BLH KAB CIREBON, MACAB PPM CIREBON DAN LSM PANG LAOT YUDHA PUTRA TANAM 15.000 MANGROVE

Cirebon - Untuk meminimalisir terjadinya abrasi pantai, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Cirebon, Pemuda Panca Marga Kabupaten Cirebon dan LSM Pang Laot Yudha Putra pada tanggal 16 April 2014 mengadakan penanaman tananman mangrove di pesisir pantai Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

Pada acara penanaman tersebut dihadiri oleh Kapolsek Gunung Jati, Danramil 2001 (Sebagai Pembina Pemuda Panca Marga Kabupaten Cirebon), Camat Gunung Jati, Siswa Pelajar dan KPLH Jawa Barat Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Cirebon, Ita Rohpitasari; “Tujuan penanaman mangrove ini agar bisa mengurangi terjadinya abrasi pantai dan kita ada 8 (delapan) Kecamatan yang akan ditanami mangrove, karena melihat bahwa kondisi sekarang tanaman mangrove banyak yang telah punah dibabat diperuntukan menjadi tambak. Kegiatan ini juga merupakan pembelajaran kepada masyarakat pengguna tambak bahwa begitu pentingnya tanaman mangrove karena selain sebagai pencegah terjadinya abrasi juga sebagai padang lamun”

Sementara Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga bidang Departemen Lingkungan Hidup, Ir. Teuku Fachrudin menyatakan pihaknya bekerjasama dengan BLHD Kabupaten Cirebon, LSM Pang Laot Yudha Putra dan KPLH Jawa Barat dalam rangka penanaman Mangrove sebanyak 15.000 pohon.

“Untuk sekarang ini kami bersama BLHD menanam 15.000 pohon mangrove. Sebelumnya kami juga pernah melakukan penanaman mangrove dalam rangka HUT Pemuda Panca Marga Kabupaten Cirebon tahun 2011 sebanyak 30.000 pohon, pada tahun 2012 sebanyak 50.000 pohon, bekerjasama dengan PLN sebanyak 30.000 pohon dan terakhir bekerjasama dengan PGN sebanyak 16.000 pohon. Alhamdulillah, dari sekian banyak yang kami tanam 60 % hidup dan tumbuh dengan sempurna sehingga di lokasi yang telah kami tanam sudah dapat kita meminimalisir abrasinya.”

Menurut Fachruddin, tingkat abrasi pesisir pantai di Kabupaten Cirebon sangat memprihatinkan dari panjang garis pantai 54 km (lima puluh empat kilometer) setiap tahunnya terjadi abrasi. Bisa di bayangkan bila setiap tahun abrasi terjadi seluas 1 (satu) meter maka 5,4 ha (lima koma empat hektar) daratan kita menjadi hilang, untuk itu perlu dilakukan penanganan khusus melalui rehabilitasi pesisir dengan tanaman mangrove. Pada kegiatan ini BLHD, Pemuda Panca Marga dan LSM Pang Laot Yudha Putra menanam 3 (tiga) jenis tanaman mangrove, seperti : Rizhophora Spesis Muchronata, Avicenia Spesis Marina dan Bruguera. Sedangkan untuk mengontrol tingkat abrasi biasanya organisasi Pemuda Panca Marga Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Dinas Kelautan Kabupaten Cirebon dan LSM Panglaot Yudha Putra. Dimana pengurus LSM Panglaot Yudha Putra adalah petani tambak yang berhadapan langsung dengan pesisir pantai (A-61/Hendra/KPLH)’’

Terima Banyak Penghargaan, Veteran Itu Kini Ngontrak di Gubug Reot

Reporter: Emma

AyoGitaBisa.com - Menjadi pejuang di masa kemerdekaan dengan sejumlah penghargaan tak menjamin hidup seorang veteran sejahtera. Seperti yang dialami Mawardi, warga Deli Serdang, Sumatera Utara. Veteran berusia 87 tahun ini, bersama sang istri, Saniah, terpaksa tinggal di kontrakan sempit yang lebih mirip gubuk di Gang Gintar, Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Tanjung Gusta, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mawardi mengaku selama 13 tahun dirinya tinggal di sana dan kerap kebanjiran kalau hujan turun. "Saya sudah 13 tahun tinggal di sini, setiap hujan deras airnya masuk, terutama dari belakang," ucap Mawardi seperti dikutip Merdeka.com. Harapan memiliki rumah pupus hingga usianya kini. Sempat ada yang menjanjikan akan membantunya mendapatkan rumah, tapi hanya memberikan angin surga. "Dulu pernah ada yang bilang akan membantu, saya disuruh siapkan pengantar dan surat lain, untuk dapat rumah veteran. Setelah semua selesai, orangnya tidak datang lagi," kenang Mawardi lirih. Gaji veteran sebesar Rp 1,2 juta per hanya cukup untuk kebutuhan sehar-hari dan biaya sewa kontrakan sebesar Rp 150 ribu per bulan. Harga tersebut belum termasuk biaya listrik. Bahkan, di usia tuanya dia masih harus memeras keringat sebagai tukang rumput di Kompleks BTN Tanjung Gusta demi uang tambahan. Padahal apalah kurangnya sumbangsih Mawardi untuk bangsa. Sejak diakui negara sebagai veteran mulai 1981, dia mendapat sejumlah piagam penghargaan. Salah satunya lencana yang tertera di baju veteran miliknya yang disebut Lencana Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Piagam penghargaan tersebut pun ditandatangani langsung oleh presiden BJ Habibie. Mawardi adalah pejuang di Banyumas, Jawa Tengah. Mawardi pun berkisah tentang bagaimana perjuangannya dulu. "Jepang yang ajari aku berperang. Baris berbaris, pakai bambu runcing dan nyanyi lagu Jepang. Habis bom atom, Belanda masuk, baru kita gerilya. Belanda kuatnya siang, kita kuatnya malam, tapi waktu itu kita dibantu dengan ilmu sirep," tutur Mawardi bersemangat. Entah kapan Mawardi akan mendapatkan rumah impian yang akan memberikannya ketenangan. "Aku nggak ingin kaya. Harapan masa tua ini ya pikiran tenang, ada rumah," ujarnya penuh harap. [asa]

Mabes TNI AD tanggapi komentar Habibie soal Tank Leopard

Merdeka.com - Markas Besar TNI Angkatan Darat menanggapi komentar mantan Presiden BJ Habibie soal pembelian tank jenis Leopard oleh Kementerian Pertahanan yang dinilai tidak efisien.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Andika Perkasa menjelaskan, hingga kini ada 140 negara pengguna main battle tank (MBT) di seluruh dunia, dengan 65 jenis MBT yang berbeda. Khusus Tank Leopard digunakan oleh 20 negara besar (14,3 persen dari total MBT), mulai dari Australia, Austria, Brasil, Kanada, Cile, Denmark, Finlandia, Jerman, Yunani, Indonesia, Italia, Libanon, Norwegia, Polandia, Portugal, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, sampai Turki. "Dari 20 negara tersebut hanya 3 negara atau 15 persen yang wilayahnya memiliki padang pasir. 85 Persen dari negara-negara tersebut tidak memiliki padang pasir," tegas Andika dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Minggu (30/3). Dia menjelaskan, meski berat, Tank Leopard tidak akan merusak jalan dan jembatan di Indonesia. Secara teknis Andika menjelaskan, sekalipun berat Tank Leopard sekitar 60 ton, tekanan jejak pada tanah hanya 0,8 kg/cm2 atau 8,9 ton/m2. "Tekanan jejak ini relatif sama dengan Tank AMX-13 (berat 14,5 ton) dan Tank Scorpion (berat 8 Ton)," jelasnya. Dengan tekanan jejak 8,9 ton/m2, Tank Leopard, tegas Andika, sangat memenuhi syarat untuk digunakan di jalan kelas 1 dan 2 di Indonesia. "Beban terbagi rata Tank Leopard masih lebih kecil dari Jembatan kelas A dan B di Indonesia (lebar 6m, panjang 40 m)," imbuhnya. Selain itu, Tank Leopard mampu melakukan manuver off road, di permukaan berlumpur dan di sungai dengan kedalaman kurang dari 4 meter. Andi memaparkan, saat ini untuk penempatan 103 unit Tank Leopard TNI AD disebar: Batalyon Kavaleri 1 Kostrad, Cijantung (total 41) : - 13 Leopard 2A4. - 28 Leopard 2 RI. Batalyon Kavaleri 8 Kostrad, Pasuruan (total 41) : - 28 Leopard 2A4. - 13 Leopard 2 RI. Pusat Pendidikan Kavaleri, Padalarang (total 4) : - 3 Leopard 2 RI. - 1 Leopard 2A4. Kompi Kavaleri CAMB, Sentul : - 13 Leopard 2 RI. Kompi Kavaleri Pusat Latihan Pertempuran, Baturaja (total 4) : - 4 Leopard 2 RI. "Dari kebutuhan 103 garasi Tank Leopard, 82 di antaranya sudah selesai dibangun di berbagai lokasi tersebut. Sisanya akan diselesaikan tahun 2014," pungkas Andika. Baca juga:

Empat Kali Amandemen UUD 1945 Sesatkan Kemerdekaan Bangsa

JAKARTA (Pos Kota) - Ketua Dewan Pembina DPP Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP) Try Sutrisno menegaskan, hasil empat kali amandemen UUD 1945 di era reformasi, ternyata menyesatkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketatanegaraan jadi rumit dan menyimpang.

“Kondisi bangsa saat ini sungguh sulit, rumit, dan kompleks sebagai akibat dari hasil amandemen UUD 1945 yang menyesatkan dan menyimpang dari cita-cita kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, kami berharap MPR RI melakukan kajian konstitusi hasil amandemen itu secara komprehensif, agar keluar dari berbagai penyimpangan saat ini,” kata Try Soetrisno saat bertemu Ketua MPR Sidarto Danusubroto, di MPR, Selasa (11/3). Dalam pertemuan itu, Try Sutrisno didampaingi para tokoh sepuh dalam jajaran pengurus DPP GPP, antara lain Sekjen Saiful Sulun, Wijoyo Suyono, Nyoman Gede Soewita, Monang Siburian, dll. Sedangkan pimpinan MPR yang hadir selain Sidarto adalah , Wakil Ketua MPR RI M. Lukman Hakim Saifuddin, dan Ketua Fraksi Hanura MPR RI Erik Satrya Wardhana. Try Soetrisno berharap, MPR dalam kajiannya tersebut merujuk kepada hasil kajian Komisi Konstitusi (KK) yang pernah diketuai oleh Prof Dr Sri Soemantri berdasarkan TAP MPR RI No.4 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan KK. “Hasil kajian KK itu ternyata selama amandemen tidak terpengaruh atau tidak ada tercantum sama sekali, sehingga buku UUD 1945 hasil amandemen 1,2,3 dan 4 serta kompilasinya ikut menyesatkan,” ujar mantan Wapres Soeharto itu. Karena itu DPP GPP kata Try, MPR RI mengkaji ulang hasil amandemen selama reformasi tersebut secara komprehensif, dengan melakukan penyempurnaan dan bukannya pergantian pasal per pasal. Hal itu bisa dilakukan berdasarkan TAP MPR RI No.1 tahun 2002. “Saya juga berharap MPR RI menjadi lembaga tertinggi negara,” pungkasnya. Sebelumnya Saiful Sulun menegaskan hal yang sama, hasil amandemen itu menyesatkan dan terjadi banyak penyimpangan. Baik dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik luar negeri dan lain-lain. “Cita-cita pembangunan bangsa ini harus berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. Tapi, amandemen itu justru menghilangkan ideologi dan demokrasi Pancasila sendiri,” tandas Saiful Sulun. HARUS DILURUSKAN Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto menegaskan jika dalam sistem kelola negara selama reformasi termasuk hasil amandemen 4 kali UUD 1945 ini harus ada yang diluruskan. Akibat amandemen itu, kini banyak banyak kepala daerah, baik bupati, walikota, dan gubernur, kini telah menjadi raja-raja kecil di daerah, melanggar konstitusi. “Mereka seenaknya membabat hutan, menguras tambang dan sebagainya, sementara rakyatnya tetap miskin. Jadi, otonomi daerah yang kebablasan itu harus ditindak. Kalau melanggar, bisa diimpeach, Presiden saja kalau melanggar juga diimpeach,” ujarnya. Karena itu MPR RI membentuk tim kajian sistim tata kelola negara yang beranggotakan sebanyak 45 anggota DPR RI dan DPD RI. Tim kajian tersebut juga melibatkan berbagai kelompok masyarakat termasuk kalangan kampus, akademisi, ormas, masyarakat, dan sebagainya. “Dalam kajian itu juga MPR RI merundukan menjadi lembaga tertinggi kembali dan perluanya GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sebagai acuan program pembangunan yang akan dijalankan oleh Presiden RI terpilih. Selain itu, Presiden dan lembaga tinggi negara juga harus melaporkan kinerjanya setiap setahun sekali kepada MPR RI,” kata Sidaro. Kajian tersebut menurut Sidarto, agar presiden mempunyai arah program pembangunan ke depan, di mana GBHN itu bersifat vertikal dan horisontal. Yaitu presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat dan MPR RI. Hanya saja kata Sidarto mempertanyakan, “Kalau saja presiden yang dianggap melanggar konstitusi bisa diimpeachment, dimakzulkan, diberhentikan, lalu bagaimana dengan kepala daerah?” ujarnya. (winoto)

TNI Gerebek Lokasi Latihan Militer di Bojongpicung

TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR - Lokasi yang diduga menjadi tempat latihan militer digerebek tim gabungan dari Den Intel Kodam III Siliwangi, Tim Intel Korem 061/Suryakencana Bogor, Unit Intel Kodim 0608 Cianjur, dan Sub Denpom III/I-1 Cianjur. Dua orang ditangkap. Sejumlah peralatan militer yang biasa digunakan TNI AD serta sejumlah data yang berkaitan dengan organisasi kemiliteran disita.

Pasi Intel Kodim 0608 Cianjur, Kapten Inf Edi Surono, melalui Bati (Bintara Tinggi) Intel Kodim 0608 Cianjur, Peltu Mamad, mengatakan lokasi penggrebekan berada di RT 4/2 Kampung Babakan, Desa Sukarama, Kecamatan Bojongpicung. Di lokasi itu terdapat rumah yang disulap menjadi pos komando yang menyerupai markas militer milik TNI. "Penggrebekan kami lakukan Kamis, 20 Februari 2014. Di lokasi kami menyergap tujuh orang. Dua di antaranya adalah pimpinannya," ujar Mamad ketika ditemui wartawan di Markas Kodim 0608 Cianjur, Jalan Siliwangi, Jumat (21/2). Dikatakan Mamad, dari data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, lokasi yang diduga menjadi tempat latihan militer itu merupakan markas sekelompok orang yang namanya serupa dengan nama sebuah LSM di Jakarta. "Tapi ketika kami konfirmasi, LSM di Cianjur ini bukan bagian dari yang ada di Jakarta. Dan, setelah kami cek legalitas yang mereka miliki ini juga janggal," ujar Mamad. Diakui Mamad, penggerebekan itu berdasarkan laporan warga yang merasa resah dengan kegiatan mereka. Pasalnya kegiatan kelompok yang beranggotakan sekitar 20 orang itu kerap menggunakan seragam TNI AD lengkap mulai dari kepala hingga kakinya dalam kegiatan sehari-harinya. "Mereka juga melakukan pelatihan baris berbaris. Sebetulnya kami tidak ingin melarang kegiatan LSM. Tapi LSM juga harus jelas dan jangan menggunakan pakaian dan embel- embel TNI. Dikhawatirkan nanti justru ada kearogansian dan disalahgunakan," ujar Mamad. Mamad mengatakan, penggerebekan yang dilakukan itu juga didasari rasa kekhawatiran warga terkait dengan aksi terorisme. Karena itu TNI terus memantaunya secara khusus dan melakukan kordinasi dengan Polres Cianjur untuk pengusutan lebih lanjut. "Dari penyergapan itu kami membawa dua orang yang disebut sebagai pimpinan untuk dimintai keterangan dan dibawa ke Polres Cianjur. Mereka mengaku sudah merekrut puluhan warga setempat. Warga yang masuk dimintai uang pendaftaran Rp 250 ribu," ujar Mamad. (cis) Editor: Hendra Gunawan Sumber: Tribun Jabar

Yulius Aminudin SE Pimpin PPM Sumsel

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Yulius Aminudin SE terpilih sebagai Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Sumsel periode 2014-2018.

Terpilihnya Yulius Aminudin SE yang selama ini menjabat Wakil Ketua PD PPM Sumsel setelah voting suara berhasil meraih 9 suara pada Musda VII Sumsel 2014 di Gedung Gatot Subroto Kodam II/Sriwijaya, Sabtu (15/2/2014). Yulius yang juga Ketua Panitia Musda mengalahkan dua kandidat lainnya yakni M Ali Pelita yang Ketua Cab Palembang mengantongi 3 suara, dan Rano Karno (Resimen Yudha Putra) dengan 1 suara. Sedangkan 2 suara abstain. Yulius Aminuddin yang terpilih berusaha mengajak para anggota untuk PPM Sumsel untuk bersatu dan menjalankan AD/ART. "Tidak terlalu muluk-muluk. Berorientasi AD/ART yang sangat komplek oleh senior kita yang brilian. Biar anggota lebih sejahtera," kata Yulius. Sementara Firdaus Yusuf, Ketua Stering Comitee menyatakan tadinya ada enam bakal calon kandidat untuk memimpin PPM Sumsel periode 2014-2018. "Kita punya hirarki bagi rekan-rekan yang siap kader kesinambungan berhak menjadi Balon. Panitia sudah buka Selasa-Jumat. 6 kandidat Balon. Nama-namanya Rano Karno (Resimen Yudha Putra) M Ali Pelita (Ketua Cab Palembang), Muhar Lakoni (Mantan Ketua PD PPM), Sarimuda (senior anak veteran punya hak calon), Yulius Aminudin SE (Ketua Panpel Musda). Saya dan rekan-rekan senior di stering coomitee memverifikasi persyaratan. Dalam pleno kelima hasil seleksi Balon tersebut. Mengerucut dalam sidang," kata Firdaus Yusuf

11 Pimpinan Cabang Hadiri Musda PPM Sumsel

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sebanyak 11 Pimpinan Cabang (PC) menghadiri Musda Pemuda Panca Marga (PPM) Pimpinan Daerah Sumsel di Gedung Gatot Subroto Kodam II/Sriwijaya, Sabtu (15/2/2014).

"Saya membacakan susunan acara. Dari 13 cabang yang akan hadir pada Musda ini 11 PC sehingga persyaratan Musda kourum. Muba dan Banyuasin siang akan datang. Tadi memberitahu," ungkap Ir H Iedfil Jaya Anwar, Ketua Caretaker PD PPM Sumsel didampingi Ketua Stering Comitee Firdaus Yusuf memimpin Musda Pemuda Panca Marga (PPM) Pimpinan Daerah Sumsel di Gedung Gatot Subroto Kodam II/Sriwijaya, Sabtu (15/2/2014). Pengesahan tatib, pimpinan musda, penyerahan palu. Kami dari pimpinan pusat akan jadi salah satu caretaker sehingga total 7 orang. Peserta yang hadir tersebut dari PC Palembang, OI, OKI, Prabumulih, Mura, Lubuklinggau, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Pagaralam, Muaraenim. Sedangkan dari Muba, Banyuasin diinformasikan akan datang belakangan. "Sesuai dengan daftar hadir. Dari 13, 11 yang hadir. Sedangkan PALI, LBH PPM Sumsel hadir sebagai peninjau," katanya.

Bung Karno: Separuh kekayaan Singapura dari kerja keras Sumatra

Reporter : Mohamad Taufik Merdeka.com - Sekarang lagi ramai berita memanasnya hubungan Indonesia dan Singapura. Penyebabnya adalah pemberian nama Kapal Perang RI (KRI) dengan nama Usman-Harun. Singapura protes karena menganggap Usman dan Harus adalah teroris yang dihukum gantung di negeri singa itu.

Sementara pemerintah Indonesia beranggapan lain. Usman dan Harun adalah pahlawan nasional. Kedua anggota KKO Angkatan Laut (sekarang Marinir), itu tewas dalam menjalankan misi peperangan di Singapura. Sebenarnya keributan Indonesia dengan Singapura ini sudah berlangsung lama. Selain masalah militer, masalah ekonomi juga turut menggerus hubungan Jakarta-Singapore. Misalnya ketika pemerintah Hindia-Belanda menyerahkan supremasi ekonomi kepada Singapura sebagai jajahan Inggris. Pemerintah Hindia-Belanda terpaksa menerima kenyataan yang patut dipersengketakan, bahwa Riau di Sumatera menjadi wilayah yang diawasi Singapura. Mata uang dollar Singapura, waktu itu menjadi satu-satunya mata uang yang dipakai di Riau, bukan uang jajahan Belanda atau rupiah. Riau juga menjadi tempat penyelundupan barang-barang dari Singapura. Bahkan satu kartel di Singapura menguasai usaha perikanan di Bagan Siapi-api di Sumatera. Sampai pendudukan Jepang, kondisi di Riau tak berubah. Bahkan sampai masa Kemerdekaan RI, antara 1945 hingga 1961. Melihat kenyataan itu, Presiden Pertama RI Soekarno nampak geram. Seperti ditulis Ganis Harsono dalam buku berjudul: Cakrawala Politik Era Sukarno. Ganis mengutip penggalan pidato Bung Karno di depan orang-orang Sumatra terkait sikapnya terhadap Singapura: "Lebih lima puluh persen dari kekayaan Singapura berasal dari kerja keras yang saudara-saudara lakukan. Saudara-saudara membarter barang-barang dengan Singapura, dan dengan itu gedung-gedung pencakar langit bermunculan di negeri itu seperti cendawan tumbuh. Dan apa imbalannya yang saudara peroleh? Barang-barang plastik murahan, transistor-transistor yang tak bernilai, dan arloji mainan-mainan. Hentikan perdagangan barteran ini dengan Singapura, dan bergabunglah dalam kesatuan-kesatuan ekonomi yang kuat untuk memajukan daerah saudara-saudara, dan untuk membuat Belawan-Deli menjadi pelabuhan yang terbesar di Asia Tenggara." Baca juga: 'Usman-Harun membela negara, bukan lakukan pembantaian' Ini perbandingan kekuatan militer Indonesia Vs Singapura Usman & Harun digantung, Marinir siap tenggelamkan Singapura

Ormas PPM Ajak Pemilih Tak Golput

INILAH.COM, Jakarta - Organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Panca Marga (PPM) menegaskan akan terus mengawal jalannya proses pesta demokrasi di Indonesia. PPM pun bertekat akan menjadi garda terdepan untuk mengawal jalannya pemihan umum (pemilu) secara damai.

Hal tersebut ditegaskanWakil Ketua Umum PPM Andi Surya Wijaya, "PPM akan menjadi garda terdepan untuk mengawal proses demokrasi di republik ini, sehingga bisa berjalan aman tanpa harus ada kerusuhan," katanya, Rabu (22/1/2014). Menurut Andi, ribuan personel PPM yang tersebar di seluruh Indonesia sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari dalam mengawal proses jalannya pemilu. Persipan yan dimaksud, menurut Andi, adalah dengan melakukan pelatihan secara fisik dan pengetahuan terkait pemilu. "Jadi dalam mengawal proses pemilu damai ini kami bukan tanpa persiapan. Semuanya sudah dipersiapkan dengan matang," ungkapnnya. Diakuinya, menjelelang pemilu seperti saat ini rawan sekali gesekan sosial yang disebabkan suhu politik yang tinggi. PPM sebagai ormas independen akan menjaga agar gesekan sosial tersebut tidak sampai mengarah pada kekacauan. "Bagi PPM, menjelang pemilu suhu politik boleh panas, tapi orang-orang yang terlibat langsung dalam politi praktis tetap bisa berkepala dingin. Peran PPM lah untuk mengupayakan hal itu," jelasnya. Tidak hanya mengawal jalannya pemilu agar supaya berjalan damai. PPM pun gencar melakukan sosialisasi antigolput. Sementara itu, terkait dengan bencana banjir yang menimpa Jakarta, sebanyak 3.000 relawan PPM dikerahkan untuk membantu penanggulangan bencana Jakarta dan beberapa daerah lain. Mereka juga akan memperbaiki sejumlah sekolah rusak akibat banjir menggunakan anggaran yang disiapkan dewan pimpinan pusat (DPP). Sekitar 1.000 relawan khusus dikerahkan untuk membantu korban banjir di Jakarta. "Sedangkan 2.000 personel lainnya disebar ke daerah bencana seperti Manado dan daerah di Jawa Tengah," pungkasnya. [ton]

PPM Aceh Utara Kumpulkan Dana untuk Pengungsi Sinabung

Banda Aceh, (Analisa). Pemuda Panca Marga (PPM) Cabang Aceh Utara yang melakukan penggalangan bantuan untuk korban letusan Gunung Sinabung, Tanah Karo, di kota Banda Aceh, hingga Senin (27/1) sudah mengumpulkan dana Rp 5 juta, 30 kardus mie instan, 12 karung beras ukuran 15 kg dan pakaian layak.

Dalam penggalangan dana bantuan, PPM Aceh Utara mendirikan posko penggalangan dana untuk korban bencana pengungsian Gunung Sinabung di Jalan Daud Beureueh, Simpang Lima, Banda Aceh. “Sejak kita mendirikan posko ini, sudah terkumpul Rp 5 juta, serta ada juga yang menyerahkan bantuan langsung berupa mie instan, beras, serta baju bekas,” kata Koordinator Posko, Muhammad, kepada wartawan seraya menambahkan, pihaknya sudah mendirikan posko sejak 20 Januari 2014. PPM Aceh Utara hanya mendirikan dua posko saja di Aceh, yaitu di Lhokseumawe dan Banda Aceh. di Banda Aceh, mereka melakukan penggalangan dana di Simpang Lima serta Jambo Tape. “Mungkin hari ini terakhir kita lakukan penggalangan dana. Besok (Selasa, 28/1), kami sudah kembali ke Aceh Utara,” katanya. Muhammad menambahkan, pihaknya berencana membawa bantuan tersebut ke tempat pengungsian korban letusan Gunung Sinabung, 1 Februari 2014 ini. “Kami akan menyalurkan bantuan ini secepatnya. Namun, kita tidak banyak membawa barang bantuan langsung dari Aceh karena semua kebutuhan akan dicari di Medan yang lokasinya lebih dekat agar lebih mudah,” tutupnya. (rfl)

3 Ribu Relawan PPM Bantu Korban Banjir

MAMPANG (Pos Kota) – Sebanyak 3.000 relawan dari ormas Pemuda Panca Marga (PPM), dikerahkan untuk membantu penanggulangan bencana Jakarta dan beberapa daerah lain. Mereka juga akan memperbaiki sejumlah sekolah rusak akibat banjir menggunakan anggaran yang disiapkan dewan pimpinan pusat (DPP).

Hal itu disampaikan Mugaera Djohar, salah satu pimpinan DPP PPM pada acara syukuran HUT ke-33 PPM di Gedung Konvensi Depsos, Kalibata, Jaksel, Rabu (22/1). “Atas bencana yang banyak terjadi di berbagai daerah, membuat kami turut prihatin. Untuk itu, perayaan syukuran cukup sederhana saja dan setelah ini kami siap membantu masyarakat korban banjir,” kata Mugaera Djohar, selaku ketua panitia syukuran. Sekitar 1.000 relawan, khusus dikerahkan untuk membantu korban banjir di Jakarta. “Sedangkan 2.000 personil lainnya disebar ke daerah bencana seperti Manado dan daerah di Jawa Tengah,” papar Mugaera sambil menambahkan khususnya rencana perbaikan gedung sekolah hanya untuk luar Jakarta. Menurutnya PPM di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP H. Lulung Lunggana terus berupaya membantu pemerintah dan masyarakat. Organisasi yang beranggotakan puluhan ribu orang, berdiri sejak tanggal 22 Januari 1981. Acara syukuran dihadiri 1.000-an anggota, termasuk segenap petinggi, seperti Mayjen TNI (Purn) Joko Purwanto, Meyjen TNI Suharto, Ketua LVRI, dan lainnya. Acara perayaan tersebut hanya memotong nasi tumpeng dilanjutkan dengan makan bersama. “Kami sedang prihatin karena banjir, jadi acara sederhana saja yang penting khitmad,” tambah Saharudin Arsyad, Ketua DPD PPM DKI Jakarta. Selain menggelar syukuran sederhana, kata Mugaera, mereka juga melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Dia juga mengingatkan kepada seluruh anggota nanti bulan Maret agar menghadiri rakernas sekaligus mengumumkan sikap politik PPM serta mendukung sukses pemilu agar tidak golput. “Kalau waktunya sudah dekat, nanti undangan menyusul,” kata Mugaera. (joko/sir)

Pramono Edhie sowan ke legiun veteran di Palembang

Reporter : Randy Ferdi Firdaus | Rabu, 22 Januari 2014 Merdeka.com - Dalam rangkaian roadshow debat bernegara Konvensi Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo menyempatkan diri berkunjung ke kediaman legiun veteran di Palembang, Sumatera Selatan, H.A Zawawi Tjik Molek. Zawawi adalah mantan pejuang 1945 yang berjuang melawan tentara Belanda di Palembang.

Pramono Edhie disambut langsung oleh Zawawi dan keluarga besarnya dirumah yang tampak sederhana di bilangan, Jalan Radial Ilir Barat, kompleks para veteran. Kini, Zawawi berusia 85 tahun, meski menggunakan tongkat dan alat bantu pendengaran, secara fisik Zawawi masih terlihat bugar. "Terima kasih atas kedatangan bapak, inilah keadaan kita pak. Pendengaran kurang, berjalan sudah kurang mampu," kata anak Zawawi yang menyambut kedatangan Pramono Edhie di kediamannya, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (22/1). Dengan terbata-bata, Zawawi pun mencoba mengisahkan soal peperangannya pada tahun 1945 dalam mengusir tentara Belanda dari Palembang. Kala itu, kata dia, dirinya tergabung bersama Emir Salim, tentara pelajar yang juga mantan Menteri lingkungan hidup era Soeharto. "Tentara pelajar perang 5 hari 5 malam. (Bersama) Pak Emir Salim, banyak yang sudah meninggal (satu angkatan)," kata Zawawi. Mendengar cerita tersebut, Pramono Edhie pun juga menceritakan, bahwa perjuangan Zawawi dulu juga bersama ayahnya Sarwo Edhie. Namun, ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal. "Ayah saya sudah meninggal, ibu saya masih usia 84 tahun sekarang," kata Pramono Edhie. Dengan bercanda, Pramono Edhie pun melontarkan pertanyaan, mengapa pangkat Sersan yang tersemat di Zawawi tak kunjung naik sampai sekarang. Pertanyaan ini pun disambut tawa oleh Zawawi. "Pangkatnya kok enggak naik-naik? Tetap sersan," tanya adik Ipar SBY ini. "Banyak yang ketawa, karena saya sampai saat ini pangkatnya masih sersan," jawab dia. Pertemuan ini pun berlangsung hangat dan dihadiri juga oleh keluarga besar Zawawi yang punya 8 anak ini. Sembari lesehan, mereka pun ngobrol santai dan makan bersama di rumah yang sederhana. [did]

Erupsi Sinabung diharapkan sebagai bencana nasional

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah pusat diminta menetapkan letusan atau erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, sebagai bencana nasional karena dalam beberapa hari terakhir semakin sering terjadi letusan, dengan dampak yang semakin meluas dan berbahaya.

"Jumlah pengungsi pun semakin bertambah dan korban tewas akibat bencana alam ini juga telah berjatuhan," kata mantan Wakil Bendahara KNPI Sumatera Utara, Ir. Erick Sitompul, MH, dalam keterangan tertulisnya, Rabu. Erick mengatakan kejadian ini sudah berkembang menjadi bencana dengan skala yang besar dan dengan dampak yang sangat luas. "Pemerintah pusat harus turun tangan dan cepat tanggap. Jangan sampai terulang cerita sedih seperti saat bencana Gunung Merapi di Yogyakarta tahun lalu,” kata Erick yang juga calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Abu vukanik dan awan panas yang ditimbulkan dari erupsi berkepanjangan Gunung Sinabung, menurut Erick Sitompul, benar-benar telah berdampak distruktif dan berbahaya bagi warga masyarakat di sekitarnya. “Sejumlah desa di beberapa kabupaten di sekitarnya, seperti Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan hingga ke Kabupaten Deli Serdang saat ini benar-benar dalam kondisi yang menyedihkan. Masyarakat di beberapa wilayah yang terkena bencana saat ini seolah kehilangan daya, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatan,” katanya. Ribuan hektar areal pertanian di semua desa di daerah-daerah tersebut praktis rusak berat. Warganya tak lagi bisa bercocok tanaman satur-mayur, buah-buahan dan tanaman pangan lainnya. "Panen sudah tidak mungkin. Semua hancur," katanya. "Dengan penetapan status menjadi Bencana Nasional, maka Pemerintah Pusat harus mengambil alih penanggulangan dampak bencana tersebut, karena Pemprov Sumut dan Pemda Tanah Karo sudah sangat kewalahan menganggulanginya," kata Erick Pemerintah Pusat melalui kordinasi BNPB dapat mengerahkan semua sumber daya nasional baik dari TNI, instansi pemerintah terkait, LSM lingkungan dan seluruh pihak swasta nasional untuk bekerja sama membantu ke Kabupaten Tanah Karo, ucapnya. Editor: Unggul Tri Ratomo COPYRIGHT © 2014

LMP dan PPM Ancam Demo Bea Cukai

Laporan wartawan Bangkapos, Ryan A Prakasa BANGKAPOS.COM,BANGKA--Rencana kegiatan pengiriman (ekspor) barang tambang berupa elminit sebanyak 1.750 ton ke negara oleh PT Famindo Bumi Khatulistiwa Mining (FBKM) melalui pelabuhan Pangkal Balam kota Pangkalpinang sejak awal diakui pengurus Markas Daerah Pemuda Panca Marga provinsi kepulauan Bangka Belitung (PPM Babel) memang terlihat rancu atau disinyalir kuat dugaan kegiatan ekspor itu bermasalah. "Ya bisa kita saksikan bagaimana kondisi di lapangan seperti apa. Barang sudah dimuat ke dalam kapal. Sementara kelengkapan persyaratan dokumen lainnya belum dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan. Nah itu kan sudah menunjukkan ada indikasi kecurangan prosedur," kata Rikky Fermana kepada bangkapos.com, Sabtu (11/1/2014) saat meninjau ke lokasi pelabuhan Pangkal Balam bersama belasan anggota PPM dan anggota ormas Laskar Merah Putih (LMP) Babel lainnya. Tak cuma itu, Rikky mensinyalir kuat dugaan lainnya proses kegiatan pengiriman sejumlah barang tambang ke negara Cina oleh PT FBKM tersebut bermasalah, bahkan ia menduga ada oknum aparat/intansi terkait coba-coba untuk 'bermain'. Apalagi Ditjend Bea & Cukai selaku pihak terkait justru terkesan 'tutup mata' atas kegiatan ekspor barang tambang yang dinilainya bermasalah. "Jadi kasus pengiriman barang tambang ini terus kita pantau. Nah jika ditemukan adanya pelanggaran atau kita duga kuat adanya percobaan penyelundupan maka yang pertama kita demo yakni pihak Bea Cukai setempat," tegas Rikky. Baca Juga Bea Cukai Belum Berikan Jawaban Penulis: ryan augusta Editor: edwardi Sumber: bangkapos.com

Iptu Dedi Supriatna Tak Pernah Ambil Gaji, Rela Jadi Pengepul Rongsokan

JPNN.COM Sisi Lain Kapolsek Bojonggenteng, Iptu Dedi Supriatna Tak Pernah Ambil Gaji, Rela Jadi Pengepul Rongsokan Demi Naik Haji SELAMA dua tahun bertugas sebagai Kapolsek Bojonggenteng, Iptu Dedi Supriatna tidak pernah mengambil gajinya sebesar Rp 5,6 juta/bulan itu.

Justru ia lebih memilih menjadi supir pengangkut daging kerbau hingga menjadi pengepul barang rongsokan untuk menutupi kebutuhan hidup keluarganya. Usaha ini dilakukan karena Dedi berniat kelak bersama istrinya agar bisa naik haji. ------------- PERLI RIZAL, SUKABUMI ------------ Terlihat raut wajah yang biasa saja bak seorang petani atau bahkan memang seorang pengepul rongsokan. Dengan mengenakan celana sontok dan kaos putih, perwira berpangkat dua balok emas di pundaknya itu tak terlihat sebagai seorang polisi. Dengan obsesinya agar bisa naik haji, Dedi tak merasa minder bergaul dengan barang-barang bekas yang dikumpulkannya. Tak jauh dari kantornya ia bekerja, terlihat tumpukan botol-botol bekas. Mulai bahan plastik, kaleng dan kardus ia kumpulkan di atas mobil bak terbuka dari para pemulung dan pengelola Gedung Olah Raga (GOR) di wilayahnya. Diantaranya, botol bekas dari aqua, dua tang, total, pocari sweat dan sejenisnya. Rupanya, usaha yang ia kembangkan itu untuk menghadapi masa pensiunnya yang kurang dari satu bulan lagi. "Saya harus mempersiapkan masa pensiun saya. Karena di sini ada peluang untuk mengumpulkan barang bekas, kenapa tidak saya jadi pengepul. Karena menjadi seorang pengepul tidak akan menurunkan martabat atau pangkat dan jabatan saya sebagai kapolsek. Yang penting tugas saya sebagai anggota polri bisa dilaksanakan dan tidak keluar dari koridor atau ketentuan yang berlaku," kata pria kelahiran Bandung, 4 Januari 1956, itu dengan wajah optimis. Usaha menjadi pengepulnya itu ia lakoni berawal dari hobinya sebagai pebulutangkis. Melihat botol-botol bekas berserakan, selepas berolahraga ia pun berkomunikasi dengan pengelola GOR agar botol tersebut dikumpulkan dan dijanjikan akan dibelinya. Tidak muluk-muluk, botol-botol yang dikumpulkan itu ia bayar seharga Rp 3 ribu/kilogram. Dedi pun menjualnya ke bandar rongsokan dengan harga rp 5 ribu/kilo gram. Untuk mendapatkan laba Rp 2 ribu/kilo gram, Dedi harus memilah-milah dulu barang-barang tersebut. Bahkan, untuk kaleng pocari sweat, ia gepengkan terlebih dahulu agar menjadi padat. Meski menjadi pengepul rongsokan, Dedi selalu mengutamakan kerjaannya sebagai Kapolsek Bojonggenteng. Terlebih, kultur masyarakan Bojonggenteng sangat dominan dengan organisasi masyarakat (ormas). Jika tidak paham dan minim kepedulian terhadap ormas-ormas itu, jelas akan menjadi bulan-bulanan petugas pengamanan. "Menjadi Kapolsek dimana pun terlebih di Bojonggenteng harus bisa memahami dan jangan pernah membeda-bedakan masyarakat. Harus dekat dengan tokoh masyarakat dan harus rajin berkomunikasi dengan masyarakat," imbuhnya. Meski bukan keturunan pengusaha, putra kedua Pembina Akabri Sukabumi Almarhum Iptu Sukimin itu juga pernah menjadi sopir pengangkut daging kerbau. Sejak 2003 hingga 2008 silam, saat bertugas sebagai Koordinator Binmas Polsek Cicurug ia kerap menjadi sopir pengangkut daging kerau dari Bojongkokosan. Upahnya pun dibayar perekor, Rp 75 ribu/ekor kala itu. ia mengangkut hingga ke Pasar Cucurug, Pasar Bogor dan Pasar Cilueur. "Saya mengirimkan daging di malam hari, agar tidak menganggu tugas saya sebagai polisi. Sekarang pun kerjaan ini (pengepul barang bekas) banyak saya lakukan di malam hari. Sedangkan untuk siang saya lakukan kalau memang waktunya senggang dan tidak ada tugas ke mana-mana," tambahnya. Bukan dari pemulung saja barang itu ia dapatkan, dari Pabrik Total pun bapak dari anggota Polresta Bogor, Brigadir Fenita itu mendapatkan giliran menjadi pembeli. Ia juga berharap, di kala pensiun nanti, tidak ada beban dan utang kepada orang lain. Mobil bak terbuka grand max miliknya itu sudah lunas dicicil termasuk hasil dari menjual barang bekas itu. Bahkan, jika tugasnya selesai nanti, ia berharap ada ide lain yang menghampirinya. "Mungkin membuat kerajinan dari barang bekas itu. Tapi lihat saja nanti. Sekarang saya nikmati saja usaha sampingan saya sebagai pengepul barang bekas. Daripada memeras atau merugikan orang lebih baik berdikari mencari uang halal. Meski hanya Rp 200 ribu-400 ribu/minggu setiap kali kirim, tetapi hasilnya halal dan berkah," ucapnya. Bahkan, dari hasil menjual rongsokan itu, ia berikan kepada istrinya untuk mengantikan gaji pokok yang tidak diambilnya selama menjadi Kapolsek. Masih di tahun 2013 lalu, Dedi dan istinya baru saja pulang dari tanah suci Makkah untuk ibadah umroh. Dari kegiatannya itu, ada pengusaha Palet Mujahid dan putranya, Masbing, yang keduanya sudah haji melirik kegigihan sang kapolsek untuk tetap berkarya di sela-sela menjalankan tugasnya. Niatnya untuk berakat ibadah haji pun sudah didaftarkannya. Hanya saja, pendaftarannya itu belum lunas alias masih punya utang.(*)