Pelaku Ledakan ATM BNI Bandung Tinggalkan Pesan

Kamis, 30 Juni 2011 10:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Pelaku pengeboman ATM BNI di Jalan Dipatiukur Nomor 44 Kota Bandung, Kamis (30/6) dini hari, juga menyebarkan pesan di sekitar lokasi kejadian. Pesan yang dituliskan dalam 50 lembar kertas HVS ukuran A4 ditemukan berceceran di luar ATM BNI yang isinya terdapat lambang bintang warna hitam di sebelah pojok kiri kertas bertuliskan "INTERNATIONAL CONSPIRACY FOR REVANGE".

Berikut adalah beberapa pesan tersebut. "PT Indomining (BIMA) telah lakukan represi brutal terhadap masyarakat lokal. PT Jogja mangasa internasional ingin mengenyahkan 50.000 petani Kulonprogo. Petani Takalar terancam dirampas lahannya dan semua ini dilakukan secara brutal, termasuk penembakan, teror, pelecehan seksual, serta berbagai penindasan yang tidak pernah kita dengar dari media massa," tulisnya.

"Tak heran bahwa perusahaan-pemodal-birokrat ini tidak peduli apapun selain hanya menebalkan kantong mereka!." "Penyerangan kami terhadap ATM (Bank) merupakan target penting dikarenakan bank senantiasa terlibat dalam pendanaan ekstraksi sumber daya alam serta penindasan masyarakatnya atas nama kapital!."

"Kami tidak berniat untuk melukai siapapun, perusahaan terhadap benda bukanlah kekerasan! Tiada ampun bagi penindas! Tiada ampun bagi negara dan kapitalisme!" "Negara, institusi militer, polisi, serta pemodal adalah teroris yang sebenarnya!"
Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara

Mahfud MD Persilakan Mafia Pemilu Serang Balik

Oleh: R Ferdian Andi R
Nasional - Minggu, 26 Juni 2011 | 17:30 WIB


INILAH.COM, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md mempersilakan pihak-pihak yang ingin menyerang balik dirinya karena mengungkap skandal pemalsuan surat MK.

Dia mempersilakan pihak-pihak yang ingin menyerang balik dirnya termasuk MK. Karena pola demikian, menurut Mahfud kerap terjadi jika MK mengungkap suatu persoalan. "Ya, silahkan sajalah. Sejak dulu selalu begitu, kalau punya masalah lalu mau menyerang balik," katanya kepada INILAH.COM melalui pesan singkat.

Guru Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta ini menyebutkan MK merupakan institusi telanjang, tak ada yang disembunyikan. "Silakan serang. Justru itu yang selalu saya tunggu, agar saya bisa memandikan MK sampai bersih," tantangnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul mengaku pernah diminta oleh rekan-rekannya Andi Nurpati untuk menyampaikan ke publik perihal bukti Ketua MK Mahfud MD menerima suap dari seseorang. "Ada yang pernah meminta aku untuk menyampaikan ke publik bukti foto Mahfud MD terima duit," katanya.

Namun, Ruhut mengaku permintaan itu ia tolak. Justru dia menyarankan jika memang ada bukti foto Mahfud MD menerima uang suap terkait dengan perkara di MK lebih baik diserahkan ke aparat penegak hukum. "Apa masuk akal? Katanya sih ada buktinya. Aku bilang, itu bukan urusan aku. Kenapa tidak dilaporkan ke KPK, Kepolisian dan Jaksa," ujar Ruhut.

Sebagaimana dimaklumi, sejak Panja Mafia Pemilu DPR bergulir, disinyalir ada upaya serangan balik dari mafia pemilu terhadap MK dan anggota Panja Mafia Pemilu DPR. Salah satunya, serangan balik menimpa Ketua MK Mahfud MD.

Eksekusi Mati TKW Pernah Batal Gara-gara Raja Saudi Ditelepon Gus Dur

Anwar Khumaini - detikNews
Jakarta DETIK.COM- Peristiwa eksekusi mati sempat menimpa TKW Siti Zaenab 12 tahun lalu. Beruntung Zaenab, hukuman pancung dianulir langsung oleh Raja Arab Saudi karena mendapat telepon langsung dari Presiden RI saat itu, Abdurahman Wahid.

"Dulu saat Gus Dur jadi presiden, beliau melakukan high diplomacy. Bisa menyelamatkan Siti Zaenab (dari eksekusi)," kata putri Gus Dur, Yenny Wahid usai menghadiri tahlilan Ruyati didepan Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (20/6/2011) malam.

Berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 2 hari setelah Ruyati dipenggal kepalanya, SBY masih menunggu laporan dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Pihak Kemenlu yang mengajukan nota protes menyalahkan pihak Kerajaan Arab Saudi yang tidak mengkomunikasikan eksekusi tersebut sehingga celah hukum tidak sempat ditempuh.

"Sementara belum ada yang bisa disampaikan, Presiden masih menunggu laporan Pak Menlu," kata Juru Bicara Presiden Bidang Dalam Negeri Julian Aldrin Pasha dalam pesan singkatnya Senin
(20/6/2011).

Sementara itu, anak Ruyati, Een Nuraini meyakini ibunya tidak bersalah. Sebab, Ruyati hanya membela diri. Dia pun meminta jenazah ibunya dibawa ke tanah air untuk dikebumikan di kampung halamannya.

"Saya merasa pemerintah lamban. Ibu saya menghadapi masalah ini sendirian. Saya tetap ingin jenazah ibu saya dipulangkan," ucap Een sambil menangis sebelum tahlilan digelar.


(Ari/ape)

Surya Paloh: Ideologi Negara Lumpuh

Penulis : Aris Munandar

PONTIANAK--MICOM: Kekuatan ideologi negara Indonesia lumpuh. Pancasila seakan tidak mampu lagi berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, sehingga mengakibatkan semangat cinta tanah air memudar. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh dalam pidato kebangsaan di Universitas Tanjungpura Pontianak, Sabtu (18/6).

“Semangat patriotisme saat ini melemah karena kekuatan ideologi (Pancasila) sudah tidak mampu lagi memungsikan peranannya,” kata Surya Paloh.

Surya mengatakan kondisi ini terjadi karena nilai-nilai luhur Pancasila tidak diberi ruang dalam kehidupan berbangsa dan pranata sosial. Padahal, Pancasila merupakan ilham dan mahakarya serta konsep peradaban bangsa.

"Sebuah konsep peradaban kemanusiaan, yang mempersatukan pendekatan tradisional dengan modern dan peradaban timur dengan barat,” jelas pemimpin Media Group ini.

Ia menegaskan ajaran Pancasila tidak akan pernah lekang dimakan zaman. Sebab, nilai-nilai luhurnya mampu menyelaraskan setiap sendi kehidupan dan interaksi sosial.

Oleh karena itu, kemajuan teknologi dan peradaban modern sepatutnya tidak membuat bangsa ini semakin menjauh dari Pancasila. "Dia (Pancasila) hanya akan menjadi sebuah benda pasif dan berhenti di tempat karena kita tidak memberikan roh pada ideologi itu," tegas.

Mantan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar ini mencemaskan dinamika politik nasional saat ini, yang mengadopsi sistem demokrasi liberal. Sistem tersebut dapat mengancam sendi kehidupan karena kerap membuat bangsa ini terjebak dalam kepentingan sempit dan sesaat.

"Bangsa Indonesia yang dikenal santun dan ramah berubah menjadi masyarakat yang mudah marah, egois, dan individual," ujarnya.

Namun, Surya mengajak masyarakat untuk tetap optimistis sebab harapan perbaikan terhadap kondisi bangsa ini masih ada. Sepanjang para pemimpinnya masih memiliki komitmen moralitas, keberanian dan keteladanan serta pengorbanan.

"Bukan hanya mengambil hak-hak protokoler. Semangat sikap paternalistik dan feodalistik itu seharusnya semakin hari semakin dihilangkan,” katanya. (AR/OL-11)

Separator Semanggi, Polisi Panggil Dishub

"Kami tidak takut dilaporkan. Jangankan polisi, Presiden pun kami tidak takut."
Jum'at, 3 Juni 2011, 15:51 WIB
Arry Anggadha, Sandy Adam Mahaputra

VIVAnews - Kisruh pembongkaran pembatas jalan di depan pintu masuk Gedung LVRI, Jalan Gatot Subroto, Plaza Semanggi, Jakarta terus meruncing. Untuk menyelesaikan, polisi akan memanggil Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai pelapor.

"Kami mulai memanggil pelapor dan memeriksa," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Baharudin Djafar di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 3 Juni 2011.

Namun, dirinya juga mempersilakan adanya langkah lain yang diambil Pemda DKI Jakarta dengan Legiun Veteran Republik Indonesia. Proses penyelidikan tetap akan ditindaklanjuti oleh kepolisian.

Sebelumnya, separator itu dibongkar paksa para veteran pada Kamis 26 Mei 2011. Aksi tersebut dilanjutkan kembali empat hari kemudian, Senin 30 Mei 2011, dengan menyembunyikan portal sebanyak 20 buah.

Terkait kejadian itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta resmi melaporkan sekelompok orang yang diduga melakukan pencurian separator dan tindakan kekerasan kepada para pekerjanya yang sedang memasang separator di depan Plaza Semanggi, Senin 30 Mei 2011.

Kepala Bidang Penertiban Dishub DKI, Arifin Hamoangan, mengatakan laporan dengan nomor TBL 1834/V/2011/PMJ Ditserse Um berisikan tentang hilangnya 20 buah separator yang merupakan prasarana umum dari lokasi pembatas jalan di depan kompleks gedung LVRI. Pihaknya juga melaporkan sejumlah orang yang melakukan tindakan pemukulan kepada petugas Dishub dan perusakan mobil dinas.

Menanggapi hal itu, Kepala Humas Legiun Veteran Kolonel (Purn) HA Azis M mengaku tidak takut. "Kami tidak takut dilaporkan. Jangankan polisi, Presiden pun kami tidak takut," ujarnya.

Pemasangan separator ini sebenarnya sudah dilakukan sejak September 2010. Ketika itu, Dishub DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya tengah mengatur kepadatan lalu lintas yang terjadi di sekitar Plaza Semanggi. Kemacetan di sekitar Plaza Semanggi di antaranya diduga disebabkan lalu lintas kendaraan dari arah Grogol masuk ke Plaza Semanggi, sehingga memotong arus kendaraan dari arah Jenderal Sudirman yang akan masuk ke Jalan Gatot Subroto. (art)
• VIVAnews

Hasil Kongres: Indonesia Berada di Ambang 'Gawat Pancasila'

Kamis, 02 Juni 2011 11:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Ratusan peserta Kongres III Pancasila di Surabaya dalam rumusan hasil kongres menyatakan, Indonesia sudah berada dalam kondisi "Gawat Pancasila", karena Pancasila sudah dibiarkan menjauh dari ranah ideologi, politik, pendidikan, ekonomi, sosial, dan kultural.

"Ada 11 butir rumusan hasil kongres yang ditambah dengan dua rekomendasi, dua agenda aksi, dan lima butir Deklarasi Surabaya," kata Sekretaris Panitia Kongres III Pancasila di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Listyono Santosa SS MHum.

Hasil itu dirumuskan oleh Tim Perumus Kongres III Pancasila yang terdiri dari Prof Dr Sutaryo Sp.A(K) (UGM), Prof Dr Suhartono Taat Putra (Unair), Dr Bambang Kusbandrijo (Untag Surabaya), Sindung Tjahyadi M.Hum (UGM), Dr Soedarso (ITS), Dr Lukas Sugiarto (Unesa), Dr Agus Subiyanto (UHT Surabaya), dan Dr Bambang Supriyadi (UWK Surabaya).

Menurut peserta kongres, kegawatan tersebut dipicu oleh perubahan sistem norma setelah terjadi amandemen UUD 1945 yang di dalamnya tinggal 25 pasal yang asli dan 174 pasal yang baru, sehingga menimbulkan kekacauan sistem kelembagaan, tidak berfungsi secara optimal, malfungsi, disfungsi, dan akhirnya terjadi tumpah tindih tugas dan ada tugas yang telantar.

Oleh karena itu, peserta menilai diperlukan suatu lembaga yang bisa melakukan pembudayaan ideologi. Lembaga tersebut juga mempunyai fungsi pendidikan, pengkajian Pancasila, dan kontrol kebijakan atas peraturan hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam situasi krisis sekarang ini, peserta berpendapat bahwa dasar hukum bagi pendirian lembaga tersebut tidak harus dengan UU baru, melainkan cukup dengan Inpres disertai petunjuk teknis pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila dan UUD 1945.

Peserta Kongres III Pancasila menegaskan bahwa Pancasila harus memimpin dan mengarahkan bangsa dalam situasi yang gawat sekalipun, artinya sebagai dasar statis dan bintang petunjuk arah negara dan bangsa.
Oleh karena itu, pembudayaan Pancasila harus bersifat wajib bagi penyelenggara negara, partai politik, masyarakat pers, dunia usaha, dan seluruh warga.

Dalam rekomendasinya, peserta kongres mendesak pembudayaan Pancasila melalui pendidikan, pendekatan budaya, keteladanan para penyelenggara negara, dan Presiden harus segera membentuk Dewan Nasional Pembudayaan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk agenda aksi, peserta kongres berkomitmen untuk mengembangkan komunitas dalam jaringan pembudayaan Pancasila secara nasional yang sistematis, sinergis, dan berkelanjutan, sekaligus membangun jaringan komunikasi melalui pertemuan-pertemuan, mailinglist, website, facebook, twitter, dan jejaring sosial lainnya.

Redaktur: Siwi Tri Puji B
Sumber: Antara

LVRI akan Laporkan Dishub ke DPR

Penulis : Anshar Dwi Wibowo
Rabu, 01 Juni 2011 15:33 WIB

JAKARTA--MEDIA INDONESIA.COM: Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) kembali melakukan aksi di depan pintu masuk Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, sekitar pukul 11.30 WIB. Dalam aksi tersebut, mereka mengatakan akan melaporkan Kadishub dan Wakadishub ke DPR.

"Kami akan melaporkan Kadishub dan wakadishub ke anggota dewan. Kami juga tidak terima kalau veteran dikatakan mencuri," ujar EE Sinaga, koordinator aksi dari Pemuda Panca Marga di Jakarta, Rabu (1/6).

Dikatakan Sinaga, mereka akan mendatangi DPR pada hari ini, Rabu (1/6). "Hari ini secepatnya kita akan mendatangi anggota dewan. Kami juga akan mengajukan tiga tuntutan."

Tuntutan yang dimaksud Sinaga ialah Kadishub harus belajar lagi mengenai Pancasila, khususnya sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. "Mereka menuduh vetaran sebagai pencuri itu bukan tindakan yang beradab!"

Kedua, Guberbur DKI harus memangil kembali Dishub untuk mempelajari Perda nomor 12 tahun 2003 Pasal 49, 50, 5 tentang Lalu Lintas Darat, Kereta Api, dan Sungai yang menyebutkan bahwa pembuatan pemisah jalan harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak.

Terakhir, dikatakannya, Dishub harus belajar lebih menghargai veteran.

"Mereka lebih menghargai separator daripada Gedung Veteran. Kalau terus begini kami juga akan melapor kepada presiden," tegas Sinaga.

Sebelumnya, sekitar pukul 10.00 WIB, Wakadishub DKI sempat datang ke lokasi untukmemasang kembali MCB yang dibongkar.

"Tadi wakadishub datang cuma dia tidak mau diajak kompromi malahan pergi," pungkas Sinaga. (*/OL-13)