Ditemui Paspampres, veteran yang dibentak malah minta maaf

MERDEKA.COM. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berkunjung ke rumah Letkol (purn) TNI Sara (87), veteran yang dibentak saat terlambat menghadiri HUT LVRI di Balai Sarbini, Senin (11/8). Oleh anggota Paspampres, Sara dan keluarganya diminta menunggu hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selesai berpidato. Dalam pertemuan antara Paspampres dan Sara, Paspampres ingin mengetahui kronologi yang diberitakan tersebut. Istri Sara mengatakan, tidak ada pembentakan, Paspampres hanya meminta keluarganya untuk menunggu hingga SBY selesai berpidato. "Dibentak, enggak ya pak, ya. Cuma disuruh nunggu," ujar istri Sara, seperti yang terdengar dalam rekaman, Rabu (13/8). Saat diklarifikasi, Sara mengaku hanya diminta menunggu saat Presiden SBY tengah berpidato. "Ditahan dulu, karena bapak (SBY) nanti pidato. bapak di sini dulu menunggu bapak lagi pidato dulu," tambah Sara menirukan ucapan Paspampres yang memintanya menunggu. Sara pun meminta maaf jika memiliki dia dan keluarganya melakukan selama Paspampres menjalani tugas-tugasnya. "Saya tadi sudah katakan ya, kalau ada sesuatu kesalahan keluarga saya, ya mohon maaf," ucapnya singkat. Menanggapi itu, dua orang Paspampres yang menemui langsung di rumahnya mengaku hanya berupaya mengklarifikasi. "Kami juga butuh klarifikasi, menjaga silaturahmi lah," sahut salah seorang Paspampres. Sebelumnya diberitakan, Letkol (Purn) Sara (87), seorang veteran perang dan keluarganya harus menerima perlakukan yang tak mengenakkan dari Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) saat menghadiri Hari Ulang Tahun Veteran tahun ini. Salah satu Paspampres membentak istri Sara, Setyaningsih saat telat datang ke lokasi acara di Gedung Veteran, Balai Sarbini. "Jangan berisik Bu!," tegas salah seorang Paspampres yang menjaga pintu tersebut, Senin (11/8). Setyaningsih dibentak saat menjelaskan alasan dirinya dan suaminya telat hadir dalam acara yang dihadiri Presiden terpilih, Joko Widodo tersebut. "Rumah saya di Kramat tadi macet. Bapak juga sudah tidak bisa naik tangga jadi kita muter dulu naik lift," jelas Setyaningsih.

Galaknya Paspampres yang larang veteran masuk saat SBY pidato

Merdeka.com -

Letkol (Purn) Sara (87), seorang veteran perang dan keluarganya harus menerima perlakukan yang tak mengenakkan dari Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) saat menghadiri Hari Ulang Tahun Veteran tahun ini. Salah satu Paspampres membentak istri Sara, Setyaningsih saat telat datang ke lokasi acara di Gedung Veteran, Balai Sarbini. "Jangan berisik Bu!," tegas salah seorang Paspampres yang menjaga pintu tersebut, Senin (11/8). Setyaningsih dibentak saat menjelaskan alasan dirinya dan suaminya telat hadir dalam acara yang dihadiri Presiden terpilih, Joko Widodo tersebut. "Rumah saya di Kramat tadi macet. Bapak juga sudah tidak bisa naik tangga jadi kita muter dulu naik lift," jelas Setyaningsih. Saat menunggu diperbolehkan masuk, Sara menceritakan perjuangannya membela Indonesia. Hanya bermodal bambu runcing, Sara dan pejuang lainnya mencoba melawan penjajah. "Dulu saya masuk Hizbulloh, saya melawan Belanda. Mereka bom desa, rakyat kocar kacir. Saya ditelanjangi, mereka pakai senjata, saya cuma bambu runcing, kami lari ke sawah-sawah dikejar," cerita Sara yang juga melawan pasukan Kartosuwiryo ini dengan suara bergetar. Setelah SBY selesai berpidato, barulah pejuang tua ini diizinkan masuk ke ruang pertemuan. [ded]

SBY depan veteran: Perang tidak masalah demi kedaulatan NKRI

Merdeka.com -

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganjurkan para pimpinan partai politik sering datang ke tempat Makam Pahlawan. Ini penting dilakukan untuk mengingat jasa mereka bagi negara. "Saya anjurkan para pemimpin politik datang ke Taman Makam Pahlawan, sekali-kali datanglah ke Cilangkap," ujar SBY di Peringatan Hari Veteran Nasional, Balai Sarbini, Jakarta, Senin (11/8). Saran SBY itu guna mengingatkan kembali para pejuang yang gugur dalam medan perang. Saran ini untuk para pemimpin partai politik yang nanti akan duduk di pemerintahan, jika ingin menjaga wilayah NKRI dari ancaman luar. "Dengan datang ke tempat itu akan sadar keputusan politik dapat dipikirkan bahwa ada 35 ribu yang gugur yang ada di monumen itu," ujar SBY. Menurut SBY, keputusan perang adalah cara terakhir jika cara politik dan diplomasi tidak bisa dilakukan. Untuk itu, SBY ingin para pemimpin partai politik harus berhati-hati mengambil keputusan itu. "Keputusan politik untuk perang akan berisiko kehilangan putra putri bangsa. Perang adalah cara terakhir, kalau jalur diplomasi dan politik tidak bisa dilakukan perang tidak masalah demi kedaulatan NKRI," katanya. [did]

Perjuangan Rakyat 1926-1927 dalam Karya Sastra

Hasan Kurniawan-SINDONEWS.COM KARYA sastra memiliki peran penting dalam penulisan sejarah Indonesia modern. Sebut saja karya pengarang besar Multatuli yang memotret sistem tanam paksa di abad ke-19, dan karya-karya Pulau Buru, hasil renungan mendalam pengarang kenamaan Indonesia, Pramoedya Ananta Toer yang lahir di abad ke-20.

Kendati berbeda zaman, kedua karya para pengarang besar itu memiliki karakter yang sama, yakni antikolonialisme. Terutama di dalam melakukan kritik terhadap sistem kolonial yang menindas, dan memotret peristiwa faktual yang terjadi pada masanya. Di luar hal itu, karya sastra tersebut memiliki daya dorong terhadap perubahan sistem masyarakat. Sejarawan asal Belanda, Prof Drs G Termorshuizen dalam Pendahuluan buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda, terjemahan HB Jassin, terbitan Djambatan tahun 1972, pernah mengatakan, suatu karya sastra yang baik bisa menjadi tenaga sosial masyarakat. Di situ, dia merujuk pada karya Multatuli atau Eduard Douwes Dekker dalam Max Havelaar. Sejak pertama kali diterbitkan dalam bahasa Belanda, di abad ke-19, karya itu langsung menguncang sistem Pemerintah Hindia Belanda, dan mendorong perbaikan tatanan masyarakat di bawah sistem kolonial tanam paksa. Senada dengan Max Havelaar, Tetralogi Pulau Buru karya Pramoedya Ananta Toer juga menggemparkan. Karya ini memiliki tenaga pendorong yang sangat kuat, di abad ke-20, terhadap kolonialisme. Terlebih, karya itu ditulis oleh pengarang yang berada di luar sistem itu dan sekaligus menjadi korbannya. Ini lah yang membedakannya dengan Max Havelaar. Seperti diketahui, abad ke-20 merupakan zaman pencerahan bagi rakyat Indonesia. Di mana kesadaran masyarakat bumiputra sudah terbangun, dan mencapai titik klimaksnya dalam satu perjuangan rakyat bersenjata yang dilakukan secara nasional, dengan cita-cita Indonesia merdeka dari penjajahan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Cerita pagi kali ini akan mengulas dengan singkat perjuangan itu, dengan merujuk pada sejumlah karya para sastrawan yang masih memiliki napas antikolonialisme, di tahun 1926-1927. Pemilihan topik ini untuk melihat secara faktual peristiwa yang terjadi saat itu. Perjuangan rakyat tahun 1926-1927 menjadi sangat penting untuk diulas, karena memiliki ciri modern. Peristiwa ini dikenal juga dengan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Revolusi November. Ini lah tonggak perlawanan rakyat secara teroganisir di bawah sistem kolonial Belanda. Pada tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 1800, rakyat juga sudah melawan. Tetapi cakupan perjuangannya sangat sempit atau lokal, tidak teroganisir, dan sifatnya tradisional. Tulang punggung gerakan ini adalah para petani. Sejarawan terkemuka Indonesia, Sartono Kartodirdjo menyebutkan, ada beberapa perjuangan petani yang terlihat menonjol sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di antaranya adalah Pemberontakan Cilegon tahun 1880, Gerakan Sidoarjo tahun 1904, Dermojoyo tahun 1907, Peristiwa Cimareme tahun 1919, dan Peristiwa Tangerang tahun 1924. Perbedaan mencolok antara perjuangan secara tradisional dengan modern adalah corak perlawanannya. Para pelaku perlawanan rakyat yang bersifat tradisional, mengusung semangat perang suci atau sabil. Sedang pemberontakan modern, memiliki jiwa pembebasan nasional dan dimotori oleh organisasi modern. Karena sifatnya itu, Perjuangan Rakyat 1926-1927 melibatkan semua elemen masyarakat, mulai dari petani, buruh, kiai, ulama, santri, jawara, dan kaum intelektual. Mereka juga bergerak melalui garis organisasi yang jelas dengan PKI sebagai ujung tombaknya. Untuk mengetahui seberapa luas perjuangan itu, dan peran organisasi modern dalam peristiwa ini, baiknya dicantumkan petikan puisi berjudul Balada Api 26 Tak Pernah Mati karya Alifdal (salah satu nama pena dari Anwar Dharma), Redaktur Luar Negeri Harian Rakyat, organ resmi PKI. Utusanutusan komite pemberontakan Menyebar ke seluruh Nusantara Membawa pesan Ke Jakarta, Banten, dan Periangan Ke Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan Di manamana semangat menyala Ke senjata, ke senjata Partai di depan. Untuk mengetahui bagaimana perlawanan itu meletus, dan daerah mana saja yang terjadi pergolakan, juga diungkapkan oleh Alifdal dalam puisinya. Bahkan, kenapa perlawanan itu bisa gagal tertuang dalam puisi ini. Nyala api dicetuskan sudah Berkobar-kobar menjilat merah Jakarta-Kota, Jatinegara, dan Tangerang Menes, Caringin, dan Labuan Ciamis, Tasikmalaya, dan Padelarang Solo, Boyolali, dan Banyumas Kediri dan Pekalongan Sawahlunto, Padang-Sibusuk, dan Silungkang Dan rakyat di Kalimantan Barat Bangkit perkasa bertekad bulat Untuk merdeka, untuk bebas. Meski pemberontakan dicetuskan Komunis tak pernah surut di tengah jalan Harus teruskan Meski perang tidak seimbang Tak pernah bimbang Memang mereka kurang teori Tapi mereka orang berani Mereka pantang berkapitulasi Bukan tukang likwidasi Seperti Trotskis-trotskis dalam Pari. Tentang adanya perpecahan dalam partai saat akan melangsungkan perlawanan, cerpen karya S Anantaguna, pimpinan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang diberi judul Sel D, memperkuat keterangan puisi Alifdal. Melalui percakapan para tokohnya, cerpen ini menggambarkan kebingungan para anggota partai. Seperti dipetik dalam pesan Pak Abdul Mutalib berikut ini: "Yah. Meskipun semula kita belum menyetujui pemberontakan, tetapi Keputusan Perambanan, kata Pak Abdul Mutalib, bahwa rakyat sudah marah, karena Pemerintah Belanda makin menggila. Penderitaan, tekanan, kekangan sudah tidak tertahankan lagi, sehingga meletus juga pemberontakan." Dalam percakapan itu, sang tokoh melanjutkan: "Dalam keadaan seperti ini, jika Partai Komunis benar-benar mengabdi kepada rakyat, harus tampil ke depan. Partai kita adalah partainya kaum buruh dan tani. Jika massa menghendaki merah, tetapi kita menginginkan kuning, akan berarti partai kita mengkhianati massa. Partai kita berdiri karena dikehendaki massa, oleh kaum proletar dan kaum tani. Partai kita hidup dan matinya pun tergantung mereka." Berikut pesan dari Pak Abdul Mutalib akhirnya ditutup: "Apapun kesulitannya, risikonya, yang berontak harus dipimpin. Kita harus bersama-sama mereka, mati atau hidup." Demikian percakapan dalam cerpen Sel D karya S Anantaguna dengan tepat menggambarkan kebingungan akibat perbedaan pandangan para pemimpin partai, dan peran partai dalam perjuangan. Hingga akhirnya, perlawanan meletus dan terjadi malapetaka. Tentang dampak perlawanan ini dikemukakan oleh Alifdal dalam puisinya sebagai berikut: Ribuan diangkut ke pengasingan Tanah Tinggi, Gudang Arang, dan Tanah Merah Jauh, di hutan belantara Digul hulu Namun mereka berlawan tak pernah menyerah Karena mereka punya keyakinan: "Suluh dinyalakan dalam malam-mu Kami yang meneruskan kepada pelanjut angkatan." Puisi lain yang juga menarik untuk dipetik dalam cerita pagi kali ini adalah karya Chalik Hamid, yang berjudul Kepada Aliarcham. Puisi ini penting, karena menggambarkan apa yang dirasakan tokoh Perjuangan Rakyat 1926-1927 selama di pembuangan, seperti ini: Dalam pergaulan hidup dan derita Ia tunjukkan keteguhan jiwa "Suatu pemberontakan yang kalah Adalah tetap benar dan sah. Kita terima pembuangan ini Sebagai risiko perjuangan yang kalah. Tidak ada di antara kita yang salah Karena kita berjuang melawan penjajah." Kata-kata langsung dari Aliarcham sebelum meninggal di pembuangan, yang dimasukkan dalam puisi Kepada Aliarcham menjadi sangat. Kata-kata itu seolah menjawab perpecahan yang terjadi di tubuh partai sejak meletusnya perlawanan rakyat. Demikian ulasan singkat cerita pagi ini diakhiri, semoga memberikan manfaat. (san)

Terowongan Batu Lubang, Saksi Bisu Kekejaman Kolonial

Jhonny Simatupang -- Sindonews.com

SIBOLGA - Masyarakat Indonesia dan khususnya warga Sumatera Utara (Sumut) belum banyak mengenal dan mengetahui bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) memiliki sebuah peninggalan situs sejarah perjuangan saat jaman kolonial berupa jalan terowongan yakni Batu Lubang. Lokasi terowongan ini terletak di Km 8, Kawasan Dusun Simaninggir, Desa Bonandolok, Kecamatan Sitahuis atau sekitar 15 menit perjalanan dari pusat Kota Sibolga atau sekitar 18 Km dari pusat Kota Pandan. Di tempat ini anda akan menyaksikan keunikan Batu Lubang tersebut lengkap dengan cerita sejarah pembangunannya. Cerita sejarah pembuatan Batu Lubang itu bisa anda temukan di dinding bukit sekitar bangunan yang berukuran paling besar yang ada di kawasan itu. Di dinding bukit tersebut ada sebuah ornamen yang sengaja dibangun dari semen yang menceritakan tentang sejarah pembangunan Batu Lubang itu. Namun tidak banyak cerita pasti mengenai tahun dan lama pengerjaan Batu Lubang. Bahkan tahun pembuatannya ada yang menyebutkan tahun 1930 atau sekitar 84 tahun silam serta tahun 1900 atau sekitar 114 tahun silam. Namun terlepas dari kontroversi tahun pembangunan Batu Lubang tersebut, yang pasti tempat itu dibangun pada masa kolonial Belanda dengan melibatkan rakyat Tapanuli (khususnya warga Sibolga dan Tapanuli Tengah) serta pejuang – pejuang kemerdekaan yang menjadi tawanan Belanda masa itu. Tujuan pembukaan Batu Lubang itu adalah untuk mempermudah sarana transportasi menuju Tarutung sekaligus juga untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi dari tanah Batak dan penumpasan laskar atau pejuang kemerdekaan Indonesia. Maka rakyat dan pejuang saat itu dipaksa bekerja (kerja Rodi) untuk membuka jalan dan Batu Lubang tersebut. Sehingga sekarang ini kita dapat menikmati perjalanan Sibolga – Tarutung berkat buah tangan rakyat Tapanuli dan pejuang yang menjadi tawanan Belanda masa itu. Konon ceritanya banyak darah tertumpah atau rakyat yang menjadi korban dari pekerjaan pembukaan jalan dan Batu Lubang itu, terutama pada pembukaan jalan pada terowongan. Tapi tidak ada catatan sejarah juga berapa banyak rakyat Tapanuli dan pejuang kemerdekaan yang menjadi korban bahkan dari cerita juga, mereka yang menjadi korban dibuang begitu saja ke jurang yang berada di salah satu sisi Batu Lubang ini. Mereka yang meninggal atau merenggang nyawa dalam pekerjaan pembuatan jalan terowongan itu karena merasa keletihan dan kelelahan karena tak kuat dan kuasa menahan derita pemaksaan kerja. Para pekerja dipaksa bekerja keras dengan sekuat tenaga tanpa istrahat dan makanan yang cukup untuk membuat terowongan tersebut. Sementara untuk membuka jalan terowongan itu, para pekerja harus menembus batu dinding gunung Bukit Barisan yang keras dengan alat seadanya yakni pahat dan martil. Akhirnya dengan banyak korban jiwa dari para tawanan (rakyat Tapanuli dan laskar kemerdekaan) berhasil membuka dua unit jalan terowongan. Ukurannya kala itu hanya bisa dilintasi oleh mobil kecil. Namun seiring perkembangan jaman, lebar badan terowongan mengalami pelebaran. Namun sentuhan tersebut dilakukan tanpa mengurangi makna dan bentuk fisik dari terowongan sehingga kini dapat dilalui oleh truk jenis Fuso. Kedua unit Batu Lubang yang dikerjakan oleh rakyat Tapanuli dan laskar kemerdekaan yang menjadi tawanan kolonial Belanda pada masa itu, satu unit berukuran kecil sepanjang 8 meter dan satu terowongan besar berukuran panjang sekitar 30 meter. Kedua terowongan ini terletak terpisah, namun berada dalam satu ruas jalan dengan jarak antara keduanya sekira 50 meter. Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Raja Bonaran Situmeang membenarkan sejarah pembangunan Batu Lubang tersebut. Bonaran juga menyatakan Batu Lubang dan wilayah sekitarnya merupakan salah satu tempat destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). “Selama ini, gaung Batu Lubang tersebut belum besar untuk menarik wisatawan, karena selain fasilitas wisata disana yang masih kurang mendukung dan demikian juga terhadap pengelolaan kawasan, juga diakibatkan faktor nama Batu Lubang yang belum terasa memiliki gaung besar dan makna istimewa,” kata Bonaran. Menurut Bonaran, nama Batu Lubang terasa tak bernilai dan terdengar biasa atau tidak memiliki roh tertentu. Karenanya tidak terlihat nuansa dan siratan kandungan makna serta sejarah didalamnya. Sehingga, orang pun (khususnya masyarakat luar daerah) terlihat tidak begitu banyak mengetahui dan berkunjung ke lokasi itu. “Maka untuk merubah kondisi ini, Pemkab Tapteng sudah menyusun sebuah konsep dan grand design disana, pertama yang akan kita lakukan adalah dengan mengganti nama Batu Lubang menjadi Terowongan Belanda, sehingga akan terlihat lebih nge-tren dan menjual,” ujarnya. Namun ungkap Bonaran, pergantian nama Batu Lubang menjadi Terowongan Belanda ini tentunya harus disampaikan dan dibicarakan terlebih dahulu dengan tokoh – tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Dimana pelaksanaannya diharapkan dapat dilakukan sebelum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tapanuli Tengah pada 24 Agustus mendatang. “Artinya disini, deklarasi pergantian nama Batu Lubang menjadi Terowongan Belanda ini kita harapkan dapat dilakukan pada perayaan HUT Kabupaten Tapteng pada tanggal 24 Agustus 2014 ini,” beber Bonaran. Kemudian, sambung Bonaran, konsep dan grand desaign berikutnya, tanpa mengurangi makna sejarah atau Herritage dari Batu Lubang yang telah memakan banyak korban orang Batak atau rakyat Tapanuli tersebut, adalah dengan mengalihkan rute kendaraan umum dan kendaraan besar jenis truk ke jalan baru Rampa – Poriaha yang dalam waktu dekat akan selesai dibangun tersebut. Rute Batu Lubang ini diharapkan nantinya hanya akan dilalui oleh kendaraan pribadi dan kenderaan jenis pariwisata. “Selanjutnya di sisi Batu Lubang akan dibangun jembatan. Jembatan ini diharapkan dapat terbangun pada tahun 2015 mendatang karena dari jembatan ini nantinya juga akan di design Pariwisata disitu,” ujarnya. Kemudian sebut Bonaran, pihaknya juga akan menambah nuansa dan relief – relief serta bangunan di sekitar terowongan untuk menghidupkan sejarah lokasi. Selama ini pemeliharaan nuansa dan relief disana terbiarkan, karena keterbatasan anggaran, tapi nantinya hal tersebut akan terpelihara melalui pengalokasian anggaran pemeliharaan setiap tahun. Di kawasan Batu Lubang itu juga anda bisa menikmati destinasi wisata lain berupa pemandangan air terjun. Air terjun ini mengalir dari badan dinding Batu Lubang dan jatuh ke sebuah lembah yang didalamnya terdapat aliran sungai. Jarak sungai ke titik jatuh air terjun dari badan dinding batu lobang tersebut diperkirakan ketinggiannya sekitar 100 meter. Kemudian suguhan destinasi wisata lainnya, anda bisa melihat langsung panorama alam Bukit Barisan dan panorama alam keindahan Teluk Tapian Nauli. Di Teluk Tapian Nauli ini anda akan melihat luasan laut membiru bersamaan dengan isi permukaannya seperti pulau – pulau diantaranya Pulau Poncang Gadang dan Poncang Ketek, Pulau Mursala, Pulau Labuan Angin dan lainya. Selanjutnya, anda juga bisa melihat kapal – kapal tanker pengangkut bahan bakar minyak (BBM) untuk Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Sibolga dan kapal tanker lain seperti pengangkut Batu Bara untuk PLTU Labuan Angin yang sedang berlabuh serta kapal – kapal penangkap ikan milik nelayan modern dan tradisional dan ratusan unit Bagan Pancang (rumah – rumah penangkap ikan). Selain itu juga, anda akan disuguhi sensasi udara sejuk yang akan menghempas tubuh dan penciuman (hidung) anda. Namun yang tak kalah sensasinya juga adalah, perjalanan menuju lokasi Batu Lubang, baik itu keberangkatan dari arah Tapanuli Utara menuju Sibolga - Tapanuli Tengah dan sebaliknya keberangkatan dari Sibolga menuju Tapanuli Utara, anda akan disuguhi jalan berkelak kelok. Sebagaimana diketahui, Jalan Nasional Sibolga – Tarutung yang memiliki panjang 66 Km, dikenal sebagai satu – satunya jalan unik di dunia dengan jumlah kelokan sekitar 1.200 unit atau dengan kata lain, sepanjang perjalanan dari dan kedua daerah itu anda akan dihadapkan dengan kondisi jalan yang berkelok. (sms)

Sejarawan Unesa klaim temukan dokumen rencana pemberontakan PKI

Merdeka.com - Sejarawan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Dr Aminuddin Kasdi, menemukan dokumen kecil berisi rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan negara komunis di Indonesia.

"Jadi, pengakuan pihak tertentu bahwa ada skenario ABRI untuk melakukan penangkapan orang-orang PKI setelah Oktober atau ada pembantaian terencana oleh NU terhadap PKI, ternyata tidak didukung bukti historis," katanya, seperti diberitakan Antara di Surabaya, Senin (30/6). Menurut dia, fakta yang sebenarnya justru ada dalam buku kecil atau buku saku tentang "ABC Revolusi" yang ditulis CC (Comite Central) PKI pada 1957 yang merinci tiga rencana revolusi atau pemberontakan oleh PKI untuk "target" mendirikan negara komunis di Indonesia. "Buku yang saya temukan itu justru membuktikan bahwa rencana pemberontakan PKI yang diragukan sejumlah pihak itu ada dokumen historisnya. Bahkan dokumen itu merinci tiga tahapan pemberontakan PKI yang semuanya gagal, lalu rumor pun diembuskan untuk mengaburkan fakta," ungkapnya. Tanpa menyebut asal-usul dokumen yang terlihat lusuh itu, ia mengaku bersyukur dengan temuan dokumen yang tak terbantahkan itu. "Kalau ada orang NU melakukan pembunuhan itu bukan direncanakan, tapi reaksi atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan 'chaos' itu," ujarnya. Ia menjelaskan sikap PKI memang menyakitkan, sehingga NU melakukan reaksi balik. "PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya menyakitkan, seperti matinya Tuhan, malaikat yang tidak menikah karena belum dikhitan dan banyak lagi," tuturnya. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat jangan terpengaruh dengan provokasi politik yang didukung media massa untuk "membesarkan" PKI guna mengaburkan sejarah dengan menghalalkan segala cara. "Kita jangan terpancing dengan sisa-sisa orang PKI di berbagai lini yang berusaha membangkitkan mimpi tentang negara komunis melalui media massa, buku-buku, dan semacamnya yang seolah-olah benar dengan bersumber testimoni. Ada sisa-sisa PKI bercokol di media massa," tukasnya. Ia menambahkan testimoni berbagai pihak itu mungkin benar. Namun testimoni itu bersumber dari individu-individu yang tidak mengetahui skenario besar dari PKI untuk merancang tiga revolusi dengan "goal" untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. "Saya bukan hanya testimoni, karena saya juga sempat mengalami sejarah pemberontakan PKI itu dan lebih dari itu, saya mempunyai bukti yang sangat gamblang dari dokumen PKI sendiri," katanya. Senada dengan itu, Guru Besar Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya Prof Dr Sam Abede Pareno MM MH menyatakan buku "Memoir on The Formation of Malaysia" karya Ghazali Shafie terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia menunjukkan kaitan erat Konfrontasi Indonesia-Malaysia dengan PKI. "Dalam buku itu jelas bahwa Bung Karno tidak menghadiri persidangan puncak dengan Tungku Abdul Rachman di Tokyo pada 1963, karena PKI tidak suka dengan pertemuan itu," kata penulis buku 'Rumpun Melayu, Mitos dan Realitas' itu. Oleh karena itu, konfrontasi Indonesia-Malaysia itu bukan sekadar demo anti-Indonesia atau demo anti-Malaysia, melainkan PKI merancang konfrontasi itu agar rencana besar (Negara Komunis) tidak "terbaca". Apalagi Bung Karno melontarkan gagasan nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom) yang justru "melindungi" gerakan PKI. "PKI memang selalu memanfaatkan kelengahan pemerintah RI yang sibuk menghadapi Agresi Militer I Belanda pada 1947 dengan aksi terpusat di Madiun pada 1948, lalu ketika pemerintah sibuk dengan 'Ganyang Malaysia' yang juga mereka sponsori itu, PKI menikam dari belakang dengan Gerakan 30 September 1965," ujarnya. [mtf] SUMBER : MERDEKA.COM

RI di Konflik LCS ( Laut China Selatan )

Tajuk Sindo KORAN SINDO --- BENARKAH Indonesia tidak ada sangkut paut apa pun dengan konflik Laut China Selatan (LCS)? Persoalan yang muncul dari jawaban Joko Widodo (Jokowi) pada debat capres (22/6), hingga detik ini masih menjadi perdebatan.

Secara spesifik, pro-kontra terbagi menjadi dua, apakah Indonesia tidak menjadi bagian dari konflik tersebut dan apakah harus berdiam diri melihat potensi konflik di wilayah ini. Persoalan ini perlu mendapat perhatian karena bisa menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana calon pemimpin Indonesia berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI dan memahami politik luar negeri. Pembukaan UUD 1945 sudah secara tegas mengamanatkan: kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif dalam usaha perdamaian dunia. Memaham konflik LCS memang tidak terlepas dari ambisi China membangkitkan kejayaan imperium masa lalu mereka. Kekuatan raksasa baru dunia tersebut mematok apa yang disebut China 9 dash line yang meliputi 90% area LCS. Dalam konflik ini, seperti disampaikan Menlu Marty Natalegawa, Indonesia tidak punya kepentingan langsung karena memang tidak pernah bergesekan secara fisik dengan China seperti ditunjukkan Filipina untuk memperebutkan Scarborough Shoal dan Spratly Islands atau Vietnam untuk dalam sengketa Spratly Islands dan Paracel Islands. Kepulauan Indonesia pun tidak ada yang masuk dalam klaim tumpang tindih seperti dialami Malaysia dan Brunei Darussalam di Spratly Islands. Bahkan, Kemenlu China sudah menegaskan bahwa Beijing tidak memiliki perselisihan dengan Jakarta. Namun, kita tidak bisa menutup fakta ada irisan di wilayah ZEE. Persoalannya, diperut bumi di bawah laut ini tersimpan cadangan gas dan minyak terbesar di dunia. Berdasarkan data, di wilayah ini salah satunya terdapat blok gas dan minyak, Blok Natuna D-Alpha, yang menyimpan 500 juta barel. Total potensi gas bahkan diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik. Cadangan ini tidak akan habis dieksplorasi 30 tahun ke depan. Apakah China tidak tertarik dengan kue yang demikian menggiurkan? Apakahklaim LCS sebatas romantisme historis, tidak bermuatan politis dan ekonomis. Fakta yang ada, Negeri Tirai Bambu itu sudah memasang rig pengeboran di kawasan yang diperebutkan dengan Vietnam dan sempat memicu gesekan. Karena itulah, seusai berkunjung ke Beijing, Agustus tahun lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko secara lantang mengatakan, ”Kami adalah negara yang berdaulat, kami akan melindungi wilayah kami dan melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan kami. ”Secara konkret, TNI sudah membangun shelter Sukhoi di Lanud Ranai, Natuna dan sudah mengubah doktrinnya dari defensif-aktif menjadi defensif-ofensif. Sejauh ini, memang belum terlihat kasatmata akan pecah perang. Tapi lihatlah laporan IHS Jane, Asia-Pasifik adalah satu-satunya wilayah duniayang pengeluaran militernya terus tumbuhsejak2008. Tentu saja salah satu hotspot-nya adalah kawasan LCS. Menteri Pertahanan AS Leon Panetta bahkan sudah secara gamblang mengisyaratkan negaranya akan menggeser 60% kekuatan militernya ke Asia-Pasifik mulai 2012hingga2020. Kini pangkalan AS sudah tersebar di Pulau Diego Garcia, Christmas, Cocos, Darwin, Guam, Filipina, dan sangat mungkin terus berputar hingga Malaysia, Singapura, Vietnam, hingga Kepulauan Andaman dan Nicobar. Bukankah posisi kita berada di tengahnya? Adapun China sudah mendapat lampu hijau membangun pangkalan aju di Timor Leste untuk armada lautnya dan sudah menjajaki medan Samudra Hindia di selatan Jawa. Dengan anggaran militer sangat besar dan terus meningkat rata-rata di atas 11%—pada 2014 ini mencapai sekitar USD131.5 miliar— tidak heran negeri tersebut kini mengebut membuat satu destroyer per tiga bulan hingga terwujud 12 unit DDG kelas 052D dan menambah dua kapal induk lagi dalam enam tahun ke depan. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan operasi tempur jarak jauh dan penguatan logistik. Diperkirakan pada 2020, China menjadi raksasa sesungguhnya. Di sinilah Indonesia harus memainkan perannya mewujudkan politik luar negeri bebas aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Sebagai negara nonblok, sesepuh ASEAN, dan bemper di selatan LCS, Indonesia adalah satu-satunya negara yang bisa mencegah pecahnya perang yang konon bisa menjadi Perang Dunia III. Dengan demikian, presiden ke depan harus bisa juga menjadi pemimpin di level global. (nfl)

Prijanto Sempat Pegang Surat DKP sebelum Diambil oleh Sekretaris Menhankam

JAKARTA, KOMPAS.com -- Mantan Koordinator Staf Pribadi Sekretaris Menteri Pertahanan Keamanan TNI, Prijanto, mengatakan, ia adalah pemegang arsip Dewan Kehormatan Perwira terakhir sebelum sampai pada Sekretaris Menteri Pertahanan Keamanan TNI, Bambang Sutedjo. Ia mengaku, Bambang meminta surat tersebut untuk disimpan.

"Sesungguhnya, semua surat beliau (Bambang), itu mesti lewat meja saya. Saya adalah pintu akhir surat ke beliau," kata Prijanto di Hotel Intercontinental, Jakarta Pusat, Senin (23/6/2014). Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, yang menangani administrasi saat itu terbagi dua, yakni urusan Menhankam oleh Sesmen, sedangkan Prijanto mengurus arsip TNI. Ia pun membenarkan, pernyataan Panglima TNI Moeldoko, bahwa arsip DKP tidak ada di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Prijanto, arsip itu datang dari TNI AD di Merdeka Barat ke Sesmen Menhankam. Prijanto ingat menyimpan arsip tersebut di lemarinya. "Tapi, tidak selang beberapa lama Bambang ke ruangan saya, minta arsip DKP, 'Saya (Bambang) yang simpan'. Habis itu saya tidak tahu," paparnya. Meski begitu, Prijanto berpendapat, tidak perlu mengonfrontir mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto terkait DKP. Menurutnya, bagaimanapun juga, melihat lika- liku riwayat DKP, keputusan presidennya tidak jelas. "Media itu, dengan biaya iklan, harusnya tempel Keppres itu, biar tahu. Sudah beres. Masih ribut saja. Apa yang dicari?" imbuh Prijanto.

Bentuk Tim Gabungan, Kejagung Janji Kembali Usut Perkara HAM

JPNN.COM JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) berjanji menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masuk ke institusi hukum itu. Bahkan pihaknya pun kembali membuka pintu lebar-lebar bagi lembaga atau masyarakat untuk melaporkan kasus yang belum sempat ditangani oleh Korps Adhyaksa itu.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono kemarin (20/6) menegaskan, Kejagung tidak pernah menolak laporan kasus HAM yang masuk. "Asalkan laporan itu memenuhi persyaratan," jelasnya. Dia mencontohkan tujuh laporan kejahatan kemanusiaan dari Komnas HAM. Widyo menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa mengembalikan berkas laporan tersebut. Alasannya, dokumen yang dikirim belum lengkap. "Masih ada poin-poin yang belum dipenuhi oleh Komnas HAM," uangkapnya. Tujuh pelanggaran HAM yang dilaporkan itu termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Antara lain terkait dengan peristiwa Trisaksti, penembak misterius 1982-1985, peristiwa 1965-1966, Talangsari Lampung 1989, kerusuhan Mei 1998, Semanggi I dan II, Wasior dan Wamena. Namun semuanya dikembalikan lantaran kejagung menilai dokumen laporan belum lengkap. Widyo mengatakan, berkas pelaporan itu tidak boleh asal langsung dilaporkan. Namun harus dari pemeriksaan yang mendalam terlebih dahulu. Sebab, menangani perkara kejahatan kemanusiaan berbeda dengan perkara korupsi atau pidana umum. Menurut Widyo butuh kejelian ketika menangani kasus tersebut. Pasalnya melibatkan kepentingan individu dan masyarakat luas. ebih lanjut, Widyo menegaskan Kejagung mempersilakan jika Komnas HAM kembali memasukkan tujuh laporan tersebut. Dengan catatan, laporan tersebut harus lengkap. "Poin-poinnya harus dipenuhi terlebih dahulu," paparnya. Menanggapi kabar tersebut, Komisioner Komnas HAM, Siti Nur Laila mengatakan pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan Kejagung sesudah laporan kasus HAM itu ditolak. Menurut dia, penolakan itu disebabkan ada ketidaksepahaman antara keduanya. "Intepretasi antara kami dan kejagung tidak sama," uangkapnya. Misalnya dalam melihat satu kasus. Komnas HAM menilai kasus tersebut masuk dalam pelanggaran HAM sedangkan kejagung menilai kasus tersebut hanya pidana biasa. Perbedaan pandangan itu, kata dia, membuat lembaga pembela HAM dan Kejagung tidak pernah saling seia-sekata. Untuk mengatasi permasalahan itu, pihaknya dan kejagung sepakat membentuk tim gabungan. Di dalamnya terdapat orang-orang dari Kejagung dan Komnas HAM. Tim tersebut bertugas mengkaji kasus-kasus pelanggaran kejahatan kemanusiaan. "Intinya penyamaan intepretasi antara dua lembaga," terangnya. Laila mengatakan dengan terbentuknya tim tersebut menumbuhkan secercah harapan untuk menyelesaikan kasus HAM di Indonesia. Pasalnya kasus peenyelesaian kasus kejahatan manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. "Penyelesaiannya membutuhkan political will dari pemerintah," ujarnya.(aph)

Ini Pembelaan Lengkap Prabowo saat JK Ungkit Pelanggaran HAM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Debat capres-cawapres perdana Pilpres 2014 antara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berlangsung panas saat memasuki sesi tanya jawab antar-calon di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014) malam.

Yah, sebabnya karena JK melontarkan pertanyaan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu kepada Prabowo yang notabenenya adalah mantan Komandan Jenderal Kopassus (1996-1998) dan mantani Panglima Konstrad pada 1998 (selama dua bulan). Dan diketahui, selama ini nama Prabowo kerap dikaitkan dengan pelanggaran HAM lantaran dugaan menjadi otak penghilangan paksa sejumlah aktivis, penyulut kerusuhan Mei 1998 hingga isu seputar trik dan intrik di kalangan ABRI. "Tadi dalam awal pembicaraan ini, Hatta mengungkapkan visi misi yang saya ikuti, yaitu melindungi masyarakat dari diskriminasi, gangguan dan ancaman serta menjunjung hak-hak asasi," kata JK mengawali pertanyaannya. "Dari Prabowo tadi, tiada pengikut yang salah, hanya pemimpin yang salah. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana bapak ingin menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu dan mempertahankan Hak Asasi Manusia di masa mendatang?" tanya JK kepada Prabowo. Lebih 50 orang pendukung Prabowo-Hatta meneriaki setelah JK menyampaikan tersebut. Untuk mencairkan suasana, pakar hukum Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar, selaku moderator debat mempersilakan para pendukung masing-masing capres-cawapres untuk bertepuk tangan. "Saya ingatkan, bahwa debat ini adalah untuk menggali visi misi dan memberikan tanggapan. Dan ini adalah hal yang harus dijawab. Kami beri waktu 3 menit, silakan," ujar Zainal. Dalam jawabannya, Prabowo menegaskan dirinya berpegangan bahwa HAM yang paling dasar bagi warga negara adalah hak untuk hidup. Dan tugas utama pemerintah sebagaimana mandat Undang-undang Dasar 1945 adalah melindungi seluruh rakyatnya. "Sebab, pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah dari segala ancaman, apakah dari luar atau dalam negeri," ujar Prabowo. Menurut Prabowo, dirinya sewaktu menjadi prajurit TNI selama puluhan tahun kala itu menjadi bagian dari abdi negara yang bertugas membela kemerdekaan, kedaulatan dan HAM warga negara. Prabowo menegaskan, mengenai dugaan pelanggaran HAM yang selama ini dituduhkan kepadanya sewaktu menjadi petinggi TNI, adalah semata dirinya selaku petugas negara berusaha mencegah kelompok-kelompok radikal ataupun kelompok-kelompok yang mengancam keselamatan warga negara. "Jadi, saya sekian puluh tahun petugas yang membela kemerdekaan, kedaulatan dan hak asasi manusia, mencegah kelompok-kelompok radikal ataupun kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan, mengancam keselamatan hidup orang yang tidak bersalah," ujar Prabowo dengan suara meninggi sembari mengangkat-angkat tangan kirinya. Bagi Prabowo, dirinya selaku prajurit pembela negara mengambil 'tindakan' melindungi segenap tumpah darah saat berhadapan dengan kelompok-kelompok yang merakit bom, yang ingin menimbulkan huru hara, serta kelompok yang mengancam kehidupan bangsa dan negara dan bangsa. Sebab, mereka merupakan ancaman terhadap HAM tersebut. Prabowo dengan tegas mengatakan, hanya pimpinan atau atasan lah yang memberi penilaian manakala seorang prajurit telah melaksanakan tugas negara dengan sebaik-baiknya seperti itu. "Jadi, saya mengerti arah (pertanyaan) bapak (JK)," ujar Prabowo diikuti tawa dan tepuk tangan sejumlah pendukung yang hadir di lokasi debat. Prabowo mengaku tidak masalah dengan maksud dan arah pertanyaan JK seperti itu. Prabowo langsung 'menembak' JK perihal arah dan maksud pertanyaan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu untuk dirinya. "Kira-kira arah (pertanyaan) bapak (JK) kan begitu, bahwa saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM. Kira-kira begitu kan begitu bapak arahnya? Iya kan?" ucap Prabowo. "Padahal, bapak tidak mengerti, justru kami-kami ini (prajurit,-red) di tempat-tempat susah di mana-mana, sering harus ambil tindakan untuk keselamatan rakyat Indonesia yang banyak," imbuhnya. Prabowo mencontohkan penegakan hukum di Singapura. Menurutnya, pemerintah Singapura memberlakukan hukuman mati bagi warga yang diketahui memegang bom, tapi tidak melaporkan ke aparat negara. "Memegang saja tidak melaporkan, apalagi merakit, apalagi menyebarkan," kata Prabowo dengan suara meninggi sembari mengacung-acung jari telunjuknya. Di pengujung penjelasannya, Prabowo menegaskan, "Jadi Pak Jusuf Kalla, saya bertanggung jawab, hati nurani saya bersih, saya pembela hak asasi manusia yang paling keras di republik. Saya tidak ragu-ragu.

Tunjukkan Gambar Parpol Pengusung Prabowo, Babinsa Ini Akhirnya Dibui

JAKARTA - JPNN.com--- TNI AD menunjukkan netralitasnya menghadapi Pilpres 2014. Menyikapi informasi mengenai adanya oknum anggota Bintara Pembina Desa (Banbinsa) mengarahkan masyarakat memilih calon presiden (Capres) Prabowo Subianto ditindaklanjuti Kepala Staf TNI AD Jenderal Budiman dengan memerintahkan Pangdam Jaya Mayjen Mulyono mengusut tuntas.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Andika Perkasa melalui rilisnya Minggu (8/6) menyampaikan, menindaklanjuti perintah Kasad, dilakukan pengusutan terhadap beberapa personel di jajaran Kodim Jakarta Pusat oleh Tim Gabungan dari Kodam Jaya sejak Kamis (5/6) sampai dengan Minggu (8/6) pukul 04.00 WIB dini hari tadi. Dari hasil pengusutan tersebut terungkap, Anggota Babinsa di Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Koptu Rusfandi dinyatakan bersalah. Demikian juga dengan Danramil Gambir Kapten Saliman karena dinilai tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dan tidak memahami tugas kewajibannya. Kepada Tim Gabungan dari Kodam Jaya, Koptu Rusfandi tak bermaksud mengarahkan warga lain yang didatangi) untuk memilih salah satu capres. Namun dia memang benar mendatangi warga di daerah tanggung jawab satuannya untuk mendata preferensi warga apa yang akan mereka pilih di Pilpres 2014. "Hal ini merupakan suatu kesalahan. Ketika Saudara AT (salah satu warga) tidak langsung memberikan jawaban saat ditanya tentang preferensinya (apa yang hendak dia pilih), Koptu Rusfandi berusaha mendapatkan konfirmasi dengan cara menunjuk pada gambar partai politik calon presiden," beber Andika seperti dilansir di laman resmi TNI AD. Secara kebetulan, lanjut Andika, gambar yang digunakan untuk mengonfirmasi pilihan AT adalah gambar Parpol dengan capres nomor urut 1 alias Prabowo. Inilah yang kemudian menimbulkan kesan seolah-olah Koptu Rusfandi "mengarahkan" warga untuk memilih salah satu capres. Namun demikian, tindakan Koptu Rusfandi adalah kesalahan. Sebab, pimpinan TNI AD tidak pernah memberikan perintah kepada jajarannya untuk mendata preferensi warga di Pilpres 2014. Perintah ini juga tidak pernah diberikan oleh Pangdam Jaya hingga sampai dengan Danramil Gambir Kapten Saliman. Menurut Andika, tindakan prajurit TNI AD yang sebelumnya bertugas di Satuan Tempur Batalyon Kavaleri 6 di Kodam 1 Bukit Barisan, Medan, adalah inisiatif sendiri. Danramil Kapten Saliman dinilai bersalah karena tidak berusaha menegur dan menghentikan tindakan Koptu Rusfandi melakukan pendataan preferensi warga di Pilpres 2014. "Koptu Rusfandi bersalah melakukan pelanggaran disiplin karena tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan profesional dan tidak memahami tugas serta kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 26/1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit," urai Andika. Koptu Rusfandi dihukum dengan penahanan berat selama 21 hari, dan sanksi tambahan berupa sanksi administratif penundaan pangkat selama tiga periode (3 x 6 bulan). Sedangkan Danramil Gambir juga dihukum karena bersalah melakukan pelanggaran disiplin dan sanksi administrasi berupa penundaan pangkat selama 1 periode.(ris/jpnn)

Pencapresan Jokowi Digugat ke MK

JAKARTA JPNN.com- Dua warga DKI Jakarta, Yonas Risakotta dan Baiq Oktavianty mendaftarkan uji materi Undang-undang tentang Pemilihan Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya menggugat konstitusionalitas pencalonan presiden yang tidak mengundurkan diri dari jabatan gubernur. Pendaftaran dilakukan Jumat (6/6) siang dengan nomor tanda terima 1255/PAN.MK/VI/2014.

Kuasa hukum pemohon, Wakil Kamal, membenarkan pendaftaran pengajuan uji materi itu terkait dengan pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden di pilpres 2014. Pemohon mengajukan uji materi pasal 6 ayat (1), penjelasan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) UU nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Menurut Kamal, perbedaan kewajiban mengundurkan diri oleh pejabat negara dan kepala daerah dalam dua pasal itu bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945. "Justru uji materi ini meminta Jokowi betul-betul menjadi negarawan," kata Kamal dalam pernyataan persnya, Minggu (8/6), di Jakarta. Oleh karenanya, Kamal menambahkan, kalau seorang pemegang jabatan politik tidak mundur ketika mencalonkan diri sebagai Presiden atau wakil Presiden itu sama saja dengan memperjudikan jabatannya yang penuh spekulatif. "Dia juga tidak mau ambil risiko," tegasnya. Kamal memprediksi, jika Jokowi menang dalam pilpres baru kemudian mengundurkan diri, tapi kalau tidak menang maka jabatan Gubernur DKI yang diembannya dilanjutkan kembali. Tindakan itu jelas telah mencederai kehormatan, wibawa dan martabat jabatan presiden. "Dan lembaga kepresidenan yang menghendaki sosok negarawan sejati dan terbebaskan dari keinginan merebut dan mempertahankan kekuasaan belaka," ujarnya. Menurutnya, apabila hanya menteri, ketua atau pimpinan lembaga negara yang diharuskan mundur, sedangkan pejabat negara yang notabene gubernur tidak diharuskan mengundurkan diri, maka terjadi diskriminasi pejabat publik. Kamal menegaskan bahwa langkahnya untuk mengajukan uji materi UU Pilpres ke MK bukan bermaksud untuk menjegal langkah Jokowi sebagai capres 2014. Melainkan hanya untuk menjadikan seorang capres menjadi negarawan sejati. Menurutnya, kalau jokowi memahami tujuan penggugatan itu, maka hal tersebut akan menguntungkan mantan Wali Kota Surakarta ini. Sebab, kata dia, Jokowi akan dinilai sebagai negarawan sejati. "Jadi permohonan uji materi itu bukan untuk jegal menjegal, tetapi kita ingin membuat Jokowi dan kepala daerah lainnya yang ingin menjadi Capres sebagai negarawan sejati," pungkasnya. (boy/jpnn)

Lulung: Jakarta Tambah Macet, Jokowi Malah Nyapres

JAKARTA, -Kurnia Sari Aziza - KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menyesalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang cuti dari jabatannya. Ia menilai, langkah tersebut tidak tepat. Pasalnya, kemacetan di Jakarta sudah semakin merajalela.

Ia pun mengambil data dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang menyebutkan, ibu kota semakin macet. Saat ini kecepatan rata-rata kendaraan hanya tinggal 5 km/jam. "Kalau saya pribadi merasakan 3 km/jam. Saya sehari-hari dari Tanah Abang ke Balaikota bisa mencapai 45 menit. Padahal dulu cuma 20 menit," katanya seusai menemui Pelaksana Tugas Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Rabu (6/4/2014). Menurut pria yang akrab disapa Lulung itu, warga Jakarta sebenarnya sangat berharap banyak pada kepemimpinan Jokowi. Apalagi, Jokowi pernah menjanjikan berbagai rencana penanggulangan kemacetan, seperti penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP), penambahan bus transjakarta, peremajaan bus sedang, pembangunan monorel, dan pembangunan mass rapid transit (MRT). Lulung menilai, pada kenyataannya, sebagian besar program tersebut tak dapat berjalan dengan baik. "Bus transjakarta ditambah ribuan, tapi ternyata bermasalah. Metromini dan Kopaja belum juga diremajakan. Monorel tak jelas kapan mulai dibangun. Tapi sekarang warga Jakarta ditinggal begitu saja (oleh gubernur) dengan alasan nyapres," ujarnya

Veteran Dibantu Rp15 Juta untuk Bangun Rumah

JAKARTA-JPNN.COM-Sebanyak 306 unit rumah anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) akan mendapatkan bantuan stimulan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) ini menurut Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera Jamil Anshari, merupakan gagasan pemerintah membantu para veteran pejuang untuk mendapatkan rumah layak huni. Pada 2012, Kemenpera hanya berhasil merealisasikan BSPS untuk LVRI sebanyak 596 unit rumah. Sementara pada 2013 sebanyak 191 unit. “Tidak semua target BSPS dapat terealisasi dengan baik karena beberapa permasalahan yang dihadapi. Salah satu cara untuk menangani permasalahan ini adalah meningkatkan kerja sama dengan setiap angkatan bahkan sampai Kementerian Pertahanan," terang Jamil Anshari dalam siaran pers yang diterima JPNN, Selasa (3/6). Adapun nilai nominal BSPS adalah Rp 15 juta dan diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 50 persen dan sisanya akan diberikan apabila tahap pembangunan fisik sudah mencapai 30 persen. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum II DPP LVRI Arie Sudewo menyambut baik BSPS yang diberikan Kemenpera untuk LVRI. “Jumlah veteran di seluruh Indonesia ada sekitar 120 ribu orang dengan perincian 80 persen hidup dalam konsisi kurang beruntung dan sisanya 20 persen hidupnya cukup beruntung. Dengan bantuan ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup para veteran yang kurang beruntung,” jelas Arie Sudewo. (esy/jpnn)

Pemuda Panca Marga Resmi Dukung Prabowo-Hatta

JURNALPPM.CO– Pemuda Panca Marga (PPM), sebuah organisasi kemasyarakatan yang dipimpin Abraham Lunggana atau Lulung resmi mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional PPM di Hotel Milenium, Jumat (30/5/2014) malam, Prabowo hadir langsung untuk menerima deklarasi dukungan. Prabowo datang ke lokasi sekitar pukul 20.15 WIB. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu langsung disambut oleh atraksi baris-berbaris yang dilakukan oleh para pengurus PPM. Aksi itu layaknya baris berbaris tentara, tetapi dipadu dengan goyangan yang jenaka. Prabowo diminta melantik Pengurus Korps Yudha Putra PPM yang baru saja terpilih. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Prabowo juga memuji aksi baris-berbaris yang dilakukan untuk menyambutnya. “Saya merasa terhormat menerima aksi baris-berbaris yang sangat luar biasa. Sebagai mantan panglima, pasukan tadi saya golongkan sebagai salah satu yang terbaik,” ujarnya. Abraham Lunggana menjabat sebagai Ketua Umum PPM. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, salah satu partai koalisi yang mengusung Prabowo-Hatta sebagai capres dan cawapres. (kom) Politik Baca juga : 1--Prabowo Janji Tindak Tegas Ormas Anarkis --2--Isu Pelanggaran HAM Prabowo Kampanye Hitam