Hasyim Muzadi: Israel tak mempan dikutuk

Jumat, 23 November 2012 19:52 WIB

Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS), 

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal "International Conference of Islamic Scholars" (ICIS) KH Hasyim Muzadi mengatakan berbagai kecaman dan kutukan tidak akan menghentikan kekerasan Israel terhadap Palestina.

"Israel Zionis tidak akan mempan dikutuk karena mereka sesungguhnya hanya tahu kepentingannya sendiri," kata Hasyim Muzadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Menurut mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, untuk mengatasi serangan Israel, Bangsa Palestina harus bersatu terlebih dahulu.

"Yang diperlukan sebenarnya pertama kali adalah persatuan Fatah dan Hamas yang selama ini terus diadu domba habis-habisan oleh Israel," katanya.

Selain itu, katanya, perlu kesadaran negara-negara Arab yang mau membantu Palestina dengan sungguh-sungguh dan jujur.

"Karena sampai hari ini setiap negara Arab atau Islam diserang agresor, selalu saja berpangkalan di salah satu negara Islam sendiri," jelasnya.

Dikatakannya, Liga Arab juga tampak lebih membantu kepentingan Barat daripada bangsa rasnya sendiri. Demikian pula dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang tidak bisa berbuat banyak jika menyangkut Israel.

"PBB pun selalu tumpul ketika Israel melanggar HAM internasional," kata Hasyim.

Perlakuan PBB terhadap Israel, tambahnya, sangat berbeda jika berhadapan negara-negara Islam.

"Kalau yang dituduh melanggar HAM itu adalah negara Islam yang tidak disuka oleh zionis, langsung dihukum dan diserbu. Dan penyerbuan itu pun atas nama hak asasi manusia," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, di Indonesia pun keadaannya kurang lebih sama. Para penggiat HAM di Indonesia hampir tidak mungkin diharapkan untuk mengatakan Israel dan pendukungnya melanggar HAM berat secara internasional.

"Mereka, para penggiat HAM Indonesia, pada umumnya lebih suka meneliti bangsanya sendiri dengan tuduhan melanggar HAM berat," katanya.
Para penggiat HAM Indonesia, kata Hasyim, biasa bicara tentang konflik Sampang, Poso, Cikeusik, Ciketing, Cirebon, Solo, Ambon, Papua, Lampung, Aceh, dan yang terakhir membela PKI sebagai korban.

Mereka, lanjut Hasyim, mempersoalkan bukan untuk mencari penyelesaian dalam nuansa keindonesiaan, tapi hanya mencatat kemudian dilaporkan ke luar negeri, agar asing bisa menghukum Indonesia.

"Pekerjaan bisnis HAM semacam ini tentu tidak berguna untuk Indonesia dan juga tidak terpuji. Apalagi kalau berdasarkan program paket bantuan asing, tentu pekerjaan memalukan," tandasnya.

Karena itu, kata Hasyim, kaum Muslimin di Indonesia sudah saatnya merapatkan barisan. Tidak boleh ada lagi lembaga Islam atau "yang keislam-islaman" terpengaruh terhadap program intervensi pemikiran ini hanya karena ingin disebut intelek atau berwawasan global.

"Waspadalah kaum Muslimin dan Bangsa Indonesia terhadap HAM yang westernis dan neokomunis," pungkasnya.
(S024/M026)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Pangdam Tolak Atribut GAM di Aceh

Antarafoto.com Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Zahari Siregar (kiri)

BANDA ACEH, KOMPAS.com- Pemerintah Aceh diminta tidak menggunakan bendera dan lambang separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bendera dan lambang Aceh. Selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah, penggunaan atribut GAM tak relevan dengan fakta bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Demikian ditegas Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Mayor Jenderal Zahari Siregar di Banda Aceh, Selasa (20/11/2012).
Pernyataan Zahari itu menanggapi rencana Pemerintah Aceh menetapkan bendera dan lambang GAM sebagai bendera dan lambang Aceh. Zahari mengatakan, bendera dan lambang daerah harus tetap mengacu kepada peraturan yang ada, khususnya dalam PP Nomor 77 Tahun 2007.
Seperti diketahui, dalam Pasal Bab IV, Pasal 6 Ayat (4) PP tersebut disebutkan, desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam NKRI.
"Artinya, kalau lambang dan bendera itu nilainya separatis, itu tak bisalah. Dia melanggar aturan PP 77 Tahun 2007 itu. Maka terpaksa kami larang," kata Zahari.
Menempatkan lambang dan bendera yang pernah dipakai oleh GAM adalah sesuatu yang tidak relevan. Pasalnya, Aceh saat ini masih menjadi bagian dari NKRI. "Berarti, (bendera dan lambang Aceh) tidak melambangkan Aceh seutuhnya di bawah naungan NKRI," lanjut dia.
Setelah perjanjian damai Helsinki 2005, GAM dan segala atributnya, termasuk semua persenjataan yang pernah dimiliki sudah tak ada lagi. Karena itu, Pemerintah Aceh diminta untuk mematuhi ketentuan tersebut dan tak memaksakannya agar pembangunan di Aceh tetap berjalan.
"Sekarang mau pembangunan Aceh jalan atau terhambat gara-gara ada kelompok-kelompok tertentu yang masih ingin menaikkan kondisi Aceh ke kondisi lama. Itukan tidak bagus," ujar Zahari.
Dari informasi yang diperoleh Kodam Iskandar Muda, pada tanggal 8 Desember 2012 nanti akan ada upaya mengibarkan bendera GAM untuk memperingati hari ulang tahun organisasi tersebut. TNI, tegas dia, akan melarang upaya tersebut.
Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan, Pemerintah Aceh semestinya mengajak semua unsur terkait secara komprehensif dalam penyusunan aturan di Aceh. Dengan demikian, tak akan ada miskomunikasi dan kesalahan persepsi.
Terkait Raqan Bendera dan Lambang Aceh ini, Kodam Iskandar Muda tak pernah dilibatkan oleh DPR Aceh. Dia menambahkan, Raqan Bendera dan Lambang Aceh tetap harus mendapat persetujuan pemerintah pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri.
Karena itu, dia meminta agar Pemerintah Aceh tidak bersikap prematur dengan mendahului pemerintah pusat. "Apabila ada hal-hal yang mengganjal dari hasil rumusan qanun yang ada disini, maka tentu pemda yang ada disini akan bertanggung jawab akan dipanggil untuk ditanya, dan tak semudah itu langsung disahkan. Itu yang bisa saya sampaikan," tandas dia.

Editor :

Marcus Suprihadi

TERKAIT:

• Aceh Mau Adopsi Bendera GAM

BP Migas Kikis Kekuasaan Negara, Tujuan UUD 1945 Tidak Tercapai

Rivki - detikNews

 Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai badan yang bertentangan dengan UUD 1945. Menurut MK, BP Migas mendegradasi kekuasaan negara atas migas yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.

"Model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha/Badan Usaha Tetap dalam pengelolaan migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam migas yang bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945," putus MK yang dibacakan Ketua MK, Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Dalam UU Migas, syarat Kontrak Kerja Sama (KKS) minimal ada tiga yaitu kepemilikan sumber daya alam di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, kedua pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas dan ketiga modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap.

"Tetapi ketiga syarat itu tidak serta merta berarti bahwa penguasaan negara dapat dilakukan efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," papar MK.

Di mata MK, syarat tersebut sangat merugikan negara. Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung BUMN untuk mengelola seluruh wilayah kerja migas dalam kegiatan usaha hulu.

Setelah BP Migas menandatangani KKS, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi KKS yang berarti negara kehilangan kebebasan untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS.

"Tidak maksimalnya keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena potensi penguasaan migas keuntungan besar oleh Badan Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan," tandas MK.

Seperti diketahui, UU Migas ini didugat ke MK oleh Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris dan politisi muslim, Ali Mochtar Ngabalin. Selain itu, ikut menggugat pula sebanyak 12 ormas Islam.

Mereka menggugat UU 22/2001 tentang Migas. Mereka menilai UU Migas pro asing dan meruntuhkan kedaulatan bangsa.

(asp/nwk)
 BAca juga :
 Din Syamsuddin: Putusan MK Terkait BP Migas Itu Kemenangan Rakyat

Agus Yudhoyono: Saya Tak Lahir Sebagai Anak Presiden

Isfari Hikmat - detikNews

 Jakarta - Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono kini menjabat Kepala Operasi Infanteri 17 Brigade Airbone Kostrad TNI AD. Namun hingga kini, Agus lebih banyak dikenal sebagai putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketimbang sosoknya secara personal.

Agus lahir pada 10 Agustus 1978 . Dia memang putra sulung SBY dan Ibu Negara Kristiani Herawati. Seperti ayahnya, ia juga memilih jalur militer, jalur yang beda dengan sang adik, Edhie Baskoro (Ibas) yang aktif berpolitik.

Agus mengakui memang tidak banyak yang mengetahui bagaimana perjalanan hidupnya sebelum sang ayah menjadi Presiden. “Mungkin lebih banyak orang melihat saya saat ini (anak presiden), tetapi tentu sebenarnya saya mengikuti perjalanan karier orang tua dari bawah,” kata Agus.

Bagaimana lulusan Harvard University itu menyikapi pandangan itu? Mengapa ia memilih karier militer? Bagaimana ia memaknai Sumpah Pemuda?

Berikut wawancara Isfari Hikmat dari majalah detik dengan Kepala Operasi Infanteri 17 Brigade Airbone Kostrad TNI AD Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A. di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu 24 Oktober 2012:

Sekarang Anda dikenal sebagai putra Presiden SBY. Bagaimana Anda menyikapi hal ini?

Memang tidak banyak yang mengetahui bagaimana perjalanan saya sampai dengan hari ini. Mungkin lebih banyak orang melihat saya saat ini (anak presiden), tetapi tentu sebenarnya saya mengikuti perjalanan karier orang tua dari bawah.

Saya tidak terlahir sebagai anak presiden, tetapi saya terlahir sebagai anak seorang perwira muda yang meniti kariernya dari bawah, dengan segala tantangan dan permasalahannya.

Saya rasa itu adalah hal yang indah karena saya banyak belajar dari pengalaman orang tua saya, itu juga membekali perjalanan hidup sejak saya menetapkan profesi sebagai prajurit di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Saya meyakini kedua orang tua saya selalu ingin menempa saya agar jadi manusia yang baik, yang tidak hanya mendapatkan kemudahan. Namun juga meniti karier dan hidupnya dengan tempaan hidupnya yang tidak ringan dan sederhana, dibarengi juga oleh doa mereka agar saya memiliki kekuatan mengatasi rintangan itu.

Mengapa Anda memilih berkarier di militer?

Profesi militer di negara mana pun memiliki tanggung jawab yang besar. Persepsi umum, menjadi prajurit itu sulit. Artinya menghadapi tugas-tugas yang penuh risiko, penuh tantangan. Risiko itu dimulai dari yang paling kecil meninggalkan keluarga, jauh, dan dalam waktu yang cukup lama, sampai dengan risiko kehilangan nyawa di medan pertempuran.

Kalau ditanya kenapa memilih masuk ke sana meski sudah tahu risikonya, itu tidak terlepas dari inspirasi yang diberikan, ditunjukkan orang tua saya, kakek saya. Termasuk anggota keluarga besar lainnya yang tidak sedikit menjadi perwira militer. Kenapa memilih militer, karena militer adalah pekerjaan yang mulia, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki. Tentu kita ingin melakukan yang terbaik.

Siapa yang menjadi inspirasi Anda?

Saya terinspirasi dari sosok perwira dan prajurit yang penuh dedikasi, hampir setiap saat, waktu dan energinya diberikan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan tugas-tugas itu sekali lagi penuh dengan risiko. Sering saya sejak kecil ditinggal tugas oleh orang tua, saya hanya bertiga dengan ibu dan adik saya, (kami) masih kecil-kecil.

Bahkan saya mengikuti penugasan ayah ketika itu di Timor Timur, menjadi komandan Batalion Satuan Tempur di sana, ketika itu situasinya masih mencekam. Kita menghadapi gangguan separatisme ataupun kelompok yang ingin merdeka ketika itu, saya merasakan betul betapa sulitnya keadaan, dan pengorbanan keluarga tidak sedikit.

Apa yang saya ambil dari cerita panjang tadi, semua profesi baik, semua profesi mulia, apa pun itu. Tetapi memang menjadi prajurit menuntut lebih, dedikasi tanpa kenal batas, unlimited dedication. Karena kita teken kontrak sejak awal, siap menyerahkan jiwa dan raga untuk tugas negara. Tanda tangan.

Saya merinding kalau cerita seperti ini, karena memang itulah yang ditekankan pertama kali ketika masuk akademi militer. Dan itu merupakan nilai dalam kehidupan, juga pada akhirnya. Bahwa dalam setiap kesempatan kita ingin berbuat yang terbaik untuk bisa menjamin kepentingan nasional kita.

Bagaimana Anda memaknai Sumpah Pemuda?

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang unik, beragam latar belakang budaya, agama, dan suku, tapi itulah yang membuat kita indah karena ada pemersatu. Kalau kita bicara soal Sumpah Pemuda itu juga pemersatu kita. Tonggak sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh generasi muda kita. Sumpah atau janji itu bahwa kita bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, dalam konteks kekinian harus disikapi secara utuh dan luas. Bukan berarti berbahasa satu, kita tidak boleh berbahasa Inggris kalau begitu, bukan seperti itu.

Justru apa yang kita lakukan lebih baik dari generasi sebelumnya, sehingga kita bisa memiliki kebanggaan dan kecintaan sebagai bangsa Indonesia. Itu esensinya. Bukan berarti tidak boleh bekerja di luar negeri karena tidak cinta Tanah Air. Tetapi dia di luar negeri berbuat yang terbaik mengharumkan citra bangsa Indonesia, dan akhirnya berkontribusi positif pada negeri ini.

Menurut Anda sebagai bagian dari pemuda, apa yang menjadi tugas utama generasi muda?

Tugas utama jelas, kita (generasi muda TNI) ingin menjaga kedaulatan negara kita, NKRI. Kita ingin menjaga integritas teritorial kita agar jangan sampai pecah-pecah. Ditambah lagi kita menjaga agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kehidupan perekonomian yang baik, yang juga memiliki kebebasan, dalam artian bebas mengekspresikan dirinya dalam konteks negara demokrasi yang semakin maju dan beradab.

Demokrasi beradab ini bisa dijelaskan lebih lanjut?

Kata beradab ini penting karena tidak ada ukurannya seberapa negara itu beradab, kita terus mengejar. Semakin tinggi tingkat peradaban manusia, artinya bukan hanya menjadi modern tapi juga berbudi pekerti luhur, sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh para leluhur pendahulu kita.

Bagaimana Anda melihat globalisasi. Seperti apa generasi muda harus menyikapinya?

Tidak bisa menunggu, buat apa menunggu waktu. Zaman semakin cepat. Sepuluh tahun lalu kita tidak bisa membayangkan bagaimana dunia kita sekarang seperti apa. Sepuluh tahun mendatang (akan) luar biasa, lebih kompleks lagi.

Dua puluh tahun mendatang (lebih) luar biasa dinamikanya, kalau kita tidak siap, maka kita hanya menjadi penonton. Lebih buruk lagi kita bisa jadi pecundang. Kita tidak bisa retreat atau mundur dari (era) globalisasi. Justru kita harus cerdas bagaimana melihat peluang yang ditawarkan globalisasi di abad 21.

Kalau kita tidak punya pemahaman itu maka kita menolak mentah-mentah, karena kita takut keluar dari zona kenyamanan atau comfort zone. Karena kita ingin Indonesia saja, tapi tidak bisa karena semua saling terhubung.

Kalau kita bisa menjadi bagian dari konektivitas yang semakin luas dan semakin dalam tadi, maka justru dengan sendirinya kita bisa menarik peluang ke dalam negeri yang pada akhirnya bisa dirasakan bagi masyarakat luas secara umum.

Tapi generasi muda kita masih suka tawuran?

Tawuran tidak sepatutnya harus terjadi, di alam demokrasi ini segala sesuatu permasalahan bisa dikomunikasikan, dicarikan solusinya. Kita harus bisa mengendalikan solusi, saya tahu generasi muda masih mencari jadi dirinya. Tapi ingat, harus disalurkan dengan baik. Peran keluarga penting, peran sekolah penting, peran civil society seperti pemuka agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya harus bisa menjadikan masyarakat yang rukun.

Dengan kondisi saat ini, apakah masih bisa generasi muda kita bersaing?

Pasti. Karena Indonesia masih bisa bersaing, dan pemuda tidak kalah bahkan masih bisa unggul dengan negera-negara lain.

(mad/mad)

Mantan Pejuang Terima Bantuan Bedah Rumah IIP BUMN

BERITADEWATA.COM - Gianyar - Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai para pejuangnya. Hal itu menjadi salah satu motivasi bagi Ikatan Istri Pimpinan (IIP) BUMN Pusat dan Bali, dalam menjalin tali kasih dengan para pejuang kemerdekaan yang hidupnya kini masih belum beruntung. IIP BUMN bekerja sama dengan PT. Pertamina dan PT. Pelindo III, membantu I Gusti Made Kamar, salah satu anggota Legiun Veteran Gianyar asal Banjar Abasan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Gianyar.

Gusti Made Kamar mendapatkan bantuan bedah rumah dari IIP BUMN senilai Rp 30 Juta. Rumah seluas 30 m2, terdiri dari 2 kamar tidur berukuran masing-masing 2,5x3m, 1 unit teras berukuran 2,5x3m, satu unit dapur berukuran 2,5x2m serta kamar mandi berukuran 1,5 x1,2m. Bantuan bedah rumah yang dikerjakan sejak Juli lalu, Kamis (5/10) kemarin diserahkan kunci rumah oleh Kordinator IPP BUMN Ibu Yuni Wirajaya yang diwakili Ibu Nyoman Cakra kepada penerima.

Menurut Ibu Cakra, program bedah rumah yang dilakukan IIP BUMN merupakan bagian dari peringatan Hari Kartini tahun 2012. Untuk tahun ini IIP membantu bedah rumah sebanyak 28 unit, terdiri dari 14 unit bagi Veteran dan 13 unit bagi masyarakat umum yang kurang mampu. Total nilai 28 bantuan bedah rumah merupakan CSR dari 18 BUMN, senilai Rp 840 Juta.

Terhadap metode kerja dalam bantuan, dilakukan dengan sistem swakelola. Dimana adanya sinergi antara penerima dengan pelaksana yang dalam hal ini diawasi langsung oleh Kepala Dusun dan kepala Desa dimasing-masing wilayah. “Harapan kedepan IPP BUMN lebih dapat berkiprah yang lebih banyak lagi,” jelasnya.

PT. Pertamina, Iin Febrian dan PT. Pelindo III, Iwan Sabatini dalam sambutannya disela penyerahan rumah, mengharapkan kegiatan ini kedepannya dapat terus dikembangkan. BUMN dalam hal ini akan menyisihkan keuntungannya dalam bentuk CSR bagi pendidikan dan sosial, jelas Febrian selaku SAM BBM Retail Bali NTB PT Pertamina.

Sedangkan Bupati Gianyar dalam sambutannya yang dibacakan Plt. Sekda Gianyar Ir. Nyoman Nuadi, MT menyampaikan, rumah merupakan kebutuhan dasar yang mempunyai fungsi besar bagi individu dan keluarga, baik fisik maupun mental. Untuk itu, bantuan bedah rumah yang diberikan IIP BUMN ini merupakan bentuk nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat didalam meningkatkan derajat manusia dalam kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pihak keluarga yang menerima kehadiran rombongan IIP Kementrian BUMN dalam penyerahan bedah rumah menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam bagi para donator, terutama dari IPP BUMN yang telah membantu pembangunan rumah bagi mantan pejuang kemerdekaan I Gusti Made Kamar. (Humas Gianyar)

FPD : Jangan Remehkan Dahlan Iskan!

 Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua FPD DPR Ramadhan Pohan yakin sekali Dahlan Iskan tak gentar menghadapi kekuatan politik di DPR demi reformasi BUMN dan stop kongkalikong dengan DPR. Parpol di DPR harusnya merespon positif keberanian Dahlan, bukan meremehkan kesaksian Dahlan.

"Kita tunggu saja momen di DPR ini. Dahlan akan beberkan semua. Tinggal publik akhirnya menilai sendiri, Dahlan benar atau asal-asalan. Saya yakin, Dahlan akan all out. Kita lihat proses dan ending-nya nanti," kata Ramadhan.

Hal ini disampaikan Ramadhan kepada detikcom Senin (5/11/2012).

Ramadhan meyakini langkah Dahlan menyebut oknum-oknum DPR pemeras BUMN tidak didasari niat pencitraan. Ramadhan yakin sekali Dahlan Iskan tak seremeh itu.

"Dahlan itu hanya ingin menghabiskan sisa waktu hidupnya untuk kemaslahatan umat, demi Indonesia yang lebih baik. Nggak lebih. Ingat, ia hampir saja 'lewat' disergap maut. Dahlan ingin mensyukuri nikmat dari Allah itu dengan pengabdian, kerja untuk umat, untuk orang banyak," katanya.

Dahlan memang telah melaporkan dua anggota DPR pemeras BUMN ke BK DPR. Dua anggota yang dilaporkan adalah anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Idris Laena, dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Sumaryoto. Dahlan juga akan melaporkan kembali sejumlah anggota DPR ke BK secara tertulis Rabu depan.

"Moral publik sejatinya dukung Dahlan Iskan. Jangan remehkan Dahlan. Publik Minta FPDIP-FPG Tanggap," saran Ramadhan.

Seperti diketahui, Sumaryoto disebut memeras PT Merpati. Sedangkan Idris memeras PT PAL dan BUMN yang mengatur penjualan garam. Namun Idris mengaku belum dihubungi BK soal penyebutan namanya tersebut.

"Saya belum tahu dan saya belum cek, nanti saya tanya dulu," kata Idris saat dihubungi detikcom, Senin (5/11/2012).


(van/sip)

Upacara Hari Pahlawan Surabaya dihadiri Panglima TNI/menteri

Surabaya (ANTARA News) - Upacara peringatan Hari Pahlawan pada 10 November tahun ini yang dijadwalkan berpusat di Surabaya akan dihadiri Panglima TNI dan kalangan menteri.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Supomo, Selasa, mengatakan, pihaknya memperkirakan Presiden RI tidak akan datang untuk peringatan Hari Pahlawan di Surabaya tahun ini, melainkan akan datang pada tahun mendatang.

"Kemungkinan saja presiden tidak datang mungkin diwakilkan Panglima TNI atau menteri," katanya.

Menurut dia, yang lebih mengetahui acara tersebut adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam hal ini Dinas Sosial selaku bagian dari panitia penyelenggara, sedangkan Pemkot Surabaya hanya bersifat membantu pelaksanan acara.

"Pak Ahmad Suyanto (Wakil Ketua DPRD Surabaya) juga mengetahui rencana ini. Silakan hubungi dia," katanya.

Mengenai alasan tidak dihadiri Presiden RI, Supomo mengatakan belum mengetahui secara jelas. Hanya saja hal ini terbentur persoalan prosedur tetap (protap) dan persiapan yang dinilai kurang maksimal.

Sebelumnya, Ketua Panitia Nasional Peringatan Hari Pahlawan, Achmad Zaini mengatakan digelarnya upacara Hari Pahlawan yang di Surabaya merupakan bagian dari penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang gugur dalam pertempuran di Surabaya 67 tahun silam.

"Kami terus melakukan pendekatan agar peringatan Hari Pahlawan dipusatkan di Surabaya, bukan Jakarta. Apalagi pertempuran dulu berada di Surabaya," ujarnya.

Dalam acara peringatan tersebut, direncanakan diisi berbagai kegiatan, antara lain penyebaran pamflet lewat udara pada 5 November 2012, Gema Pidato Gubernur Suryo menolak ultimatum tentara sekutu, serta orasi Bung Tomo.

"Ada semarak `spotlight` berupa sinar laser di Tugu Pahlawan serta agenda rembug nasional. Puncaknya adalah upacara bendera di Tugu Pahlawan," tuturnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, akan ada juga pemberian penghargaan terhadap 9 tokoh Jawa Tmur yang memiliki semangat kepahlawanan. Kriteria penghargaan juga dilihat berdasarkan tata cara perjuangannya meraih sesuatu yang dicita-citakannya.
(A052/I007)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Panglima TNI Terima Ketua Umum Pemuda Panca Marga

 

PUSPEN TNI (30/10),- Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., didampingi Aspers Panglima TNI Marsekal Muda TNI Bambang Wahyudi, S.IP., Aster Panglima TNI Mayor Jenderal TNI S. Widjonarko, S.Sos., M.M., M.Sc., dan Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul, S.E., menerima audiensi dari Ketua Umum Pemuda Panca Marga (PPM) Bapak H. Lulung AL beserta kedelapan Pengurusnya, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (30/10). Audiensi tersebut dalam rangka silaturrahmi dan meminta bimbingan kepada Panglima TNI mengenai perkembangan organisasi PPM ke depan.

16 Parpol Lolos Administrasi, Golkar: Maksimal 12 Parpol ke Pemilu 2014

Foto: Rio Capella dan Nurul Arifin

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
 
Jakarta Partai Golkar telah lolos verifikasi administrasi parpol peserta Pemilu 2014. Golkar memprediksi dari 16 parpol yang lolos verifikasi administrasi, maksimal 12 parpol yang akan lolos ke Pemilu 2014.

"Estimasi antara 10-12 parpol ke Pemilu 2014," kata Jubir Partai Golkar, Nurul Arifin, kepada detikcom, Minggu (28/10/2012).

Golkar sendiri menyambut baik lolosnya 16 parpol dalam verifikasi administrasi dari 36 yang lolos seleksi tahap awal. Nurul secara khusus mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Golkar menyambut baik dan positif kinerja KPU. Hal ini memberikan harapan akan terlaksananya Pemilu yang kredibel di 2014," katanya.

Golkar pun akan melakukan konsolidasi di Rapimnas IV yang akan digelar 29-30 Oktober 2012 besok. Karena yang akan dihadapi adalah verifikasi faktual yang juga verifikasi tahap final.

"Kami akan segera melakukan konsolidasi internal dan tidak ingin main-main dengan verifikasi faktual yang jelas lebih berat dari syarat administrasi," tegasnya.

KPU telah mengumumkan 16 parpol yang lolos verifikasi administrasi. 16 parpol yang lolos akan mengikuti verifikasi faktual untuk mencocokkan kondisi infrastruktur riil parpol di daerah dengan data yang diserahkan parpol dalam verifikasi administrasi.

Berikut parpol yang lolos verifikasi administrasi KPU:

1. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
2. PDI Perjuangan
3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4. Partai Bulan Bintang (PBB)
5. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
7. Partai Golkar
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
10. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
12. Partai Demokrat (PD)
13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
14. Partai Keadilan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
15. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
16. Partai Persatuan Nasional (PPN)

Parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi KPU:
1. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
2. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
3. Partai Kongres
4. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)
5. Partai Karya Republik (Pakar)
6. Partai Nasional Republik (Nasrep)
7. Partai Buruh
8. Partai Damai Sejahtera (PDS)
9. Partai Republika Nusantara (Republikan)
10. Partai Nasional Indonesia Marhenisme (PNIM)
11. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
12. Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI)
13. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
14. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
15. Partai Republik
16. Partai Kedaulatan
17. Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
18. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)

(van/van)

Makna Sumpah Pemuda Bagi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober punya arti, makna dan pemahaman yang berbeda badi masing-masing individu, termasuk bagi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
Baginya pemuda adalah sosok yang harus memberi inspirasi sebagaimana terjadinya ikrar sumpah pemuda pada tahun 1928. "Seharusnya pemuda menginspirasi kemajuan kota dan negara, saat itu 28 Oktober yang lalu, pemuda menginspirasi menuju Indonesia merdeka, sekarang pun sama," kata Jokowi saat berada di atas panggung acara musik Inbox di Monas, Jakarta, Minggu (28/10/2012).
Gubernur ke-17 yang memimpin ibukota ini juga mengimbau untuk tetap membina persatuan. Ia juga menyampaikan imbauannya pada seluruh pemuda ibu kota, khususnya para pelajar untuk tidak lagi melakukan perkelahian antar pelajar.
"Jangan tawuran lah, enggak boleh tawuran lagi. Semuanya satu bangsa dan negara. Ini harusnya pemuda, dari Sabang sampai Merauke jaga persatuan kita, harus sadar satu Bangsa dan Negara, enggak ada lagi tawuran-tawuran," tegasnya.
Di sisi lain ia tetap bangga dengan pemuda kini yang ia yakini penuh dengan semangat. "Ya saya bangga pemuda sekarang punya spirit, semangat. Ya sama-sama memajukan bangsa dan negara," tutupnya.
 

Editor :

Erlangga Djumena

PPM Sumsel akan Gelar Musdalub

SuaraSumsel.com - Sekretaris Umum Pemuda Panca Marga (PPM) Sumatera Selatan (Sumsel), Devi Iskandar, mengatakan bahwa pengurus Pemuda Panca Marga Sumsel akan menggelar musyawarah luar biasa (musdalub). “Ini dilakukan terkait upaya penyelesaian konfilik yang terjadi pada Resimen Yudha Putra,“ jelas Devi, Rabu (17/10). 

 

Sebelumnya terjadi ketegangan antara Ketua PPM Sumsel, Muhar Lakoni, dengan beberapa pengurus lama Resimen Yudha Putra yang tidak puas dengan kebijakan ketua PPM tersebut yang mengganti beberapa pengurus lama dan menujuk sekaligus melantik pengurus resimen baru untuk periode lima tahun ke depan. 

 

Atas ketidakpuasan itu, sejumlah pengurus lama Resimen Yudha Putra kemudian melakukan unjuk rasa guna menolak pelantikan struktur pengurus Resimen Yudha Putra itu pada 15 Oktober lalu.

 

Devi menuturkan lagi bahwa musdalub ini dicetuskan oleh mereka yang netral, yang berupaya untuk menengahi konflik yang terjadi di dalam organisasi.

 

“Untuk mencegah masalah tersebut agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan dampak yang negatif bagi organisasi, maka sejumlah pengurus yang netral berupaya untuk menengahi permasalahan ini,“ tutur Devi.

Duh, Ratusan Veteran Masih Tinggal di Rumah Tak Layak Huni

RIMANEWS.COM ----"Para veteran ini banyak yang tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu bantuan pemerintah sangat kami butuhkan sebagai bukti kepedulian terhadap para pejuang bangsa," kata Kepala Departemen Kesejahteraan Veteran DPP LVRI, Soekendar di Jakarta, Senin (15/10).
Diakuinya, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Meski jumlah bantuannya hanya Rp11 juta per rumah, namun bisa meringankan beban veteran melakukan renovasi.
"Para veteran yang tergabung dalam LVRI sangat gembira dengan adanya program Kemenpera ini. Kami harap program ini bisa segera diwujudkan di lapangan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Veteran Ditjen Pothan Kemenhan Brigjen TNI Didit Satrio menegaskan, pihak Kemenhan sangat mendukung program BSPS untuk para veteran yang dilaksanakan oleh Kemenpera. Sebab, hal itu akan membantu para veteran yang masih tinggal dan memiliki rumah yang tidak layak huni.
"Kami harap jumlah rumah veteran yang dibantu ke depan bisa lebih ditingkatkan. Namun kami siap mendukung pelaksanaan program ini di daerah-daerah," terangnya.
Ditambahkan Didit, jumlah rumah veteran tidak sama di masing-masing Kodam. Oleh karena itu, Kemenhan akan segera mendata rumah-rumah veteran yang pantas dan diprioritaskan mendapat mendapat bantuan ini.
"Kami juga akan mengajak para pengusaha di daerah agar bisa membantu pelaksanaan program ini. Sebab kita jangan sampai melupakan para veteran telah berjuang tanpa lelah hingga negara ini meraih kemerdekaan yang bisa kita nikmati sampai saat ini," tandasnya.(ach/jpnn)

Pembukaan Musda VIII DPD Pemuda Panca Marga

TNI.mild.id = KODAM III/SILIWANGI (28/9),- Pangdam III/Siliwangi menegaskan keberadaan Organisasi Kepemudaan seperti halnya PPM Jabar, merupakan salah satu wadah bagi para pemuda dalam berkarya secara terorganisir, yang peran sertanya tidak pernah terlepas dari konsep dan basic strategi dalam pembangunan Bangsa.

Penegasan tersebut disampaikan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Sonny Widjaja dalam sambutannya yang dibacakan Aster Kasdam III/Siliwangi Kolonel Inf Rochadi saat membuka Musawarah Daerah (Musda) VIII DPD Pemuda Panca Marga Provinsi Jawa Barat, di hotel Grand Pasundan Jalan Peta No. 127 Bandung, Rabu (26/9).

Lebih lanjut Pangdam III/Siliwangi mengatakan, kehadiran sebuah Organisasi Kepemudaan apapun bentuk dan misinya, tentunya haruslah diorientasikan bagi tercapainya peningkatan peran Kepemudaan, dan juga bagi kemaslahatan masyarakat secara umum.

Pangdam III/Siliwangi mengharapkan agar penyelenggaraan Musda bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain menjadi sarana bagi refleksi terhadap dinamika organisasi PPM dalam menyerap setiap perkembangan aspirasi dan pemikiran anggotanya yang kemudian diangkat dan dirumuskan dalam program-program kegiatannya sesuai dengan konteks pembangunan Nasional di Jawa Barat pada khususnya.

Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Babinminvetcaddam Letkol Inf Malwis, Kakesbang Prov. Jabar H. Asykari, Ketua DPD LVRI Jabar H. Setia Syamsi, Mantan Ketua KNPI Jabar Agus Salide, serta undangan lainnya.

Pahlawan Gerilya Boleh Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan

Ilustrasi (Foto: Koran Sindo)

 

Catur Nugroho Saputra - Okezone

 Rabu, 12 September 2012

JAKARTA - Kini para pahlawan gerilya yang ikut dalam perang kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dapat bernapas lega. Pasalnya, ketika mereka meninggal dunia nanti, jasadnya bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, bukan di Taman Pemakaman Umum (TPU) lagi.

Hal seiring Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Letnan Jenderal TNI (purn) Rais Abin dan Mayor Jenderal TNI (purn) Sukotjo Tjokroatmodjo yang mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 33 ayat 6 UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian Pasal 33 ayat 6 UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat," ujar bunyi putusan Nomor 6/PUU-IX/2011, seperti dilansir situs MK, Rabu (12/9/2012).

Dalam amar putusan tersebut, pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon, dikarenakan pemegang Bintang Gerilya adalah para pejuang yang sangat berjasa bagi keberadaan NKRI, berkat mereka juga kemerdekaan NKRI dapat tegak hingga sekarang.

Disamping itu, menghargai semangat menghargai para pejuang kemerdekaan adalah cerminan atas pengakuan Pembukaan UUD 1945, bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan oleh mereka yang telah mengorbankan harta, raga, bahkan jiwa untuk kemerdekaan.

"Penghargaan yang sama harus juga diberikan kepada mereka yang telah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara begerilya, jadi wajar dan adil jika mereka dimakamkan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama," tutur pertimbangan yang dibacakan majelis hakim.

Dalam putusan yang ditandatangani sembilan hakim MK tersebut, juga menjelaskan bahwa Pasal 33 ayat 6 UU Nomor 20 Tahun 2009, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

(lam)