Irwan Sembiring Ketua PPM Sumut Periode 2013 - 2017

Medan, (Analisa). Irwan Sembiring terpilih memimpin Pengurus Daerah (PD) Pemuda Panca Marga (PPM) Sumut 2013 – 2017 pada Musyawarah Daerah (Musda) PPM Sumut VIII yang berlangsung, Jumat-Minggu (22-24/11) di Medan. Ketua PC PPM Medan ini resmi menggantikan HM. Idaham sebagai Ketua PPM Sumut yang masa kepengurusannya sudah habis.

Pada awal menjalankan program kerjanya, Irwan Sembiring akan melakukan pendataan terhadap anak-anak veteran dan pejuang mulai dari tingkat pimpinan cabang hingga ranting, sehingga terhimpun dalam wadah PPM ini. “PPM inikan wadah berhimpunnya putra-putri veteran dan pejuang. Untuk itu, kita ingin bersama-sama membesarkan PPM ini,” kata Irwan Sembiring didampingi Sekretaris PPM Medan Drs. Sarikat Ginting, Wakil Sekretaris PPM Medan Yohanna Lumbangaol, Ketua Musda Iskandar Marpaung, Sekretaris Musda M. Neil Ardiansyah dan Sekretaris Dewan Paripurna PPM Drs. Dewantara Sembiring, SH, MH saat temu pers di kantor PPM Sumut, Senin (25/11). Menurutnya, PPM memiliki tugas sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah dan budaya serta mendukung penuh empat pilar bangsa (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 45 serta NKRI-red) dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI. “Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini kita akan melakukan konsolidasi ke pimpinan cabang se-Sumut, dan akan membentuk sidang formatur untuk membuat susunan kepengurusan,” ungkapnya sembari mengatakan, Musda juga membahas program-program kerja untuk kedepannya. Terkait pemilu 2014 nanti, lanjutnya, PPM Sumut mendukung penuh kader-kader PPM yang maju sebagai calon legislatif. “Kita mendukung penuh caleg-caleg yang potensial yang memperhatikan para veteran serta anak dan cucu veteran,” sambung Sekretaris PPM Medan Sarikat Ginting. Sarikat Ginting juga mengatakan, PPM Sumut siap membantu dan mendukung tugas TNI dalam hal keamanan dan ketertiban. Pada kesempatan itu, Ketua Musda VIII Iskandar Marpaung meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan para veteran dan anak cucunya pada saat-saat tertentu saja. “ Sebab sudah ada inpresnya,” ujarnya sembari mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut menyukseskan Musda PPM Sumut VIII. Sedangkan Sekretaris Dewan Paripurna PPM Drs. Dewantara Sembiring, SH, MH menambahkan, setiap ketua terpilih baik tingkat daerah, pimpinan cabang maupun ranting hendaknya memiliki surat keputusan dari veteran. (bara)

Bikin Macet Ahok Akan Tutup Akses ke Plaza Semanggi dari LVRI

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana untuk menutup akses masuk ke gedung Plaza Semanggi yang berada di persimpangan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, atau tepatnya diseberang Mapolda Metro Jaya.

"Akses masuk Plaza Semanggi memang biang kemacetan, disitu ada pintu tol, kita akan tutup itu (Plasa Semanggi) karena (ada jalan) yang bisa masuk ke mall. Ngga ada urusan," tegas Ahok sapaan akrabnya, di Jakarta, Rabu (27/11/2013). Menurut dia, kawasan Plasa Semanggi itu sangat tidak beraturan arus lalu lintasnya. Sehingga terjadi kemacetan setiap waktu. "Itu kendaraan yang masuk dari area Sudirman ke arah dalam kota, haru belok ke kanan," katanya. Ia menjelaskan, nanti rute di kawasan tersebut akan dirubah dimana kendaraan yang masuk kedalam mall harus puter melalui Setiabudi. "Karena kan kendaraan dari arah Slipi yang ingin masuk ke Plasa Semanggi menambah daftar panjang penyebab kemacetan. Jadi, nanti jalan di Karet Semanggi (Setiabudi) kan kecil, kita akan lebarkan nanti. Nah yang di Semanggi akan ditutup permanen," tegas mantan Bupati Belitung Timur itu. Bahkan, politisi Gerindra ini siap untuk menghadapi amarah dari pihak Plasa Semanggi, yakni Lippo Mall sebagai pemilik. Bukan hanya itu, Ahok juga tak gentar menemui Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang selama ini menggunakan akses jalan tersebut menuju kantor pusat LVRI. "Ya makanya itu, kita pasti bakal kena semprot lagi. Tetapi lebih banyak pengguna jalan daripada pengunjung mal. Makanya harus kita tutup aksesnya," tandasnya. Sebelumnya, dimasa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Pemprov DKI Jakarta juga sudah mencoba melakukan penutupan akses jalan tersebut. Namun, hal tersebut ditentang oleh para veteran dari LVRI. Bahkan para veteran tersebut sempat memberikan perlawanan dengan membawa bambu runcing, lalu membongkar pembatas beton yang digunakan untuk menutup akses pintu masuk gedung LVRI.[bay] Rekomendasi Untuk Anda

Begini Peran Singapura dalam Penyadapan Australia

TEMPO.CO, Jakarta - Singapura disebut-sebut turut membantu penyadapan Australia di sejumlah negara di Asia. Dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat menunjukkan bahwa AS dan mitra intelijennya dalam lingkaran "Five Eyes"--Australia, AS, Inggris, Kanada dan Selandia Baru--menyadap melalui kabel serat optik kecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia. Operasi intersepsi melibatkan kerja sama dengan pemerintah setempat dan perusahaan telekomunikasi atau melalui "operasi rahasia".

Menurut dokumen NSA, Singapura berperan membantu Australia mendapatkan akses untuk mencegat data melalui kabel bawah laut. Operasi intersepsi kabel bawah laut memungkinkan mereka untuk melacak "siapa pun, di mana pun, dan kapan pun" serta digambarkan sebagai "zaman keemasan" intelijen sinyal. Dalam dokumen disebutkan Singapura--salah satu pusat telekomunikasi yang paling signifikan di dunia--adalah "pihak ketiga" yang bekerja dengan "Five Eyes" dan memegang kunci penting. Lembaga intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate (DSD), memanfaatkan kabel SEA-ME-WE-3 yang melintas dari Jepang, melalui Singapura, Djibouti, Suez, dan Selat Gibraltar ke Jerman Utara. Akses ke saluran telekomunikasi internasional utama ini difasilitasi oleh operator milik pemerintah Singapura, SingTel. Kerja sama ini menjadi elemen kunci dalam ekspansi intelijen dan hubungan pertahanan Australia-Singapura selama 15 tahun terakhir. Saham mayoritas SingTel dimiliki oleh Temasek Holdings, lengan investasi pemerintah Singapura. Bukan rahasia lagi, tulis Sydney Morning Herald, SingTel memiliki hubungan dekat dengan badan intelijen Singapura. Pemerintah Singapura diwakili oleh Peter Ong, yang sebelumnya bertanggung jawab untuk keamanan nasional dan koordinator intelijen di kantor Perdana Menteri Singapura, untuk duduk di pucuk pimpinan perusahaan itu. Ahli intelijen dari Australian National University, Profesor Des Ball, menggambarkan kemampuan intelijen sinyal Singapura sebagai "yang paling maju" di Asia Tenggara. Kerja sama dengan Australia pertama kali dikembangkan pada pertengahan 1970-an. Indonesia dan Malaysia telah menjadi sasaran utama untuk kolaborasi intelijen Australia dan Singapura sejak 1970-an. Sebagian besar lalu lintas telekomunikasi dan Internet di Indonesia disalurkan melalui Singapura. Menanggapi berita ini, baik Australia maupun Singapura sama-sama bungkam. "Sesuai kaidah yang telah lama kami lakukan, Departemen Pertahanan tak akan berkomentar terhadap apa pun terkait persoalan intelijen," kata seorang pejabat Departemen Pertahanan Australia menjawab pertanyaan Zdnet. Sedangkan SingTel dan Kementerian Pertahanan Singapura (MINDEF) tak menjawab panggilan telepon maupun e-mail yang dikirim media itu untuk melakukan konfirmasi. SYDNEY MORNING HERALD | ZDNET | TRIP B

Nemui-Nyimah, Falsafah Orang Lampung dalam Bertetangga

Tri Purna Jaya - Okezone

BANDARLAMPUNG - Burhanuddin (60) masih ingat benar kejadian sekira 50 tahun lalu. Saat itu kampungnya di Kecamatan Pakuanratu, Kabupaten Waykanan, Lampung, tiba-tiba kedatangan puluhan orang tidak dikenal. Kabupaten yang dahulu hanya terdiri dari desa-desa sepi penduduk itu lambat laut menjadi ramai karena kehadiran para transmigran. Ia memiliki banyak teman baru di Sekolah Rakyat yang bahasa sehari-harinya pun berbeda. “Belakangan saya baru tahu dari guru, mereka adalah anak-anak transmigran dari Pulau Jawa. Ya, kami akhirnya berteman, meski kadang-kadang saya atau mereka enggak mengerti bahasa masing-masing,” ungkap salah satu pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) itu mengenang masa kecilnya kepada Okezone. Sekira 50 tahun lalu, tempat lahir Burhanuddin termasuk daerah terpencil. Sekeliling desa rimbun dengan pohon dan kebun. Anak-anak kecil seusianya saat itu masih bisa dihitung dengan jari. Karenanya, ia mengaku sangat gembira dengan kedatangan warga-warga baru tersebut. “Terpencil sekali, bahkan jalan pun belum ada. Kalau mau ke Tanjungkarang (Bandarlampung) harus naik perahu dulu ke Martapura, baru naik kereta ke sana. Begitu banyak warga yang baru, kampung jadi ramai. Banyak teman bermain,” tuturnya. Burhanuddin mengatakan, warga asli Lampung tidak mempermasalahkan banyaknya pendatang baru sejak gelombang transmigrasi digerakkan Pemerintah Hindia Belanda sejak 1930-an. Selain suasana desa menjadi lebih hidup, salah satu unsur falsafah hidup orang Lampung sendiri mencerminkan kebesaran hati dalam menerima keberagaman atau Nemui-Nyimah. “Nemui-Nyimah berarti sikap pemurah atau tangan terbuka. Nemui-Nyimah ini merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silarutahim,” ungkapnya. Nemui-Nyimah ini salah satu dari empat unsur falsafah hidup orang Lampung, Piil Pesenggiri. Ketiga unsur lainnya, yakni Juluk-Adek, Nengah-Nyappur, dan Sakai-Sambaiyan. “Piil Pesenggiri ini adalah semacam tatanan moral yang merupakan pedoman bersikap dan berperilaku masyarakat adat Lampung dalam segala aktivitas hidupnya,” terangnya. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Nemui-Nyimah diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan setia kawan. “Orang Lampung malah bertanya-tanya, apa ada yang salah dengan kami jika tidak diundang kalau ada acara atau tidak disapa,” ujarnya menjelaskan bagaimana falsafah hidup itu begitu mendarah daging. Namun Burhanuddin sedikit menyesali perkembangan zaman yang justru mulai menghilangkan falsafah hidup ini. Makin berkurangnya toleransi, keramahan, ataupun tegur sapa. “Bukan hanya di masyarakat beragam, bahkan di generasi muda Lampung sendiri mulai menghilang,” sesalnya. Ia lalu teringat kembali bagaimana keramahan antarpenduduk di kampungnya dahulu yang masih menjunjung tinggi falsafah hidup itu. “Dulu itu, misalnya waktu ke kebun. Kami justru dipaksa untuk ikut makan bersama pemilik kebun sebelah. Ya mau tidak mau, selain menghormati, kami lapar juga,” kenangnya. Ia merindukan masa lalu yang penuh keakraban dan kehangatan itu terwujud dan dijunjung tinggi warga Lampung dan para pendatang, sehingga tidak ada kericuhan. (ton)

MPR Harus Dikembalikan Jadi Lembaga Tertinggi Negara

JAKARTA (Pos Kota) – MPR sebagai lembaga tertinggi negara harus dihidupkan lagi untuk menata ketetanegaraan RI. Sebab, setelah amandemen UUD 1945 menurunkan MPR sebagai lembaga tinggi negara biasa, implikasinya luar biasa, timbul kesemrawutan pembangunan dan tata negara.

“Coba lihat, setelah MPR diturunkan dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara biasa, lha kok tiba-tiba kewenangan diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi yang keputusannya final dan mengikat. Ini bagaimana bisa wong UUD 1945 saja bisa diubah, kok putusan MK tidak bisa diubah,” kata pemikir kenegaraan dari Reform Institute Dr Yudi Latif dalam diskusi di DPD RI, Rabu (13/11). Menurut dia, putusan MK harus tetap bisa diubah oleh lembaga yang lebih tinggi, mau tak mau maka ada lembaga negara yang lebih tinggi. Dan itu yang memungkinkan bisa adalah MPR, namun lembaga ini harus dikembalikan posisinya kepada kedudukan semula, yakbi sebagai lembaga tertinggi negara. Di sinilah kita menjadi yakin bahwa harus ada amandemen kembali terhadap UUD 1945, waktu 15 tahun sudah cukup untuk mengadakan perubahan, konsolidasi, dan sekaligus penataan kembali ketatanegaraan kita. Yudi juga menyatakan, MPR dibentuk pendiri bangsa, sangat penting, karena kondisi kenegaraan Indonesia berbeda dengan negara-negara di Eropa. Perlunya MPR disebut sebagai lembaga tertinggi, karena di sana ada utusan golongan yang menampung komunitas-komunitas yang tidak bisa diwakili oleh parpol. “Ternyata utusan golongan kan dihapuskan dari MPR,” katanya. Anggota Fraksi Golkar di DPR Agun Gunanjar menyatakan, pihaknya ingin MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. “Kami ingin menata kembali keseluruhan ketatanewgaraan itu. Kami sudah siap semua,” kata Agun. Contoh, wacana keberadaan MK, luar biasa itu juga yang akan diajukan. Perdebatan di Golkar luar biasa, terutama setelah melihat putusan-putusan MK yang kontroversi, itu langsung dieksekusi atau dikembalikan diuji ke MPR, artinya MPR sebagai lembaga yang haris dikembalikan kepada posisi lebih tinggi. Golkar setuju dengan adanya amandemen 1945. Golkar sangat sunggug-sungguh memikirkan ini, tapi tidak ingin untuk kampanye Pemilu. “Kalau rakyat sungguh-sungguh menginginkan, kami akan laksanakan setelah Pemilu 2014,” kata Agun. (Winoto)

Anak Pejuang Kecam DPRD dan Bupati Karo

Peringatan Hari Pahlawan Nasional Diabaikan Tanah Karo-andalas > Para anak pejuang di Karo yang bernaung pada Pimpinan Cabang Pemuda Panca Marga (PC PPM) Kab Karo marah. Kemarahan mereka didasari Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Surbakti dan Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban mengabaikan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 Nopember 2013.

Hal paling menyedihkan, di samping tidak melakukan upacara peringatan, Kantor Bupati Karo serta kantor jajaran SKPD dan Kantor Kantor DPRD Karo tidak terlihat tanda-tanda pengibaran bendera sang merah putih. Anehnya, Pemkab Karo tidak menginformasikan kepada publik pembatalan pelaksanaan upacara hari peringatan pahlawan nasional. Fenomena ini memaksa kata-kata keras bernada kesal hingga menuding Ketua DPRD Karo serta jajaranya bodoh dan Bupati Karo serta perangkatnya dinilai sepele atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi keselamatan negeri ini. Hal ini diungkapkan Ketua PC PPM Kab Karo Lia Hambali didampingi Sekretaris Natanael Sembiring Milala, Sekretaris Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kab Karo Bena Tarigan, Ketua Gerakan Peduli Anti Narkoba dan Tawuran Kab Karo Latif Khan Purba, diamini sejumlah jajaran PPM yang hadir dari 17 kecamatan se-Kabupaten Karo , Minggu (10/11) sekitar pukul 10.00 WIB, usai melakukan upacara dan penaburan bunga di Makam Pahlawan Jalan Veteran Kabanjahe. “Bupati Karo dan Ketua DPRD Karo bukan lagi sekadar bodoh dan sepele, tapi mereka sudah sangat kejam dalam situasi ini. Padahal sesuai pengakuan mereka, kedua pimpinan utama di bumi turang ini adalah anak pejuang. Meskinya mereka harus memberikan tauladan, terlebih-lebih makam pahlawan hanya ada dua di NKRI ini yakni Kabanjahe dan Surabaya,”ujar Lia kesal. Sementara itu, Sekertaris LVRI aro Bena Tarigan (80) saat disinggung wartawan bagaimana perasaannya atas kenyataan yang telah muncul, dengan logat karo dia hanya bisa berkomentar, dirinya sedang kebingungan atas sikap para pejabat di bumi turang. Tarigan tiba-tiba menatap pemakaman rekan-rekan yang mendahuluinya sambil berkata dengan gaya bahasa,”Ula kena megelut, bagem sialo-alo, artinya: jangan kalian tersinggung, kita terima saja kenyataan ini”. Beda dengan statement, Jean Hendrik Ginting SE selaku Ex Pasi Intel PC PPM Karo terkait tidak adanya pemasangan bendera di instansi bersangkutan, menurutnya dalam situasi itu, Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Surbakti dan Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban telah terindikasi mengangkangi amanah Pasal 7 ayat 5 Bab II Bagian Kedua terkait Penggunaan Bendera UU No 24 Tahun 2009 Tentang, Bendera, Bahasa dan lambing Negara serta lagu kebangsaan. Pasal di atas berbunyi: Selain pengibaran bendera pada setiap tanggal 17 Agustus ,Bendera Negara diwajibkan dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar Nasional. Disamping itu, Bupati Karo juga telah mengabaikan surat dari Mentri Sekretaris Negara bernomor : B-1231/M.Sesneg/D-1/DK.00.01/10/2013 yang telah dilayangkan Ketua Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Nasional RI Sudi Silalahi kepada seluruh Bupati serta instansi terkait (TNI, POLRI, BUMN dan BUMD) di NKRI menghimbau agar melakukan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional yang bertema ‘Pahlawanku Idolaku’ tepatnya Tanggal 10 Nopember 2010. Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kepala Dinas Kominfo PDE Karo Kenan Ginting SPd, Minggu (10/11) sekitar pukul 15.52 WIB lewat telepon selulernya mengatakan, upacara bersama pada peringatan ari Pahlawan Nasional dilaksanakan pada Senin (11/11) dimulai pukul 07.30 WIB di Stadion Samura Jalan Samura Kabanjahe. “Pihak kita sedang bergerak keliling kota memberikan informasi kepada publik untuk pelaksanaan upacara besok sekaligus pemberitahuan pemasangan bendera merah putih,”tukasnya. (LAMS)

76 pahlawan nasional tanpa ahli waris

Pewarta: Desi Purnamawati Jakarta (ANTARA News) - Di antara 159 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional, terdapat 76 sosok yang tidak memiliki keluarga atau ahli waris.

"Pahlawan nasional yang tidak memiliki ahli waris, hak-hak mereka dikembalikan ke negara," kata Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Hartono Laras di Jakarta, Sabtu. Hingga saat ini pemerintah telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 159 tokoh, 12 di antaranya perempuan, dan hanya 83 orang yang memiliki ahli waris. Kepada ahli waris, pemerintah memberikan bantuan berupa tunjangan sebesar Rp1,5 juta setiap bulan dan bantuan kesehatan Rp3 juta setahun. Jika rumah ahli waris tidak layak huni akan dibantu perbaikan rumah sebesar Rp25 juta. "Mereka berhak dimakamkan di taman makam pahlawan baik di pusat maupun daerah, tapi bagi ahli waris yang tetap menginginkan makamnya ditempat semula akan dilakukan perawatan," tambah Hartono. Selain ada yang tidak memiliki ahli waris, sebanyak 10 pahlawan nasional belum diketahui makamnya hingga saat ini. Mereka adalah Yos Sudarso, Supriyadi, Muwardi, Tan Malaka, Martha Christina Tiahahu, I Gusti Ketut Jelantik, Pattimura, Anak Agung Gde Agung, Slamet Riyadi dan I Gusti Ketut Pudja. Kementerian Sosial menggangarkan Rp44 miliar untuk Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial. Anggaran tersebut menurun dibandingkan sebelumnya Rp60 miliar. Selain memberikan tunjangan bagi ahli waris pahlawan nasional, bantuan bulanan juga diberikan untuk 227 orang perintis kemerdekaan. Editor: Aditia Maruli COPYRIGHT © 2013

Misteri makam 10 pahlawan nasional

Reporter : Fikri Faqih Merdeka.com - Dari 159 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional, 10 di antaranya hingga saat ini belum diketahui makamnya. "Ada 10 pahlawan nasional yang belum diketahui makamnya. Ini menjadi tugas keluarga karena pemerintah tidak menjangkau ke situ," kata Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Hartono Laras di Jakarta, Jumat (8/11).

Sepuluh pahlawan tersebut yaitu Yos Sudarso, Supriyadi, Muwardi, Tan Malaka, Martha Christina Tijahahu, I Gusti Ketut Jelantik, Pattimura, Anak Agung Gde Agung, Slamet Riyadi, dan I Gusti Ketut Pudja. Hingga saat ini pemerintah telah memberikan gelar pahlawan nasional kepada 159 tokoh, di mana 12 di antaranya perempuan. Kepada ahli waris, pemerintah memberikan bantuan berupa tunjangan sebesar Rp 1,5 juta setiap bulan dan bantuan kesehatan Rp 3 juta setahun. Selain itu, jika rumah ahli waris tidak layak huni akan dibantu perbaikan rumah sebesar Rp 25 juta. "Mereka berhak dimakamkan di taman makan pahlawan, baik di pusat maupun daerah, tapi bagi ahli waris yang tetap menginginkan makamnya di tempat semula akan dilakukan perawatan," tambah Hartono dikutip antara. Untuk 2013, pemerintah melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menetapkan tiga tokoh menyandang gelar pahlawan nasional. Tokoh tersebut yaitu, Radjiman Wedyodiningrat yang lahir di Yogyakarta 21 April 1879 dan dimakamkan di daerah kelahirannya. Radjiman adalah Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Selain itu, gelar pahlawan nasional juga dianugerahkan kepada Lambertus Nicodemus Palar (LN Palar), lahir di Rurukan, Tomohon, Sulawesi Utara pada 5 Juni 1900. Ia menjabat wakil Republik Indonesia dalam beberapa posisi diplomatik di Perserikatan Bangsa-Bangsa. LN Palar dimakamkan di TMPN Kalibata Jakarta. Tokoh lainnya adalah TB Simatupang yang lahir di Sidikalang, Sumatera Utara pada 28 Januari 1920. Tokoh militer di Indonesia itu dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir Jakarta. [tts]

Kemensos luncurkan portal Pahlawan Center

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Sosial akan menghadiahi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan portal Pahlawan Center. "Dalam Pameran Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) di awal bulan ini, akan diberikan kado spesial kepada presiden berupa portal Pahlawan Center," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menteri juga mengatakan presiden sekaligus akan meluncurkan portal tersebut bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2013. "Kelak masyarakat dan para siswa sekolah dapat mengakses portal ini untuk mengenal lebih jauh semangat dan perjuangan para pahlawan," ungkapnya. Saat ini, Kemensos telah menetapkan 156 pahlawan nasional yang diperoleh dari hasil seleksi ketat tim penganugerahan gelar pahlawan. “Sosok mereka sudah bisa diakses, termasuk perjuangannya saat mengantarkan Indonesia meraih cita-cita kemerdekaan Indonesia." "Oleh karena itu, mengisi kemerdekaan negeri ini dengan karya di berbagai bidang adalah tuntutan. Tinggalkan perbedaan, perkuat kebersamaan dalam membangun negeri. Kita masih tinggal di negeri yang sama, bahasa dan lagu kebangsaan kita juga sama. Suatu kerugian dan patut dipertanyakan apabila tiga kesamaan tadi tidak ada dalam jati diri setiap warga," lanjutnya. “Mari jaga bangsa ini dan kuatkan jati diri dengan semangat perjuangan para pahlawan." Editor: Desy Saputra COPYRIGHT © 2013

Seskab: Revitalisasi Pancasila Bisa Bersemai Bila Realitas Ekonomi Baik

Oleh : DESK INFORMASI SESKAB Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam meyakini, revitalisasi dan internaliasai nilai-nilai Pancasila sebagaimana digaungkan oleh para peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XIX 2013 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI akan bisa dilaksanakan sepanjang kondisi ekonomi juga membaik. Bila kondisi ekonomi tidak membaik, rakyat justru akan mempertanyakan relevansi revitalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap tantangan kehidupan yang nyata.

“Jadi, revitalisasi dan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila bisa bersemai baik bila realitas ekonomi baik. Itu salah satu prasyarat,” kata Seskab Dipo Alam dalam akun twitternya @Dipoalam49 yang telah diunggahnya Sabtu (2/11). Agar ekonomi bisa berkembang dengan baik, lanjut Seskab, pilar reformasi dan demokrasi, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus saling mendorong pertumbuhan. Bukan saling sikut-sikutan atau saling tuding. Seskab menguraikan perjalanan sejarah bangsa, ketika masa kepemimpinan Presiden Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin, setelah 22 tahun perekonomian Indonesia kurang maju karena politisasi Nasakom. Saling sikut-sikutan sampai terjadi krisis pada 1965. Kemudian, Soeharto yang menggantikan Soekarno tampil dengan Demokrasi Pancasila. Namun setelah 32 tahun menjabat, tahun 1998 terjadi krisis moneter Asia, ekonomi memburuk, sehingga mahasiswa dan rakyat meminta reformasi, dan dilakukannya perbaikan ekonomi. “Itulah, bila nilai Pancasila dijajakan ke rakyat dengan cara dogmatis, jauh dari realitas, sementara ekonomi memburuk, yang muncul adalah pertanyaan apakah Pancasila bisa kasih makan?” kata Dipo Alam. Seskab juga mencontohkan kondisi di Turki, saat ia menjabat sebagai Sekjen Development Eight (D-8) tahun 2007-2009, saat Kemal Attaturk yang sedang berkuasa dengan sangat kuat, didukung oleh kekuasaan partai dan militer yang kuat, dan mengobarkan jargon nasionalisme dan sekularisme. “Begitu kuat nasionalisme Turki dengan sekularisme Attaturknya, digunakan sebagai mantra-mantra politik yang diusung oleh Partai CHP dalam pemilu/ Pilpres dan Pemilihan Perdana Menteri (PM), sehingga semua diatur oleh pemerintah, bahkan sampai ada Undang-Undang perempuan berjilbab tidak boleh masuk parlemen, universitas, kantor-kantor pemerintah dengan alas an sekularisme,” kata Dipo. Tidak itu saja, tambah Dipo, atas nama nasionalisme dan sekularisme, militer Turki itu bisa intervensi politik. Bisa menjatuhkan pemerintah, dengan kudeta, menangkap dan menculik bagi yang ke-Islam-Islaman dalam berpolitik. Jadi, nilai-nilai nasionalisme dan sekularisme sudah menjadi dogma. “Namun ketika krisis moneter terjadi tahun 1990-a, dogma yang kuat itu dapat tandingan nilai-nilai demokrasi dan ekonomi sehat,” papar Seskab Dipo Alam sembari menyebutkan, kelanjutannya adalah jendral-jendral pemimpin kudeta dan penculik itu diadili dan dijebloskan dalam penjara, dan partai-partai politik yang tadinya mengusung dogma nasionalisme dan sekularisme itu kalah dalam politik. Kini dibawa kepemimpinan Presiden Abdullah Gul dan PM Tayyip Erdogan dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), situasi di Turki berubah, mulai terjadi kemajuan ekonomi, dan perempuan berjilbab, istri petani dan pedagang juga dapat peran. “Rakyat dan generasi mudanya melihat realitas kehidupan. Ekonomi baik, memberi kesempatan pendidikan pendidikan dan lapangan kerja. Artinya dogma-dogma itu buka jawaban,” jelas Seskab Dipo Alam. Jangan Ada Dusta Mengenai Indonesia Paska Reformasi, Seskab Dipo Alam mengatakan, walau banyak tantangan, secara bertahap ekonomi terus dimajukan dengan kerja keras kita semua, sehingga nilai-nilai Pancasila juga bisa berkembang. Ia menyebutkan, nilai APBN 2014 sebesar Rp 1.842,4 triliun yang merupakan kenaikan hampir 5X lipat disbanding APBN 2004-2005 (Rp 400 triliun) patut disyukuri. Namun harus kita kawal dengan baik untuk mendorong perkembangan ekonomi, jangan sampai terjadi korupsi karena pada 2014 kita masuki tahun politik. Seskab juga berharap, angka kemiskinan yang menurun dari 17% (2004) menjadi 11,6% (2013), diikuti turunnya pengangguran dari 10% (2004) menjadi 5,92% pada tahun ini, bisa diteruskan oleh Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2014 mendatang. Adapun kenaikan pendapatan perkapita dari 1200 dollar AS (2004) menjadi 4000 dollar AS, keberhasilan Indonesia menempati peringkat ke-16 ekonmi dunia dan masuk menjadi anggota G-20 itu adalah fakta keberhasilan-keberhasilan ekonomi selama ini. “Itu bisa terjadi karena Pancasila dapat memajukan ekonomi, memberi makan rayat, begitu pula ekonomi baik, sehingga menyuburkan arti kehidupan bermasyarakat Pancasila,” ujar Dipo Alam. Karena itu, Sekab meminta agar pilar demokrasi, yaitu ekseutif, legislative, yudikatif, media, LSM, buruh, petani, nelayan, pemuda, mahasiswa, dan para agamawan tidak mengingkari kenyataan-kenyataan itu. “Jangan ada dustra di antara kita,” pinta Dipo Alam. Ia mengingatkan, dusta karena bermodal saling menyalahkan, merasa benar sendiri dapat menelantarkan kemajuan ekonomi dan ideologi kita yang hidup terbuka, yakni Pancasila. (ES)