BERITA PPM: Pemerintah Naikkan Tunjangan Bekas Anggota KNIP, Perintis Kemerdekaan, dan Veteran

Monday, May 13, 2013

Pemerintah Naikkan Tunjangan Bekas Anggota KNIP, Perintis Kemerdekaan, dan Veteran

Oleh : Desk Informasi Menimbang bahwa besaran tunjangan kehormatan yang diberikan kepada bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, para Veteran saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 11 April 2013 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013 menaikkan tunjangan kepada para pejuang kemerdekaan bangsa itu.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013 kepada bekas anggota KNIP kini diberikan tunjangan kehormatan sebesar Rp 2.128.000,00 setiap bulan (sebelumnya Rp 1.988.000,00). Apabila bekas anggota KNIP meninggal dunia, kepada janda/dudanya yang sah diberikan tunjangan kehormatan sebesar Rp 1.585.000,00 setiap bulan (sebelumnya Rp 1.481.000). Dalam hal bekas anggota KNIP mempunyai lebih dari seorang istri yang sah, maka yang mendapat tunjangan kehormatan adalah istri pertama. “Istri yang pertama sebagaimana dimaksud adalah istri yang paling lama dinikahinya tanpa terputus oleh perceraian,” bunyi Pasal 3 Ayat (3) PP tersebut. Sementara pada Pasal 3 Ayat (4) disebutkan, pembayaran tunjangan dihentikan apabila janda/duda bekas anggota KNIP meninggal dunia atau kawin lagi. Adapun pemberian tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2013 adalah Rp 2.128.000,00 (sebelumnya Rp 1.988.000,00); dan apabla Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan meninggal dunia maka kepada janda/dudanya diberikan tunjangan sebesar Rp 1.585.000,00 (sebelumnya Rp 1.481.000,00). Mengenai besarnya tunjangan kepada Veteran Pejuang kemerdekaan RI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013 disebutkan: a. Golongan A sebesar Rp 1.310.000,00 (sebelumnya Rp 1.224.000,00); b. Golongan B sebesar Rp 1.276.000,00 (sebelumnya Rp 1.192.000,00); Golongan C adalah Rp 1.225.000,00 (sebelumnya Rp 1.144.000,00; d. Golongan D adalah Rp 1.194.000,00 (sebelumnya Rp 1.115.000,00); dan e. Golongan E adalah Rp 1.168.000,00 (sebelumnya Rp 1.091.000,00). “Kepada Veteran yang menderita cacat badan dan/atau cacat ingatan diberikan tambahan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Purnawirawan TNI/Polri yang cacat,” bunyi Pasal 4 Ayat (3) PP tersebut. Adapun Tunjangan Veteran yang diberikan kepada janda/duda Veteran Pejuang Kemerdekaan RI adalah: a. Golongan A Rp 1.189.000,00 (sebelumnya Rp 1.111.000); b. Golongan B Rp 1.134.000,00 (sebelumnya Rp 1.059.000,00); c. Golongan C Rp 1.081.000,00 (sebelumnya Rp 1.010.000,00); d. Golongan D Rp 1.033.000,00 (sebelumnya Rp 965.000,00); dan e. Golongan E Rp 987.000,000,00 (sebelumnya Rp 922.000,00). Ketentuan mengenai perubahan besaran tunjangan untuk bekas anggota KNIP, Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, dan Veteran Pejuang kemerdekaan RI ini berlaku mulai 1 Januari 2013. Adapun PP mengenai pemberlakuan hal itu berlaku per tanggal diundangkan, yaitu 11 April 2013. (Pusdatin, ES)

No comments:

BERITA DUKA CITA

BERITA DUKA : Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga,Turut Berduka Cita yg sedalam dalamnya atas berpulangnya senior DPP PPM Andy Browneng pada hari Jumat, 21 Oktober 2016, semoga Almarhum mendapat tempat yg layak di sisiNYA dan keluarga Yg di tinggalkan di beri kesabaran dan kekuatan oleh Yang Maha Kuasa ----------------------------------------------- BERITA DUKA CITA : Innalillahi wainnaillaihi Rojiun, Telah berpulang Ayahanda DASLAN Sekretaris Mada LVRI DKI pada Hari Sabtu Tanggal 15 Februari 2014Pkl 12.30 WIB, Jenazah disemayamkan rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Akan dimakamkan Minggu 16 Feb 2014 di TMPN Kalibata Jakarta --------------------------------------------------- PIMPINAN PUSAT PEMUDA PANCA MARGA TURUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AYAHDA Brigjen TNI (Purn) Prof.DR.H Soetjipto Hadiwarsito,MBA,BSc. Mantan Ketua Mada LVRI DKI periode 1992 - 2005, wafat pada hari Kamis 24 Oktober 2013 pada pukul 07.35 di RSPAD karena sakit dan telah dimakamkan di TMPN Kalibata pada hari Jumat 25 Oktober 2013 Jam 10.00 WIB. Semoga arwah almarhum dapat diterima disisinya sesuai amal perbuatannya. Amien ------------------------------------------------- INNALILLAHI WAINAILLAIHI ROJIUN, TELAH BERPULANG BUNG Ir ARJUNA KENDI (mantan Ketua Mada Pemuda Panca Marga Bengkulu) Seluruh Anggota PPM turut berduka cita semoga almarhum diterima disisinya. --------------------------------------------------- INNALILLAHI WAINAILLAIHI ROJIUN, TELAH BERPULANG BUNG AGUS SULAIMAN SINGADEKANE (mantan Dan Korps Yudha Putra Pemuda Panca Marga ) pada hari Senin 29 Juli 2013, Anggota PPM turut berduka cita semoga almarhum diterima disisinya. ---------------------------------------------------- INNALILLAHI WAINAILLAIHI ROJIUN - SEGENAP ANGGOTA PPM MENGUCAPKAN TURUT BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA SENIOR PPM BUNG TIGOR SIREGAR PADA TANGGAL 27 JANUARI 2013 JAM 08.00 WIB Alamat Rumah Duka Jl Aren III/44 Perum Pondok Aren Karang Tengah, Ciledug, Banten. ------------------------------------------------------- > BERITA DUKA CITA : TELAH MENINGGAL DUNIA SDR WILSON TARUNA JAYA ( MANTAN WADAN DENMA MABES YUDHA PUTRA, mantan KETUA MARKAS RANTING PASAR REBO JAKTIM ) PADA TANGGAL 26 JANUARI 2013, ALAMAT RUMAH DUKA KOMPLEK MENZIKON, KIWI, PASAR REBO JAKARTA TIMUR. Kami Seluruh Anggota Pemuda Panca Marga turut berduka cita. ------------------------------------------------------- >Pimpinan Pusat dan segenap anggota Pemuda Panca Marga Turut Berduka Cita, Semoga arwah Almarhum KETUA PD PPM SULTRA. IR DODY DJALANTE MT dapat diterima disisiNya, semoga anggota keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. 20 Oktober 2012 ------------------------------------------------------- >INNALILLAHI WAINNAILLAIHI ROJIUN : TELAH BERPULANG KE RAHMATULLAH H USMAN HIDAYAT Ketua Macab PPM Pasuruan Jawa Timur, Pada Hari Jumat 28 September 2012 Jam 18.30 WIB, Segenap Anggota PPM Turut Berduka Cita.

TIM BLOG

M.Eko Basuki, S.Sos, MM - dr Triza Arief Santosa, Sp A - dr Ricardo W Sastro - Bambang Ariawan SH, MKn - dra. Ivaudia - Ahmad Triono - Adam Bastian Maharyono,S.Sos - Wahyu Putranto, S.Kom - Eny Pungkasari, AMd - Edwin Susanto - Putri Handani - M. Edy Sutanto - Irvani Rezky Ramadhan - RM Reza Pahlevi - Suherman - Claudia Mulyawan - Moch Ichsan (Mat Kentang PAGARJATI), Dian Chandra ( Ambon ). Zulkarnaen Rachman, Muhammad Risky Prakoso, Ahmad Budiantoro (Pemkot Plg), Sugiman / Ragil
__________________________
Kami menerima tulisan kesejarahan veteran, pemuatan berita PPM, Ucapan Duka Cita, Berita Penting PPM Seluruh Indonesia untuk di upload dalam konten berita, Ucapan Duka Cita di Runing Teks Info PPM tanpa dipungut biaya-kirimkan via email : MABES_PPM@yahoo.co.id, atau SMS ke 0838-57852800

SEJARAH LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

SEJARAH SINGKAT PERJALANAN KONGRES LVRI

1. KONGRES I

Tanggal 22 Desember 1956 - 2 Januari 1957 di Decca Park, Jakarta, dihadiri oleh 2300 Veteran dari seluruh Indonesia, mewakili lebih dari sejuta Veteran yang aktif bertempur di seluruh wilayah Indonesia memperjuangkan Kemerdekaan RI antara tahun 1945-1949. Semua organisasi bekas pejuang bersenjata di seluruh Indonesia yang ikut kongres, sepakat melebur dari dalam satu organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)
Tanggal 2 April 1957 Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 103 tahun 1957 Tentang "Legiun Veteran" yang menetapkan : Terhitung mulai 1 Januari 1957 mengesahkan pembentukan Legiun Veteran Republik Indoesia dan mengakui sebagai satu-satunya badan yang mewakili kaum Veteran dalam hubungan dengan instanasi-instansi Pemerintah dan organisasi-organisasi Veteran Internasional. Selain itu dianugerahkan pula Panji-panji Kehormatan Veteran RI "Karya Dharma", dan ditetapkan Kode Kohormatan Veteran RI "Panca Marga".
Dibentuk Badan Pekerja Pusat (BPP) LVRI periode 1957 - 1959 dipimpin Letkol R. Pirngadi.
Pada bulan Mei 1959 dibentuk Dewan Pleno LVRI, BPP LVRI dipimpin oleh Kol. Sambas Atmadinata.
LVRI menjadi anggota the World Veterans Federation. Tahun 1965 BPP LVRI dipimpin Letjen. M. Sarbini.
Undang-undang Veteran No. 15 tahun 1965 dicabut dan ditetapkan Undang-undang No. 7 tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1967. AD/ART LVRI diusulkan Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Psl. 18 (2) UU 7/67).

2. KONGRES II

Tahun 1968 di Jakarta. Dihadiri undangan Veteran Malaysia. Letjen TNI M. Sarbini Ketua Umum BPP LVRI 1968 - 1973.

3. KONGRES III

Tanggal 16-19 Desember 1973 di Gedung Veteran RI, Jakarta. DIhadiri undangan Veteran Korea, Filipina, dan Malaysia.
Delegasi Veteran Filipina dalam pidato sambutannya mengusulkan pembentukan Organisasi Veteran ASEAN. Laksdya TNI O.B. Sjaaf Ketua Umum LVRI 1973 - 1978.

4. KONGRES IV

Bulan Desember 1978 di Jakarta. Dihadiri undangan Veteran Thailand, Malaysia, Singapura, dan Australia. Letjen TNI (Purn) Achmad Tahir Ketua Umum LVRI 1978 - 1983.
Tanggal 19 Desember 1980 di Jakarta dideklarasikan pembentukan Veterans Confederation of ASEAN Countries (VECONAC) oleh para Ketua Veteran dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Letjen TNI (Purn) Achmad Tahir Ketua Umum LVRI sebagai Ketua / President VECONAC I.

5. KONGRES V

Tanggal 14-18 Desember 1983 di Medan. Dihadiri undangan Veteran Belanda, Malaysia, Singapura, Thailand dan Taiwan.
Yayasan Gedung Veteran RI (YGVRI) ditetapkan sebagai anak organisasi LVRI. Letjen TNI (Purn) Achmad Tahir Ketua Umum LVRI 1983 - 1988.

6. KONGRES VI

Tanggal 30 November - 3 Desember 1988 di Surabaya. Dihadiri undangan Veteran VECONAC - Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan delegasi dari Taiwan, Amerika Serikat, Uni Soviet, Australia, dan Belanda. Letjen TNI (Purn) Achmad Tahir Ketua Umum LVRI 1988 - 1993.

7. KONGRES VII

Bulan Nopember 1993 di Jakarta. Dihadiri undangan Veteran VECONAC dan negara-negara sahabat lainnya.
Dilaksanakan pula Executive Board Meeting VECONAC oleh utusan Veteran Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Letjen TNI (Purn) Achmad Tahir Ketua Umum LVRI 1993 - 1998.

8. KONGRES VIII

Tanggal 26-28 Maret 2002 di Jakarta. Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo Ketua Umum LVRI 2002 - 2007

9. KONGRES IX

Tanggal 25-29 Maret 2007 di Kartika Chandra, Jakarta. Pemilihan Ketua Umum secara langsung yang pertama. Dan terpilih Letjen TNI (Purn) Rais Abin sebagai Ketua Umum DPP LVRI periode 2007 - 2012.
Tanggal 10-13 Januari 2010 di Hotel Bidakara, Jakarta. Mukernas LVRI Periode 2007-2012 di Pimpin oleh Ketua Umum DPP LVRI Letjen TNI (Purn) Rais Abin.
Tanggal 25-28 April 2010 di Hotel Crowne PLaza, Jakarta, Sidang Umum ke 13 VECONAC (Veterans Confederation of ASEAN Countries) dihadiri 7 negara anggota VECONAC dan 3 negara sahabat. Dalam sidang ini menunjuk LVRI sebagai Pimpinan/Presiden VECONAC periode 2010-2012
Tanggal 25-27 September 2011 di Discovery Kartika PLaza Hotel, Kuta-Bali, dilaksanakan Pertemuan Dewan Executive ke 24 VECONAC. Dipimpin oleh Ketua Umum LVRI Letjen TNI (Purn) Rais Abin sekaligus Presiden VECONAC periode 2010-2012, dihadiri 8 negara anggota VECONAC dan 2 negara sahabat.

JENIS VETERAN

PENGGOLONGAN VETERAN RI

Gelar kehormatan Veteran adalah penghargaan yang luhur dari Negara dan bangsa, merupakan wujud dari penghormatan bangsa terhadap ketulusan pengabdian dan kerelaan berkorban demi bangsa dan Negara, sehingga memiliki nilai yang tinggi dan dapat dijadikan norma keteladanan dalam upaya pembinaan generasi bangsa. Ada dua kelompok besar Veteran RI, yaitu :
1. Veteran Pejuang Mereka yang ikut serta secara aktif berjuang dan bertempur dalam perang Kemerdekaan dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 dengan masa bakti minimal 6 bulan.
2. Veteran Pembela Mereka yang ikut serta secara aktif berjuang dan bertempur dalam operasi-operasi militer melawan tentara asing dengan pengelompokkan sebagai berikut :

a.Operasi Militer Trikora dari tanggal
19 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei
1963 dengan masa bakti minimal 3 bulan.
b.Operasi Militer Dwikora dari tanggal
3 Mei 1964 sampai dengan 11 Agustus
1966 dengan masa bakti minimal 3 bulan.
c.Operasi Militer Timor-Timur dari
tanggal 21 Mei  1975 sampai dengan 4
Agustus 1976 dengan masa bakti minimal
3 bulan.

PENGHARGAAN PEMERINTAH KEPADA LVRI

Atas jasa para Veteran RI Pemerintah memberikan penghargaan kepada para Veteran RI berupa :

1. Bintang LVRI bagi anggota organic Veteran maupun bukan Veteran yang telah berjasa kepada Veteran membantu baik materi ataupun fasilitas lain, dengan persyaratan yang telah ditentukan, disamping Bintang Veteran juga diberikan Satya Lencana Veteran dan Surat Penghargaan.

2. Reduksi untuk PEMBAYARAN PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Reduksi biaya Transportasi domestic melalui Pesawat udara, Keretaapi dan Kapal Laut.

3. Pemberian Tunjangan Veteran (TUVET) tetapi hanya berlaku bagi anggota Veteran yang tidak punya penghasilan disertai keterangan dari Camat dimana yang bersangkutan berdomisili.

4. Pemberian Dana Kehormatan Veteran (DKV) kepada semua anggota Veteran baik pria maupun wanita yang telah memiliki gelar Kehormatan Veteran, dengan kategori sbb :

a.Veteran yang menerima TUVET
b.Veteran yang belum menerima TUVET
c.Veteran Pensiunan d.Janda/duda/ahli
 waris dari Veteran yang sedang
 diusulkan untuk mendapat DKV. Sesuai
 Pen Pres RI No. 24 tahun 2008 tanggal
 4 April 2008. Meninggal dunia, kepada
 janda/duda/akhli warisnya diberikan DKV
 TMT saat meninggal ditambah dengan Rapelnya
 TMT 1 Januari 2008 dan diberikan DKVnya 4
 (empat) bulan mendatang.

Penerima Gelar Bintang Gerilya Berhak Dimakamkan di Kalibata

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 33 ayat (6)UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang dimohonkan Dewan Pengurus Legiun Veteran RI. Mahkamah menyatakan penerima gelar Bintang Gerilya berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPN) Utama (Kalibata), selain Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera.

“Pasal 33 ayat (6) UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Hak pemakaman di TMPN Utama hanya untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, dan Bintang Gerilya’,” kata Ketua Majelis MK, Moh Mahfud MD saat membacakan putusan di Gedung MK, Rabu (12/9).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan pemegang Bintang Gerilya adalah para pejuang yang sangat berjasa bagi keberadaan NKRI. Sebab, berkat perjuangan merekalah kemerdekaan NKRI dapat ditegakkan hingga saat ini. Penghargaan yang sama harus juga diberikan kepada mereka yang telah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan cara bergerilya yang telah banyak mengorbankan nyawa.

“Jasa pejuang gerilya yang tewas dalam pertempuran, maupun yang selamat dan hingga kini masih hidup tidaklah dapat dibeda-bedakan. Jadi, wajar dan adil bagi mereka jika diberi penghargaan atas jasa dan pengorbanannya dimakamkan di TMPN Utama,” kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Sebelum berlakunya UU 20 Tahun 2009 pemegang Bintang Gerilya dapat dimakamkan di TMPN Utama. Lalu, UU 20 Tahun 2009 menghapus hak pemegang Bintang Gerilya untuk dimakamkan di TMPN Utama. Hal itu menurut Mahkamah melanggar prinsip keadilan yang menjadi jiwa UUD 1945.

Meski Pasal 28 ayat (8) UU No. 20 Tahun 2009 memperluas kualifikasi penerima Bintang Gerilya, yaitu tidak hanya pejuang melawan Agresi Militer Belanda I dan II. Namun tidak menutup kemungkinan agresi dapat saja terjadi di masa mendatang, sehingga pejuang yang mempertahankan NKRI saat agresi itu berhak pula memperoleh Bintang Gerilya.

“Dengan demikian jumlah penerima Bintang Gerilya mungkin bertambah dalam hal terjadi lagi agresi militer negara asing, dan pejuang yang mempertahankan NKRI berhak memperoleh Bintang Gerilya,” tegas Fadlil.

Menurut Mahkamah, kemungkinan dapat terus bertambahnya pemegang Bintang Gerilya akan memenuhi TMPN Utama dengan lahan yang terbatas. Karena itu, Pemerintah dapat menambah jumlah TMPN Utama karena penerima Bintang RI dan Bintang Mahaputera pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. “Ini harus dicarikan jalan keluar.”

Terkait Pasal 43 UU No. 20 Tahun 2009 yang mencabut berbagai undang-undang yang mengatur hal yang sama, menurut Mahkamah hal ini merupakan hal yang diperlukan guna menjamin adanya kepastian hukum bahwa sejak berlakunya Undang-Undang a quo, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang ada sebelumnya, harus dipastikan status keberlakuannya. “Dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.”

Usai sidang, salah satu pemohon Mayjen TNI (Purn) Soekotjo Tjokroatmodjo menyatakan terima atas dikabulkannya pengujian UU ini. “Alhamdulillah, saya terima semuanya. Tetapi, kita sebenarnya masih tidak terima kalau presiden penerima gelar Bintang Gerilya, kenapa presiden enggak ikut gerilya kok dipasang, padahal ia tidak berjuang. Terlebih, ada satu pasal dalam UU itu bahwa presiden adalah pemilik semua bintang, tetapi okelah, tidak apa-apa,” katanya dengan nada kecewa.

Permohonan ini diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat Legiun Veteran RI (LVRI) yaitu Letjen TNI (Purn) Rais Abin dan Mayjen TNI (Purn) Soekotjo Tjokroatmodjo, Laksamana (Purn) Wahyono menguji 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Para pemohon - penerima gelar Bintang Gerilya selama perjuangan kemerdekaan periode 1945-1949 - merasa hak konstitusionalnya dirugikan lantaran tak bisa dimakamkan di TMPN Utama yaitu Taman Makam Pahlawan Nasional (TPMN) Kalibata lantaran hingga kini TMPN Utama belum ditetapkan.

Menurut pemohon Pasal 33 ayat (6) UU Gelar itu bersifat diskriminatif karena hanya penerima gelar, tanda kehormatan Bintang RI dan Bintang Mahaputera yang berhak dimakamkan di TMPN Utama. Sementara Pasal 43 ayat (7)-nya intinya menyebutkan UU No 21 Tahun 1959 tentang Bintang Gerilya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk diketahui, Bintang Gerilya dan Bintang Sakti adalah dua penghargaan yang disediakan bagi mereka yang melahirkan dan menjaga RI yang telah mempertaruhkan nyawanya sebagaimana diatur dalam PP No 8 Tahun 1949 dan UU No 65 Tahun 1958.

Sementara, Bintang RI dan Bintang Mahaputera adalah bintang administratif bagi pejabat tinggi penyelenggara pemerintahan tanpa harus mempertaruhkan nyawanya sebagaimana diatur dalam UU Darurat No 5 Tahun 1959 dan UU Darurat No 6 Tahun 1959.

Pemohon masih tidak terima kalau presiden dianggap penerima gelar Bintang Gerilya dan pemilik semua bintang.

Sumber hukumonline.com