persaingan yang ketat untuk mempertahankan para pekerja kembali ke negaranya (Indonesia)," kata dia. Lebih lanjut dia mengatakan potensi peningkatan hasil produksi bisa dilakukan melalui praktek pengelolaan yang terbaik dan pengembangan benih.
USDA juga menunjuk bahwa Sarawak dianggap paling berpotensi untuk pertumbuhan perkebunan sawit. Tapi areal yang tersedia lebih banyak berupa dataran rendah lahan gambut pesisir atau hutan pedalaman terdegradasi yang diklaim oleh penduduk asli.
Hal yang harus dipertimbangkan paling banyak hanya 800 ribu hektare lahan yang bisa diolah menjadi kebun kelapa sawit di Malaysia pada tahun-tahun mendatang.
Ahli Industri, MR Chadran, percaya bahwa Malaysia hanya bisa mendorong hingga 500 ribu hektare lahan untuk wilayah budidaya kelapa sawit baru. Sebagian besar berada di Sarawak.
Lahan seluas 900 ribu hektare di Sarawak telah ditanami kelapa sawit. Dalam waktu dekat, tanaman kelapa sawit di wilayah tersebut akan ditambah menjadi 1,5 juta. "Delapan tahun mendatang Malaysia hanya bisa memiliki sekitar 5,5 juta hektare areal tanaman kelapa sawit," kata Chandran. Padahal saat ini lahan kelapa sawit yang tersedia sudah mencapai 5 juta hektare.
Sementara itu, Pawan juga mempunyai data lahan kelapa sawit di Indonesia. Berdasarkan laporan survei lahan pemerintah Indonesia, ada sekitar 24,5 juta hektare yang cocok untuk budi daya tanaman sawit.
Dari jumlah tersebut, seluas 8 juta hektare telah ditanami, sehingga tersisa sekitar 16-17 juta yang cocok untuk menjadi perkebunan kelapa sawit di masa mendatang.
Dengan asumsi bahwa Malaysia akan mencapai batas produksi kelapa sawit, Indonesia perlu memperluas lahan 640 ribu hektare per tahun agar bisa memenuhi permintaan global. Selain itu dengan asumsi 50 persen lahan tambahan yang tersedia, dalam 10-12 tahun Indonesia juga akan kehabisan areal kelapa sawit.
Dengan adanya keterbatasan lahan dan regulasi pembatasan pengembangan perkebunan baru serta meningkatnya permintaan, pelaku industri akan memilih mengeksplorasi wilayah geografis lainnya. Di Asia Tenggara, Thailand merupakan produsen minyak sawit yang signifikan. Tapi, ukuran perkebunannya masih kecil dengan hasil produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Rabobank berharap fokus ekspansi regional masih akan tetap berada di Malaysia dan Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan.
Adapun di luar Asia, Pawan mengatakan pelaku industri sudah memulai kemungkinan ekspansi minyak sawit di Afrika dan Amerika Selatan.
STARBIZ | EKA UTAMI APRILIA
MARKAS CABANG PPM BANYUWANGI Bantu Pria Dirantai
kabarbanyuwangi.com BANYUWANGI–Pemuda Panca Marga
(PPM) PAC Banyuwangi membuktikan kepeduliannya terhadap masalah sosial.
Kemarin, sejumlah pengurus PPM mengunjungi beberapa tempat, untuk memberikan tali asih kepada beberapa keluarga miskin yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
Kunjungan jajaran PPM itu didampingi
aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Yuda Putra dan H. Ipung
Purwadi, SH dari masyarakat peduli kesehatan dan advokasi masyarakat Banyuwangi. Kunjungan diawali ke rumah Moh. Akso
di Jalan Candi Plaosan No. 5, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi.
di Jalan Candi Plaosan No. 5, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi.
Pria yang biasa di panggil Osok itu terlahir prematur 42 tahun silam. Sejak kecil, dia menderita gangguan kesehatan
jiwa. Sekitar 4 tahun ini, kakinya terpaksa di rantai, karena setiap
keluar rumah tidak pernah pulang. Anak ketujuh dari sepuluh bersaudara
itu pernah diantar ke rumah sakit PKJM-KKO di Kecamatan Licin.
Namun, ditolak petugas, karena keterbatasan fasilitas yang ada. Kunjungan PPM yang kedua di rumah Moh. Gilang Surya di Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi. Gilang sempat diberitakan di media massa telah diusir
dari RSUD Blambangan, karena tidak bisa membayar biaya persalinan. Saat ini, Gilang membutuhkan dana perawatan, karena menderita pendarahan di bawah saraf.
dari RSUD Blambangan, karena tidak bisa membayar biaya persalinan. Saat ini, Gilang membutuhkan dana perawatan, karena menderita pendarahan di bawah saraf.
Sedangkan, kunjungan terakhir di rumah
Siti Munawaroh di Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon. Ketua PAC PPM
Banyuwangi, Made Maharta mengatakan, kegiatan itu menindaklanjuti
instruksi Markas Daerah (Mada) PPM Jawa Timur, untuk mengkampanyekan gerakan bersedekah. “Kegiatan serupa akan terus digelar, untuk memberikan santunan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Banyuwangi,” katanya.(radar)
Monday, May 21, 2012
Panglima TNI berharap FKPPI berkontribusi pembangunan
Foto Antara : Laksmamana TNI Agus Suhartono |
"Di pundak genarasi muda tertumpu kesinambungan kehidupan bangsa di masa mendatang. Citra bangsa yang telah terbangun selama ini tidak terlepas dari peran generasi mudanya. Sehingga ke depan kapasitas dan kapabilitas generasi muda harus selalu ditingkatkan agar dapat menghadapi segala tantangan yang semakin kompleks," kata Panglima TNI saat Pengukuhan Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPI periode 2012-2016, di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, pengurus Generasi Muda FKPPI harus dapat menjadi penjuru dalam membangun kembali karakter dan jatidiri bangsa yang berlandaskan empat pilar kebangsaan melalui pemberian contoh dan teladan yang baik; memberi stimulan yang tepat dalam kehidupan organisasi dengan "reward and punishment" secara adil dan proporsional; bersifat persuasif, edukatiif dan informatif serta melaksanakan pembinaan dam pengasuhan sejak dini.
"FKPPI dalam konteks kemitraan dengan TNI-Polri, diharapkan dapat sejalan dalam mengawal dan mengamankan NKRI serta membangun kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara," katanya.
FKPPI juga diharapkan menciptakan hubungan yang sinergis dan konstruktif untuk meningkatkan kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan dan sikap menjaga kehormatan negara dan bangsa.
"Forum ini sangat baik bagi mereka yang ingin berorganisasi. Mereka yang berkecimpung dalam FKPPI juga memiliki peluang menjadi kader calon pemimpin bangsa. Oleh karena itu, forum ini memiliki peluang dalam menciptakan pemimpin bangsa masa depan," kata Agus seraya menyebutkan, FKPPI merupakan organisasi independen, bukan organisasi politik.
Panglima TNI pun mengucapkan selamat dan sukses kepada kepengurusan baru Generasi Muda FKPPI periode 2012-2016 yang terpilih secara demokratis pada musyawarah nasional yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.
"Dengan kesungguhan, kerja keras dan totalitas serta dukungan dari anggota FKPPI akan memudahkan dan memperlancar kinerja organisasi FKPPI ke arah yang lebih baik," tutur Agus.
Ia menambahkan, FKPPI tentunya tidak dapat meninggalkan jati dirinya sebagai bagian dari keluarga besar TNI-Polri yang telah mewarnai kehidupan generasi muda Indonesia melalui serangkaian kiprah positif selama ini.
"Kita menaruh harapan yang sangat besar pada kepengurusan FKPPI yang baru ini untuk lebih memacu dan memperbesar hasil pembangunan, khususnya di bidang kepemudaan yang membutuhkan sentuhan tangan-tangan kreatif dan inovatif dalam meningkatkab peran generasi bangsa demi tercapainya tujuan nasional," demikian Panglima TNI.
Kepengurusan Generasi Muda FKPPI periode 2012--2016 dipimpin oleh Ketua Umum Hans Havlino Silalahi, dengan Wakil Ketua Umum Fajar Iman, Arnisah Vonna Haryo dan Sally Fabian. Sementara jabatan Sekjen dipegang oleh Nurseto Budi Santoso dan Wasekjen Wempy Murthado serta Bendara Umum Dwi Rianta Surbakti.
(S037/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2012Sunday, May 20, 2012
Ketua Umum GRIB Hercules Rozario Marshal : Agar seluruh kader tidak usah takut kecuali kepada Allah
Jakarta Barat : Pesan Hercules kepada seluruh kader jangan takut kecuali takut pada Allah.
"Kita tidak usah takut pada ancaman siapapun . Tahun 2014 kurang dua tahun lagi, ini sebentar
lagi. Saya pesan pada DPC GRIB se-DKI dan DPD GRIP seluruh Indonesia untuk
melakukan konsolidasi, memenangkan Pemilu 2014 untuk Prabowo Subianto menjadi Presiden RI,"
ujarnya dalam sambutan peresmian Kantor DPP GRIB di Jalan Sakti IV No. 8 Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat
Dimata Hercules, Prabowo Subianto adalah pemimpin yang berani memperjuangkan kaum miskin dan mempertahankan NKRI.
Prabowo Subianto selaku Pembina GRIB hadir dalam acara tersebut dikatakan lebih lanjut dalam pidatonya Hercules "Ini merupakan peresmian kantor Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Terimakasih atas datangnya Dewan Pembina Bapak Prabowo. Semoga tercapai visi-misi, tujuan, kita untuk 2014, persiapan mem-back up Gerindra, untuk bertarung merebut kemenangan Pemilu 2014 dan membuat Bapak Haji Prabowo menjadi Presiden RI,"
" Saya sampaikan kepada kita semua tidak ada yang boleh tidur kecuali Bapak Prabowo!" teriak Hercules dan disambut teriakan "siaaap" oleh kader-kadernya.
"Pokoknya saya tekankan harga mati kepada Kader GRIB, kerja keras bergandeng tangan dengan Gerindra untuk menghantarkan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden 2014-2019. Indonesia ini menjadi Indonesia baru bersama Prabowo Subianto!" tegas Hercules yang mengaku sudah meninggalkan Dunia Hitam dan kini menjadi Pengusaha Perkapalan dan Perikanan.
Selesai berpidato, Hercules memberikan plakat kepada Prabowo. Keduanya juga melepaskan balon peresmian dan menandatangani prasasti.
( Mekobas )
Dimata Hercules, Prabowo Subianto adalah pemimpin yang berani memperjuangkan kaum miskin dan mempertahankan NKRI.
Prabowo Subianto selaku Pembina GRIB hadir dalam acara tersebut dikatakan lebih lanjut dalam pidatonya Hercules "Ini merupakan peresmian kantor Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Terimakasih atas datangnya Dewan Pembina Bapak Prabowo. Semoga tercapai visi-misi, tujuan, kita untuk 2014, persiapan mem-back up Gerindra, untuk bertarung merebut kemenangan Pemilu 2014 dan membuat Bapak Haji Prabowo menjadi Presiden RI,"
" Saya sampaikan kepada kita semua tidak ada yang boleh tidur kecuali Bapak Prabowo!" teriak Hercules dan disambut teriakan "siaaap" oleh kader-kadernya.
"Pokoknya saya tekankan harga mati kepada Kader GRIB, kerja keras bergandeng tangan dengan Gerindra untuk menghantarkan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden 2014-2019. Indonesia ini menjadi Indonesia baru bersama Prabowo Subianto!" tegas Hercules yang mengaku sudah meninggalkan Dunia Hitam dan kini menjadi Pengusaha Perkapalan dan Perikanan.
Selesai berpidato, Hercules memberikan plakat kepada Prabowo. Keduanya juga melepaskan balon peresmian dan menandatangani prasasti.
( Mekobas )
Thursday, May 17, 2012
Penemuan black box dipimpin Letnan Satu Infantri Taufik dari Kopasus
Bogor, Jawa Barat (ANTARA News) - Penemuan black box Sukhoi
Superjet 100 di punggungan Gunung Salak, Jawa Barat, dilakukan satu tim
yang dipimpin Letnan Satu Infantri Taufik Akbar dari Kopassus TNI-AD.
"Tim
itu beranggotakan lima orang prajurit," kata Kepala Penerangan
Kopassus, Letnan Kolonel Infantri Taufiq Shabri, dari Lapangan Pasir
Pogor, Cijeruk, Bogor, Selasa malam.
Ia menyebutkan tim berhasil menemukan kotak itu sekitar pukul 10.00 WIB setelah sejak Selasa pagi turun kembali ke lokasi ekor pesawat tersebut.
Ia menyebutkan tim berhasil menemukan kotak itu sekitar pukul 10.00 WIB setelah sejak Selasa pagi turun kembali ke lokasi ekor pesawat tersebut.
Posisi
temuan itu di kedalaman 100 meter atau di atas bangkai ekor pesawat
tersebut. "Keadaannya terbakar, warnanya sudah menghitam," katanya.
Kemudian
temuan itu dibawa turun melalui Jalur Cimelati, Sukabumi yang waktu
tempuhnya lebih pendek menuju Puncak 1 Gunung Salak.
"Di
bawah pimpinan Lettu Inf Taufik Akbar, tim juga menemukan sejumlah alat
komunikasi yang berada di seputaran ekor pesawat pada Senin lalu
(14/5), berupa Emergency Locator Transmitter (ELT) atau alat pelempar sinyal dan Global Position System (GPS)," katanya.
Selanjutnya
black box itu dibawa kepada Kolonel Infantri AM Putranto selaku Ketua
Tim SAR Gabungan setempat dan perwakilan KNKT untuk kepentingan
identifikasi dan konfirmasi. Setelah diteliti seksama, dipastikan benda
itu adalah black box. (*)
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © 2012Wednesday, May 16, 2012
Marinir AS senang latihan bersama Marinir RI
Surabaya (ANTARA News) - Pimpinan Marinir Amerika Serikat (USMC) Letkol USMC Monbouquette
mengaku senang menggelar latihan bersama tentang penanganan
pascabencana alam dengan Korps Marinir RI di Surabaya mulai Kamis (10/5)
hingga Rabu.
"Kami sangat senang bisa bertukar ilmu dengan Marinir Indonesia," katanya saat penutupan latihan bersama di Markas Batalyon Infanteri-5 Marinir, Ujung, Surabaya, Rabu.
Oleh karena itu, dia berharap latihan seperti ini dapat berlanjut sehingga dapat menjalin kerja sama antara Marinir Amerika dan Marinir Indonesia.
Latihan bersama Korps Marinir TNI AL dengan Marinir Amerika (USMC) bersandi "Marine Air Ground Task Force-Tactical Warfare Simulation" (MTWS) itu dipimpin Komandan Satgaslat Letkol Marinir Amir Kasman yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri-5 Marinir.
Ketika menutup latihan itu, Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Tommy Basari mewakili Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) M. Alfan Baharudin mengatakan latihan bersama itu berguna dalam mewujudkan profesionalisme prajurit dalam penanganan pasca-bencana alam di suatu wilayah.
"Latihan itu dapat meningkatkan kemampuan dalam hal perencanaan, manajemen, koordinasi dan pengerahan militer pascabencana sehingga pemberian bantuan dapat dilaksanakan secara tepat, tepat guna, dan tepat sasaran," katanya.
Selain itu, latihan bersama itu juga dapat melahirkan tenaga-tenaga terampil yang bisa dijadikan tenaga pengajar untuk personel yang belum mengikuti latihan sehingga Korps Marinir TNI AL kedepan dapat melaksanakan penanganan pascabencana alam dengan baik.
Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin selaku pemimpin Korps Marinir TNI AL mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Amerika Serikat.
"Saya yakin dan percaya, sumbangsih yang diberikan akan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika, sehingga dapat mempererat kerjasama militer kedua negara," kata orang nomor satu di jajaran Korps Marinir TNI AL itu.
Dalam upacara penutupan latihan bersama itu juga disajikan demonstrasi beladiri pencak silat yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Batalyon Infanteri-5 Marinir.
Sementara itu, Komandan Satgaslat Letkol Marinir Amir Kasman menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta latihan sehingga latihan bersama ini dapat berjalan lancar aman dan sukses.
(E011/D007)
"Kami sangat senang bisa bertukar ilmu dengan Marinir Indonesia," katanya saat penutupan latihan bersama di Markas Batalyon Infanteri-5 Marinir, Ujung, Surabaya, Rabu.
Oleh karena itu, dia berharap latihan seperti ini dapat berlanjut sehingga dapat menjalin kerja sama antara Marinir Amerika dan Marinir Indonesia.
Latihan bersama Korps Marinir TNI AL dengan Marinir Amerika (USMC) bersandi "Marine Air Ground Task Force-Tactical Warfare Simulation" (MTWS) itu dipimpin Komandan Satgaslat Letkol Marinir Amir Kasman yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri-5 Marinir.
Ketika menutup latihan itu, Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Tommy Basari mewakili Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) M. Alfan Baharudin mengatakan latihan bersama itu berguna dalam mewujudkan profesionalisme prajurit dalam penanganan pasca-bencana alam di suatu wilayah.
"Latihan itu dapat meningkatkan kemampuan dalam hal perencanaan, manajemen, koordinasi dan pengerahan militer pascabencana sehingga pemberian bantuan dapat dilaksanakan secara tepat, tepat guna, dan tepat sasaran," katanya.
Selain itu, latihan bersama itu juga dapat melahirkan tenaga-tenaga terampil yang bisa dijadikan tenaga pengajar untuk personel yang belum mengikuti latihan sehingga Korps Marinir TNI AL kedepan dapat melaksanakan penanganan pascabencana alam dengan baik.
Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin selaku pemimpin Korps Marinir TNI AL mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Amerika Serikat.
"Saya yakin dan percaya, sumbangsih yang diberikan akan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika, sehingga dapat mempererat kerjasama militer kedua negara," kata orang nomor satu di jajaran Korps Marinir TNI AL itu.
Dalam upacara penutupan latihan bersama itu juga disajikan demonstrasi beladiri pencak silat yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Batalyon Infanteri-5 Marinir.
Sementara itu, Komandan Satgaslat Letkol Marinir Amir Kasman menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta latihan sehingga latihan bersama ini dapat berjalan lancar aman dan sukses.
(E011/D007)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2012
Sunday, May 13, 2012
PEMUDA Panca Marga (PPM) Kabupaten Cirebon peduli terhadap pesisir pantura yang kian rusak dengan menanam 50 ribu bibit mangrove.
Minggu, 13/05/2012 - 19:31
Abrasi Meningkat, PPM Tanam 50 Ribu Bibit Mangrove
SUMBER, (PRLM).PIKIRAN RAKYAT.COM- Semakin meningkatnya abrasi dan terjadinya interusi di pantai utara (pantura) Cirebon, Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk berupaya menghijaukan pesisir tersebut dengan menanam sedikitnya 50 ribu bibit mangrove.
"Penanaman bibit mangrove di pesisir yang masuk Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati ini berkaitan dengan ulang tahun ke-31 PPM," kata Ketua PC. PPM Kabupaten Cirebon, Lilis Setiawati Lestari, Minggu (13/5/12).
Kegiatan yang merupakan kerja sama antara PPM Kab. Cirebon dengan LSM Pang Laot Yudha Putra tersebut dihadiri dan turut berpartisipasi seluruh jajaran pengurus PPM kabupaten/kota se-Jawa Barat, pengurus Provinsi Jawa Barat maupun PPM Pusat.
Lilis mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut peduli terhadap lingkungan, terutama masalah penghijauan. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena pemanasan global saat ini bukan hanya isu belaka, tetapi dapat dirasakan.
"Temperatur udara sekarang ini sudah tidak menentu, begitu juga curah hujan, hal ini karena perubahan iklim. Selain itu, hampir di setiap gugusan pulau di Indonesia terjadi abrasi, interusi yang diakibatkan terjadinya penebangan liar terhadap hutan mangrove," kata Lilis.
Ketua LSM Pang Laot Yudha Putra yang juga pengurus PPM Pusat, Teuku Fachrudin menyatakan, penanaman mangrove itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan bentangan pesisir pantai Cirebon yang panjangnya mencapai 54 kilo meter.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Jawa Barat Wilayah Cirebon, H. Ano Sutrisno mengaku mendukung langkah yang dilakukan PPM Kabupaten Cirebon, karena merupakan salah satu antisipasi terjadinya pemanasan global.
"Namun, seharusnya jangan cuma menanam, tetapi melakukan pula pemeliharaannya agar bibit mangrove tersebut bisa tumbuh maksimal," kata Ano. (A-146/A-108)***
Saturday, May 12, 2012
VERIFIKASI PENGURUS PIMPINAN PUSAT PEMUDA PANCA MARGA MASA BHAKTI 2011 -2015
Jakarta, 11 Mei 2012.Info.PPM
Sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pemuda Panca Marga Pasal 13 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar hal Persyaratan menjadi Pengurus Organisasi PPM adalah Anggota Biasa, maka pada tanggal 11 Mei 2012 Ketua Umum Pemuda Panca Marga Masa Bhakti 2011-2015 menandatangani Surat Keputusan Nomor : SK-02/PP.PPM/2012, dalam Surat Keputusan tersebut diantaranya adalah Penunjukan Tim Verifikasi Keabsahan Keanggotaan sebagai Pengurus PPM dalam hal ini Pengurus Pimpinan Pusat PPM masa bhakti 2011-2015, keabsahan dimaksud adalah yang berhak menjadi pengurus PPM adalah anggota biasa sebagaimana diatur dalam BAB I Pasal 1 ayat (2) Anggota Biasa adalah setiap Putera-Puteri Veteran RI beserta keturunannya yang dilengkapi oleh SKEP ( Surat Keputusan ) VETERAN orang tua, kakek dari orang tua dari anggota.
Keanggotaan PPM dibagi menjadi 4 jenis keanggotaan : 1. Anggota Biasa, 2 Anggota Peserta, 3.Anggota Kehormatan 4. Keanggotaan Partisipan.
Didalam Keputusan tersebut dimuat juga susunan tim verifikasi yaitu : 1. Ketua Umum, 2. Deparnas PPM, 3. DPP Legiun Veteran RI, diminta kepada seluruh Pengurus PP PPM masa bhakti 2011-2015 untuk segera mengembalikan isian biodata dilengkapi dengan dokumen status orang tua sebagai Veteran, Kartu Keluarga yang semuanya akan diteliti keabsahannya oleh Tim Verifikasi, bagi yang belum mengambil untuk segera mengambil diberi waktu satu minggu setelah tanggal SK-02 ditandatangani bagi yang belum mengambil form isian dan dua minggu untuk segera mengembalikan bagi yang sudah mengambil form biodata pengurus.( M Eko Bas )
Sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pemuda Panca Marga Pasal 13 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar hal Persyaratan menjadi Pengurus Organisasi PPM adalah Anggota Biasa, maka pada tanggal 11 Mei 2012 Ketua Umum Pemuda Panca Marga Masa Bhakti 2011-2015 menandatangani Surat Keputusan Nomor : SK-02/PP.PPM/2012, dalam Surat Keputusan tersebut diantaranya adalah Penunjukan Tim Verifikasi Keabsahan Keanggotaan sebagai Pengurus PPM dalam hal ini Pengurus Pimpinan Pusat PPM masa bhakti 2011-2015, keabsahan dimaksud adalah yang berhak menjadi pengurus PPM adalah anggota biasa sebagaimana diatur dalam BAB I Pasal 1 ayat (2) Anggota Biasa adalah setiap Putera-Puteri Veteran RI beserta keturunannya yang dilengkapi oleh SKEP ( Surat Keputusan ) VETERAN orang tua, kakek dari orang tua dari anggota.
Keanggotaan PPM dibagi menjadi 4 jenis keanggotaan : 1. Anggota Biasa, 2 Anggota Peserta, 3.Anggota Kehormatan 4. Keanggotaan Partisipan.
Didalam Keputusan tersebut dimuat juga susunan tim verifikasi yaitu : 1. Ketua Umum, 2. Deparnas PPM, 3. DPP Legiun Veteran RI, diminta kepada seluruh Pengurus PP PPM masa bhakti 2011-2015 untuk segera mengembalikan isian biodata dilengkapi dengan dokumen status orang tua sebagai Veteran, Kartu Keluarga yang semuanya akan diteliti keabsahannya oleh Tim Verifikasi, bagi yang belum mengambil untuk segera mengambil diberi waktu satu minggu setelah tanggal SK-02 ditandatangani bagi yang belum mengambil form isian dan dua minggu untuk segera mengembalikan bagi yang sudah mengambil form biodata pengurus.( M Eko Bas )
Thursday, May 10, 2012
KETUA MADA PPM BENGKALIS GAMA D : Penguasaan Lahan Ilegal Terus Berlangsung
BUKITBATU (DP)— Penguasaan lahan secara ilegal oleh sekelompok yang
mengatasnamakan masyarakat di Dusun Air Raja Bukit Sembilan, Desa
Tanjung Leban, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis terus
berlangsung hingga sekarang. Tidak hanya hutan negara yang digarap,
lahan yang masuk kawasan perusahaan juga ikut dikuasai oleh kelompok
masyarakat tersebut.
Penguasaan lahan secara ilegal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pemuda
Panca Marga (PPM) Kabupaten Bengkalis Gama D serta camat Bukit Batu
Andris Wasono. Hal itupun dibenarkan oleh pihak perusahaan yang
beroperasi di Tanjung Leban yaitu PT Tuah Pratama Sakato yang bergerak
dibidang Hutan Tanaman Industri (HTI).
Gama menyatakan ada indikasi terjadi jual beli lahan yang dilakukan
oknum tertentu, termasuk dugaan terbitnya surat kepemilikan tanah (SKT)
oleh kepala desa terkait. Akibatnya, ribuan hektar hutan negara dan
perusahaan diserobot pihak tertentu untuk memperkaya diri dengan membuka
perkebunan kelapa sawit.
“Seperti di Dusun Air Raja Bukit Sembilan, awalnya pada tahun 2004 lalu disepakati lahan seluas 351 hektar digarap oleh 124 KK. Namun kenyataannya, secara berangsur-angsur lahan garapan bertambah luas mencapai ribuan hektar dan dan digarap bukan oleh penduduk tempatan,” terangnya.
Dijelaskannya, ditaksir ribuan hektar lahan di Tanjung Leban telah berpindah tangan kepihak tertentu tanpa ada status hukum atau izin resmi. Hal itu diperkuat dengan terbitnya SKT yang tidak jelas dimana tanah negara dan perusahaan diperjualbelikan oleh oknum tertentu. Seharusnya untuk membuka perkebunan harus ada izin pelepasan kawasan terlebih dahulu termasuk izin Hak Guna Usaha (HGU).
Disarankan Gama, agar Pemkab Bengkalis segera turun tangan mengatasi penguasaan lahan secara ilegal tersebut. Pemkab diminta mengambil alih lahan tersebut dan dipergunakan untuk membuat hutan tanaman kehidupan atau perkebunan rakyat dengan pola plasma.
Camat Bukit Batu, Andris Wasono yang dihubungi soal dugaan penguasaan lahan secara ilegal tersebut membenarkannya. Diakuinya, keberadaan oknum tertentu di kawasan Tanjung Leban itu dalam pembukaan perkebunan dalam skala besar menyebabkan hutan negara dan lahan perusahaan ikut digarap mereka, tanpa ada izin resmi sama sekali.
“Informasi tersebut benar adanya. Sekarang kita tengah melakukan pendataan terhadap masyarakat di Dusun Air Raja tersebut, apakah betul mereka yang memiliki lahan atau yang digarap bukan hak milik mereka karena jelas merugikan banyak pihak terutama negara. Kita akan tindaklanjuti hal ini dengan melakukan pendataan di lapangan soal lahan dan status kependudukan,” tegas Andris.
Sementara itu Humas PT Mapala Rabda Syaifudin yang dikonfirmasi juga mengaku kalau lahan perusahaannya juga ikut digarap oknum tertentu di Tanjung Leban. Pihaknya sudah mengirimkan surat ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan bahkan Bupati Bengkalis. Ditegaskannya, apabila nanti oknum penggarap lahan itu tidak menghentikan kegiatannya, perusahaan akan menempuh jalur hukum.(win)
UNJUK RASA PPM KARO membuang sampah di halaman Rumah Bupati Karo
Kabanjahe-andalas Mantan Ketua Pemuda Panca Marga (PPM)
Kabupaten Karo, Usaha Pelawi, SE sangat menyesalkan demo unjukrasa PPM
yang menyerakkan sampah di halaman rumah dinas dan Kantor Bupati Karo.
“Demo seperti itu, kesannya merendahkan martabat masyarakat Karo sebagai daerah pejuang. Etikanya dimana? apalagi daerah kita dikenal menjunjung tinggi adat dan budaya,” kata Usaha Pelawi didampingi mantan Humas PPM Kabupaten Karo, Irwan Sitepu saat audensi dengan Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti di Kantor Bupati, Rabu (9/5)
Boleh-boleh saja kita mengadakan aksi demo, sambung Usaha dan Irwan, tapi harusnya dengan cara-cara yang santun dan elegan. Kantor dan rumah dinas bupati, harusnya dijaga sebagai symbol masyarakat Karo.
Menurutnya, menyatakan pendapat adalah hak demokrasi yang dilindungi Undang-undang. Namun, kata Usaha, ada baiknya penyampaiannya intelektual dan cerdas. Harusnya keluarga besar dan kader PPM di Tanah Karo menjaga marwah sebagai anak-anak pejuang.
Perilaku sebagai darah pejuang bukanlah seperti itu. PPM harus menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat. Untuk itu pihaknya selaku mantan pengurus Pimpinan Daerah PPM, mengajak seluruh masyarakat Karo termasuk 8000 pejuang/veteran (3 Resimen-red) agar merapatkan barisan mendukung program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Karo.
Rakyat Tanah Karo rindu pembangunan nyata yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. “Bilamana pembangunan itu tidak pro rakyat, mari kita sama-sama mengkritisi pemerintahan Tanah Karo,” seru Usaha Pelawi.
Lebih jauh dikatakannya, semasa menjabat Ketua PPM, selalu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat serta menjaga marwah PPM. ‘’Daerah ini dikenal sebagai basis pejuang. Malu kita melihat Makam Pahlawan Kabanjahe. Makam Pahlawan hanya ada dua di Indonesia, satu di Surabaya dan satu di Tanah Karo. Itu bukti nyata daerah ini daerah pejuang,’’ tuturnya.
Sementara Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti yang juga selaku penasehat dan bagian keluarga besar PPM Kabupaten Karo, mengatakan, demo PPM, perlu disikapi bersama. Kantor dan Rumah dinas Bupati Karo adalah milik rakyat Tanah Karo dimana pun berada.
“Selaku penasehat PPM Kabupaten Karo sekaligus sebagai Bupati Karo, saya tidak marah dan tidak membenci anak-anak saya yang melakukan aksi demo. Kenapa saya katakan perlu disikapi bersama, karena selaku anak-anak pejuang yang tergabung di PPM ada baiknya mempedomani dan menghayati AD/ART PPM. Mari kita jaga daerah ini menjadi kondusif dan berbudaya sehingga bisa menjadi barometer di tingkat nasional,” ujar Bupati.
Meskipun demikian, ia berharap, PPM betul-betul menghayati dan mengaktualisasikan sosial budaya. “Jabarkan serta sosialisasikan kepada masyarakat berdasarkan hati nurani yang berbudaya,” ucapnya.
Kepada mantan pengurus PPM periode sebelumnya, sambung Bupati, agar senantiasa berkomunikasi dengan pengurus PPM sekarang maupun elemen masyarakat lainnya dalam menjaga suasana kondusif serta membangun daerah ini.
Menyikapi arahan dan paparan Bupati Karo, Usaha Pelawi dan Irwan Sitepu, mengaku selaku keluarga mantan pejuang, apa yang disampaikan Bupati sah-sah saja. Tapi kami berharap kepada pengurus PPM agar menunjukkan jati diri sebagai anak dan keluarga pejuang. “Jangan mau ditunggangi pihak-pihak lain yang tidak ingin Tanah Karo dalam suasana kondusif,” ujarnya.
sumber : http://harianandalas.com
“Demo seperti itu, kesannya merendahkan martabat masyarakat Karo sebagai daerah pejuang. Etikanya dimana? apalagi daerah kita dikenal menjunjung tinggi adat dan budaya,” kata Usaha Pelawi didampingi mantan Humas PPM Kabupaten Karo, Irwan Sitepu saat audensi dengan Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti di Kantor Bupati, Rabu (9/5)
Boleh-boleh saja kita mengadakan aksi demo, sambung Usaha dan Irwan, tapi harusnya dengan cara-cara yang santun dan elegan. Kantor dan rumah dinas bupati, harusnya dijaga sebagai symbol masyarakat Karo.
Menurutnya, menyatakan pendapat adalah hak demokrasi yang dilindungi Undang-undang. Namun, kata Usaha, ada baiknya penyampaiannya intelektual dan cerdas. Harusnya keluarga besar dan kader PPM di Tanah Karo menjaga marwah sebagai anak-anak pejuang.
Perilaku sebagai darah pejuang bukanlah seperti itu. PPM harus menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat. Untuk itu pihaknya selaku mantan pengurus Pimpinan Daerah PPM, mengajak seluruh masyarakat Karo termasuk 8000 pejuang/veteran (3 Resimen-red) agar merapatkan barisan mendukung program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Karo.
Rakyat Tanah Karo rindu pembangunan nyata yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. “Bilamana pembangunan itu tidak pro rakyat, mari kita sama-sama mengkritisi pemerintahan Tanah Karo,” seru Usaha Pelawi.
Lebih jauh dikatakannya, semasa menjabat Ketua PPM, selalu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat serta menjaga marwah PPM. ‘’Daerah ini dikenal sebagai basis pejuang. Malu kita melihat Makam Pahlawan Kabanjahe. Makam Pahlawan hanya ada dua di Indonesia, satu di Surabaya dan satu di Tanah Karo. Itu bukti nyata daerah ini daerah pejuang,’’ tuturnya.
Sementara Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti yang juga selaku penasehat dan bagian keluarga besar PPM Kabupaten Karo, mengatakan, demo PPM, perlu disikapi bersama. Kantor dan Rumah dinas Bupati Karo adalah milik rakyat Tanah Karo dimana pun berada.
“Selaku penasehat PPM Kabupaten Karo sekaligus sebagai Bupati Karo, saya tidak marah dan tidak membenci anak-anak saya yang melakukan aksi demo. Kenapa saya katakan perlu disikapi bersama, karena selaku anak-anak pejuang yang tergabung di PPM ada baiknya mempedomani dan menghayati AD/ART PPM. Mari kita jaga daerah ini menjadi kondusif dan berbudaya sehingga bisa menjadi barometer di tingkat nasional,” ujar Bupati.
Meskipun demikian, ia berharap, PPM betul-betul menghayati dan mengaktualisasikan sosial budaya. “Jabarkan serta sosialisasikan kepada masyarakat berdasarkan hati nurani yang berbudaya,” ucapnya.
Kepada mantan pengurus PPM periode sebelumnya, sambung Bupati, agar senantiasa berkomunikasi dengan pengurus PPM sekarang maupun elemen masyarakat lainnya dalam menjaga suasana kondusif serta membangun daerah ini.
Menyikapi arahan dan paparan Bupati Karo, Usaha Pelawi dan Irwan Sitepu, mengaku selaku keluarga mantan pejuang, apa yang disampaikan Bupati sah-sah saja. Tapi kami berharap kepada pengurus PPM agar menunjukkan jati diri sebagai anak dan keluarga pejuang. “Jangan mau ditunggangi pihak-pihak lain yang tidak ingin Tanah Karo dalam suasana kondusif,” ujarnya.
sumber : http://harianandalas.com
Audiensi Pemuda Panca Marga Dan Badan Pertanahan Nasional ( BPN )Kabupaten Tangerang
Indonesiabicara.com-Tigaraksa (04/04/12)
Audensi antara ormas Pemuda Panca Marga (PPM) dengan Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Tangerang terkait kasus sengketa lahan sengketa lahan
pengembang perumahan BSD, berlangsung ricuh. Hal itu dipicu oleh pihak
BPN yang tiba-tiba emosi dan menantang salah satu anggota PPM saat
audiensi digelar, Rabu (4/4).
Awalnya, puluhan anggota ormas PPM bersama veteran melakukan
audensi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang untuk
mempertanyakan masalah sengketa lahan seluas 25,6 hektar milik ahli
waris Maat bin Saran di Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan,
Kabupaten Tangerang, yang diklaim oleh pihak BSD.
Ketua PPM Kota Tangsel Ediie Rusli mengatakan kepada
Indonesiabicara.com, Kami akan terus mengawal tanah milik Veteran yang
saat ini sedang mengalami sengketa dengan pihak pengembang Bumi Serpong
Damai (BSD) karena Tanah yang saat ini sedang dikuasai oleh pihak
pengembang BSD agar dapat segera dikembalikan seperti semula yang pada
dasarnya adalah milik yayasan veteran, ujarnya.
“Pihak yayasan veteran telah meminta kepada pihak BPN sejak tahun
2011 agar segera melakukan pengukuran ulang di tempat sengketa tanah
seluas 25,6 hektar agar dapat diketahui batas-batas dan surat
kepemilikannya yang sah”
Saat audiensi berlangsung, terjadi perdebatan antara pihak BPN dan
ormas PPM. Karena emosi, Kepala Seksi Konflik dan Sengketa Lahan BPN
Kabupaten Tangerang Viktor Simanjuntak spontan menantang seorang anggota
PPM untuk berkelahi hingga kericuhan pun akhirnya terjadi. Namun
kericuhan tidak berlangsung lama setelah aparat Polres Kabupaten
tangerang menengahi perseteruan tersebut.
Kasubsie Konflik Dan Sengketa Lahan BPN Kabupaten Tangerang Encep
Mulyana Nahrowie menjelaskan, prinsipnya BPN hanya menerangkan apa yang
ditanyakan oleh para wakil veteran. “Sementara untuk peninjauan
lapangan, kita meminta kedua belah pihak dapat hadir dan mengkondusifkan
situasi,” katanya.
Sementara itu anggota PPM Kabupaten Tangerang yang merupakan
keturunan veteran perang akan terus mendesak BPN untuk membuka data
lahan milik veteran yang diklaim oleh pihak BSD. (Aditya)
KETUA MARKAS CABANG PRABUMULIH mengaggumi sosok "HANAN"
Tris September : Sunatan Massal 60% Donaturnya Hanan
SAYA sangat bersyukur kepada Tuhan dengan telah suksesnya acara khitanan massal yang kami selengga-rakan ini, yang tentunya selain dari tekat kami untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, juga tak luput dari perananan kedermawanan sang donatur dalam menyumbang keberlangsungan acara ini, terutama Ir.H.Hanan Zulkar-nain, MPT mantan Wakil Bu-pati Muara Enim, kata Tris September Diguna,Sm.Hk ketua Markas Cabang Pemuda Panca Marga (PPM) Kota Prabumulih usai acara khi-tanan massal yang diseleng-garakan PPM bekerja sama dengan Komando Distrik Militer 0404 / Gapu Muara Enim yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-66 Kodam / Sriwijaya.
Selain itu Tris juga mengungkapkan dengan diadakan-nya acara ini, karena mengingat HUT Kodam tersebut, “Saya terpanggil karena orang tua saya almarhum adalah seorang pejuang angkatan 45 yang berpangkat Peltu TNI AD M.A.Hanafiah Ibrahim NRP 244 765,” makanya saya sangat an-tusias untuk mengadakan acara ini ungkapnya sedih, karena selama ini menurut pria yang berkumis tebal ini belum adanya acara-acara dari organisasi PPM untuk ikut memperingati HUT Kodam II / Sriwijaya ini, yang tujuannya untuk menge-nang jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam membela Negara Indonesia.
“Dan saya sangat kagum.” ungkap Tris, “kepada sosok Hanan, karena kalau boleh saya jujur, hampir 60 % terlaksana-nya acara ini berkat bantuan kedermawanannya (hanan, red),” Selain itu pria yang juga wartawan koran KPK ini menjelas kan mengapa Hanan begitu antusias dalam mem-bantu kesuksesan acara ini, di katakan Tris “Saya kenal Hanan bukan baru-baru ini, dan memang sudah mengenal sosok tersebut sudah lama sekali sebelum ia menjabat sebagai Wakil Bupati Muara Enim, dan memang saya tahu beliau ada-lah sosok orang yang sangat peduli kepada sesame, selain ia sebahgai Anggota Dewan Kehormatan Forum Komunikasi Putera Puteri Indonesia (FKPPI).
Di jelaskan Tris lagi, “ dalam kesempatan ini Hanan mem-bantu seluruh bantuan yang di berikan kepada anak yang di khitan mulai dari kain, kopiah, tas beserta buku dan uang saku kesemuannya di sumbang oleh hanan, yang kesemuaan itu dianggap sangat bermanfaat bagi anak-anak tersebut,” paparnya.
Ditambahkannya, “alham-dulillah, selama saya menjabat sebagai ketua Pimpinan Cabang PPM ini, dalam kurun waktu 4 tahun kebelakang sudah banyak melakukan even-even yang bermanfaat, antara lain mengadakan seminar otonomi daerah yang berlangsung sukses tahun 2001 yang kebe-tulan bertepatan dengan Pra-bumulih resmi menjadi kota Definitiv, dan pelantikan pengu-rus Pimpinan Cabang Pemuda Panca Marga 2007-2011, serta telah berhasil melantik pim-pinan ranting Pemuda Panca Marga se-Kecamatan yang ada di Kota Prabumulih, selain itu selama kepemimpinan saya di Prabumulih kami bersama dengan anggota telah berhasil mengadakan Dan-Dim Cup (Chess Cup) tahun 2009, dan alham dulillah sekali lagi kami panjatkan syukur kini kami telah sukses mengadakan sunatan missal.
“Harapan saya,” masih kata Tris “setelah berakhirnya masa jabatan saya ini diharapkan kepada pimpinan ranting PPM kiranya segera mengadakan Musyawarah cabang, dan kepada yang nantinya siapa yang menjadi pemimpin cabang PPM di kota Prabumulih nanti-nya selepas saya agar dapat turut berjuang membantu pemerintah dalam segala seginya terutama program-proram yang dicanangkan dan terutama mementingkan kepentingan masyarakat dan Pemerintah diatas kepentingan Prabadi,” pungkasnya. >> Alex
MARKAS RANTING PPM KECAMATAN Bojongpicung Gelar Acara Bedah Rumah
Laporan : Sam Apip
Cianjur, metropuncaknews.com – Sebagai wujud nyata kepeduliannya terhadap sesamanya yang papa, Pemuda Panca Marga (PPM) Ranting Kecamatan Bojongpicung Cianjur, menyelenggarakan kegiatan Bedah Rumah. Kali ini, rumah yang dibedah adalah rumah milik Mak Ee Julaeha warga Kp. Pasir Kuray RT 01/01 Desa/Kecamatan Bojongpicung. Kegiatan tersebut disambut positif Muspika Bojongpicung, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga setempat.
Cianjur, metropuncaknews.com – Sebagai wujud nyata kepeduliannya terhadap sesamanya yang papa, Pemuda Panca Marga (PPM) Ranting Kecamatan Bojongpicung Cianjur, menyelenggarakan kegiatan Bedah Rumah. Kali ini, rumah yang dibedah adalah rumah milik Mak Ee Julaeha warga Kp. Pasir Kuray RT 01/01 Desa/Kecamatan Bojongpicung. Kegiatan tersebut disambut positif Muspika Bojongpicung, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga setempat.
Daramil Bojongpicung Kapten (Inf) Adeng
Saman didampingi Camat Bojongpicung Drs. R.Dan Alamsyah, MM, mengatakan,
kegiatan yang dilakukan PPM itu sangat positif dan bermanfaat bagi
masyarakat. Karena itu, pihaknya sangat mendukung dan menyambut positif
kegiatan tersebut.
“ Semua ormas yang melakukan kegiatan positif tentu akan saya dukung, baik moril maupun meteril,” kata Adeng.
Camat Bojongpicung menjelaskan, ia
ditugaskan di Kecamatan Bojongpicung belum genap sebulan. Karena itu, ia
mohon maaf pada seluruh warga khususnya PPM Bojongpicung bila dalam
pelayanannya belum maksimal.
“ Kami saat ini sedang focus melakukan
konsolidasi ke dalam dan membenahi administrasi agar pelayanan kepada
masyarakat dapat kami berikan secara optimal sebagaimana harapan semua
pihak,” jelas Dan Alamsyah.
Sementara Ketua, PPM Ranting Kecamatan
Bojongpicung Dewi Rimbani saat dihubungi mengatakan, kepengurusan PPM
Ranting Bojongpicung akan dikukuhkan dan dilantik pada Minggu (6/5).
Meski demikian, lanjut Dewi, PPM
Bojongpicung telah melakukan berbagai kegiatan sosial. Seperti
memberikan santunan pada warga yang kurang beruntung, membersihkan makam
pahlawan, merapihkan kantor veteran dan membedah rumah milik Mak Ee
Julaeha.
“ Sedangkan di bidang olah raga, kami
telah menyelenggarakan acara Jalan Santai, semoga saja PPM Bojongpicung
dapat terus melaksanakan kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat
hingga keberadaan PPM dapat dicintai masyarakat,” tutur Dewi.
Pemuda Panca Marga Resmi menyatakan dukungan Balon Bupati Sumedang kepada Bung Opik
SUMEDANG ONLINE.COM
“Geus waktuna urang Sumedang menjadi pamimpin di Sumedang, untuk itu PPM memberikan dukungan resmi terhadap pencalonan H Taufiq Gunawansyah SIp MSi,” tegasnya, Sabtu (11/2).
Ifan beralasan didukungnya Opik – sapaan akrab H Taufiq Gunawansyah SIp MSi -, karena keluarga besar PPM sangat peduli dengan skema struktur rencana Pemerintah Kabupaten Sumedang Kedepan. “Kami peduli dibawa kearah mana Sumedang ke depannya,” lanjutnya.
Sekretaris PPM Sumedang itu pun mengajak kader PPM untuk menyatukan visi dalam mendukung pencalonan H Taufiq Gunawansyah sebagai Calon Bupati Sumedang periode 2013-2018 yang akan datang.(fitri)
Totong Barjah liked this post
Jatinunggal – Saling dukung mendukung bakal Calon Bupati Sumedang
Periode 2013-2018 mulai santer terdengar disana-sini. Ketua Pemuda Panca
Marga (PPM) Kecamatan Jatinunggal, Ifan Yudhi Wibowo, mengatakan sudah
saatnya urang Sumedang untuk memimpin di tanah kelahirnya, hal itu
dikatakan Ifan saat berbicara dengan sumedangonline.com sebelum
silaturahmi Ketua PPM Kabupaten Sumedang, H Taufiq Gunawansyah SIp MSi,
di Desa Pawenang, Kecamatan Jatinunggal.
“Geus waktuna urang Sumedang menjadi pamimpin di Sumedang, untuk itu PPM memberikan dukungan resmi terhadap pencalonan H Taufiq Gunawansyah SIp MSi,” tegasnya, Sabtu (11/2).
Ifan beralasan didukungnya Opik – sapaan akrab H Taufiq Gunawansyah SIp MSi -, karena keluarga besar PPM sangat peduli dengan skema struktur rencana Pemerintah Kabupaten Sumedang Kedepan. “Kami peduli dibawa kearah mana Sumedang ke depannya,” lanjutnya.
Sekretaris PPM Sumedang itu pun mengajak kader PPM untuk menyatukan visi dalam mendukung pencalonan H Taufiq Gunawansyah sebagai Calon Bupati Sumedang periode 2013-2018 yang akan datang.(fitri)
Wednesday, May 09, 2012
Kata Polisi, Kampung Ambon Bukan buat Naik Pangkat
TEMPO.CO , Jakarta:Asisten
Pemerintahan Wali Kota Jakarta Barat Denny Wahyu mengatakan peredaran
narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, sulit diberantas
karena operasi narkoba dipakai sebagai sarana untuk naik pangkat di
lingkungan kepolisian. Selain itu, kata dia, promosi jabatan yang
diberikan kepada polisi menghambat pemberantasan narkoba di kampung
tersebut.
Menurut dia, polisi yang sedang gencar memberantas narkoba, termasuk di Kampung Ambon, sering kali telanjur dipromosikan. Ini yang membuat pemberantasan di Kampung Ambon kerap tidak tuntas. »Lagi kenceng-kencengnya memberantas narkoba di sana, lalu dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Ya lepas lagi (sasaran yang hendak ditangkap),” kata Denny Wahyu saat dihubungi Selasa 8 Mei 2012 kemarin.
Dia mencontohkan, seorang polisi yang telah menangkap tiga atau empat tersangka kasus narkoba di Kampung Ambon sudah dianggap berprestasi dan dipromosikan. Akibatnya, polisi tersebut fokusnya tidak lagi ke Kampung Ambon.
Selain itu, Denny menduga ada aparat kepolisian yang sengaja melindungi Kampung Ambon untuk kepentingan tertentu. Salah satu kepentingan tersebut di antaranya sebagai sarana untuk naik jabatan oleh pihak-pihak tertentu. Selama ini operasi pemberantasan narkoba dilakukan oleh kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Menurut dia, kepentingan itu membuat polisi yang bertugas memberantas narkoba tidak lama melaksanakan tugasnya. Tapi Denny tidak yakin atas ucapannya. "Itu hanya dugaan dan masih spekulatif," tuturnya.
Denny yakin polisi pasti mengetahui seluk-beluk Kampung Ambon. Dia mengungkapkan, razia yang dilakukan polisi di Kampung Ambon membuktikan bahwa polisi menguasai dunia hitam narkoba di kampung tersebut. "Tidak mungkin mereka berani menggerebek jika tidak tahu medan operasi," ujarnya.
Menurut Denny, persoalan narkoba di Kampung Ambon bukan satu-satunya di Jakarta. Dulu ada sarang narkoba di Kampung Bali, Tanah Abang, walau sekarang tidak separah dulu. Ia yakin masalah narkoba di Kampung Ambon ada jalan keluarnya. »Jadi (narkoba di Kampung Ambon) bisa (diselesaikan) seperti Kampung Bali. Tapi harus dilakukan secara terpadu,” ucapnya.
Kepolisian Daerah Metro Jaya membantah tudingan pihaknya melindungi peredaran narkoba di Kampung Ambon. "Kami rutin menggelar razia di sana, masak melindungi (Kampung Ambon)?" kata juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, Selasa 8 Mei 2012 kemarin.
Rikwanto mengatakan polisi kerap menghimpun informasi dari warga di wilayah tersebut mengenai transaksi mencurigakan. "Laporan selalu kami terima untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Peran polisi, kata dia, berfokus pada pengamanannya. Operasi terakhir polisi menggerebek Kampung Ambon dilakukan pada Minggu, 29 April lalu. Polisi menangkap empat tersangka kasus narkoba dan menyita sejumlah barang bukti pada hari itu. Para tersangka adalah Albert Hitipeuw, Erick Stanley Gerardus Leon, Muhamad Rizal, dan Devina Izaak.
DIMAS SIREGAR | SATWIKA MOVEMENTI | NURHASIM
Tuesday, May 08, 2012
Komisi I: Kerap Arogan, TNI dan Polri Wajib Tingkatkan Disiplin
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengeluhkan maraknya tindakan arogan aparat TNI dan Polri belakangan ini. TNI dan Polri harus meningkatkan disiplin anggotanya.
"Kita prihatin akhir-akhir ini telah terjadi peningkatan pelanggaran hukum dan tindakan arogan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri . Kasus geng motor, koboy Palmerah dan terakhir penodongan oleh 9 orang anggota polisi yang mabuk di Manado . Menurut hemat saya , salah satu penyebab utamanya antara lain kurangnya pendidikan disiplin dan hukum di lingkungan aparat, sehingga perlu ditingkatkan secara serius oleh lembaga ini," kata Hasanuddin kepada detikcom, Minggu (6/5/2012).
Menurut Hasanuddin para komandan harus benar-benar mampu mengendalikan bawahannya dengan memberi contoh yang baik. Penggunaan senjata juga tak boleh seenaknya sendiri.
"Prosedur penggunaan senjata dan aturan di lingkungan masing-masing harus benar-benar diterapkan . Para perwiranya harus bertanggungjawab atas setiap kelakuan anakbuahnya ,"ingatnya.
Kemudian dia kembali menegaskan perlunya anggota TNI tetap diproses dengan sistem peradilan umum. Meskipun peradilan militer juga cukup berat untuk anggota TNI.
"Saya setuju peradilan umum harus diberlakukan untuk siapapun termasuk anggota TNI, karena memang tuntutan reformasi,"tegasnya.
(van/van)
Thursday, May 03, 2012
Muhammad Yasin, Bapak Brimob Polri dan Pejuang Meninggal Dunia
Kamis, 03/05/2012 21:32 WIB
Jakarta Indonesia kembali kehilangan putra terbaik bangsa, Muhammad Yasin, yang dikenal sebagai Bapak Brimob Polri. Muhamamd Yasin menghembuskan nafas terakhir pukul 15.30 WIB sore tadi. Almarhum meninggal dalam usia 92 tahun di RS Polri Kramat Jati.
"Beliau meninggal tadi sore tadi, Bapak merupakan salah satu pejuang kemerdekaan kita juga," tutur Humas Mako Brimob Kelapa Dua, AKBP Budiman, saat dihubungi detikcom, Kamis (3/5/2012).
Muhammad Yasin menyandang pangkat terakhir sebagai Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol). Selain itu, almarhum juga dikenal sebagai Bapak Brimob Polri karena dia sebagai pucuk pimpinan pertama satuan tersebut.
Rencananya, alamarhum akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jumat (4/5/2012). Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan memimpin upacara pemakan tersebut.
"Besok siang akan dimakamkan di TMP Kalibata, Pak Kapolri akan pimpin upacaranya," terang Budiman.
Dikutip dari situs www.museum.polri.go.id, sosok kelahiran Sulawesi ini menunjukkan prestasi cemerlang ketika menjalankan tugas dari Kapolri Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodimodjo untuk membentuk Brigade Mobil, tahun 1946.
Muhammad Yasin menjabat Kepala Kepolisian di Karesidenan Malang. Kesatuan yang diresmikan pada 14 November 1946 di Purwokerto ini berjasa mengatasi ancaman keamanan dan ketertiban seperti pada peristiwa Agresi Militer Belanda dan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung, serta pengamanan jalan di wilayah Jawa Barat dari ancaman gerombolan DI/TII .
(rvk/rmd)
Jakarta Indonesia kembali kehilangan putra terbaik bangsa, Muhammad Yasin, yang dikenal sebagai Bapak Brimob Polri. Muhamamd Yasin menghembuskan nafas terakhir pukul 15.30 WIB sore tadi. Almarhum meninggal dalam usia 92 tahun di RS Polri Kramat Jati.
"Beliau meninggal tadi sore tadi, Bapak merupakan salah satu pejuang kemerdekaan kita juga," tutur Humas Mako Brimob Kelapa Dua, AKBP Budiman, saat dihubungi detikcom, Kamis (3/5/2012).
Muhammad Yasin menyandang pangkat terakhir sebagai Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol). Selain itu, almarhum juga dikenal sebagai Bapak Brimob Polri karena dia sebagai pucuk pimpinan pertama satuan tersebut.
Rencananya, alamarhum akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jumat (4/5/2012). Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan memimpin upacara pemakan tersebut.
"Besok siang akan dimakamkan di TMP Kalibata, Pak Kapolri akan pimpin upacaranya," terang Budiman.
Dikutip dari situs www.museum.polri.go.id, sosok kelahiran Sulawesi ini menunjukkan prestasi cemerlang ketika menjalankan tugas dari Kapolri Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodimodjo untuk membentuk Brigade Mobil, tahun 1946.
Muhammad Yasin menjabat Kepala Kepolisian di Karesidenan Malang. Kesatuan yang diresmikan pada 14 November 1946 di Purwokerto ini berjasa mengatasi ancaman keamanan dan ketertiban seperti pada peristiwa Agresi Militer Belanda dan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung, serta pengamanan jalan di wilayah Jawa Barat dari ancaman gerombolan DI/TII .
(rvk/rmd)
Tuesday, May 01, 2012
DPR Salah Bikin Pasal, Mahkamah Konstitusi Revisi UU Pemda
Andi Saputra - detikNews
Jakarta Ada-ada saja ulah DPR. Meski sudah studi banding ke luar negeri, ternyata bikin UU saja salah hanya karena alasan teknis tata urutan pasal. Alhasil, Mahkamah Konstitusi (MK) merevisi pasal yang dimaksud.
UU yang dimaksud yaitu pasal 116 ayat 4 UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam pasal tersebut disebutkan sanksi pidana bagi pelanggar pasal 83 tentang perbuatan curang pejabat yang menguntungkan peserta pemilu kada. Tetapi dalam pasal 83 itu berisi pengaturan dana kampanye.
Alhasil, MK pun membatalkan pasal 116 ayat 4 dan merevisi pasal tersebut. "Pokok permohonan beralasan menurut hukum, mengabulkan permohonan pemohon," kata ketua majelis konstitusi, Mahfud MD, saat membacakan putusannya, di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2012).
Pasal 116 ayat 4 lengkapnya berbunyi "Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta".
Jika merujuk pasal 116 ayat 4, maka seharusnya pasal tersebut merujuk ke pasal 80. Sehingga Pasal 116 ayat 4 UU 32/2004 tentang Pemda harus dibaca "Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta".
"Frasa 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83' tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai dimaksud dalam Pasal 80'," ujar Mahfud.
Seperti diberitakan sebelumnya, Heriyanto memohon pengujian pasal yang salah rujuk itu ke MK. Kesalahan itu, di mata Heriyanto, mengakibatkan tidak bisa menjerat para pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran pidana dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada).
Aturan itu menyebabkan para pejabat kebal hukum yang melanggar asas persamaan di depan hukum dan prinsip demokrasi. Heriyanto yang sehari-harinya sebagai Tim Asistensi Bawaslu ini mengaku sering mendapat keluhan dari Panwaslu di daerah akibat berlakunya Pasal 116 ayat (4) UU Pemda ini. Menurutnya, pasal itu membuat Panwaslu daerah bingung karena sesungguhnya tindak pidana yang dilarang diatur Pasal 80, bukan Pasal 83 UU Pemda.
(asp/rmd)
Jakarta Ada-ada saja ulah DPR. Meski sudah studi banding ke luar negeri, ternyata bikin UU saja salah hanya karena alasan teknis tata urutan pasal. Alhasil, Mahkamah Konstitusi (MK) merevisi pasal yang dimaksud.
UU yang dimaksud yaitu pasal 116 ayat 4 UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam pasal tersebut disebutkan sanksi pidana bagi pelanggar pasal 83 tentang perbuatan curang pejabat yang menguntungkan peserta pemilu kada. Tetapi dalam pasal 83 itu berisi pengaturan dana kampanye.
Alhasil, MK pun membatalkan pasal 116 ayat 4 dan merevisi pasal tersebut. "Pokok permohonan beralasan menurut hukum, mengabulkan permohonan pemohon," kata ketua majelis konstitusi, Mahfud MD, saat membacakan putusannya, di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2012).
Pasal 116 ayat 4 lengkapnya berbunyi "Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta".
Jika merujuk pasal 116 ayat 4, maka seharusnya pasal tersebut merujuk ke pasal 80. Sehingga Pasal 116 ayat 4 UU 32/2004 tentang Pemda harus dibaca "Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta".
"Frasa 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83' tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai dimaksud dalam Pasal 80'," ujar Mahfud.
Seperti diberitakan sebelumnya, Heriyanto memohon pengujian pasal yang salah rujuk itu ke MK. Kesalahan itu, di mata Heriyanto, mengakibatkan tidak bisa menjerat para pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran pidana dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada).
Aturan itu menyebabkan para pejabat kebal hukum yang melanggar asas persamaan di depan hukum dan prinsip demokrasi. Heriyanto yang sehari-harinya sebagai Tim Asistensi Bawaslu ini mengaku sering mendapat keluhan dari Panwaslu di daerah akibat berlakunya Pasal 116 ayat (4) UU Pemda ini. Menurutnya, pasal itu membuat Panwaslu daerah bingung karena sesungguhnya tindak pidana yang dilarang diatur Pasal 80, bukan Pasal 83 UU Pemda.
(asp/rmd)
Subscribe to:
Posts (Atom)