Disetir Jenderal Musuh SBY? Ini Jawaban FPI

VIVAnews -- Laporan eksklusif media Al Jazeera mengkaitkan kasus penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang menewaskan tiga orang, dengan plot untuk menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Serangan itu akan menyudutkan SBY, melemahkan kekuatannya, lalu mudah dikudeta. Sejumlah purnawirawan kini sedang bersiap melakukan kudeta.

Ketua Purnawirawan Angkatan Darat, Letjen Soerjadi, membantah keras rumor kudeta ini. TNI, katanya, tidak punya tradisi melakukan kudeta. Apalagi ini jaman reformasi, di mana informasi transparan dan rakayt juga sudah bisa menilai setiap manuver politik yang dilakukan. Soerjadi menduga bahwa isu kudeta ini sengaja ditiupkan guna menguburkan sejumlah kabar penting yang merebak belakangan ini.

Bagaimana tanggapan FPI?

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPI Jakarta, Habib Salim Umar Alatas membantah keras tuduhan itu.

"Tidak benar, FPI tak pernah disetir jenderal. FPI nggak gampang disetir, tidak pernah. Kami bicara akidah, tak minta duit, tak minta jabatan," kata dia saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu 23 Maret 2011.

Dijelaskan Salim, pihaknya menunggu keputusan presiden untuk mengeluarkan pembubaran Ahmadiyah melalui Keppres. Bagaimana dengan ancaman penggulingan presiden yang pernah dikeluarkan FPI? "Tak ada maksud penggulingan presiden, kalau presiden mengeluarkan Keppres itu, bahkan kita akan dukung," kata dia.

Soal tuduhan FPI dibeking jenderal, Salim mengatakan, itu bukan pernyataan yang berasal dari FPI. "Yang ngomong bukan FPI. Tiga jenderal siapa?" "Jangan mudah dipancing berita dari luar (negeri)," tambah dia.

Sebelumnya, Menteri PertahananPurnomo Yusgiantoro mengaku belum mendengar soal rencana kudeta SBY oleh para purnawirawan jenderal. "Tidak ada itu, dan tidak pernah boleh ada di Indonesia. Jadi tidak pernah kita mendengar ada rencana itu. Tidak pernah ada laporan yang masuk ke kita katanya kudeta dan sebagainya itu," kata Purnomo usai mengikuti pembukaan acara The Jakarta International Defense Dialogue (JIDD), di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 23 Maret 2011.

Ditanya soal sikap pemerintah, Purnomo mengatakan, pemerintah punya perangkat yang kita bisa memantau perkembangan di lapangan. "Dan kita juga tahu persis seberapa besar itu," kata dia. "Ya, kalaupun ada (kudeta), akan kita hadapi."

Apakah perlu pemerintah menindaklanjuti pemberitaan Al Jazeera? "Mereka kan sudah jelas mereka menyampaikannya seperti Wikileaks," jawab Purnomo.