Rista Rama Dhany - detikfinance
Jakarta - Pada masa Orde Baru, siapa yang tidak kenal
dengan sosok Ibnu Sutowo, namanya begitu angker dan hebat waktu itu.
Ibnu dianggap pelit bicara dan menjadi tokoh sentral dalam perjalanan PT
Pertamina (Persero).
"Dalam bedah buku Ibnu Sutowo "Saatnya Saya
Bercerita" kita mengenal kembali siapa beliau, jasa-jasanya yang besar
dan bisa memberi semangat kepada kita semua, dengan motto hidup Pak Ibnu
yang terkenang "belajar sambil bekerja, bekerja sambil belajar," kata
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali
Mundakir, dikutip Minggu (30/12/2012).
Dalam buku Ibnu Sutowo,
yang berjudul "Saatnya Saya Bercerita", Ibnu lahir tahun 1914, anak dari
seorang Wadena (Bupati) di Grobogan, Jawa Tengah. Ia termasuk golongan
Priyai berlatar belakang feodal.
Latar belakang pendidikannya,
masuk sekolah dasar Belanda Europeans Lagere School (ELS) dan lulus lalu
masuk sekolah NIAS (Nederlans Indische Artsen School) di Surabaya. Saat
berusia 26 tahun lulus ujian dan menjajdi seorang dokter yang
ditempatkan di daerah transmigrasi orang Jawa di Belitang, Martapura,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Sebagai dokter ia
mendapat tugas mengatasi penyakit malaria di daerah tersebut.
Ketika
proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Ibnu ikut terlibat dalam
ketentaraan, dimulai dari Jawatan Kesehatan tentara, sampai diangkat
sebagai Kepala staf Sub Komando Sumatera Selatan, hingga diangkat
sebagai Asistan IV KSAD Kool. A.H Nasution. Ia ditugaskan untuk
mengelola minyak nasional yakni Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU).
Ibnu
yang dahulunya dokter, kemudian tentara lalu menjadi seorang Kolonel
Perminyakan. Dalam usia 43 tahun pada akhir 1957 Ibnu diangkat menjadi
Direktur Utama Perusahaan Tambang Minyak RI (PTMRI) di Pangkalan Brandan
yang kemudian menjadi PT Pertamina Minyak Nasional.
Disinilah,
Ibnu begitu dekat dengan dunia politik, langsung berhubungan dengan
Presiden Soeharto dan para menteri-menteri di zaman Orde Lama.
Dekat
dengan kekuasaan, Ibnu mendapat berbagai tudingan termasuk korupsi
terbesar dalam sejarah PT Pertamina dan hingga akhirnya 'dilengserkan'
dari Dirut Pertamina oleh Presiden Soeharto pada waktu itu.
(rrd/hen)
Baca Juga :
Di Bawah Ibnu Sutowo, Pertamina Sempat Dianggap 'Negara dalam Negara'
Sunday, December 30, 2012
Saturday, December 29, 2012
Ini Cerita Pegawai Pertamina Soal Sosok Ibnu Sutowo
Rista Rama Dhany - detikfinance
Jakarta - Stigma koruptor terhadap mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Ibnu Sutowo masih melekat hingga saat ini.
Sosok Ibnu Sutowo dianggap kontroversial, ada yang menganggap dia sangat berjasa membangun Pertamina, tapi di sisi lain ada yang menganggap dia seorang yang bertanggung jawab terhadap carut marutnya manajemen Pertamina di masa kepemimpinannya.
"Itu kan baru tudingan, dan belum terbukti, kami melihatnya justru jasa Ibnu Sutowo sangat besar bagi pertamina," kata Marlo salah satu pegawai Pertamina kepada detikFinance, Jumat (28/12/2012).
Menurut Marlo, tudingan tersebut terjadi di zaman pemerintahan Orde Baru yang bisa dibilang siapa-pun tidak berani untuk berbicara ke publik. "Apalagi itu terjadi di zaman Presiden Soeharto yang cukup banyak orang yang tidak berani berbicara ke publik," ucapnya.
Namun secara keseluruhan bagi Marlo, Ibnu Sutowo sangat berjasa besar bagi Pertamina, perjuangannya mencari aset-aset Migas tidak hanya dengan membeli aset wilayah migas tersebut, tapi juga dengan merebut dengan perperangan.
"Perjuangannya membesarkan aset Pertamina tidak hanya dengan membeli aset perusahaan asing, tapi juga merebut aset tersebut degan perjuangan dengan perperangan," tukasnya.
Namun tidak semua pegawai Pertamina kini yang mengenal sosok Ibnu Sutowo, seperti diungkapkan Suryo salah satu pegawai Pertamina lainnya. Suryo mengaku hanya mengetahui Ibnu Sutowo adalah Dirut Pertamina yang pertama.
"Saya tahunya sih beliau Dirut Pertamin pertama kali, pemimpin Pertamina, cikal bakal Pertamina sebesar ini," tandas Suryo
Ibnu Sutowo bagi pegawai Pertamina lainnya dianggap sebagai sosok yang berani, Ibnu sosok yang tidak takut dengan Presiden Soeharto. Walaupun ada yang menganggap Ibnu merupakan 'anak emas' Presiden Soeharto saat itu.
"Bahkan ketika menghadiri suatu pertemuan dengan Presiden Soeharto dimana dihadiri banyak menteri, ketika Soeharto datang semua yang ada diruangan berdiri semua, namun hal itu tidak dilakukan seorang Ibnu Sutowo," ungkap Vica President Comunications Corporate Pertamina, Ali Mindakir, dalam acara Bedah Buku Ibnu Sutowo "Saatnya Saya Bercerita" di Kantor Pusat Pertamina, Jumat (28/12/2012).
Diungkapkannya dalam buku tersebut seorang Ibnu Sutowo juga nampak jengah ketika perusahaan minyak asing Shell pada saat itu melarang dirinya masuk ke lokasi wilayah kerja Shell. "Dia Jengah, sebagai anggota TNI dirinya dilarang masuk ke lokasi wilayah Shell, padahal itu dia TNI padahal daerah itu tanah airnya," kata Ali.
Dari situlah Ibnu Sutowo bertekad memperjuangkan bahwa sumber daya alam Indonesia adalah hak rakyat Indonesia. "Makna pasal 33 UUD 1945 benar-benar diterapkan Ibnu Sutowo, dia beli aset Shell walau harus dengan utang," ucapnya.
Bahkan berkat pemikirannya kata Ali, muncullah sistem kontrak bagi hasil (PSC) untuk pertama kali dan hingga sampai saat ini sistem tersebut banyak diadopsi oleh negara lain.
"Bahwa sumber daya alam adalah hak rakyat, jika ada pihak asing atau siapapun yang ingin mengelolanya, silakan, tapi bagian negara harus lebih besar, dan jika biaya investasi mereka keluarkan tidak menghasilkan apapun bagi negara maka tidak akan diganti uang mereka," ucap Ali.
(hen/dnl)
Baca Juga
1. Pertamina Kembali Mengenang Ibnu Sutowo
2. Ibnu Sutowo: Untuk Menjatuhkan Saya Paling Gampang dengan Tuduhan Korupsi
Jakarta - Stigma koruptor terhadap mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Ibnu Sutowo masih melekat hingga saat ini.
Sosok Ibnu Sutowo dianggap kontroversial, ada yang menganggap dia sangat berjasa membangun Pertamina, tapi di sisi lain ada yang menganggap dia seorang yang bertanggung jawab terhadap carut marutnya manajemen Pertamina di masa kepemimpinannya.
"Itu kan baru tudingan, dan belum terbukti, kami melihatnya justru jasa Ibnu Sutowo sangat besar bagi pertamina," kata Marlo salah satu pegawai Pertamina kepada detikFinance, Jumat (28/12/2012).
Menurut Marlo, tudingan tersebut terjadi di zaman pemerintahan Orde Baru yang bisa dibilang siapa-pun tidak berani untuk berbicara ke publik. "Apalagi itu terjadi di zaman Presiden Soeharto yang cukup banyak orang yang tidak berani berbicara ke publik," ucapnya.
Namun secara keseluruhan bagi Marlo, Ibnu Sutowo sangat berjasa besar bagi Pertamina, perjuangannya mencari aset-aset Migas tidak hanya dengan membeli aset wilayah migas tersebut, tapi juga dengan merebut dengan perperangan.
"Perjuangannya membesarkan aset Pertamina tidak hanya dengan membeli aset perusahaan asing, tapi juga merebut aset tersebut degan perjuangan dengan perperangan," tukasnya.
Namun tidak semua pegawai Pertamina kini yang mengenal sosok Ibnu Sutowo, seperti diungkapkan Suryo salah satu pegawai Pertamina lainnya. Suryo mengaku hanya mengetahui Ibnu Sutowo adalah Dirut Pertamina yang pertama.
"Saya tahunya sih beliau Dirut Pertamin pertama kali, pemimpin Pertamina, cikal bakal Pertamina sebesar ini," tandas Suryo
Ibnu Sutowo bagi pegawai Pertamina lainnya dianggap sebagai sosok yang berani, Ibnu sosok yang tidak takut dengan Presiden Soeharto. Walaupun ada yang menganggap Ibnu merupakan 'anak emas' Presiden Soeharto saat itu.
"Bahkan ketika menghadiri suatu pertemuan dengan Presiden Soeharto dimana dihadiri banyak menteri, ketika Soeharto datang semua yang ada diruangan berdiri semua, namun hal itu tidak dilakukan seorang Ibnu Sutowo," ungkap Vica President Comunications Corporate Pertamina, Ali Mindakir, dalam acara Bedah Buku Ibnu Sutowo "Saatnya Saya Bercerita" di Kantor Pusat Pertamina, Jumat (28/12/2012).
Diungkapkannya dalam buku tersebut seorang Ibnu Sutowo juga nampak jengah ketika perusahaan minyak asing Shell pada saat itu melarang dirinya masuk ke lokasi wilayah kerja Shell. "Dia Jengah, sebagai anggota TNI dirinya dilarang masuk ke lokasi wilayah Shell, padahal itu dia TNI padahal daerah itu tanah airnya," kata Ali.
Dari situlah Ibnu Sutowo bertekad memperjuangkan bahwa sumber daya alam Indonesia adalah hak rakyat Indonesia. "Makna pasal 33 UUD 1945 benar-benar diterapkan Ibnu Sutowo, dia beli aset Shell walau harus dengan utang," ucapnya.
Bahkan berkat pemikirannya kata Ali, muncullah sistem kontrak bagi hasil (PSC) untuk pertama kali dan hingga sampai saat ini sistem tersebut banyak diadopsi oleh negara lain.
"Bahwa sumber daya alam adalah hak rakyat, jika ada pihak asing atau siapapun yang ingin mengelolanya, silakan, tapi bagian negara harus lebih besar, dan jika biaya investasi mereka keluarkan tidak menghasilkan apapun bagi negara maka tidak akan diganti uang mereka," ucap Ali.
(hen/dnl)
Baca Juga
1. Pertamina Kembali Mengenang Ibnu Sutowo
2. Ibnu Sutowo: Untuk Menjatuhkan Saya Paling Gampang dengan Tuduhan Korupsi
Friday, December 28, 2012
15 Anggota Polri Tewas Dibunuh Selama 2012
JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 15 anggota Kepolisian
Republik Indonesia (Polri) gugur dalam tugas sepanjang tahun 2012.
Sebanyak delapan orang tewas akibat serangan aksi teror, sedangkan 7
lainnya tewas ditembak kelompok bersenjata di Papua. Sedangkan anggota
polisi yang terluka hingga dirawat di rumah sakit sebanyak 9 orang.
Untuk delapan anggota polisi yang tewas tersebut diantaranya Aipda Dwi Data Subekti anggota Polsek Serengan, Solo yang tewas ditembak kelompok teroris di Pos Polisi Singosaren, Solo, Kamis (30/08/2012). Ia tewas akibat luka tembak di dada sebanyak 4 kali. Setelah itu, Briptu Suherman anggota Detasemen Khusus 88 Polri yang tewas dalam penyergapan terduga teroris Farhan dan Mukhsin di Solo, Jumat (31/08/2012).
Kemudian enam anggota lainnya tewas dalam serangan teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Pertama, dua orang ditemukan tewas dengan luka tusuk di dekat tempat pelatihan teror, Dusun Tamanjeka, Poso Pesisir, Selasa (16/10/2012). Keduanya yakni anggota Polres Poso Brigadir Andi Sapa dan Bripka Sudirman yang sebelumnya hilang sejak Senin (8/10/2012).
Terakhir, yang baru saja terjadi yakni empat anggota Brimob Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang tewas ditembak dari arah perbukitan saat melakukan patroli rutin di Desa Kalora, Poso Pesisir, Sulawesi Tengah. Pelaku kembali diduga kuat berasal dari kelompok teror.
Di samping itu tujuh orang yang tewas di Papua diduga diserang kelompok separatis. Mereka adalah Briptu Soekarno anggota Brimob Polda Papua, Briptu Ronald Sopamena, anggota Brimob Timika, dan Briptu Lexi Arnold anggota Polres Yapen. Selain itu, peristiwa yang belum hilang dari ingatan yakni penyerangan Markas Polsek Pirime, Papua yang menewaskan Kapolsek Pirime Ipda Rofli Takubesi, dua anggota Polsek Pirime yaitu Brigadir Jefri Rumkorem, dan Briptu Daniel Wakuker.
Kepada 15 anggota yang gugur dalam tugas tersebut telah diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi melalui kenaikan pangkat luar biasa Anumerta.
Dalam rilis akhir tahun Polri 2012, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan akan mengevaluasi para anggotanya yang gugur. “Anggota Polri yang gugur dalam tugas merupakan kehormatan yang tertinggi,” ujarnya, Jumat (28/12/2012).
Selain itu, dikatakan Timur, hal itu merupakan salah satu resiko bertugas di Koprs Bhayangkara. Polri pun akan berusaha menekan jumlah anggota yang tewas tersebut.
Untuk delapan anggota polisi yang tewas tersebut diantaranya Aipda Dwi Data Subekti anggota Polsek Serengan, Solo yang tewas ditembak kelompok teroris di Pos Polisi Singosaren, Solo, Kamis (30/08/2012). Ia tewas akibat luka tembak di dada sebanyak 4 kali. Setelah itu, Briptu Suherman anggota Detasemen Khusus 88 Polri yang tewas dalam penyergapan terduga teroris Farhan dan Mukhsin di Solo, Jumat (31/08/2012).
Kemudian enam anggota lainnya tewas dalam serangan teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Pertama, dua orang ditemukan tewas dengan luka tusuk di dekat tempat pelatihan teror, Dusun Tamanjeka, Poso Pesisir, Selasa (16/10/2012). Keduanya yakni anggota Polres Poso Brigadir Andi Sapa dan Bripka Sudirman yang sebelumnya hilang sejak Senin (8/10/2012).
Terakhir, yang baru saja terjadi yakni empat anggota Brimob Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang tewas ditembak dari arah perbukitan saat melakukan patroli rutin di Desa Kalora, Poso Pesisir, Sulawesi Tengah. Pelaku kembali diduga kuat berasal dari kelompok teror.
Di samping itu tujuh orang yang tewas di Papua diduga diserang kelompok separatis. Mereka adalah Briptu Soekarno anggota Brimob Polda Papua, Briptu Ronald Sopamena, anggota Brimob Timika, dan Briptu Lexi Arnold anggota Polres Yapen. Selain itu, peristiwa yang belum hilang dari ingatan yakni penyerangan Markas Polsek Pirime, Papua yang menewaskan Kapolsek Pirime Ipda Rofli Takubesi, dua anggota Polsek Pirime yaitu Brigadir Jefri Rumkorem, dan Briptu Daniel Wakuker.
Kepada 15 anggota yang gugur dalam tugas tersebut telah diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi melalui kenaikan pangkat luar biasa Anumerta.
Dalam rilis akhir tahun Polri 2012, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan akan mengevaluasi para anggotanya yang gugur. “Anggota Polri yang gugur dalam tugas merupakan kehormatan yang tertinggi,” ujarnya, Jumat (28/12/2012).
Selain itu, dikatakan Timur, hal itu merupakan salah satu resiko bertugas di Koprs Bhayangkara. Polri pun akan berusaha menekan jumlah anggota yang tewas tersebut.
Editor :
Hindra
Thursday, December 27, 2012
Ketum KNPI Ajak Pemuda Songsong Tahun 2013 dengan Kemandirian
TAUFAN/IST |
Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi
Amerika Serikat.
"Mungkin inilah reaktualisasi semangat Sumpah Pemuda dalam skala global. Ke depan, perlu dirumuskan bagaimana kepedulian diaspora Indonesia bisa dioptimalkan untuk kemajuan bangsa dan negara," kata Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Taufan EN Rotorasiko, beberapa saat lalu (Kamis, 27/12).
Menyongsong tahun 2013, ungkap Taufan, pemuda Indonesia harus meningkatkan kemandirian dan kepedulian terhadap negara. Kaum muda harus memiliki visi kebangsaan dan mampu menciptakan ruang-ruang untuk tumbuh dalam koridor kebhinekaan dan kerakyatan.
Oleh karena itu, lanjutnya, ditahun mendatang, karya-karya dari pemuda potensial diharapkan muncul kepermukaan.
"Baik dari bidang politik maupun dalam bidang kewirausahaan untuk menopang masa depan bangsa Indonesia kedalam satu atap rumah berbangsa dan bertanah air," demikian Taufan. [ysa]
Baca juga:
Wednesday, December 26, 2012
Taufiq Kiemas, Kapok Koalisi dengan Prabowo Kini Merapat ke SBY
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Berbaju batik, Taufiq Kiemas mengajak putri
kesayangannya bertamu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di
Istana Negara, Jakarta. Taufiq yang telah menyatakan kapok koalisi
dengan Prabowo Subianto kini tak sungkan merapat ke SBY.
Taufiq Kiemas menyatakan kapok koalisi dengan Prabowo saat menyadari kemenangan Joko Widodo di Pilgub DKI lebih banyak mendongkrak popularitas Prabowo Subianto sebagai capres yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Nyatanya sejumlah survei capres tak lama setelah kemenangan Jokowi diumumkan, menempatkan Prabowo sebagai capres terpopuler di atas Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hal ini juga membuat Megawati sedikit kecewa. Secara terang-terangan Mega menyebut ada penumpang gelap yang menunggangi popularitas Jokowi yang sedang naik daun di Pilgub DKI. Komunikasi antara Megawati-Prabowo pun dikabarkan mulai renggang sejak saat itu. Prabowo akhirnya tak menghadiri pelantikan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Seolah tak mau dianggap memanfaatkan popularitas Jokowi, Prabowo pun menunda deklarasi pencapresannya pada Oktober 2012 lalu.
Pernyataan Taufiq Kiemas kapok berkoalisi dengan Prabowo bisa saja menjadi pemutus tali koalisi PDIP dan Gerindra. Namun sebenarnya Gerindra masih benar-benar berharap PDIP sudi mendukung pencapresan Prabowo di Pilpres 2014 mendatang.
Namun hubungan PDIP-Gerindra malah semakin renggang setelah keduanya berbeda pandangan soal syarat pencapresan yang diatur dalam UU Pilpres. PDIP bersama partai-partai besar lain mendorong angka Presidential Threshold (PT) Pemilu 2014 dipertahankan pada kisaran 25 persen kursi DPR atau 20 persen suara Pileg. Namun Gerindra bersama jajaran partai menengah dan kecil mendorong angka PT dipotong habis disamakan dengan Parliamentary Threshold. Secara tegas Gerindra merasa ada penjegalan terhadap pencapresan Prabowo, sejumlah politisi Gerindra pun mengajukan judicial review UU Pilpres ke MK.
Kunjungan Taufiq Kiemas dan Puan Maharani ke Istana Negara di tengah hubungan kurang baik PDIP dan Gerindra jelas memancing spekulasi politik. Direktur Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Arman Salam, melihat ada upaya Taufiq mengawinkan PDIP dan PD sebagai partai koalisi di Pilpres 2014 mendatang. Jago yang diajukan siapa lagi kalau bukan Puan Maharani. Lantaran Taufiq berulangkali meminta istrinya tak lagi maju di Pilpres 2014. Terang saja, Taufiq Kiemas diisukan sedang mencari suksesi kepemimpinan PDIP yang akan meneruskan jabatan Ketua Umum PDIP.
"Taufiq memang berusaha keras memunculkan anaknya menjadi tokoh nasional dan diarahkan ke Pilpres," kata Arman saat berbincang dengan detikcom, Rabu (26/12/2012).
Taufiq pasti paham sekali adanya janji politik Megawati terhadap Prabowo di Pilpres 2009 lalu. Situasi sangat dinamis di politik, bisa saja seorang Megawati akhirnya memilih mengingkari komitmennya dan menyerahkan tampuk kekuasaan di 2014 ke Puan Maharani, putrinya yang kini menjabat Ketua FPDIP DPR.
"Saya kira akan lebih bisa Megawati memberikan tampuk kepemimpinan kepada Puan dibandingkan Prabowo walaupun komitmen awal PDIP akan menyerahkan ke Gerindra. Namun pada akhirnya tergantung bagaimana realisasi janji politik Mega terhadap Prabowo di Pilpres 2009 lalu," kata Arman.
Namun demikian manuver politik Taufiq tak sepenuhnya direstui oleh semua pimpinan PDIP. Masih banyak tokoh di internal PDIP yang mendukung pencapresan Megawati kembali dan mendesak posisi tegas PDIP untuk tak merapat ke kekuasaan. Namun semua tahu pemerintahan Presiden SBY akan berakhir bertepatan dengan Pemilu 2014 mendatang. Artinya kalaupun PDIP dan PD berkoalisi di Pilpres 2014 nanti, PDIP tak lagi berkoalisi dengan partai penguasa.
"Sampai sekarang ini kita tetap konsisten bahwa PDIP akan tetap di luar pemerintahan. Jadi belum ada kepikiran bahwa kita akan masuk dalam kabinet dan itu semua sudah jadi kesepakatan," demikian disampaikan Puan mengenai sikap politik PDIP, usai bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta.
Jadi apakah Taufiq Kiemas yang kapok berkoalisi dengan Prabowo akan benar-benar sukses mewujudkan perkawinan politik PDIP-PD di Pilpres 2014. Apakah Megawati akan merestui majunya sang putri ke Pilpres 2014 dan mengingkari komitmen politiknya dengan Prabowo Subianto?
(van/nrl)
Foto: Istana Negara |
Taufiq Kiemas menyatakan kapok koalisi dengan Prabowo saat menyadari kemenangan Joko Widodo di Pilgub DKI lebih banyak mendongkrak popularitas Prabowo Subianto sebagai capres yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Nyatanya sejumlah survei capres tak lama setelah kemenangan Jokowi diumumkan, menempatkan Prabowo sebagai capres terpopuler di atas Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hal ini juga membuat Megawati sedikit kecewa. Secara terang-terangan Mega menyebut ada penumpang gelap yang menunggangi popularitas Jokowi yang sedang naik daun di Pilgub DKI. Komunikasi antara Megawati-Prabowo pun dikabarkan mulai renggang sejak saat itu. Prabowo akhirnya tak menghadiri pelantikan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Seolah tak mau dianggap memanfaatkan popularitas Jokowi, Prabowo pun menunda deklarasi pencapresannya pada Oktober 2012 lalu.
Pernyataan Taufiq Kiemas kapok berkoalisi dengan Prabowo bisa saja menjadi pemutus tali koalisi PDIP dan Gerindra. Namun sebenarnya Gerindra masih benar-benar berharap PDIP sudi mendukung pencapresan Prabowo di Pilpres 2014 mendatang.
Namun hubungan PDIP-Gerindra malah semakin renggang setelah keduanya berbeda pandangan soal syarat pencapresan yang diatur dalam UU Pilpres. PDIP bersama partai-partai besar lain mendorong angka Presidential Threshold (PT) Pemilu 2014 dipertahankan pada kisaran 25 persen kursi DPR atau 20 persen suara Pileg. Namun Gerindra bersama jajaran partai menengah dan kecil mendorong angka PT dipotong habis disamakan dengan Parliamentary Threshold. Secara tegas Gerindra merasa ada penjegalan terhadap pencapresan Prabowo, sejumlah politisi Gerindra pun mengajukan judicial review UU Pilpres ke MK.
Kunjungan Taufiq Kiemas dan Puan Maharani ke Istana Negara di tengah hubungan kurang baik PDIP dan Gerindra jelas memancing spekulasi politik. Direktur Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Arman Salam, melihat ada upaya Taufiq mengawinkan PDIP dan PD sebagai partai koalisi di Pilpres 2014 mendatang. Jago yang diajukan siapa lagi kalau bukan Puan Maharani. Lantaran Taufiq berulangkali meminta istrinya tak lagi maju di Pilpres 2014. Terang saja, Taufiq Kiemas diisukan sedang mencari suksesi kepemimpinan PDIP yang akan meneruskan jabatan Ketua Umum PDIP.
"Taufiq memang berusaha keras memunculkan anaknya menjadi tokoh nasional dan diarahkan ke Pilpres," kata Arman saat berbincang dengan detikcom, Rabu (26/12/2012).
Taufiq pasti paham sekali adanya janji politik Megawati terhadap Prabowo di Pilpres 2009 lalu. Situasi sangat dinamis di politik, bisa saja seorang Megawati akhirnya memilih mengingkari komitmennya dan menyerahkan tampuk kekuasaan di 2014 ke Puan Maharani, putrinya yang kini menjabat Ketua FPDIP DPR.
"Saya kira akan lebih bisa Megawati memberikan tampuk kepemimpinan kepada Puan dibandingkan Prabowo walaupun komitmen awal PDIP akan menyerahkan ke Gerindra. Namun pada akhirnya tergantung bagaimana realisasi janji politik Mega terhadap Prabowo di Pilpres 2009 lalu," kata Arman.
Namun demikian manuver politik Taufiq tak sepenuhnya direstui oleh semua pimpinan PDIP. Masih banyak tokoh di internal PDIP yang mendukung pencapresan Megawati kembali dan mendesak posisi tegas PDIP untuk tak merapat ke kekuasaan. Namun semua tahu pemerintahan Presiden SBY akan berakhir bertepatan dengan Pemilu 2014 mendatang. Artinya kalaupun PDIP dan PD berkoalisi di Pilpres 2014 nanti, PDIP tak lagi berkoalisi dengan partai penguasa.
"Sampai sekarang ini kita tetap konsisten bahwa PDIP akan tetap di luar pemerintahan. Jadi belum ada kepikiran bahwa kita akan masuk dalam kabinet dan itu semua sudah jadi kesepakatan," demikian disampaikan Puan mengenai sikap politik PDIP, usai bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta.
Jadi apakah Taufiq Kiemas yang kapok berkoalisi dengan Prabowo akan benar-benar sukses mewujudkan perkawinan politik PDIP-PD di Pilpres 2014. Apakah Megawati akan merestui majunya sang putri ke Pilpres 2014 dan mengingkari komitmen politiknya dengan Prabowo Subianto?
(van/nrl)
Tuesday, December 25, 2012
Panca Marga Bekerja di TPS
Ditulis Oleh Akbar on Rating 9.0 —Outstanding
MAKASSAR,UPEKS–Pemuda Panca Marga (PPM) Makassar yang dikoordinatori sekretaris bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, Yusuf Gunco mengaku siap mengamankan suara pasangan calon Gubernur Sulsel, Syharul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat penghitungan. Yusuf Gunco, yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Makassar ini menegaskan, saat ini jumlah kader Pemuda Panca Marga di Makassar mencapai 2000-an orang.
Jumlah tersebut mampu mengawal suara pasangan Sayang. Kader Pemuda Panca Marga juga diwajibkan memenangkan pasangan Sayang. “Potensi dalam pelaksanaan Pilkada itu berada ditingkat TPS. Sehingga untuk mengamankan suara Sayang dari kecurangan. Kami dari Pemuda Panca Marga yang ada di Makassar, maupun di Sulsel akan turun langsung ke TPS,”paparnya. Dia menuturkan, saat ini pihaknya telah melakukan konsolidasi internal dengan membentuk dan melantik pengurus tingkat kabupaten dan kota.
Konsolidas dipimpin langsung oleh ketua Panca Marga Sulsel yang juga wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang. Selain Pemuda Panca Marga Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Sulsel juga siap memenangkan pasangan incumbent tersebut. Satuan Petugas (Satgas) Nahdatul Ulama (NU) tersebut disampaikan langsung oleh Dansatkorwil Banser Sulsel, Nurdin Tajry. Dukungan tersebut juga dikoordinasikan pengurus Banser di 24 kabupaten/kota Provinsi Sulsel. “Semua pengurus Banser Sulsel dan kabupaten/kota sudah bulat untuk memenangkan pasangan Sayang,” tegas Nurdin. Nurdin menjelaskan, dukungan Banser Sulsel itu tak lepas dari keberhasilan pasangan incumbent tersebut dalam membangun Sulsel.
Banser Sulsel menilai, kinerja Sayang dalam kurun empat tahun terakhir, sudah terbukti sehingga patut untuk didukung kembali. Selain itu, Syahrul berhasil dalam menjaga toleransi kehidupan beragama di Sulsel. “Dua poin inilah sehingga kami mendukung dan siap memenangkan Sayang Jilid 2,” ujar Nurdin. Saat ini, jumlah pengurus Banser yang tersebar di kabupaten/kota Provinsi Sulsel tercatat sekitar 7000 orang. Khusus Kota Makassar tercatat sebanyak 2.000 orang. “Jumlah itu belum termasuk simpatisan dan relawan dan alumni menwa,” tambah Nurdin. (mg03/rus)
MAKASSAR,UPEKS–Pemuda Panca Marga (PPM) Makassar yang dikoordinatori sekretaris bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, Yusuf Gunco mengaku siap mengamankan suara pasangan calon Gubernur Sulsel, Syharul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat penghitungan. Yusuf Gunco, yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Makassar ini menegaskan, saat ini jumlah kader Pemuda Panca Marga di Makassar mencapai 2000-an orang.
Jumlah tersebut mampu mengawal suara pasangan Sayang. Kader Pemuda Panca Marga juga diwajibkan memenangkan pasangan Sayang. “Potensi dalam pelaksanaan Pilkada itu berada ditingkat TPS. Sehingga untuk mengamankan suara Sayang dari kecurangan. Kami dari Pemuda Panca Marga yang ada di Makassar, maupun di Sulsel akan turun langsung ke TPS,”paparnya. Dia menuturkan, saat ini pihaknya telah melakukan konsolidasi internal dengan membentuk dan melantik pengurus tingkat kabupaten dan kota.
Konsolidas dipimpin langsung oleh ketua Panca Marga Sulsel yang juga wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang. Selain Pemuda Panca Marga Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Sulsel juga siap memenangkan pasangan incumbent tersebut. Satuan Petugas (Satgas) Nahdatul Ulama (NU) tersebut disampaikan langsung oleh Dansatkorwil Banser Sulsel, Nurdin Tajry. Dukungan tersebut juga dikoordinasikan pengurus Banser di 24 kabupaten/kota Provinsi Sulsel. “Semua pengurus Banser Sulsel dan kabupaten/kota sudah bulat untuk memenangkan pasangan Sayang,” tegas Nurdin. Nurdin menjelaskan, dukungan Banser Sulsel itu tak lepas dari keberhasilan pasangan incumbent tersebut dalam membangun Sulsel.
Banser Sulsel menilai, kinerja Sayang dalam kurun empat tahun terakhir, sudah terbukti sehingga patut untuk didukung kembali. Selain itu, Syahrul berhasil dalam menjaga toleransi kehidupan beragama di Sulsel. “Dua poin inilah sehingga kami mendukung dan siap memenangkan Sayang Jilid 2,” ujar Nurdin. Saat ini, jumlah pengurus Banser yang tersebar di kabupaten/kota Provinsi Sulsel tercatat sekitar 7000 orang. Khusus Kota Makassar tercatat sebanyak 2.000 orang. “Jumlah itu belum termasuk simpatisan dan relawan dan alumni menwa,” tambah Nurdin. (mg03/rus)
Monday, December 24, 2012
Kasrem 061 Buka Rakorwil II Bogor Pemuda Panca Marga
Ditulis Oleh Penrem 061/Suryakencana
Bertempat di Ruang Serbaguna II Pemda Bogor, Kasrem 061/Suryakancana Letkol Inf Veri Sudijanto Sudin secara resmi membuka Rapat Koordinasi Wilayah II Bogor Pemuda Panca Marga (PPM), Senin (17/12).
Bertempat di Ruang Serbaguna II Pemda Bogor, Kasrem 061/Suryakancana Letkol Inf Veri Sudijanto Sudin secara resmi membuka Rapat Koordinasi Wilayah II Bogor Pemuda Panca Marga (PPM), Senin (17/12).
Danrem 061/Suryakancana Kolonel Inf Agus
Rohman, dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kasrem antara lain
mengharapkan dan perlu digaris bawahi bahwa benang merah berdirinya PPM
erat kaitannya dengan TNI, sehingga hubungan emosional ini harus tetap
terjaga dan terpelihara. Oleh karena itu PPM diharapkan menjadi benteng
keamanan dan ketahanan negara dimasa kini dan masa yang akan datang
dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya, menjelang Pemilu dan
Pilpres 2014 keberadaan PPM harus menjadi teladan bagi Ormas lainnya
dengan menghindari ekses-ekses dan gesekan-gesekan yang tidak perlu
namun sebaliknya harus mampu mengontrol sikap dan perilaku dalam upaya
bela negara serta menciptakan stabilitas wilayah dan stabilitas nasional
yang aman, nyaman dan tentram. Demikian inti sambutan Danrem.
Pangdam III/Slw Mayjen TNI Sonny
Widjaja, yang hadir setelah acara pembukaan sekaligus memberikan
pembekalan kepada peserta Rakor PPM tersebut menekankan agar kita semua
lebih waspada terhadap upaya-upaya penghancuran moral dan budaya bangsa
di NKRI. Lebih lanjut, Pangdam mengajak untuk memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa mulai dari diri sendiri karena bangsa ini memiliki modal
dasar yakni toleransi dan semangat kesetiakawanan sosial, musyawarah
dan mufakat, nasionalisme dan patriotisme dan semangat gotong royong.
“Hal ini harus kita pertahankan demi keutuhan NKRI, karena NKRI adalah
harga mati,” tegas Pangdam.
Pada acara pembukaan tersebut tampak
hadir antara lain Wakil Bupati Bogor, Dandim 0621/Kab. Bogor serta unsur
pimpinan TNI Polri wilayah Bogor, Wakil Ketua Umum PPM Pusat, Ketua PPM
Jawa Barat serta Ketua dan Pengurus Wilayah II Bogor PPM.
Saturday, December 22, 2012
Ruhut sebut Din Syamsuddin ayam sayur dan jago kandang
MERDEKA.COM,
Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul bereaksi keras terhadap
penilaian Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin yang
menyebut masyarakat saat ini menyesal memilih Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) sebagai presiden di Pilpres 2009. Menurut Ruhut, Din hanya orang
yang berani di belakang.
"Din itu ayam sayur, hanya jago kandang. Dia tidak pantas bicara seperti itu. Silakan mengurus Muhammadiyah saja," ujar Ruhut kepada merdeka.com, Rabu (19/12).
Ruhut mengatakan, seharusnya Din menjaga etika karena hubungan Presiden SBY dengan Muhammadiyah tergolong dekat. Ruhut menyebut hubungan SBY dengan Amien Rais, apalagi dengan besannya Hatta Rajasa juga baik. Ruhut menilai Din berbicara seperti itu karena tidak mendapat posisi dalam pemerintahan SBY.
"Mungkin. Saya rasa Din harusnya ngaca, SBY itu Presiden Indonesia sedangkan dia hanya Muhammadiyah," ujar dia.
Ruhut menegaskan, dia menghormati Din Syamsuddin sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Namun Ruhut juga meminta Din agar memberi teladan bagi pengikutnya, jangan bicara politik. "Saya siap berdebat dengan dia setelah saya pulang liburan," kata Ruhut.
Sebelumnya, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, masyarakat saat ini menyesal memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden di Pilpres 2009. Din mengatakan, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan calon pemimpin yang mumpuni dan handal untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
"Mereka punya hak konstitusi, Mega, Jusuf Kalla, Wiranto, Prabowo, bukan berarti kesempatan mereka tertutup. Waktu itu rakyat terpesona pada sosok SBY, walau sebagian saat ini menyesal karena permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini," kata Din saat menghadiri Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (19/12).
Sumber: Merdeka.com
"Din itu ayam sayur, hanya jago kandang. Dia tidak pantas bicara seperti itu. Silakan mengurus Muhammadiyah saja," ujar Ruhut kepada merdeka.com, Rabu (19/12).
Ruhut mengatakan, seharusnya Din menjaga etika karena hubungan Presiden SBY dengan Muhammadiyah tergolong dekat. Ruhut menyebut hubungan SBY dengan Amien Rais, apalagi dengan besannya Hatta Rajasa juga baik. Ruhut menilai Din berbicara seperti itu karena tidak mendapat posisi dalam pemerintahan SBY.
"Mungkin. Saya rasa Din harusnya ngaca, SBY itu Presiden Indonesia sedangkan dia hanya Muhammadiyah," ujar dia.
Ruhut menegaskan, dia menghormati Din Syamsuddin sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Namun Ruhut juga meminta Din agar memberi teladan bagi pengikutnya, jangan bicara politik. "Saya siap berdebat dengan dia setelah saya pulang liburan," kata Ruhut.
Sebelumnya, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, masyarakat saat ini menyesal memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden di Pilpres 2009. Din mengatakan, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan calon pemimpin yang mumpuni dan handal untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
"Mereka punya hak konstitusi, Mega, Jusuf Kalla, Wiranto, Prabowo, bukan berarti kesempatan mereka tertutup. Waktu itu rakyat terpesona pada sosok SBY, walau sebagian saat ini menyesal karena permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini," kata Din saat menghadiri Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (19/12).
Berita Lainnya
- Din Syamsuddin: Rakyat menyesal pilih SBY
- Ruhut: Badut-badut Anas ingin saya digeser dari DPP
- Ruhut Merasa Dibela Max Sopacua dan Syarief Hasan
- Pemilu 2014: Ruhut: Anas Ketua Umum, Demokrat tak Akan Menang
- Ruhut mau gulingkan Anas di Silatnas Demokrat
- SBY Siapkan Demokrat Jadi Oposisi di 2014
- Ruhut: Saya Tak Hadiri Silatnas untuk Jaga Wibawa SBY
Friday, December 21, 2012
Jakarta kumuh, Jokowi terjunkan Marinir dan Kopassus
Menurut mantan Wali Kota Solo ini, mulai tahun 2013, TNI akan dilibatkan untuk menanggulangi sampah yang diyakini menjadi faktor utama penyebab banjir.
"Tahun depan minta bantuan Marinir, Kopassus, Kodam, Angkutan Udara, semua dilibatkan untuk membersihkan kota. Februari dimulai," jelas Jokowi di Twin Plaza Hotel, Jakarta, Sabtu (22/12).
Dia mengatakan, hujan dan macet yang terjadi kemarin malam merupakan tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta. Sehingga, lanjut dia, pemprov akan melakukan bersih-bersih untuk meminimalisir banjir.
"Iya itulah tugas pemprov DKI, tugas kita. Saya sudah sampaikan bolak-balik, sedimentasi sudah tebel sekali ya itu di bersihkan sedimentasinya," tegas dia.
Jokowi juga mengklaim bahwa pihaknya telah mendapatkan kesepakatan oleh pihak TNI untuk membantu membersihkan Jakarta.
"Kadang kalau petugas biasa itu gak bisa masuk (gorong-gorong) ya kita minta tolong dari TNI, karena gorong-gorong itu ada yang (sulit dibersihkan) sehingga harus pakai pagar untuk membersihkan dibawah, jadi kami sudah berbicara dengan Marinir, beliau-beliau menyanggupi," pungkasnya.
[tts]
Presiden minta Polri tangani tuntas insiden Poso
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajaran kepolisian
menangani dengan tuntas insiden yang terjadi di Poso yang mengakibatkan
tiga anggota Polri meninggal dan empat lainnya luka-luka.
"Saya sudah berikan instruksi yang tegas dan jelas agar apa yang terjadi di Poso itu tidak dianggap seperti peristiwa biasa, tapi harus diikuti dengan langkah-langkah yang tepat, tegas, dan benar dengan tujuan untuk melindungi rakyat, mencegah Poso atau Sulawesi Tengah dijadikan tempat bagi aktivitas bersenjata kelompok yang tidak bertanggung jawab dan kemudian pastikan daerah itu aman," kata Presiden.
Presiden menegaskan peristiwa-peristiwa semacam ini jangan dianggap remeh dan harus dituntaskan dan penegakan hukum harus dilakukan, sehingga kepastian hukum dan kepastian keamanan masyarakat dapat dijamin.
Kepala negara tidak menghendaki ada kelompok yang menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat dapat bebas melakukan aksinya.
"Juga saya sampaikan untuk lebih waspada tidak lalai, apakah petugas kepolisian maupun tentara kita," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan diperlukan langkah-langkah yang sigap dan tegas untuk menangani kasus di Poso.
"Hukum mesti ditegakan, rakyat harus dilindungi dan tidak boleh di negeri ini ada elemen bersenjata seberapapun besarnya yang bisa melakukan apa saja," ujar Presiden.
Sementara itu Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan saat ini pihaknya sudah menempatkan satuan-satuan yang diperlukan dan juga mengirim tim yang melakukan penyelidikan atas insiden ini.
"Tentang kejadian kemarin, Korps Brimob sudah langsung memback-up wilayah Sulawesi Tengah kususnya di Poso. Kemudian satuan-satuan yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan juga sudah ada di lokasi. Kita tunggu hasilnya," katanya.
Timur juga meminta peran serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan tidak terpancing situasi yang ada sekaligus bisa bekerjasama dengan aparat keamanan.
Meski demikian Timur mengatakan saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan belum bisa menetapkan siapa pelakunya. Ia menegaskan aparat keamanan akan bekerja maksimal memelihara keamanan di wilayah tersebut bersama-sama dengan masyarakat.
(P008*G003)
"Saya sudah berikan instruksi yang tegas dan jelas agar apa yang terjadi di Poso itu tidak dianggap seperti peristiwa biasa, tapi harus diikuti dengan langkah-langkah yang tepat, tegas, dan benar dengan tujuan untuk melindungi rakyat, mencegah Poso atau Sulawesi Tengah dijadikan tempat bagi aktivitas bersenjata kelompok yang tidak bertanggung jawab dan kemudian pastikan daerah itu aman," kata Presiden.
Presiden menegaskan peristiwa-peristiwa semacam ini jangan dianggap remeh dan harus dituntaskan dan penegakan hukum harus dilakukan, sehingga kepastian hukum dan kepastian keamanan masyarakat dapat dijamin.
Kepala negara tidak menghendaki ada kelompok yang menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat dapat bebas melakukan aksinya.
"Juga saya sampaikan untuk lebih waspada tidak lalai, apakah petugas kepolisian maupun tentara kita," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan diperlukan langkah-langkah yang sigap dan tegas untuk menangani kasus di Poso.
"Hukum mesti ditegakan, rakyat harus dilindungi dan tidak boleh di negeri ini ada elemen bersenjata seberapapun besarnya yang bisa melakukan apa saja," ujar Presiden.
Sementara itu Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan saat ini pihaknya sudah menempatkan satuan-satuan yang diperlukan dan juga mengirim tim yang melakukan penyelidikan atas insiden ini.
"Tentang kejadian kemarin, Korps Brimob sudah langsung memback-up wilayah Sulawesi Tengah kususnya di Poso. Kemudian satuan-satuan yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan juga sudah ada di lokasi. Kita tunggu hasilnya," katanya.
Timur juga meminta peran serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan tidak terpancing situasi yang ada sekaligus bisa bekerjasama dengan aparat keamanan.
Meski demikian Timur mengatakan saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan belum bisa menetapkan siapa pelakunya. Ia menegaskan aparat keamanan akan bekerja maksimal memelihara keamanan di wilayah tersebut bersama-sama dengan masyarakat.
(P008*G003)
Editor: Desy Saputra
COPYRIGHT © 2012Tuesday, December 11, 2012
Mantan Menteri Malaysia: Habibie Pengkhianat Bangsa
Disamakan dengan Anwar Ibrahim
KOMPAS.com — Mantan Menteri Penerangan Malaysia
Zainudin Maidin menuliskan hal kontroversial seputar mantan presiden
ketiga RI Baharuddin Jusuf Habibie. Dalam laman media Malaysia, www.utusan.com.my, ia menyebut Habibie sebagai pengkhianat bangsa. Tulisan itu berjudul "Persamaan BJ Habibie dengan Anwar Ibrahim" itu dimuat dalam kolom "Rencana".
BJ Habibie ( Foto Kompas ) |
termasuk Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir terpaksa menunggu
kedatangannya dari Jakarta lebih dari dua jam di IKIM Kuala Lumpur untuk
mendengar ucapannya (ketika itu dia belum jadi presiden). Barangkali Dr. Ismail
Ibrahim, kekas Ketua Pengarah IKIM masih ingat peristiwa pahit ini.
Beliau sengaja melakukan ini untuk menunjukkan "aku lebih besar" dan ucapannya yang penuh dengan keegoan begitu panjang sehingga ke peringkat memualkan hadirin, tetapi Dr. Mahathir tetap menunggu dengan setia.
Inilah jenis manusia yang dibawa oleh Anwar Ibrahim ke negara ini dari semasa ke semasa untuk membantunya dalam politik dan jemputannya kali ini pun untuk tujuan menunjukkan "kami berdua masih besar."
Saya tidak tahu bagaimana terseksanya para hadirin di Unisel mendengar ucapan manusia yang egonya amat tinggi, apatahlah lagi mendapat peluang berucap kepada orang yang dianggap bodoh sesudah sekian lama tidak mendapat kesempatan berucap kepada rakyat Indonesia yang tidak lagi mahu mendengarnya dan tidak lagi menghormatinya.
Beliau sengaja melakukan ini untuk menunjukkan "aku lebih besar" dan ucapannya yang penuh dengan keegoan begitu panjang sehingga ke peringkat memualkan hadirin, tetapi Dr. Mahathir tetap menunggu dengan setia.
Inilah jenis manusia yang dibawa oleh Anwar Ibrahim ke negara ini dari semasa ke semasa untuk membantunya dalam politik dan jemputannya kali ini pun untuk tujuan menunjukkan "kami berdua masih besar."
Saya tidak tahu bagaimana terseksanya para hadirin di Unisel mendengar ucapan manusia yang egonya amat tinggi, apatahlah lagi mendapat peluang berucap kepada orang yang dianggap bodoh sesudah sekian lama tidak mendapat kesempatan berucap kepada rakyat Indonesia yang tidak lagi mahu mendengarnya dan tidak lagi menghormatinya.
Pada
hakikatnya mereka berdua tidak lebih daripada "The Dog Of
Imperialism".
Sumber :
Utusan Malaysia
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
Monday, December 10, 2012
BPH Migas Ngotot, Pertamina Melanggar Jual BBM Subsidi Murah ke SPBU
Rista Rama Dhany - detikfinance
Jakarta - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkeyakinan praktik penjualan BBM subsidi oleh PT Pertamima (persero) ke pengusaha SPBU Rp 4.300/liter dari seharusnya Rp 4.500/liter melanggar keputusan presiden (Keppres) nomor 12 Tahun 2012.
"Itu aturan (Keppres) aturan hukum bukan aturan akutansi seperti yang disanggah Dirut Pertamina. Jelas dalam aturan melanggar ya melanggar," tegas Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/12/2012).
Menurut Djoko, dalam aturan jelas titik serah penyaluran BBM subsidi ada di nozel SPBU bukan di depo. "Aturannya jelas titik serah penyaluran BBM subsidi ada di SPBU bukan di depo BBM, selama ini praktiknya Pertamina jual BBM subsidi kepada pengusaha SPBU di depo bukan di SPBU," ucap Djoko.
Kondisi ini, kata Djoko, membuat banyaknya kasus BBM subsidi berbelok arah tidak sampai ke SPBU, akibatnya masyarakat tidak kebagian, meski sudah antre panjang di SPBU.
"Praktik yang dianggap sudah kebiasaan lama ini justru menjadi biang banyaknya BBM subsidi dari depo berbelok arah, apa seperti ini mau dibiarkan, negara dipaksa tetap membayar BBM subsidi yang diselundupkan ke industri, perkebunan, dan pertambangan, sementara rakyatnya tidak menikmati BBM subsidi tersebut," jelasnya.
Apalagi, kata Djoko, penjualan BBM subsidi oleh Pertamina ke pengusaha SPBU Rp 4.300 per liter melanggar aturan. "Ini katanya cost Rp 200 bolak balik, begini aturan pengusaha SPBU harus bayar ke Pertamina Rp 9.000 per liter atau sesuai harga keekonomian premium atau solar, nantinya dipotong setelah BBM nya disalurkan ke masyarakat," tutur Djoko.
"Kalau dalam pengirimannya BBM dari depo ke SPBU dan sudah dibayar per liternya Rp 4.300 per liter, di tengah jalan ada yang berani beli Rp 6.000 per liter, ayo bisa jamin tidak itu BBM tidak belok," jelasnya.
Hal-hal seperti inilah yang harus ditegakkan, dianggap biasa tapi ini pelanggaran hukum, masa akan terus dibiarkan. "Buktinya Pertamina sendiri sudah akui, kalau aturan ini tegas dilakukan setidaknya 1,5 juta KL (kiloliter) bisa diselamatkan, itu nilainya Rp 12 triliun, mereka akui sendiri kemarin di DPR," cetus Djoko.
(rrd/dnl)
Jakarta - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkeyakinan praktik penjualan BBM subsidi oleh PT Pertamima (persero) ke pengusaha SPBU Rp 4.300/liter dari seharusnya Rp 4.500/liter melanggar keputusan presiden (Keppres) nomor 12 Tahun 2012.
"Itu aturan (Keppres) aturan hukum bukan aturan akutansi seperti yang disanggah Dirut Pertamina. Jelas dalam aturan melanggar ya melanggar," tegas Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/12/2012).
Menurut Djoko, dalam aturan jelas titik serah penyaluran BBM subsidi ada di nozel SPBU bukan di depo. "Aturannya jelas titik serah penyaluran BBM subsidi ada di SPBU bukan di depo BBM, selama ini praktiknya Pertamina jual BBM subsidi kepada pengusaha SPBU di depo bukan di SPBU," ucap Djoko.
Kondisi ini, kata Djoko, membuat banyaknya kasus BBM subsidi berbelok arah tidak sampai ke SPBU, akibatnya masyarakat tidak kebagian, meski sudah antre panjang di SPBU.
"Praktik yang dianggap sudah kebiasaan lama ini justru menjadi biang banyaknya BBM subsidi dari depo berbelok arah, apa seperti ini mau dibiarkan, negara dipaksa tetap membayar BBM subsidi yang diselundupkan ke industri, perkebunan, dan pertambangan, sementara rakyatnya tidak menikmati BBM subsidi tersebut," jelasnya.
Apalagi, kata Djoko, penjualan BBM subsidi oleh Pertamina ke pengusaha SPBU Rp 4.300 per liter melanggar aturan. "Ini katanya cost Rp 200 bolak balik, begini aturan pengusaha SPBU harus bayar ke Pertamina Rp 9.000 per liter atau sesuai harga keekonomian premium atau solar, nantinya dipotong setelah BBM nya disalurkan ke masyarakat," tutur Djoko.
"Kalau dalam pengirimannya BBM dari depo ke SPBU dan sudah dibayar per liternya Rp 4.300 per liter, di tengah jalan ada yang berani beli Rp 6.000 per liter, ayo bisa jamin tidak itu BBM tidak belok," jelasnya.
Hal-hal seperti inilah yang harus ditegakkan, dianggap biasa tapi ini pelanggaran hukum, masa akan terus dibiarkan. "Buktinya Pertamina sendiri sudah akui, kalau aturan ini tegas dilakukan setidaknya 1,5 juta KL (kiloliter) bisa diselamatkan, itu nilainya Rp 12 triliun, mereka akui sendiri kemarin di DPR," cetus Djoko.
(rrd/dnl)
Saturday, December 01, 2012
Inilah Pesan Jokowi Untuk KNPI DKI Jakarta
INILAH.COM, Jakarta - Ormas kepemudaan KNPI harus saling bekerja sama dan dapat menjadi pilar kepemimpinan pemuda di DKI Jakarta.
Hal itu dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang turut hadir dalam pelantikan 170 pengurus harian Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tahun 2012.
"Kepada seluruh pengurus KNPI saya hanya ingin pesan satu saja yang rukun," kata Jokowi saat memberikan sambutan Jumat (30/11/2012).
Dikatan Jokowi, dengan adanya KNPI yang bermitra dengan pemprov DKI, dapat dijadikan panutan bagi organisasi yang lain dalam hal kegiatan kepemudaan di DKI Jakarta.
"Mereka ini kan sebuah contoh, artinya KNPI harus bisa memberikan contoh ke organisasi yang lain dan bisa menjadi pilar organisasi yang lain," tegasnya.
Sementara itu Ketua KNPI DKI Jakarta, Dodi R Amar mengatakan, kedepan KNPI akan lebih memperhatikan kebutuhan remaja untuk lebih mengarah kegiatan yang fositif.
Salah satu yang dia contohkan seperti belakangan terakhir maraknya pelajar tawuran hingga menghilangkan nyawa.
"Ini wadah himpunan siap bekerja sama dengan Polda. Kita akan masuk ke SMA yang tawuran. Melihat seusia mereka itu punya enerjik yang besar, untuk itu mereka harus banyak kegiatan kepemudaan bila perlu mereka bisa masuk ke organisai ini, kita akan masukkan ke agenda, ini segera mungkin akan kita lakuka," jelasnya.
Kedepan, KNPI akan merangkul semua organisasi kepemudaan. Pihaknya menilai KNPI saat ini sudah banyak menjamur di seluruh partai politik dan untuk di DKI KNPI menjadi mitra pemerintah DKI Jakarta.
"KNPI didirikan untuk membuat pemuda, semua bukan hanya KNPI, era 98 KNPI merevisi, sekarang KNPI sudah masuk di semua partai, kita menjadi mitra pemkot DKI," pungkasnya. [gus]
Hal itu dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang turut hadir dalam pelantikan 170 pengurus harian Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tahun 2012.
"Kepada seluruh pengurus KNPI saya hanya ingin pesan satu saja yang rukun," kata Jokowi saat memberikan sambutan Jumat (30/11/2012).
Dikatan Jokowi, dengan adanya KNPI yang bermitra dengan pemprov DKI, dapat dijadikan panutan bagi organisasi yang lain dalam hal kegiatan kepemudaan di DKI Jakarta.
"Mereka ini kan sebuah contoh, artinya KNPI harus bisa memberikan contoh ke organisasi yang lain dan bisa menjadi pilar organisasi yang lain," tegasnya.
Sementara itu Ketua KNPI DKI Jakarta, Dodi R Amar mengatakan, kedepan KNPI akan lebih memperhatikan kebutuhan remaja untuk lebih mengarah kegiatan yang fositif.
Salah satu yang dia contohkan seperti belakangan terakhir maraknya pelajar tawuran hingga menghilangkan nyawa.
"Ini wadah himpunan siap bekerja sama dengan Polda. Kita akan masuk ke SMA yang tawuran. Melihat seusia mereka itu punya enerjik yang besar, untuk itu mereka harus banyak kegiatan kepemudaan bila perlu mereka bisa masuk ke organisai ini, kita akan masukkan ke agenda, ini segera mungkin akan kita lakuka," jelasnya.
Kedepan, KNPI akan merangkul semua organisasi kepemudaan. Pihaknya menilai KNPI saat ini sudah banyak menjamur di seluruh partai politik dan untuk di DKI KNPI menjadi mitra pemerintah DKI Jakarta.
"KNPI didirikan untuk membuat pemuda, semua bukan hanya KNPI, era 98 KNPI merevisi, sekarang KNPI sudah masuk di semua partai, kita menjadi mitra pemkot DKI," pungkasnya. [gus]
Friday, November 30, 2012
Audiensi Danrem 041/Gamas Dengan Pengurus Pemuda Panca Marga Provinsi Bengkulu
KODAM II/SRIWIJAYA - TNI.MIL.id (30/11),- Pada tanggal 28 November 2012, Danrem
041/Gamas Kolonel Inf Teguh Pambudi menerima pengurus dan anggota Pemuda Panca
Marga (PPM) Provinsi Bengkulu dalam rangka audiensi hasil Musda PPM, di ruang
rapat Korem 041/Gamas.
Dalam sambutannya
Danrem 041/Gamas mengatakan, bahwa pertemuan ini merupakan ajang silahturrahmi
dan tukar-menukar informasi yang berkembang dalam rangka menunjang pembangunan
di Provinsi Bengkulu, disamping itu saya tegaskan, bahwa kehadiran para
pengurus PPM tidak ada unsur Politis.
Lebih lanjut Danrem 041/Gamas
mengatakan, bahwa silahturrahmi ini sangat penting karena melalui pertemuan
seperti ini, siapa tahu ada saran dan masukan kepada saya, seperti permasalahan
yang saat ini sedang berkembang di wilayah Provinsi Bengkulu, kita semua tahu
ada salah satu daerah di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya jalur Curup-Lubuk Linggau
sedang mengalami gangguan keamanan seperti perampokan dan penodongan dengan
kekerasan yang sangat meresahkan masyarakat yang akan melintasi jalur tersebut.
Ketua PPM Bengkulu Arjuna kendy, atas
nama pengurus PPM sangat berterima kasih atas kesediaan Danrem 041/Gamas
menerima kami yang begitu hangat dan merespon positif, kami siap mendukung
langkah-langkah yang telah diambil Danrem untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan di Provinsi Bengkulu secara cepat dan tegas. Kami mengharapkan
pertemuan seperti ini bukan yang pertama dan yang terakhir.
Pemuda Panca Marga Galang Bantuan untuk Korban Banjir Singkil
Chairul Sya'ban | The Globe Journal
Lhokseumawe - Sejak lima hari ini, Pemuda Panca Marga (PPM) Lhokseumawe melakukan penggalangan dana untk korban banjir bandang di Aceh Singkil. Alhasil, pihaknya telah mengumpulkan sumbangan dari masyarakat senilai 3 juta, sementara uang tersebut telah dibelikan beras sebanyak 15 karung.
Dedi Syahputra selaku Koordinator penggalangan, mengatakan, selain bantuan uang dan beras, pihaknya juga telah menerima bantuan dari masyarakat berupa pakaian bekas sebanyak 13 kotak untuk diserahkan kepada korban banjir bandang melalui Pemuda Panca Marga Lhokseumawe.
“Alhamdulilah selama lima hari kami lakukan penggalangan dana disekitar Kota Lhokseumawe, hasilnya cukup lumayan. Semua uang yang telah kami dapat dari hasil sumbangan ini telah kami belikan beras sebanyak 15 karung, dan ada 13 kotak pakaian bekas yang kami terima dari masyarakat,” ucap Dedi yang ditemui The Globe Journal di Taman Riyadah, Lhokseumawe, Jum’at (23/11/2012) siang.
Kegiatan sosial seperti ini katanya akan berlangsung sampai tanggal 30 November 2012, setelah mencukupi maka pihaknya langsung mengantarkan bantuan ini kepada korban banjir bandang.
“Kita akan mengakhiri penggalangan dana ini hingga 30 November, setelah mencukupi nanti maka semua bantuan yang telah disiapakan akan langsung kita serahkan kepada korban banjir,” pungkas Dedi.
Friday, November 23, 2012
Hasyim Muzadi: Israel tak mempan dikutuk
Jumat, 23 November 2012 19:52 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal "International Conference of Islamic
Scholars" (ICIS) KH Hasyim Muzadi mengatakan berbagai kecaman dan
kutukan tidak akan menghentikan kekerasan Israel terhadap Palestina.
"Israel Zionis tidak akan mempan dikutuk karena mereka sesungguhnya hanya tahu kepentingannya sendiri," kata Hasyim Muzadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Menurut mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, untuk mengatasi serangan Israel, Bangsa Palestina harus bersatu terlebih dahulu.
"Yang diperlukan sebenarnya pertama kali adalah persatuan Fatah dan Hamas yang selama ini terus diadu domba habis-habisan oleh Israel," katanya.
Selain itu, katanya, perlu kesadaran negara-negara Arab yang mau membantu Palestina dengan sungguh-sungguh dan jujur.
"Karena sampai hari ini setiap negara Arab atau Islam diserang agresor, selalu saja berpangkalan di salah satu negara Islam sendiri," jelasnya.
Dikatakannya, Liga Arab juga tampak lebih membantu kepentingan Barat daripada bangsa rasnya sendiri. Demikian pula dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang tidak bisa berbuat banyak jika menyangkut Israel.
"PBB pun selalu tumpul ketika Israel melanggar HAM internasional," kata Hasyim.
Perlakuan PBB terhadap Israel, tambahnya, sangat berbeda jika berhadapan negara-negara Islam.
"Kalau yang dituduh melanggar HAM itu adalah negara Islam yang tidak disuka oleh zionis, langsung dihukum dan diserbu. Dan penyerbuan itu pun atas nama hak asasi manusia," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, di Indonesia pun keadaannya kurang lebih sama. Para penggiat HAM di Indonesia hampir tidak mungkin diharapkan untuk mengatakan Israel dan pendukungnya melanggar HAM berat secara internasional.
"Mereka, para penggiat HAM Indonesia, pada umumnya lebih suka meneliti bangsanya sendiri dengan tuduhan melanggar HAM berat," katanya.
Para penggiat HAM Indonesia, kata Hasyim, biasa bicara tentang konflik Sampang, Poso, Cikeusik, Ciketing, Cirebon, Solo, Ambon, Papua, Lampung, Aceh, dan yang terakhir membela PKI sebagai korban.
Mereka, lanjut Hasyim, mempersoalkan bukan untuk mencari penyelesaian dalam nuansa keindonesiaan, tapi hanya mencatat kemudian dilaporkan ke luar negeri, agar asing bisa menghukum Indonesia.
"Pekerjaan bisnis HAM semacam ini tentu tidak berguna untuk Indonesia dan juga tidak terpuji. Apalagi kalau berdasarkan program paket bantuan asing, tentu pekerjaan memalukan," tandasnya.
Karena itu, kata Hasyim, kaum Muslimin di Indonesia sudah saatnya merapatkan barisan. Tidak boleh ada lagi lembaga Islam atau "yang keislam-islaman" terpengaruh terhadap program intervensi pemikiran ini hanya karena ingin disebut intelek atau berwawasan global.
"Waspadalah kaum Muslimin dan Bangsa Indonesia terhadap HAM yang westernis dan neokomunis," pungkasnya.
(S024/M026)
Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS), |
"Israel Zionis tidak akan mempan dikutuk karena mereka sesungguhnya hanya tahu kepentingannya sendiri," kata Hasyim Muzadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Menurut mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, untuk mengatasi serangan Israel, Bangsa Palestina harus bersatu terlebih dahulu.
"Yang diperlukan sebenarnya pertama kali adalah persatuan Fatah dan Hamas yang selama ini terus diadu domba habis-habisan oleh Israel," katanya.
Selain itu, katanya, perlu kesadaran negara-negara Arab yang mau membantu Palestina dengan sungguh-sungguh dan jujur.
"Karena sampai hari ini setiap negara Arab atau Islam diserang agresor, selalu saja berpangkalan di salah satu negara Islam sendiri," jelasnya.
Dikatakannya, Liga Arab juga tampak lebih membantu kepentingan Barat daripada bangsa rasnya sendiri. Demikian pula dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang tidak bisa berbuat banyak jika menyangkut Israel.
"PBB pun selalu tumpul ketika Israel melanggar HAM internasional," kata Hasyim.
Perlakuan PBB terhadap Israel, tambahnya, sangat berbeda jika berhadapan negara-negara Islam.
"Kalau yang dituduh melanggar HAM itu adalah negara Islam yang tidak disuka oleh zionis, langsung dihukum dan diserbu. Dan penyerbuan itu pun atas nama hak asasi manusia," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, di Indonesia pun keadaannya kurang lebih sama. Para penggiat HAM di Indonesia hampir tidak mungkin diharapkan untuk mengatakan Israel dan pendukungnya melanggar HAM berat secara internasional.
"Mereka, para penggiat HAM Indonesia, pada umumnya lebih suka meneliti bangsanya sendiri dengan tuduhan melanggar HAM berat," katanya.
Para penggiat HAM Indonesia, kata Hasyim, biasa bicara tentang konflik Sampang, Poso, Cikeusik, Ciketing, Cirebon, Solo, Ambon, Papua, Lampung, Aceh, dan yang terakhir membela PKI sebagai korban.
Mereka, lanjut Hasyim, mempersoalkan bukan untuk mencari penyelesaian dalam nuansa keindonesiaan, tapi hanya mencatat kemudian dilaporkan ke luar negeri, agar asing bisa menghukum Indonesia.
"Pekerjaan bisnis HAM semacam ini tentu tidak berguna untuk Indonesia dan juga tidak terpuji. Apalagi kalau berdasarkan program paket bantuan asing, tentu pekerjaan memalukan," tandasnya.
Karena itu, kata Hasyim, kaum Muslimin di Indonesia sudah saatnya merapatkan barisan. Tidak boleh ada lagi lembaga Islam atau "yang keislam-islaman" terpengaruh terhadap program intervensi pemikiran ini hanya karena ingin disebut intelek atau berwawasan global.
"Waspadalah kaum Muslimin dan Bangsa Indonesia terhadap HAM yang westernis dan neokomunis," pungkasnya.
(S024/M026)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2012Tuesday, November 20, 2012
Pangdam Tolak Atribut GAM di Aceh
Antarafoto.com Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Zahari Siregar (kiri) |
Demikian ditegas Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Mayor Jenderal Zahari Siregar di Banda Aceh, Selasa (20/11/2012).
Pernyataan Zahari itu menanggapi rencana Pemerintah Aceh menetapkan bendera dan lambang GAM sebagai bendera dan lambang Aceh. Zahari mengatakan, bendera dan lambang daerah harus tetap mengacu kepada peraturan yang ada, khususnya dalam PP Nomor 77 Tahun 2007.
Seperti diketahui, dalam Pasal Bab IV, Pasal 6 Ayat (4) PP tersebut disebutkan, desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam NKRI.
"Artinya, kalau lambang dan bendera itu nilainya separatis, itu tak bisalah. Dia melanggar aturan PP 77 Tahun 2007 itu. Maka terpaksa kami larang," kata Zahari.
Menempatkan lambang dan bendera yang pernah dipakai oleh GAM adalah sesuatu yang tidak relevan. Pasalnya, Aceh saat ini masih menjadi bagian dari NKRI. "Berarti, (bendera dan lambang Aceh) tidak melambangkan Aceh seutuhnya di bawah naungan NKRI," lanjut dia.
Setelah perjanjian damai Helsinki 2005, GAM dan segala atributnya, termasuk semua persenjataan yang pernah dimiliki sudah tak ada lagi. Karena itu, Pemerintah Aceh diminta untuk mematuhi ketentuan tersebut dan tak memaksakannya agar pembangunan di Aceh tetap berjalan.
"Sekarang mau pembangunan Aceh jalan atau terhambat gara-gara ada kelompok-kelompok tertentu yang masih ingin menaikkan kondisi Aceh ke kondisi lama. Itukan tidak bagus," ujar Zahari.
Dari informasi yang diperoleh Kodam Iskandar Muda, pada tanggal 8 Desember 2012 nanti akan ada upaya mengibarkan bendera GAM untuk memperingati hari ulang tahun organisasi tersebut. TNI, tegas dia, akan melarang upaya tersebut.
Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan, Pemerintah Aceh semestinya mengajak semua unsur terkait secara komprehensif dalam penyusunan aturan di Aceh. Dengan demikian, tak akan ada miskomunikasi dan kesalahan persepsi.
Terkait Raqan Bendera dan Lambang Aceh ini, Kodam Iskandar Muda tak pernah dilibatkan oleh DPR Aceh. Dia menambahkan, Raqan Bendera dan Lambang Aceh tetap harus mendapat persetujuan pemerintah pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri.
Karena itu, dia meminta agar Pemerintah Aceh tidak bersikap prematur dengan mendahului pemerintah pusat. "Apabila ada hal-hal yang mengganjal dari hasil rumusan qanun yang ada disini, maka tentu pemda yang ada disini akan bertanggung jawab akan dipanggil untuk ditanya, dan tak semudah itu langsung disahkan. Itu yang bisa saya sampaikan," tandas dia.
Tuesday, November 13, 2012
BP Migas Kikis Kekuasaan Negara, Tujuan UUD 1945 Tidak Tercapai
Rivki - detikNews
Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai badan yang bertentangan dengan UUD 1945. Menurut MK, BP Migas mendegradasi kekuasaan negara atas migas yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.
"Model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha/Badan Usaha Tetap dalam pengelolaan migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam migas yang bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945," putus MK yang dibacakan Ketua MK, Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Dalam UU Migas, syarat Kontrak Kerja Sama (KKS) minimal ada tiga yaitu kepemilikan sumber daya alam di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, kedua pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas dan ketiga modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap.
"Tetapi ketiga syarat itu tidak serta merta berarti bahwa penguasaan negara dapat dilakukan efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," papar MK.
Di mata MK, syarat tersebut sangat merugikan negara. Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung BUMN untuk mengelola seluruh wilayah kerja migas dalam kegiatan usaha hulu.
Setelah BP Migas menandatangani KKS, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi KKS yang berarti negara kehilangan kebebasan untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS.
"Tidak maksimalnya keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena potensi penguasaan migas keuntungan besar oleh Badan Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan," tandas MK.
Seperti diketahui, UU Migas ini didugat ke MK oleh Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris dan politisi muslim, Ali Mochtar Ngabalin. Selain itu, ikut menggugat pula sebanyak 12 ormas Islam.
Mereka menggugat UU 22/2001 tentang Migas. Mereka menilai UU Migas pro asing dan meruntuhkan kedaulatan bangsa.
(asp/nwk)
BAca juga :
Din Syamsuddin: Putusan MK Terkait BP Migas Itu Kemenangan Rakyat
Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai badan yang bertentangan dengan UUD 1945. Menurut MK, BP Migas mendegradasi kekuasaan negara atas migas yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.
"Model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha/Badan Usaha Tetap dalam pengelolaan migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam migas yang bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945," putus MK yang dibacakan Ketua MK, Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Dalam UU Migas, syarat Kontrak Kerja Sama (KKS) minimal ada tiga yaitu kepemilikan sumber daya alam di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, kedua pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas dan ketiga modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap.
"Tetapi ketiga syarat itu tidak serta merta berarti bahwa penguasaan negara dapat dilakukan efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," papar MK.
Di mata MK, syarat tersebut sangat merugikan negara. Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung BUMN untuk mengelola seluruh wilayah kerja migas dalam kegiatan usaha hulu.
Setelah BP Migas menandatangani KKS, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi KKS yang berarti negara kehilangan kebebasan untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS.
"Tidak maksimalnya keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena potensi penguasaan migas keuntungan besar oleh Badan Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan," tandas MK.
Seperti diketahui, UU Migas ini didugat ke MK oleh Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris dan politisi muslim, Ali Mochtar Ngabalin. Selain itu, ikut menggugat pula sebanyak 12 ormas Islam.
Mereka menggugat UU 22/2001 tentang Migas. Mereka menilai UU Migas pro asing dan meruntuhkan kedaulatan bangsa.
(asp/nwk)
BAca juga :
Din Syamsuddin: Putusan MK Terkait BP Migas Itu Kemenangan Rakyat
Monday, November 12, 2012
Agus Yudhoyono: Saya Tak Lahir Sebagai Anak Presiden
Isfari Hikmat - detikNews
Jakarta - Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono kini menjabat Kepala Operasi Infanteri 17 Brigade Airbone Kostrad TNI AD. Namun hingga kini, Agus lebih banyak dikenal sebagai putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketimbang sosoknya secara personal.
Agus lahir pada 10 Agustus 1978 . Dia memang putra sulung SBY dan Ibu Negara Kristiani Herawati. Seperti ayahnya, ia juga memilih jalur militer, jalur yang beda dengan sang adik, Edhie Baskoro (Ibas) yang aktif berpolitik.
Agus mengakui memang tidak banyak yang mengetahui bagaimana perjalanan hidupnya sebelum sang ayah menjadi Presiden. “Mungkin lebih banyak orang melihat saya saat ini (anak presiden), tetapi tentu sebenarnya saya mengikuti perjalanan karier orang tua dari bawah,” kata Agus.
Bagaimana lulusan Harvard University itu menyikapi pandangan itu? Mengapa ia memilih karier militer? Bagaimana ia memaknai Sumpah Pemuda?
Berikut wawancara Isfari Hikmat dari majalah detik dengan Kepala Operasi Infanteri 17 Brigade Airbone Kostrad TNI AD Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A. di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu 24 Oktober 2012:
Sekarang Anda dikenal sebagai putra Presiden SBY. Bagaimana Anda menyikapi hal ini?
Memang tidak banyak yang mengetahui bagaimana perjalanan saya sampai dengan hari ini. Mungkin lebih banyak orang melihat saya saat ini (anak presiden), tetapi tentu sebenarnya saya mengikuti perjalanan karier orang tua dari bawah.
Saya tidak terlahir sebagai anak presiden, tetapi saya terlahir sebagai anak seorang perwira muda yang meniti kariernya dari bawah, dengan segala tantangan dan permasalahannya.
Saya rasa itu adalah hal yang indah karena saya banyak belajar dari pengalaman orang tua saya, itu juga membekali perjalanan hidup sejak saya menetapkan profesi sebagai prajurit di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Saya meyakini kedua orang tua saya selalu ingin menempa saya agar jadi manusia yang baik, yang tidak hanya mendapatkan kemudahan. Namun juga meniti karier dan hidupnya dengan tempaan hidupnya yang tidak ringan dan sederhana, dibarengi juga oleh doa mereka agar saya memiliki kekuatan mengatasi rintangan itu.
Mengapa Anda memilih berkarier di militer?
Profesi militer di negara mana pun memiliki tanggung jawab yang besar. Persepsi umum, menjadi prajurit itu sulit. Artinya menghadapi tugas-tugas yang penuh risiko, penuh tantangan. Risiko itu dimulai dari yang paling kecil meninggalkan keluarga, jauh, dan dalam waktu yang cukup lama, sampai dengan risiko kehilangan nyawa di medan pertempuran.
Kalau ditanya kenapa memilih masuk ke sana meski sudah tahu risikonya, itu tidak terlepas dari inspirasi yang diberikan, ditunjukkan orang tua saya, kakek saya. Termasuk anggota keluarga besar lainnya yang tidak sedikit menjadi perwira militer. Kenapa memilih militer, karena militer adalah pekerjaan yang mulia, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki. Tentu kita ingin melakukan yang terbaik.
Siapa yang menjadi inspirasi Anda?
Saya terinspirasi dari sosok perwira dan prajurit yang penuh dedikasi, hampir setiap saat, waktu dan energinya diberikan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan tugas-tugas itu sekali lagi penuh dengan risiko. Sering saya sejak kecil ditinggal tugas oleh orang tua, saya hanya bertiga dengan ibu dan adik saya, (kami) masih kecil-kecil.
Bahkan saya mengikuti penugasan ayah ketika itu di Timor Timur, menjadi komandan Batalion Satuan Tempur di sana, ketika itu situasinya masih mencekam. Kita menghadapi gangguan separatisme ataupun kelompok yang ingin merdeka ketika itu, saya merasakan betul betapa sulitnya keadaan, dan pengorbanan keluarga tidak sedikit.
Apa yang saya ambil dari cerita panjang tadi, semua profesi baik, semua profesi mulia, apa pun itu. Tetapi memang menjadi prajurit menuntut lebih, dedikasi tanpa kenal batas, unlimited dedication. Karena kita teken kontrak sejak awal, siap menyerahkan jiwa dan raga untuk tugas negara. Tanda tangan.
Saya merinding kalau cerita seperti ini, karena memang itulah yang ditekankan pertama kali ketika masuk akademi militer. Dan itu merupakan nilai dalam kehidupan, juga pada akhirnya. Bahwa dalam setiap kesempatan kita ingin berbuat yang terbaik untuk bisa menjamin kepentingan nasional kita.
Bagaimana Anda memaknai Sumpah Pemuda?
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang unik, beragam latar belakang budaya, agama, dan suku, tapi itulah yang membuat kita indah karena ada pemersatu. Kalau kita bicara soal Sumpah Pemuda itu juga pemersatu kita. Tonggak sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh generasi muda kita. Sumpah atau janji itu bahwa kita bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, dalam konteks kekinian harus disikapi secara utuh dan luas. Bukan berarti berbahasa satu, kita tidak boleh berbahasa Inggris kalau begitu, bukan seperti itu.
Justru apa yang kita lakukan lebih baik dari generasi sebelumnya, sehingga kita bisa memiliki kebanggaan dan kecintaan sebagai bangsa Indonesia. Itu esensinya. Bukan berarti tidak boleh bekerja di luar negeri karena tidak cinta Tanah Air. Tetapi dia di luar negeri berbuat yang terbaik mengharumkan citra bangsa Indonesia, dan akhirnya berkontribusi positif pada negeri ini.
Menurut Anda sebagai bagian dari pemuda, apa yang menjadi tugas utama generasi muda?
Tugas utama jelas, kita (generasi muda TNI) ingin menjaga kedaulatan negara kita, NKRI. Kita ingin menjaga integritas teritorial kita agar jangan sampai pecah-pecah. Ditambah lagi kita menjaga agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kehidupan perekonomian yang baik, yang juga memiliki kebebasan, dalam artian bebas mengekspresikan dirinya dalam konteks negara demokrasi yang semakin maju dan beradab.
Demokrasi beradab ini bisa dijelaskan lebih lanjut?
Kata beradab ini penting karena tidak ada ukurannya seberapa negara itu beradab, kita terus mengejar. Semakin tinggi tingkat peradaban manusia, artinya bukan hanya menjadi modern tapi juga berbudi pekerti luhur, sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh para leluhur pendahulu kita.
Bagaimana Anda melihat globalisasi. Seperti apa generasi muda harus menyikapinya?
Tidak bisa menunggu, buat apa menunggu waktu. Zaman semakin cepat. Sepuluh tahun lalu kita tidak bisa membayangkan bagaimana dunia kita sekarang seperti apa. Sepuluh tahun mendatang (akan) luar biasa, lebih kompleks lagi.
Dua puluh tahun mendatang (lebih) luar biasa dinamikanya, kalau kita tidak siap, maka kita hanya menjadi penonton. Lebih buruk lagi kita bisa jadi pecundang. Kita tidak bisa retreat atau mundur dari (era) globalisasi. Justru kita harus cerdas bagaimana melihat peluang yang ditawarkan globalisasi di abad 21.
Kalau kita tidak punya pemahaman itu maka kita menolak mentah-mentah, karena kita takut keluar dari zona kenyamanan atau comfort zone. Karena kita ingin Indonesia saja, tapi tidak bisa karena semua saling terhubung.
Kalau kita bisa menjadi bagian dari konektivitas yang semakin luas dan semakin dalam tadi, maka justru dengan sendirinya kita bisa menarik peluang ke dalam negeri yang pada akhirnya bisa dirasakan bagi masyarakat luas secara umum.
Tapi generasi muda kita masih suka tawuran?
Tawuran tidak sepatutnya harus terjadi, di alam demokrasi ini segala sesuatu permasalahan bisa dikomunikasikan, dicarikan solusinya. Kita harus bisa mengendalikan solusi, saya tahu generasi muda masih mencari jadi dirinya. Tapi ingat, harus disalurkan dengan baik. Peran keluarga penting, peran sekolah penting, peran civil society seperti pemuka agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya harus bisa menjadikan masyarakat yang rukun.
Dengan kondisi saat ini, apakah masih bisa generasi muda kita bersaing?
Pasti. Karena Indonesia masih bisa bersaing, dan pemuda tidak kalah bahkan masih bisa unggul dengan negera-negara lain.
(mad/mad)
Jakarta - Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono kini menjabat Kepala Operasi Infanteri 17 Brigade Airbone Kostrad TNI AD. Namun hingga kini, Agus lebih banyak dikenal sebagai putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketimbang sosoknya secara personal.
Agus lahir pada 10 Agustus 1978 . Dia memang putra sulung SBY dan Ibu Negara Kristiani Herawati. Seperti ayahnya, ia juga memilih jalur militer, jalur yang beda dengan sang adik, Edhie Baskoro (Ibas) yang aktif berpolitik.
Agus mengakui memang tidak banyak yang mengetahui bagaimana perjalanan hidupnya sebelum sang ayah menjadi Presiden. “Mungkin lebih banyak orang melihat saya saat ini (anak presiden), tetapi tentu sebenarnya saya mengikuti perjalanan karier orang tua dari bawah,” kata Agus.
Bagaimana lulusan Harvard University itu menyikapi pandangan itu? Mengapa ia memilih karier militer? Bagaimana ia memaknai Sumpah Pemuda?
Berikut wawancara Isfari Hikmat dari majalah detik dengan Kepala Operasi Infanteri 17 Brigade Airbone Kostrad TNI AD Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A. di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu 24 Oktober 2012:
Sekarang Anda dikenal sebagai putra Presiden SBY. Bagaimana Anda menyikapi hal ini?
Memang tidak banyak yang mengetahui bagaimana perjalanan saya sampai dengan hari ini. Mungkin lebih banyak orang melihat saya saat ini (anak presiden), tetapi tentu sebenarnya saya mengikuti perjalanan karier orang tua dari bawah.
Saya tidak terlahir sebagai anak presiden, tetapi saya terlahir sebagai anak seorang perwira muda yang meniti kariernya dari bawah, dengan segala tantangan dan permasalahannya.
Saya rasa itu adalah hal yang indah karena saya banyak belajar dari pengalaman orang tua saya, itu juga membekali perjalanan hidup sejak saya menetapkan profesi sebagai prajurit di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Saya meyakini kedua orang tua saya selalu ingin menempa saya agar jadi manusia yang baik, yang tidak hanya mendapatkan kemudahan. Namun juga meniti karier dan hidupnya dengan tempaan hidupnya yang tidak ringan dan sederhana, dibarengi juga oleh doa mereka agar saya memiliki kekuatan mengatasi rintangan itu.
Mengapa Anda memilih berkarier di militer?
Profesi militer di negara mana pun memiliki tanggung jawab yang besar. Persepsi umum, menjadi prajurit itu sulit. Artinya menghadapi tugas-tugas yang penuh risiko, penuh tantangan. Risiko itu dimulai dari yang paling kecil meninggalkan keluarga, jauh, dan dalam waktu yang cukup lama, sampai dengan risiko kehilangan nyawa di medan pertempuran.
Kalau ditanya kenapa memilih masuk ke sana meski sudah tahu risikonya, itu tidak terlepas dari inspirasi yang diberikan, ditunjukkan orang tua saya, kakek saya. Termasuk anggota keluarga besar lainnya yang tidak sedikit menjadi perwira militer. Kenapa memilih militer, karena militer adalah pekerjaan yang mulia, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki. Tentu kita ingin melakukan yang terbaik.
Siapa yang menjadi inspirasi Anda?
Saya terinspirasi dari sosok perwira dan prajurit yang penuh dedikasi, hampir setiap saat, waktu dan energinya diberikan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan tugas-tugas itu sekali lagi penuh dengan risiko. Sering saya sejak kecil ditinggal tugas oleh orang tua, saya hanya bertiga dengan ibu dan adik saya, (kami) masih kecil-kecil.
Bahkan saya mengikuti penugasan ayah ketika itu di Timor Timur, menjadi komandan Batalion Satuan Tempur di sana, ketika itu situasinya masih mencekam. Kita menghadapi gangguan separatisme ataupun kelompok yang ingin merdeka ketika itu, saya merasakan betul betapa sulitnya keadaan, dan pengorbanan keluarga tidak sedikit.
Apa yang saya ambil dari cerita panjang tadi, semua profesi baik, semua profesi mulia, apa pun itu. Tetapi memang menjadi prajurit menuntut lebih, dedikasi tanpa kenal batas, unlimited dedication. Karena kita teken kontrak sejak awal, siap menyerahkan jiwa dan raga untuk tugas negara. Tanda tangan.
Saya merinding kalau cerita seperti ini, karena memang itulah yang ditekankan pertama kali ketika masuk akademi militer. Dan itu merupakan nilai dalam kehidupan, juga pada akhirnya. Bahwa dalam setiap kesempatan kita ingin berbuat yang terbaik untuk bisa menjamin kepentingan nasional kita.
Bagaimana Anda memaknai Sumpah Pemuda?
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang unik, beragam latar belakang budaya, agama, dan suku, tapi itulah yang membuat kita indah karena ada pemersatu. Kalau kita bicara soal Sumpah Pemuda itu juga pemersatu kita. Tonggak sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh generasi muda kita. Sumpah atau janji itu bahwa kita bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, dalam konteks kekinian harus disikapi secara utuh dan luas. Bukan berarti berbahasa satu, kita tidak boleh berbahasa Inggris kalau begitu, bukan seperti itu.
Justru apa yang kita lakukan lebih baik dari generasi sebelumnya, sehingga kita bisa memiliki kebanggaan dan kecintaan sebagai bangsa Indonesia. Itu esensinya. Bukan berarti tidak boleh bekerja di luar negeri karena tidak cinta Tanah Air. Tetapi dia di luar negeri berbuat yang terbaik mengharumkan citra bangsa Indonesia, dan akhirnya berkontribusi positif pada negeri ini.
Menurut Anda sebagai bagian dari pemuda, apa yang menjadi tugas utama generasi muda?
Tugas utama jelas, kita (generasi muda TNI) ingin menjaga kedaulatan negara kita, NKRI. Kita ingin menjaga integritas teritorial kita agar jangan sampai pecah-pecah. Ditambah lagi kita menjaga agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kehidupan perekonomian yang baik, yang juga memiliki kebebasan, dalam artian bebas mengekspresikan dirinya dalam konteks negara demokrasi yang semakin maju dan beradab.
Demokrasi beradab ini bisa dijelaskan lebih lanjut?
Kata beradab ini penting karena tidak ada ukurannya seberapa negara itu beradab, kita terus mengejar. Semakin tinggi tingkat peradaban manusia, artinya bukan hanya menjadi modern tapi juga berbudi pekerti luhur, sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh para leluhur pendahulu kita.
Bagaimana Anda melihat globalisasi. Seperti apa generasi muda harus menyikapinya?
Tidak bisa menunggu, buat apa menunggu waktu. Zaman semakin cepat. Sepuluh tahun lalu kita tidak bisa membayangkan bagaimana dunia kita sekarang seperti apa. Sepuluh tahun mendatang (akan) luar biasa, lebih kompleks lagi.
Dua puluh tahun mendatang (lebih) luar biasa dinamikanya, kalau kita tidak siap, maka kita hanya menjadi penonton. Lebih buruk lagi kita bisa jadi pecundang. Kita tidak bisa retreat atau mundur dari (era) globalisasi. Justru kita harus cerdas bagaimana melihat peluang yang ditawarkan globalisasi di abad 21.
Kalau kita tidak punya pemahaman itu maka kita menolak mentah-mentah, karena kita takut keluar dari zona kenyamanan atau comfort zone. Karena kita ingin Indonesia saja, tapi tidak bisa karena semua saling terhubung.
Kalau kita bisa menjadi bagian dari konektivitas yang semakin luas dan semakin dalam tadi, maka justru dengan sendirinya kita bisa menarik peluang ke dalam negeri yang pada akhirnya bisa dirasakan bagi masyarakat luas secara umum.
Tapi generasi muda kita masih suka tawuran?
Tawuran tidak sepatutnya harus terjadi, di alam demokrasi ini segala sesuatu permasalahan bisa dikomunikasikan, dicarikan solusinya. Kita harus bisa mengendalikan solusi, saya tahu generasi muda masih mencari jadi dirinya. Tapi ingat, harus disalurkan dengan baik. Peran keluarga penting, peran sekolah penting, peran civil society seperti pemuka agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya harus bisa menjadikan masyarakat yang rukun.
Dengan kondisi saat ini, apakah masih bisa generasi muda kita bersaing?
Pasti. Karena Indonesia masih bisa bersaing, dan pemuda tidak kalah bahkan masih bisa unggul dengan negera-negara lain.
(mad/mad)
Subscribe to:
Posts (Atom)