Rista Rama Dhany - detikfinance
Jakarta - Pada masa Orde Baru, siapa yang tidak kenal
dengan sosok Ibnu Sutowo, namanya begitu angker dan hebat waktu itu.
Ibnu dianggap pelit bicara dan menjadi tokoh sentral dalam perjalanan PT
Pertamina (Persero).
"Dalam bedah buku Ibnu Sutowo "Saatnya Saya
Bercerita" kita mengenal kembali siapa beliau, jasa-jasanya yang besar
dan bisa memberi semangat kepada kita semua, dengan motto hidup Pak Ibnu
yang terkenang "belajar sambil bekerja, bekerja sambil belajar," kata
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali
Mundakir, dikutip Minggu (30/12/2012).
Dalam buku Ibnu Sutowo,
yang berjudul "Saatnya Saya Bercerita", Ibnu lahir tahun 1914, anak dari
seorang Wadena (Bupati) di Grobogan, Jawa Tengah. Ia termasuk golongan
Priyai berlatar belakang feodal.
Latar belakang pendidikannya,
masuk sekolah dasar Belanda Europeans Lagere School (ELS) dan lulus lalu
masuk sekolah NIAS (Nederlans Indische Artsen School) di Surabaya. Saat
berusia 26 tahun lulus ujian dan menjajdi seorang dokter yang
ditempatkan di daerah transmigrasi orang Jawa di Belitang, Martapura,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Sebagai dokter ia
mendapat tugas mengatasi penyakit malaria di daerah tersebut.
Ketika
proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Ibnu ikut terlibat dalam
ketentaraan, dimulai dari Jawatan Kesehatan tentara, sampai diangkat
sebagai Kepala staf Sub Komando Sumatera Selatan, hingga diangkat
sebagai Asistan IV KSAD Kool. A.H Nasution. Ia ditugaskan untuk
mengelola minyak nasional yakni Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU).
Ibnu
yang dahulunya dokter, kemudian tentara lalu menjadi seorang Kolonel
Perminyakan. Dalam usia 43 tahun pada akhir 1957 Ibnu diangkat menjadi
Direktur Utama Perusahaan Tambang Minyak RI (PTMRI) di Pangkalan Brandan
yang kemudian menjadi PT Pertamina Minyak Nasional.
Disinilah,
Ibnu begitu dekat dengan dunia politik, langsung berhubungan dengan
Presiden Soeharto dan para menteri-menteri di zaman Orde Lama.
Dekat
dengan kekuasaan, Ibnu mendapat berbagai tudingan termasuk korupsi
terbesar dalam sejarah PT Pertamina dan hingga akhirnya 'dilengserkan'
dari Dirut Pertamina oleh Presiden Soeharto pada waktu itu.
(rrd/hen)
Baca Juga :
Di Bawah Ibnu Sutowo, Pertamina Sempat Dianggap 'Negara dalam Negara'
Sunday, December 30, 2012
Saturday, December 29, 2012
Ini Cerita Pegawai Pertamina Soal Sosok Ibnu Sutowo
Rista Rama Dhany - detikfinance
Jakarta - Stigma koruptor terhadap mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Ibnu Sutowo masih melekat hingga saat ini.
Sosok Ibnu Sutowo dianggap kontroversial, ada yang menganggap dia sangat berjasa membangun Pertamina, tapi di sisi lain ada yang menganggap dia seorang yang bertanggung jawab terhadap carut marutnya manajemen Pertamina di masa kepemimpinannya.
"Itu kan baru tudingan, dan belum terbukti, kami melihatnya justru jasa Ibnu Sutowo sangat besar bagi pertamina," kata Marlo salah satu pegawai Pertamina kepada detikFinance, Jumat (28/12/2012).
Menurut Marlo, tudingan tersebut terjadi di zaman pemerintahan Orde Baru yang bisa dibilang siapa-pun tidak berani untuk berbicara ke publik. "Apalagi itu terjadi di zaman Presiden Soeharto yang cukup banyak orang yang tidak berani berbicara ke publik," ucapnya.
Namun secara keseluruhan bagi Marlo, Ibnu Sutowo sangat berjasa besar bagi Pertamina, perjuangannya mencari aset-aset Migas tidak hanya dengan membeli aset wilayah migas tersebut, tapi juga dengan merebut dengan perperangan.
"Perjuangannya membesarkan aset Pertamina tidak hanya dengan membeli aset perusahaan asing, tapi juga merebut aset tersebut degan perjuangan dengan perperangan," tukasnya.
Namun tidak semua pegawai Pertamina kini yang mengenal sosok Ibnu Sutowo, seperti diungkapkan Suryo salah satu pegawai Pertamina lainnya. Suryo mengaku hanya mengetahui Ibnu Sutowo adalah Dirut Pertamina yang pertama.
"Saya tahunya sih beliau Dirut Pertamin pertama kali, pemimpin Pertamina, cikal bakal Pertamina sebesar ini," tandas Suryo
Ibnu Sutowo bagi pegawai Pertamina lainnya dianggap sebagai sosok yang berani, Ibnu sosok yang tidak takut dengan Presiden Soeharto. Walaupun ada yang menganggap Ibnu merupakan 'anak emas' Presiden Soeharto saat itu.
"Bahkan ketika menghadiri suatu pertemuan dengan Presiden Soeharto dimana dihadiri banyak menteri, ketika Soeharto datang semua yang ada diruangan berdiri semua, namun hal itu tidak dilakukan seorang Ibnu Sutowo," ungkap Vica President Comunications Corporate Pertamina, Ali Mindakir, dalam acara Bedah Buku Ibnu Sutowo "Saatnya Saya Bercerita" di Kantor Pusat Pertamina, Jumat (28/12/2012).
Diungkapkannya dalam buku tersebut seorang Ibnu Sutowo juga nampak jengah ketika perusahaan minyak asing Shell pada saat itu melarang dirinya masuk ke lokasi wilayah kerja Shell. "Dia Jengah, sebagai anggota TNI dirinya dilarang masuk ke lokasi wilayah Shell, padahal itu dia TNI padahal daerah itu tanah airnya," kata Ali.
Dari situlah Ibnu Sutowo bertekad memperjuangkan bahwa sumber daya alam Indonesia adalah hak rakyat Indonesia. "Makna pasal 33 UUD 1945 benar-benar diterapkan Ibnu Sutowo, dia beli aset Shell walau harus dengan utang," ucapnya.
Bahkan berkat pemikirannya kata Ali, muncullah sistem kontrak bagi hasil (PSC) untuk pertama kali dan hingga sampai saat ini sistem tersebut banyak diadopsi oleh negara lain.
"Bahwa sumber daya alam adalah hak rakyat, jika ada pihak asing atau siapapun yang ingin mengelolanya, silakan, tapi bagian negara harus lebih besar, dan jika biaya investasi mereka keluarkan tidak menghasilkan apapun bagi negara maka tidak akan diganti uang mereka," ucap Ali.
(hen/dnl)
Baca Juga
1. Pertamina Kembali Mengenang Ibnu Sutowo
2. Ibnu Sutowo: Untuk Menjatuhkan Saya Paling Gampang dengan Tuduhan Korupsi
Jakarta - Stigma koruptor terhadap mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Ibnu Sutowo masih melekat hingga saat ini.
Sosok Ibnu Sutowo dianggap kontroversial, ada yang menganggap dia sangat berjasa membangun Pertamina, tapi di sisi lain ada yang menganggap dia seorang yang bertanggung jawab terhadap carut marutnya manajemen Pertamina di masa kepemimpinannya.
"Itu kan baru tudingan, dan belum terbukti, kami melihatnya justru jasa Ibnu Sutowo sangat besar bagi pertamina," kata Marlo salah satu pegawai Pertamina kepada detikFinance, Jumat (28/12/2012).
Menurut Marlo, tudingan tersebut terjadi di zaman pemerintahan Orde Baru yang bisa dibilang siapa-pun tidak berani untuk berbicara ke publik. "Apalagi itu terjadi di zaman Presiden Soeharto yang cukup banyak orang yang tidak berani berbicara ke publik," ucapnya.
Namun secara keseluruhan bagi Marlo, Ibnu Sutowo sangat berjasa besar bagi Pertamina, perjuangannya mencari aset-aset Migas tidak hanya dengan membeli aset wilayah migas tersebut, tapi juga dengan merebut dengan perperangan.
"Perjuangannya membesarkan aset Pertamina tidak hanya dengan membeli aset perusahaan asing, tapi juga merebut aset tersebut degan perjuangan dengan perperangan," tukasnya.
Namun tidak semua pegawai Pertamina kini yang mengenal sosok Ibnu Sutowo, seperti diungkapkan Suryo salah satu pegawai Pertamina lainnya. Suryo mengaku hanya mengetahui Ibnu Sutowo adalah Dirut Pertamina yang pertama.
"Saya tahunya sih beliau Dirut Pertamin pertama kali, pemimpin Pertamina, cikal bakal Pertamina sebesar ini," tandas Suryo
Ibnu Sutowo bagi pegawai Pertamina lainnya dianggap sebagai sosok yang berani, Ibnu sosok yang tidak takut dengan Presiden Soeharto. Walaupun ada yang menganggap Ibnu merupakan 'anak emas' Presiden Soeharto saat itu.
"Bahkan ketika menghadiri suatu pertemuan dengan Presiden Soeharto dimana dihadiri banyak menteri, ketika Soeharto datang semua yang ada diruangan berdiri semua, namun hal itu tidak dilakukan seorang Ibnu Sutowo," ungkap Vica President Comunications Corporate Pertamina, Ali Mindakir, dalam acara Bedah Buku Ibnu Sutowo "Saatnya Saya Bercerita" di Kantor Pusat Pertamina, Jumat (28/12/2012).
Diungkapkannya dalam buku tersebut seorang Ibnu Sutowo juga nampak jengah ketika perusahaan minyak asing Shell pada saat itu melarang dirinya masuk ke lokasi wilayah kerja Shell. "Dia Jengah, sebagai anggota TNI dirinya dilarang masuk ke lokasi wilayah Shell, padahal itu dia TNI padahal daerah itu tanah airnya," kata Ali.
Dari situlah Ibnu Sutowo bertekad memperjuangkan bahwa sumber daya alam Indonesia adalah hak rakyat Indonesia. "Makna pasal 33 UUD 1945 benar-benar diterapkan Ibnu Sutowo, dia beli aset Shell walau harus dengan utang," ucapnya.
Bahkan berkat pemikirannya kata Ali, muncullah sistem kontrak bagi hasil (PSC) untuk pertama kali dan hingga sampai saat ini sistem tersebut banyak diadopsi oleh negara lain.
"Bahwa sumber daya alam adalah hak rakyat, jika ada pihak asing atau siapapun yang ingin mengelolanya, silakan, tapi bagian negara harus lebih besar, dan jika biaya investasi mereka keluarkan tidak menghasilkan apapun bagi negara maka tidak akan diganti uang mereka," ucap Ali.
(hen/dnl)
Baca Juga
1. Pertamina Kembali Mengenang Ibnu Sutowo
2. Ibnu Sutowo: Untuk Menjatuhkan Saya Paling Gampang dengan Tuduhan Korupsi
Friday, December 28, 2012
15 Anggota Polri Tewas Dibunuh Selama 2012
JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 15 anggota Kepolisian
Republik Indonesia (Polri) gugur dalam tugas sepanjang tahun 2012.
Sebanyak delapan orang tewas akibat serangan aksi teror, sedangkan 7
lainnya tewas ditembak kelompok bersenjata di Papua. Sedangkan anggota
polisi yang terluka hingga dirawat di rumah sakit sebanyak 9 orang.
Untuk delapan anggota polisi yang tewas tersebut diantaranya Aipda Dwi Data Subekti anggota Polsek Serengan, Solo yang tewas ditembak kelompok teroris di Pos Polisi Singosaren, Solo, Kamis (30/08/2012). Ia tewas akibat luka tembak di dada sebanyak 4 kali. Setelah itu, Briptu Suherman anggota Detasemen Khusus 88 Polri yang tewas dalam penyergapan terduga teroris Farhan dan Mukhsin di Solo, Jumat (31/08/2012).
Kemudian enam anggota lainnya tewas dalam serangan teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Pertama, dua orang ditemukan tewas dengan luka tusuk di dekat tempat pelatihan teror, Dusun Tamanjeka, Poso Pesisir, Selasa (16/10/2012). Keduanya yakni anggota Polres Poso Brigadir Andi Sapa dan Bripka Sudirman yang sebelumnya hilang sejak Senin (8/10/2012).
Terakhir, yang baru saja terjadi yakni empat anggota Brimob Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang tewas ditembak dari arah perbukitan saat melakukan patroli rutin di Desa Kalora, Poso Pesisir, Sulawesi Tengah. Pelaku kembali diduga kuat berasal dari kelompok teror.
Di samping itu tujuh orang yang tewas di Papua diduga diserang kelompok separatis. Mereka adalah Briptu Soekarno anggota Brimob Polda Papua, Briptu Ronald Sopamena, anggota Brimob Timika, dan Briptu Lexi Arnold anggota Polres Yapen. Selain itu, peristiwa yang belum hilang dari ingatan yakni penyerangan Markas Polsek Pirime, Papua yang menewaskan Kapolsek Pirime Ipda Rofli Takubesi, dua anggota Polsek Pirime yaitu Brigadir Jefri Rumkorem, dan Briptu Daniel Wakuker.
Kepada 15 anggota yang gugur dalam tugas tersebut telah diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi melalui kenaikan pangkat luar biasa Anumerta.
Dalam rilis akhir tahun Polri 2012, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan akan mengevaluasi para anggotanya yang gugur. “Anggota Polri yang gugur dalam tugas merupakan kehormatan yang tertinggi,” ujarnya, Jumat (28/12/2012).
Selain itu, dikatakan Timur, hal itu merupakan salah satu resiko bertugas di Koprs Bhayangkara. Polri pun akan berusaha menekan jumlah anggota yang tewas tersebut.
Untuk delapan anggota polisi yang tewas tersebut diantaranya Aipda Dwi Data Subekti anggota Polsek Serengan, Solo yang tewas ditembak kelompok teroris di Pos Polisi Singosaren, Solo, Kamis (30/08/2012). Ia tewas akibat luka tembak di dada sebanyak 4 kali. Setelah itu, Briptu Suherman anggota Detasemen Khusus 88 Polri yang tewas dalam penyergapan terduga teroris Farhan dan Mukhsin di Solo, Jumat (31/08/2012).
Kemudian enam anggota lainnya tewas dalam serangan teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Pertama, dua orang ditemukan tewas dengan luka tusuk di dekat tempat pelatihan teror, Dusun Tamanjeka, Poso Pesisir, Selasa (16/10/2012). Keduanya yakni anggota Polres Poso Brigadir Andi Sapa dan Bripka Sudirman yang sebelumnya hilang sejak Senin (8/10/2012).
Terakhir, yang baru saja terjadi yakni empat anggota Brimob Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang tewas ditembak dari arah perbukitan saat melakukan patroli rutin di Desa Kalora, Poso Pesisir, Sulawesi Tengah. Pelaku kembali diduga kuat berasal dari kelompok teror.
Di samping itu tujuh orang yang tewas di Papua diduga diserang kelompok separatis. Mereka adalah Briptu Soekarno anggota Brimob Polda Papua, Briptu Ronald Sopamena, anggota Brimob Timika, dan Briptu Lexi Arnold anggota Polres Yapen. Selain itu, peristiwa yang belum hilang dari ingatan yakni penyerangan Markas Polsek Pirime, Papua yang menewaskan Kapolsek Pirime Ipda Rofli Takubesi, dua anggota Polsek Pirime yaitu Brigadir Jefri Rumkorem, dan Briptu Daniel Wakuker.
Kepada 15 anggota yang gugur dalam tugas tersebut telah diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi melalui kenaikan pangkat luar biasa Anumerta.
Dalam rilis akhir tahun Polri 2012, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan akan mengevaluasi para anggotanya yang gugur. “Anggota Polri yang gugur dalam tugas merupakan kehormatan yang tertinggi,” ujarnya, Jumat (28/12/2012).
Selain itu, dikatakan Timur, hal itu merupakan salah satu resiko bertugas di Koprs Bhayangkara. Polri pun akan berusaha menekan jumlah anggota yang tewas tersebut.
Editor :
Hindra
Thursday, December 27, 2012
Ketum KNPI Ajak Pemuda Songsong Tahun 2013 dengan Kemandirian
TAUFAN/IST |
Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi
Amerika Serikat.
"Mungkin inilah reaktualisasi semangat Sumpah Pemuda dalam skala global. Ke depan, perlu dirumuskan bagaimana kepedulian diaspora Indonesia bisa dioptimalkan untuk kemajuan bangsa dan negara," kata Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Taufan EN Rotorasiko, beberapa saat lalu (Kamis, 27/12).
Menyongsong tahun 2013, ungkap Taufan, pemuda Indonesia harus meningkatkan kemandirian dan kepedulian terhadap negara. Kaum muda harus memiliki visi kebangsaan dan mampu menciptakan ruang-ruang untuk tumbuh dalam koridor kebhinekaan dan kerakyatan.
Oleh karena itu, lanjutnya, ditahun mendatang, karya-karya dari pemuda potensial diharapkan muncul kepermukaan.
"Baik dari bidang politik maupun dalam bidang kewirausahaan untuk menopang masa depan bangsa Indonesia kedalam satu atap rumah berbangsa dan bertanah air," demikian Taufan. [ysa]
Baca juga:
Wednesday, December 26, 2012
Taufiq Kiemas, Kapok Koalisi dengan Prabowo Kini Merapat ke SBY
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Berbaju batik, Taufiq Kiemas mengajak putri
kesayangannya bertamu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di
Istana Negara, Jakarta. Taufiq yang telah menyatakan kapok koalisi
dengan Prabowo Subianto kini tak sungkan merapat ke SBY.
Taufiq Kiemas menyatakan kapok koalisi dengan Prabowo saat menyadari kemenangan Joko Widodo di Pilgub DKI lebih banyak mendongkrak popularitas Prabowo Subianto sebagai capres yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Nyatanya sejumlah survei capres tak lama setelah kemenangan Jokowi diumumkan, menempatkan Prabowo sebagai capres terpopuler di atas Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hal ini juga membuat Megawati sedikit kecewa. Secara terang-terangan Mega menyebut ada penumpang gelap yang menunggangi popularitas Jokowi yang sedang naik daun di Pilgub DKI. Komunikasi antara Megawati-Prabowo pun dikabarkan mulai renggang sejak saat itu. Prabowo akhirnya tak menghadiri pelantikan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Seolah tak mau dianggap memanfaatkan popularitas Jokowi, Prabowo pun menunda deklarasi pencapresannya pada Oktober 2012 lalu.
Pernyataan Taufiq Kiemas kapok berkoalisi dengan Prabowo bisa saja menjadi pemutus tali koalisi PDIP dan Gerindra. Namun sebenarnya Gerindra masih benar-benar berharap PDIP sudi mendukung pencapresan Prabowo di Pilpres 2014 mendatang.
Namun hubungan PDIP-Gerindra malah semakin renggang setelah keduanya berbeda pandangan soal syarat pencapresan yang diatur dalam UU Pilpres. PDIP bersama partai-partai besar lain mendorong angka Presidential Threshold (PT) Pemilu 2014 dipertahankan pada kisaran 25 persen kursi DPR atau 20 persen suara Pileg. Namun Gerindra bersama jajaran partai menengah dan kecil mendorong angka PT dipotong habis disamakan dengan Parliamentary Threshold. Secara tegas Gerindra merasa ada penjegalan terhadap pencapresan Prabowo, sejumlah politisi Gerindra pun mengajukan judicial review UU Pilpres ke MK.
Kunjungan Taufiq Kiemas dan Puan Maharani ke Istana Negara di tengah hubungan kurang baik PDIP dan Gerindra jelas memancing spekulasi politik. Direktur Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Arman Salam, melihat ada upaya Taufiq mengawinkan PDIP dan PD sebagai partai koalisi di Pilpres 2014 mendatang. Jago yang diajukan siapa lagi kalau bukan Puan Maharani. Lantaran Taufiq berulangkali meminta istrinya tak lagi maju di Pilpres 2014. Terang saja, Taufiq Kiemas diisukan sedang mencari suksesi kepemimpinan PDIP yang akan meneruskan jabatan Ketua Umum PDIP.
"Taufiq memang berusaha keras memunculkan anaknya menjadi tokoh nasional dan diarahkan ke Pilpres," kata Arman saat berbincang dengan detikcom, Rabu (26/12/2012).
Taufiq pasti paham sekali adanya janji politik Megawati terhadap Prabowo di Pilpres 2009 lalu. Situasi sangat dinamis di politik, bisa saja seorang Megawati akhirnya memilih mengingkari komitmennya dan menyerahkan tampuk kekuasaan di 2014 ke Puan Maharani, putrinya yang kini menjabat Ketua FPDIP DPR.
"Saya kira akan lebih bisa Megawati memberikan tampuk kepemimpinan kepada Puan dibandingkan Prabowo walaupun komitmen awal PDIP akan menyerahkan ke Gerindra. Namun pada akhirnya tergantung bagaimana realisasi janji politik Mega terhadap Prabowo di Pilpres 2009 lalu," kata Arman.
Namun demikian manuver politik Taufiq tak sepenuhnya direstui oleh semua pimpinan PDIP. Masih banyak tokoh di internal PDIP yang mendukung pencapresan Megawati kembali dan mendesak posisi tegas PDIP untuk tak merapat ke kekuasaan. Namun semua tahu pemerintahan Presiden SBY akan berakhir bertepatan dengan Pemilu 2014 mendatang. Artinya kalaupun PDIP dan PD berkoalisi di Pilpres 2014 nanti, PDIP tak lagi berkoalisi dengan partai penguasa.
"Sampai sekarang ini kita tetap konsisten bahwa PDIP akan tetap di luar pemerintahan. Jadi belum ada kepikiran bahwa kita akan masuk dalam kabinet dan itu semua sudah jadi kesepakatan," demikian disampaikan Puan mengenai sikap politik PDIP, usai bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta.
Jadi apakah Taufiq Kiemas yang kapok berkoalisi dengan Prabowo akan benar-benar sukses mewujudkan perkawinan politik PDIP-PD di Pilpres 2014. Apakah Megawati akan merestui majunya sang putri ke Pilpres 2014 dan mengingkari komitmen politiknya dengan Prabowo Subianto?
(van/nrl)
Foto: Istana Negara |
Taufiq Kiemas menyatakan kapok koalisi dengan Prabowo saat menyadari kemenangan Joko Widodo di Pilgub DKI lebih banyak mendongkrak popularitas Prabowo Subianto sebagai capres yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Nyatanya sejumlah survei capres tak lama setelah kemenangan Jokowi diumumkan, menempatkan Prabowo sebagai capres terpopuler di atas Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hal ini juga membuat Megawati sedikit kecewa. Secara terang-terangan Mega menyebut ada penumpang gelap yang menunggangi popularitas Jokowi yang sedang naik daun di Pilgub DKI. Komunikasi antara Megawati-Prabowo pun dikabarkan mulai renggang sejak saat itu. Prabowo akhirnya tak menghadiri pelantikan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Seolah tak mau dianggap memanfaatkan popularitas Jokowi, Prabowo pun menunda deklarasi pencapresannya pada Oktober 2012 lalu.
Pernyataan Taufiq Kiemas kapok berkoalisi dengan Prabowo bisa saja menjadi pemutus tali koalisi PDIP dan Gerindra. Namun sebenarnya Gerindra masih benar-benar berharap PDIP sudi mendukung pencapresan Prabowo di Pilpres 2014 mendatang.
Namun hubungan PDIP-Gerindra malah semakin renggang setelah keduanya berbeda pandangan soal syarat pencapresan yang diatur dalam UU Pilpres. PDIP bersama partai-partai besar lain mendorong angka Presidential Threshold (PT) Pemilu 2014 dipertahankan pada kisaran 25 persen kursi DPR atau 20 persen suara Pileg. Namun Gerindra bersama jajaran partai menengah dan kecil mendorong angka PT dipotong habis disamakan dengan Parliamentary Threshold. Secara tegas Gerindra merasa ada penjegalan terhadap pencapresan Prabowo, sejumlah politisi Gerindra pun mengajukan judicial review UU Pilpres ke MK.
Kunjungan Taufiq Kiemas dan Puan Maharani ke Istana Negara di tengah hubungan kurang baik PDIP dan Gerindra jelas memancing spekulasi politik. Direktur Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Arman Salam, melihat ada upaya Taufiq mengawinkan PDIP dan PD sebagai partai koalisi di Pilpres 2014 mendatang. Jago yang diajukan siapa lagi kalau bukan Puan Maharani. Lantaran Taufiq berulangkali meminta istrinya tak lagi maju di Pilpres 2014. Terang saja, Taufiq Kiemas diisukan sedang mencari suksesi kepemimpinan PDIP yang akan meneruskan jabatan Ketua Umum PDIP.
"Taufiq memang berusaha keras memunculkan anaknya menjadi tokoh nasional dan diarahkan ke Pilpres," kata Arman saat berbincang dengan detikcom, Rabu (26/12/2012).
Taufiq pasti paham sekali adanya janji politik Megawati terhadap Prabowo di Pilpres 2009 lalu. Situasi sangat dinamis di politik, bisa saja seorang Megawati akhirnya memilih mengingkari komitmennya dan menyerahkan tampuk kekuasaan di 2014 ke Puan Maharani, putrinya yang kini menjabat Ketua FPDIP DPR.
"Saya kira akan lebih bisa Megawati memberikan tampuk kepemimpinan kepada Puan dibandingkan Prabowo walaupun komitmen awal PDIP akan menyerahkan ke Gerindra. Namun pada akhirnya tergantung bagaimana realisasi janji politik Mega terhadap Prabowo di Pilpres 2009 lalu," kata Arman.
Namun demikian manuver politik Taufiq tak sepenuhnya direstui oleh semua pimpinan PDIP. Masih banyak tokoh di internal PDIP yang mendukung pencapresan Megawati kembali dan mendesak posisi tegas PDIP untuk tak merapat ke kekuasaan. Namun semua tahu pemerintahan Presiden SBY akan berakhir bertepatan dengan Pemilu 2014 mendatang. Artinya kalaupun PDIP dan PD berkoalisi di Pilpres 2014 nanti, PDIP tak lagi berkoalisi dengan partai penguasa.
"Sampai sekarang ini kita tetap konsisten bahwa PDIP akan tetap di luar pemerintahan. Jadi belum ada kepikiran bahwa kita akan masuk dalam kabinet dan itu semua sudah jadi kesepakatan," demikian disampaikan Puan mengenai sikap politik PDIP, usai bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta.
Jadi apakah Taufiq Kiemas yang kapok berkoalisi dengan Prabowo akan benar-benar sukses mewujudkan perkawinan politik PDIP-PD di Pilpres 2014. Apakah Megawati akan merestui majunya sang putri ke Pilpres 2014 dan mengingkari komitmen politiknya dengan Prabowo Subianto?
(van/nrl)
Tuesday, December 25, 2012
Panca Marga Bekerja di TPS
Ditulis Oleh Akbar on Rating 9.0 —Outstanding
MAKASSAR,UPEKS–Pemuda Panca Marga (PPM) Makassar yang dikoordinatori sekretaris bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, Yusuf Gunco mengaku siap mengamankan suara pasangan calon Gubernur Sulsel, Syharul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat penghitungan. Yusuf Gunco, yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Makassar ini menegaskan, saat ini jumlah kader Pemuda Panca Marga di Makassar mencapai 2000-an orang.
Jumlah tersebut mampu mengawal suara pasangan Sayang. Kader Pemuda Panca Marga juga diwajibkan memenangkan pasangan Sayang. “Potensi dalam pelaksanaan Pilkada itu berada ditingkat TPS. Sehingga untuk mengamankan suara Sayang dari kecurangan. Kami dari Pemuda Panca Marga yang ada di Makassar, maupun di Sulsel akan turun langsung ke TPS,”paparnya. Dia menuturkan, saat ini pihaknya telah melakukan konsolidasi internal dengan membentuk dan melantik pengurus tingkat kabupaten dan kota.
Konsolidas dipimpin langsung oleh ketua Panca Marga Sulsel yang juga wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang. Selain Pemuda Panca Marga Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Sulsel juga siap memenangkan pasangan incumbent tersebut. Satuan Petugas (Satgas) Nahdatul Ulama (NU) tersebut disampaikan langsung oleh Dansatkorwil Banser Sulsel, Nurdin Tajry. Dukungan tersebut juga dikoordinasikan pengurus Banser di 24 kabupaten/kota Provinsi Sulsel. “Semua pengurus Banser Sulsel dan kabupaten/kota sudah bulat untuk memenangkan pasangan Sayang,” tegas Nurdin. Nurdin menjelaskan, dukungan Banser Sulsel itu tak lepas dari keberhasilan pasangan incumbent tersebut dalam membangun Sulsel.
Banser Sulsel menilai, kinerja Sayang dalam kurun empat tahun terakhir, sudah terbukti sehingga patut untuk didukung kembali. Selain itu, Syahrul berhasil dalam menjaga toleransi kehidupan beragama di Sulsel. “Dua poin inilah sehingga kami mendukung dan siap memenangkan Sayang Jilid 2,” ujar Nurdin. Saat ini, jumlah pengurus Banser yang tersebar di kabupaten/kota Provinsi Sulsel tercatat sekitar 7000 orang. Khusus Kota Makassar tercatat sebanyak 2.000 orang. “Jumlah itu belum termasuk simpatisan dan relawan dan alumni menwa,” tambah Nurdin. (mg03/rus)
MAKASSAR,UPEKS–Pemuda Panca Marga (PPM) Makassar yang dikoordinatori sekretaris bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, Yusuf Gunco mengaku siap mengamankan suara pasangan calon Gubernur Sulsel, Syharul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat penghitungan. Yusuf Gunco, yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Makassar ini menegaskan, saat ini jumlah kader Pemuda Panca Marga di Makassar mencapai 2000-an orang.
Jumlah tersebut mampu mengawal suara pasangan Sayang. Kader Pemuda Panca Marga juga diwajibkan memenangkan pasangan Sayang. “Potensi dalam pelaksanaan Pilkada itu berada ditingkat TPS. Sehingga untuk mengamankan suara Sayang dari kecurangan. Kami dari Pemuda Panca Marga yang ada di Makassar, maupun di Sulsel akan turun langsung ke TPS,”paparnya. Dia menuturkan, saat ini pihaknya telah melakukan konsolidasi internal dengan membentuk dan melantik pengurus tingkat kabupaten dan kota.
Konsolidas dipimpin langsung oleh ketua Panca Marga Sulsel yang juga wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang. Selain Pemuda Panca Marga Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Sulsel juga siap memenangkan pasangan incumbent tersebut. Satuan Petugas (Satgas) Nahdatul Ulama (NU) tersebut disampaikan langsung oleh Dansatkorwil Banser Sulsel, Nurdin Tajry. Dukungan tersebut juga dikoordinasikan pengurus Banser di 24 kabupaten/kota Provinsi Sulsel. “Semua pengurus Banser Sulsel dan kabupaten/kota sudah bulat untuk memenangkan pasangan Sayang,” tegas Nurdin. Nurdin menjelaskan, dukungan Banser Sulsel itu tak lepas dari keberhasilan pasangan incumbent tersebut dalam membangun Sulsel.
Banser Sulsel menilai, kinerja Sayang dalam kurun empat tahun terakhir, sudah terbukti sehingga patut untuk didukung kembali. Selain itu, Syahrul berhasil dalam menjaga toleransi kehidupan beragama di Sulsel. “Dua poin inilah sehingga kami mendukung dan siap memenangkan Sayang Jilid 2,” ujar Nurdin. Saat ini, jumlah pengurus Banser yang tersebar di kabupaten/kota Provinsi Sulsel tercatat sekitar 7000 orang. Khusus Kota Makassar tercatat sebanyak 2.000 orang. “Jumlah itu belum termasuk simpatisan dan relawan dan alumni menwa,” tambah Nurdin. (mg03/rus)
Monday, December 24, 2012
Kasrem 061 Buka Rakorwil II Bogor Pemuda Panca Marga
Ditulis Oleh Penrem 061/Suryakencana
Bertempat di Ruang Serbaguna II Pemda Bogor, Kasrem 061/Suryakancana Letkol Inf Veri Sudijanto Sudin secara resmi membuka Rapat Koordinasi Wilayah II Bogor Pemuda Panca Marga (PPM), Senin (17/12).
Bertempat di Ruang Serbaguna II Pemda Bogor, Kasrem 061/Suryakancana Letkol Inf Veri Sudijanto Sudin secara resmi membuka Rapat Koordinasi Wilayah II Bogor Pemuda Panca Marga (PPM), Senin (17/12).
Danrem 061/Suryakancana Kolonel Inf Agus
Rohman, dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kasrem antara lain
mengharapkan dan perlu digaris bawahi bahwa benang merah berdirinya PPM
erat kaitannya dengan TNI, sehingga hubungan emosional ini harus tetap
terjaga dan terpelihara. Oleh karena itu PPM diharapkan menjadi benteng
keamanan dan ketahanan negara dimasa kini dan masa yang akan datang
dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya, menjelang Pemilu dan
Pilpres 2014 keberadaan PPM harus menjadi teladan bagi Ormas lainnya
dengan menghindari ekses-ekses dan gesekan-gesekan yang tidak perlu
namun sebaliknya harus mampu mengontrol sikap dan perilaku dalam upaya
bela negara serta menciptakan stabilitas wilayah dan stabilitas nasional
yang aman, nyaman dan tentram. Demikian inti sambutan Danrem.
Pangdam III/Slw Mayjen TNI Sonny
Widjaja, yang hadir setelah acara pembukaan sekaligus memberikan
pembekalan kepada peserta Rakor PPM tersebut menekankan agar kita semua
lebih waspada terhadap upaya-upaya penghancuran moral dan budaya bangsa
di NKRI. Lebih lanjut, Pangdam mengajak untuk memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa mulai dari diri sendiri karena bangsa ini memiliki modal
dasar yakni toleransi dan semangat kesetiakawanan sosial, musyawarah
dan mufakat, nasionalisme dan patriotisme dan semangat gotong royong.
“Hal ini harus kita pertahankan demi keutuhan NKRI, karena NKRI adalah
harga mati,” tegas Pangdam.
Pada acara pembukaan tersebut tampak
hadir antara lain Wakil Bupati Bogor, Dandim 0621/Kab. Bogor serta unsur
pimpinan TNI Polri wilayah Bogor, Wakil Ketua Umum PPM Pusat, Ketua PPM
Jawa Barat serta Ketua dan Pengurus Wilayah II Bogor PPM.
Saturday, December 22, 2012
Ruhut sebut Din Syamsuddin ayam sayur dan jago kandang
MERDEKA.COM,
Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul bereaksi keras terhadap
penilaian Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin yang
menyebut masyarakat saat ini menyesal memilih Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) sebagai presiden di Pilpres 2009. Menurut Ruhut, Din hanya orang
yang berani di belakang.
"Din itu ayam sayur, hanya jago kandang. Dia tidak pantas bicara seperti itu. Silakan mengurus Muhammadiyah saja," ujar Ruhut kepada merdeka.com, Rabu (19/12).
Ruhut mengatakan, seharusnya Din menjaga etika karena hubungan Presiden SBY dengan Muhammadiyah tergolong dekat. Ruhut menyebut hubungan SBY dengan Amien Rais, apalagi dengan besannya Hatta Rajasa juga baik. Ruhut menilai Din berbicara seperti itu karena tidak mendapat posisi dalam pemerintahan SBY.
"Mungkin. Saya rasa Din harusnya ngaca, SBY itu Presiden Indonesia sedangkan dia hanya Muhammadiyah," ujar dia.
Ruhut menegaskan, dia menghormati Din Syamsuddin sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Namun Ruhut juga meminta Din agar memberi teladan bagi pengikutnya, jangan bicara politik. "Saya siap berdebat dengan dia setelah saya pulang liburan," kata Ruhut.
Sebelumnya, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, masyarakat saat ini menyesal memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden di Pilpres 2009. Din mengatakan, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan calon pemimpin yang mumpuni dan handal untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
"Mereka punya hak konstitusi, Mega, Jusuf Kalla, Wiranto, Prabowo, bukan berarti kesempatan mereka tertutup. Waktu itu rakyat terpesona pada sosok SBY, walau sebagian saat ini menyesal karena permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini," kata Din saat menghadiri Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (19/12).
Sumber: Merdeka.com
"Din itu ayam sayur, hanya jago kandang. Dia tidak pantas bicara seperti itu. Silakan mengurus Muhammadiyah saja," ujar Ruhut kepada merdeka.com, Rabu (19/12).
Ruhut mengatakan, seharusnya Din menjaga etika karena hubungan Presiden SBY dengan Muhammadiyah tergolong dekat. Ruhut menyebut hubungan SBY dengan Amien Rais, apalagi dengan besannya Hatta Rajasa juga baik. Ruhut menilai Din berbicara seperti itu karena tidak mendapat posisi dalam pemerintahan SBY.
"Mungkin. Saya rasa Din harusnya ngaca, SBY itu Presiden Indonesia sedangkan dia hanya Muhammadiyah," ujar dia.
Ruhut menegaskan, dia menghormati Din Syamsuddin sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Namun Ruhut juga meminta Din agar memberi teladan bagi pengikutnya, jangan bicara politik. "Saya siap berdebat dengan dia setelah saya pulang liburan," kata Ruhut.
Sebelumnya, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, masyarakat saat ini menyesal memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden di Pilpres 2009. Din mengatakan, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan calon pemimpin yang mumpuni dan handal untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
"Mereka punya hak konstitusi, Mega, Jusuf Kalla, Wiranto, Prabowo, bukan berarti kesempatan mereka tertutup. Waktu itu rakyat terpesona pada sosok SBY, walau sebagian saat ini menyesal karena permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini," kata Din saat menghadiri Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (19/12).
Berita Lainnya
- Din Syamsuddin: Rakyat menyesal pilih SBY
- Ruhut: Badut-badut Anas ingin saya digeser dari DPP
- Ruhut Merasa Dibela Max Sopacua dan Syarief Hasan
- Pemilu 2014: Ruhut: Anas Ketua Umum, Demokrat tak Akan Menang
- Ruhut mau gulingkan Anas di Silatnas Demokrat
- SBY Siapkan Demokrat Jadi Oposisi di 2014
- Ruhut: Saya Tak Hadiri Silatnas untuk Jaga Wibawa SBY
Friday, December 21, 2012
Jakarta kumuh, Jokowi terjunkan Marinir dan Kopassus
Menurut mantan Wali Kota Solo ini, mulai tahun 2013, TNI akan dilibatkan untuk menanggulangi sampah yang diyakini menjadi faktor utama penyebab banjir.
"Tahun depan minta bantuan Marinir, Kopassus, Kodam, Angkutan Udara, semua dilibatkan untuk membersihkan kota. Februari dimulai," jelas Jokowi di Twin Plaza Hotel, Jakarta, Sabtu (22/12).
Dia mengatakan, hujan dan macet yang terjadi kemarin malam merupakan tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta. Sehingga, lanjut dia, pemprov akan melakukan bersih-bersih untuk meminimalisir banjir.
"Iya itulah tugas pemprov DKI, tugas kita. Saya sudah sampaikan bolak-balik, sedimentasi sudah tebel sekali ya itu di bersihkan sedimentasinya," tegas dia.
Jokowi juga mengklaim bahwa pihaknya telah mendapatkan kesepakatan oleh pihak TNI untuk membantu membersihkan Jakarta.
"Kadang kalau petugas biasa itu gak bisa masuk (gorong-gorong) ya kita minta tolong dari TNI, karena gorong-gorong itu ada yang (sulit dibersihkan) sehingga harus pakai pagar untuk membersihkan dibawah, jadi kami sudah berbicara dengan Marinir, beliau-beliau menyanggupi," pungkasnya.
[tts]
Presiden minta Polri tangani tuntas insiden Poso
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajaran kepolisian
menangani dengan tuntas insiden yang terjadi di Poso yang mengakibatkan
tiga anggota Polri meninggal dan empat lainnya luka-luka.
"Saya sudah berikan instruksi yang tegas dan jelas agar apa yang terjadi di Poso itu tidak dianggap seperti peristiwa biasa, tapi harus diikuti dengan langkah-langkah yang tepat, tegas, dan benar dengan tujuan untuk melindungi rakyat, mencegah Poso atau Sulawesi Tengah dijadikan tempat bagi aktivitas bersenjata kelompok yang tidak bertanggung jawab dan kemudian pastikan daerah itu aman," kata Presiden.
Presiden menegaskan peristiwa-peristiwa semacam ini jangan dianggap remeh dan harus dituntaskan dan penegakan hukum harus dilakukan, sehingga kepastian hukum dan kepastian keamanan masyarakat dapat dijamin.
Kepala negara tidak menghendaki ada kelompok yang menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat dapat bebas melakukan aksinya.
"Juga saya sampaikan untuk lebih waspada tidak lalai, apakah petugas kepolisian maupun tentara kita," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan diperlukan langkah-langkah yang sigap dan tegas untuk menangani kasus di Poso.
"Hukum mesti ditegakan, rakyat harus dilindungi dan tidak boleh di negeri ini ada elemen bersenjata seberapapun besarnya yang bisa melakukan apa saja," ujar Presiden.
Sementara itu Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan saat ini pihaknya sudah menempatkan satuan-satuan yang diperlukan dan juga mengirim tim yang melakukan penyelidikan atas insiden ini.
"Tentang kejadian kemarin, Korps Brimob sudah langsung memback-up wilayah Sulawesi Tengah kususnya di Poso. Kemudian satuan-satuan yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan juga sudah ada di lokasi. Kita tunggu hasilnya," katanya.
Timur juga meminta peran serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan tidak terpancing situasi yang ada sekaligus bisa bekerjasama dengan aparat keamanan.
Meski demikian Timur mengatakan saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan belum bisa menetapkan siapa pelakunya. Ia menegaskan aparat keamanan akan bekerja maksimal memelihara keamanan di wilayah tersebut bersama-sama dengan masyarakat.
(P008*G003)
"Saya sudah berikan instruksi yang tegas dan jelas agar apa yang terjadi di Poso itu tidak dianggap seperti peristiwa biasa, tapi harus diikuti dengan langkah-langkah yang tepat, tegas, dan benar dengan tujuan untuk melindungi rakyat, mencegah Poso atau Sulawesi Tengah dijadikan tempat bagi aktivitas bersenjata kelompok yang tidak bertanggung jawab dan kemudian pastikan daerah itu aman," kata Presiden.
Presiden menegaskan peristiwa-peristiwa semacam ini jangan dianggap remeh dan harus dituntaskan dan penegakan hukum harus dilakukan, sehingga kepastian hukum dan kepastian keamanan masyarakat dapat dijamin.
Kepala negara tidak menghendaki ada kelompok yang menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat dapat bebas melakukan aksinya.
"Juga saya sampaikan untuk lebih waspada tidak lalai, apakah petugas kepolisian maupun tentara kita," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan diperlukan langkah-langkah yang sigap dan tegas untuk menangani kasus di Poso.
"Hukum mesti ditegakan, rakyat harus dilindungi dan tidak boleh di negeri ini ada elemen bersenjata seberapapun besarnya yang bisa melakukan apa saja," ujar Presiden.
Sementara itu Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan saat ini pihaknya sudah menempatkan satuan-satuan yang diperlukan dan juga mengirim tim yang melakukan penyelidikan atas insiden ini.
"Tentang kejadian kemarin, Korps Brimob sudah langsung memback-up wilayah Sulawesi Tengah kususnya di Poso. Kemudian satuan-satuan yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan juga sudah ada di lokasi. Kita tunggu hasilnya," katanya.
Timur juga meminta peran serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan tidak terpancing situasi yang ada sekaligus bisa bekerjasama dengan aparat keamanan.
Meski demikian Timur mengatakan saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan belum bisa menetapkan siapa pelakunya. Ia menegaskan aparat keamanan akan bekerja maksimal memelihara keamanan di wilayah tersebut bersama-sama dengan masyarakat.
(P008*G003)
Editor: Desy Saputra
COPYRIGHT © 2012Tuesday, December 11, 2012
Mantan Menteri Malaysia: Habibie Pengkhianat Bangsa
Disamakan dengan Anwar Ibrahim
KOMPAS.com — Mantan Menteri Penerangan Malaysia
Zainudin Maidin menuliskan hal kontroversial seputar mantan presiden
ketiga RI Baharuddin Jusuf Habibie. Dalam laman media Malaysia, www.utusan.com.my, ia menyebut Habibie sebagai pengkhianat bangsa. Tulisan itu berjudul "Persamaan BJ Habibie dengan Anwar Ibrahim" itu dimuat dalam kolom "Rencana".
BJ Habibie ( Foto Kompas ) |
termasuk Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir terpaksa menunggu
kedatangannya dari Jakarta lebih dari dua jam di IKIM Kuala Lumpur untuk
mendengar ucapannya (ketika itu dia belum jadi presiden). Barangkali Dr. Ismail
Ibrahim, kekas Ketua Pengarah IKIM masih ingat peristiwa pahit ini.
Beliau sengaja melakukan ini untuk menunjukkan "aku lebih besar" dan ucapannya yang penuh dengan keegoan begitu panjang sehingga ke peringkat memualkan hadirin, tetapi Dr. Mahathir tetap menunggu dengan setia.
Inilah jenis manusia yang dibawa oleh Anwar Ibrahim ke negara ini dari semasa ke semasa untuk membantunya dalam politik dan jemputannya kali ini pun untuk tujuan menunjukkan "kami berdua masih besar."
Saya tidak tahu bagaimana terseksanya para hadirin di Unisel mendengar ucapan manusia yang egonya amat tinggi, apatahlah lagi mendapat peluang berucap kepada orang yang dianggap bodoh sesudah sekian lama tidak mendapat kesempatan berucap kepada rakyat Indonesia yang tidak lagi mahu mendengarnya dan tidak lagi menghormatinya.
Beliau sengaja melakukan ini untuk menunjukkan "aku lebih besar" dan ucapannya yang penuh dengan keegoan begitu panjang sehingga ke peringkat memualkan hadirin, tetapi Dr. Mahathir tetap menunggu dengan setia.
Inilah jenis manusia yang dibawa oleh Anwar Ibrahim ke negara ini dari semasa ke semasa untuk membantunya dalam politik dan jemputannya kali ini pun untuk tujuan menunjukkan "kami berdua masih besar."
Saya tidak tahu bagaimana terseksanya para hadirin di Unisel mendengar ucapan manusia yang egonya amat tinggi, apatahlah lagi mendapat peluang berucap kepada orang yang dianggap bodoh sesudah sekian lama tidak mendapat kesempatan berucap kepada rakyat Indonesia yang tidak lagi mahu mendengarnya dan tidak lagi menghormatinya.
Pada
hakikatnya mereka berdua tidak lebih daripada "The Dog Of
Imperialism".
Sumber :
Utusan Malaysia
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
Monday, December 10, 2012
BPH Migas Ngotot, Pertamina Melanggar Jual BBM Subsidi Murah ke SPBU
Rista Rama Dhany - detikfinance
Jakarta - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkeyakinan praktik penjualan BBM subsidi oleh PT Pertamima (persero) ke pengusaha SPBU Rp 4.300/liter dari seharusnya Rp 4.500/liter melanggar keputusan presiden (Keppres) nomor 12 Tahun 2012.
"Itu aturan (Keppres) aturan hukum bukan aturan akutansi seperti yang disanggah Dirut Pertamina. Jelas dalam aturan melanggar ya melanggar," tegas Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/12/2012).
Menurut Djoko, dalam aturan jelas titik serah penyaluran BBM subsidi ada di nozel SPBU bukan di depo. "Aturannya jelas titik serah penyaluran BBM subsidi ada di SPBU bukan di depo BBM, selama ini praktiknya Pertamina jual BBM subsidi kepada pengusaha SPBU di depo bukan di SPBU," ucap Djoko.
Kondisi ini, kata Djoko, membuat banyaknya kasus BBM subsidi berbelok arah tidak sampai ke SPBU, akibatnya masyarakat tidak kebagian, meski sudah antre panjang di SPBU.
"Praktik yang dianggap sudah kebiasaan lama ini justru menjadi biang banyaknya BBM subsidi dari depo berbelok arah, apa seperti ini mau dibiarkan, negara dipaksa tetap membayar BBM subsidi yang diselundupkan ke industri, perkebunan, dan pertambangan, sementara rakyatnya tidak menikmati BBM subsidi tersebut," jelasnya.
Apalagi, kata Djoko, penjualan BBM subsidi oleh Pertamina ke pengusaha SPBU Rp 4.300 per liter melanggar aturan. "Ini katanya cost Rp 200 bolak balik, begini aturan pengusaha SPBU harus bayar ke Pertamina Rp 9.000 per liter atau sesuai harga keekonomian premium atau solar, nantinya dipotong setelah BBM nya disalurkan ke masyarakat," tutur Djoko.
"Kalau dalam pengirimannya BBM dari depo ke SPBU dan sudah dibayar per liternya Rp 4.300 per liter, di tengah jalan ada yang berani beli Rp 6.000 per liter, ayo bisa jamin tidak itu BBM tidak belok," jelasnya.
Hal-hal seperti inilah yang harus ditegakkan, dianggap biasa tapi ini pelanggaran hukum, masa akan terus dibiarkan. "Buktinya Pertamina sendiri sudah akui, kalau aturan ini tegas dilakukan setidaknya 1,5 juta KL (kiloliter) bisa diselamatkan, itu nilainya Rp 12 triliun, mereka akui sendiri kemarin di DPR," cetus Djoko.
(rrd/dnl)
Jakarta - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkeyakinan praktik penjualan BBM subsidi oleh PT Pertamima (persero) ke pengusaha SPBU Rp 4.300/liter dari seharusnya Rp 4.500/liter melanggar keputusan presiden (Keppres) nomor 12 Tahun 2012.
"Itu aturan (Keppres) aturan hukum bukan aturan akutansi seperti yang disanggah Dirut Pertamina. Jelas dalam aturan melanggar ya melanggar," tegas Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/12/2012).
Menurut Djoko, dalam aturan jelas titik serah penyaluran BBM subsidi ada di nozel SPBU bukan di depo. "Aturannya jelas titik serah penyaluran BBM subsidi ada di SPBU bukan di depo BBM, selama ini praktiknya Pertamina jual BBM subsidi kepada pengusaha SPBU di depo bukan di SPBU," ucap Djoko.
Kondisi ini, kata Djoko, membuat banyaknya kasus BBM subsidi berbelok arah tidak sampai ke SPBU, akibatnya masyarakat tidak kebagian, meski sudah antre panjang di SPBU.
"Praktik yang dianggap sudah kebiasaan lama ini justru menjadi biang banyaknya BBM subsidi dari depo berbelok arah, apa seperti ini mau dibiarkan, negara dipaksa tetap membayar BBM subsidi yang diselundupkan ke industri, perkebunan, dan pertambangan, sementara rakyatnya tidak menikmati BBM subsidi tersebut," jelasnya.
Apalagi, kata Djoko, penjualan BBM subsidi oleh Pertamina ke pengusaha SPBU Rp 4.300 per liter melanggar aturan. "Ini katanya cost Rp 200 bolak balik, begini aturan pengusaha SPBU harus bayar ke Pertamina Rp 9.000 per liter atau sesuai harga keekonomian premium atau solar, nantinya dipotong setelah BBM nya disalurkan ke masyarakat," tutur Djoko.
"Kalau dalam pengirimannya BBM dari depo ke SPBU dan sudah dibayar per liternya Rp 4.300 per liter, di tengah jalan ada yang berani beli Rp 6.000 per liter, ayo bisa jamin tidak itu BBM tidak belok," jelasnya.
Hal-hal seperti inilah yang harus ditegakkan, dianggap biasa tapi ini pelanggaran hukum, masa akan terus dibiarkan. "Buktinya Pertamina sendiri sudah akui, kalau aturan ini tegas dilakukan setidaknya 1,5 juta KL (kiloliter) bisa diselamatkan, itu nilainya Rp 12 triliun, mereka akui sendiri kemarin di DPR," cetus Djoko.
(rrd/dnl)
Saturday, December 01, 2012
Inilah Pesan Jokowi Untuk KNPI DKI Jakarta
INILAH.COM, Jakarta - Ormas kepemudaan KNPI harus saling bekerja sama dan dapat menjadi pilar kepemimpinan pemuda di DKI Jakarta.
Hal itu dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang turut hadir dalam pelantikan 170 pengurus harian Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tahun 2012.
"Kepada seluruh pengurus KNPI saya hanya ingin pesan satu saja yang rukun," kata Jokowi saat memberikan sambutan Jumat (30/11/2012).
Dikatan Jokowi, dengan adanya KNPI yang bermitra dengan pemprov DKI, dapat dijadikan panutan bagi organisasi yang lain dalam hal kegiatan kepemudaan di DKI Jakarta.
"Mereka ini kan sebuah contoh, artinya KNPI harus bisa memberikan contoh ke organisasi yang lain dan bisa menjadi pilar organisasi yang lain," tegasnya.
Sementara itu Ketua KNPI DKI Jakarta, Dodi R Amar mengatakan, kedepan KNPI akan lebih memperhatikan kebutuhan remaja untuk lebih mengarah kegiatan yang fositif.
Salah satu yang dia contohkan seperti belakangan terakhir maraknya pelajar tawuran hingga menghilangkan nyawa.
"Ini wadah himpunan siap bekerja sama dengan Polda. Kita akan masuk ke SMA yang tawuran. Melihat seusia mereka itu punya enerjik yang besar, untuk itu mereka harus banyak kegiatan kepemudaan bila perlu mereka bisa masuk ke organisai ini, kita akan masukkan ke agenda, ini segera mungkin akan kita lakuka," jelasnya.
Kedepan, KNPI akan merangkul semua organisasi kepemudaan. Pihaknya menilai KNPI saat ini sudah banyak menjamur di seluruh partai politik dan untuk di DKI KNPI menjadi mitra pemerintah DKI Jakarta.
"KNPI didirikan untuk membuat pemuda, semua bukan hanya KNPI, era 98 KNPI merevisi, sekarang KNPI sudah masuk di semua partai, kita menjadi mitra pemkot DKI," pungkasnya. [gus]
Hal itu dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang turut hadir dalam pelantikan 170 pengurus harian Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tahun 2012.
"Kepada seluruh pengurus KNPI saya hanya ingin pesan satu saja yang rukun," kata Jokowi saat memberikan sambutan Jumat (30/11/2012).
Dikatan Jokowi, dengan adanya KNPI yang bermitra dengan pemprov DKI, dapat dijadikan panutan bagi organisasi yang lain dalam hal kegiatan kepemudaan di DKI Jakarta.
"Mereka ini kan sebuah contoh, artinya KNPI harus bisa memberikan contoh ke organisasi yang lain dan bisa menjadi pilar organisasi yang lain," tegasnya.
Sementara itu Ketua KNPI DKI Jakarta, Dodi R Amar mengatakan, kedepan KNPI akan lebih memperhatikan kebutuhan remaja untuk lebih mengarah kegiatan yang fositif.
Salah satu yang dia contohkan seperti belakangan terakhir maraknya pelajar tawuran hingga menghilangkan nyawa.
"Ini wadah himpunan siap bekerja sama dengan Polda. Kita akan masuk ke SMA yang tawuran. Melihat seusia mereka itu punya enerjik yang besar, untuk itu mereka harus banyak kegiatan kepemudaan bila perlu mereka bisa masuk ke organisai ini, kita akan masukkan ke agenda, ini segera mungkin akan kita lakuka," jelasnya.
Kedepan, KNPI akan merangkul semua organisasi kepemudaan. Pihaknya menilai KNPI saat ini sudah banyak menjamur di seluruh partai politik dan untuk di DKI KNPI menjadi mitra pemerintah DKI Jakarta.
"KNPI didirikan untuk membuat pemuda, semua bukan hanya KNPI, era 98 KNPI merevisi, sekarang KNPI sudah masuk di semua partai, kita menjadi mitra pemkot DKI," pungkasnya. [gus]
Subscribe to:
Posts (Atom)