KONTROVERSI : Suhud Sastro Kusumo, Si Pengibar Bendera Pertama

KOMPAS.com — Siapa sebenarnya lelaki bercelana pendek pengibar Sang Saka Merah Putih saat detik-detik Proklamasi Kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, 17 Agustus 1945? Ilyas Karim mengklaim lelaki itu adalah dirinya. Sementara sejumlah catatan sejarah merujuk pada sosok Suhud, bukan Ilyas.



Dalam buku yang diterbitkan pusat sejarah ABRI disebut, lelaki bercelana pendek itu adalah Suhud Marto Kusumo. Irawan Suhud, putra kelima Suhud, meralat nama lengkap ayahnya. "Yang benar Suhud Sastro Kusumo," kata dia seperti dilansir Tribunnews, Kamis (24/8/2011).



Irawan menyampaikan, keluarga besarnya tersinggung karena sang ayah diklaim oleh Ilyas Karim, lelaki sepuh yang kini mendapatkan apartemen di Kalibata lantaran mengaku sebagai pengerek bendera pertama.



Irawan menyatakan, ia siap membuka fakta-fakta sejarah untuk membuktikan kalau ayahnya adalah pria bercelana pendek pada peristiwa bersejarah itu. Dalam foto yang diabadikan 66 tahun lalu terlihat ada empat orang di sekitar bendera.



Menurut Irawan, berdasarkan buku-buku sejarah, lelaki bertopi di sisi kiri ayahnya adalah Latif Hadiningrat, orang dekat Bung Karno. Sementara dua perempuan di sisi kanan ayahnya adalah istri Bung Karno, Fatmawati, dan wartawati SK Trimurti. Keempatnya telah meninggal. Irawan menuturkan, ayahnya meninggal pada 1986 di usia 66 tahun.



Keluarga tokoh-tokoh itu, kata dia, masih hidup sampai sekarang. Mereka bisa memberikan klarifikasi atas klaim Ilyas. "Kami tak akan menuntut Ilyas Karim. Tapi kami ingin meluruskan sejarah yang sebenarnya, orangtua kami adalah yang dimaksudkan dalam gambar itu. Para sejarawan juga kaget, ayah kami diklaim orang lain. Silakan Pak Irawan datang ke Pusat Sejarah ABRI," tuturnya.



"Atau, yang paling gampang, silakan beliau pergi ke Gedung Joeang 31. Di sana, ada satu ruangan, ada gambar yang mengingatkan tentang persitiwa 17 Agustus 1945, dan ada namanya tertera di situ. Kita hanya mau membela hak bapak, kita harus menjaga nama baik bapak, jangan ganggu keluarga kami," tuturnya lagi.



Irawan mengaku tak masalah bila kini Ilyas Karim, sebagai pejuang, mendapat hadiah sebuah apartemen di Kalibata oleh Wakil Gubernur DKI Priyanto. Namun, tidak dengan mengklaim dirinya sebagai orangtuanya.



Ilyas Karim mendadak tenar. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 13 Desember 1927, ini diwartakan media sebagai sosok pejuang yang terabaikan. "Ya, sayalah orang bercelana pendek yang ikut mengibarkan bendera Merah Putih. Hanya saya yang masih hidup," kata Ilyas dalam sebuah kesempatan.



Atas pengakuannya itu, Ilyas yang tinggal di pinggir rel di daerah Kalibata memperoleh satu unit apartemen di dekat rumahnya. Hadiah yang diberikan pengembang apartemen tersebut diberikan secara simbolis oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto.



"Bapak kami ya bapak kami. Dalam buku yang disusun oleh Pusat Sejarah (Pusjarah) ABRI ditulis Nugroho Notosutanto, terangkum cerita para pelaku sejarah, termasuk (peran) ayah saya dalam peristiwa detik-detik kemerdekaan bangsa ini. Buku itu berjudul Detik-detik Proklamasi," Irawan menegaskan.



Bantahan soal sosok lelaki bercelana pendek pertama kali disampaikan Fadli Zon, politisi Partai Gerindra yang juga pemerhati sejarah.



"Saya punya buktinya. Buku-buku sejarah yang saya miliki mengungkap, pria bercelana pendek itu bernama Suhud," kata Fadli.



Di perpustakaan pribadinya, Fadli menyimpan buku-buku kuno, juga barang-barang kuno, termasuk buku yang menjelaskan siapa pria bercelana pendek yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih saat detik-detik Proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno.



"Ini demi pelurusan sejarah. Kasihan kalau sejarah sampai dibelokkan. Makanya, saya siap debat Ilyas Karim. Dia bukan pengerek bendera, melainkan Suhud. Fakta sejarahnya ada dalam buku-buku yang saya simpan," katanya.



Sumber : Tribunnews

Campur Tangan Asing di Papua Sangat Kentara

INILAH.COM, Jakarta - Keterlibatan anggota parlemen Inggris di Papua dengan memfasilitasi konferensi International Parliamentary for West Papua (IPWP) untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan RI.



Pendapat tersebut disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/8/2011). “Meskipun belum menjadi langkah resmi pemerintah Inggris, hal ini merupakan fakta nyata adanya campur tangan asing di Indonesia,” ujarnya.



Sebelumnya, di Oxford Inggris diselenggarakan konferensi yang digagas International Lawyers for West Papua (ILWP). Konferensi itu mengangkat tema tentang kemerdekaan Papua Barat, yakni "West Papua? The Road to Freedom". ILWP diduga dimotori oleh oknum anggota Parlemen Inggris.



Adhie menjelaskan, secara umum, di Papua tidak sedang terjadi pergolakan serius yang bisa ditafsirkan sebagai "keadaan bahaya" yang mengancam terjadinya pelanggaran HAM. Sehingga, Papua tidak layak menjadi urusan masyarakat Internasional.



Semua ini terjadi akibat lemahnya tata kelola pemerintah. “Dalam kasus OPM yang makin dapat dukungan Inggris, ini 100% merupakan cermin kegagalan politik luar negeri RI. Dampaknya, dalam beberapa pekan ke depan akan ada kegentingan di Papua.”



Adhie berpandangan, DPR dan para pemimpin politik nasional untuk membicarakan hal tersebut untuk segera menentukan langkah. Langkah itu perlu dilakukan karena menurut Adhie SBY pasti akan lamban menyikapi hal ini.



“Apabila kita, terutama para pemimpin politik tidak segera bertindak, dalam tempo setahun setelah ini, Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan mendapat dukungan luas di dunia Internasional. Kalau sudah begitu, lepasnya Papua dari NKRI tinggal menunggu hari.” [tjs]

Cegah Pengibaran Bendera Malaysia

Pontianak – Harian Equator



Ancaman warga perbatasan di Kabupaten Sintang yang mengancam mengibarkan bendera Malaysia pada peringatan HUT ke-66 RI, perlu diantisipasi aparat. Bentuk protes terhadap perbaikan infrastruktur dan kesenjangan bidang lainnya ini memerlukan respons cepat.



“Selama ini masih sebatas isu, tetapi harus diantisipasi. Isu tersebut mutlak diwaspadai agar tidak dimanfaatkan kepentingan asing yang ingin memecah belah NKRI,” kata MH Munsin, Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama (BPKPK) Provinsi Kalbar kepada Equator, kemarin.



Soal pembangunan perbatasan, kata Munsin, jika hanya mengandalkan APBD dari Pemerintah Provinsi Kalbar dalam perbaikan dan pemenuhan pembangunan infrastruktur di sepanjang perbatasan di Kalbar tidak akan terwujud. Dana yang diperlukan sangat besar. Pembangunan perbatasan harus mendapat campur tangan pemerintah pusat dalam hal anggaran.



Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H Retno Pramudya SH MH kepada Equator, Minggu (14/8) mengatakan boleh saja ancaman itu karena atas dasar minimnya perhatian dari pemerintah untuk membangun perbatasan. “Tapi kita harapkan hal itu jangan sampai dilakukan karena tindakan makar, dan mendapat ancaman hukuman yang berat,” tegas Retno.



Menurutnya, persoalan itu menjadi tanggung jawab Kodam XII Tanjungpura dan Polda Kalbar. Karena itu, legislator PPP ini berharap kapolda dan pangdam segera menginstruksikan kepada jajarannya di tingkat bawah untuk mengantisipasi ancaman itu.



“Kita minta kepada Polda Kalbar dan Kodam untuk meningkatkan pengamanan, patroli, dan bahkan mensosialisasikan kepada masyarakat di perbatasan bawah mengibarkan bendera negara lain itu adalah tindakan makar dan tidak boleh dilakukan,” harap Retno.



Politisi daerah pemilihan Sanggau-Sekadau ini menegaskan, NKRI adalah harga mati, dan siapa pun yang mencoba mengganggu kedaulatan NKRI harus ditindak tegas. “NKRI harga mati. Aparat keamanan harus bertindak tegas. Tangkap warga Indonesia yang mengibarkan bendera Malaysia,” tegas Retno lagi.



Ditanya langkah apa yang akan dilakukan pihaknya bersama pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengatasi berbagai persoalan perbatasan yang sampai saat ini belum tertangani. Dia menjelaskan, pihaknya akan segera mengagendakan pertemuan dengan pemerintah provinsi dan mengundang pemerintah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia.



“Kita akan mengundang pemerintah provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan koordinasi. Sehingga tidak ada lagi saling menyalahkan. Persoalan berbatasan adalah persoalan kita bersama, jangan ada lagi sikap saling menyalahkan. Mari duduk satu meja, bersama-sama perjuangkan pembangunan perbatasan ke pemerintah pusat,” ujar Retno.



Persoalan perbatasan juga menjadi perhatian serius mantan Ketua DPRD Sanggau, Krisantus Kurniawan SIP MSi. Dirinya menegaskan, pemerintah pusat seharusnya buka mata dan hati melihat kondisi perbatasan yang sampai saat ini masih sangat memprihatinkan.



“Persoalan perbatasan sampai saat ini belum tertangani, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang jauh ketinggalan dibandingkan warga perbatasan Malaysia. Kita heran, pejabat pusat sudah berulang kali ke perbatasan di Kalbar, tapi perbatasan masih saja seperti dulu,” sesal Krisantus yang kini duduk di DPRD Provinsi Kalbar ini. (jul)

Densus 99 Antiteror Bersenjatakan Rotan

Gus Nuruzzaman: Jangan Meremehkan

Densus 99 Antiteror Bersenjatakan Rotan



CIREBON | SURYA - Berbeda dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri yang dilengkapi senjata tempur lengkap, Densus 99 bentukan Barisan Serba Guna (Banser) Gerakan Pemuda Ansor ternyata hanya dilengkapi senjata sebatang rotan.



Komandan Densus 99 HM Nuruzzaman mengatakan, senjata rotan itupun baru diberikan jika kondisinya benar-benar membutuhkan. Kalau tidak mendesak, para anggota Densus 99 itu bahkan tidak dibekali senjata apapun.



Kendati demikian, Gus Nuruzzaman yang juga Ketua Pengurus Cabang GP Ansor Kabupaten Cirebon menegaskan, para Densus 99 memiliki kemampuan bela diri dan kebal ledakan. “Jangan menganggap remeh rotan tersebut, karena punya kekuatan dahsyat,” kata Gus Nuruzza­man kepada Tribun Jateng (grup Surya), Senin (18/7).



Densus 99 yang dibentuk, 24 April 2011, unjuk kebolehan dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) ke-85 di Lapangan Timur Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (17/7).



Empat personel Densus 99 pamer kesaktian. Tubuh mereka dililit rentengan ratusan petasan, lalu duar… duarr… duarr, petasan di tubuh keempat pria itu pun meledak. Namun personel Densus itu tidak terluka sedikit pun! Bajunya juga tak terbakar.



Densus 99 memang tidak ada hubungan sama sekali dengan Densus 88 Antiteror milik Mabes Polri. Namun pasukan khusus milik Banser ini memiliki tanggung jawab yang hampir sama, yakni mencegah terorisme.



Sebagai cikal bakal Densus 99, GP Ansor Cirebon sudah menyeleksi 204 anggota Densus 99 dari 26.000 Banser seluruh Kabupaten Cirebon. “Rencananya, sesuai perintah Ketua Umum, setiap cabang GP Ansor memiliki Densus 99,” ungkap Nuruzza­man.



Kata Nuruzzaman, tiap anggota Densus 99 akan mendapatkan ijazah atau lisensi untuk bisa menguasai ilmu kekebalan. Ilmu kebal itu bisa didapat dengan melaksanakan puasa 40 hari, dan menghindari pantangan tertentu. Untuk mendapatkan ilmu kekebalan, anggota Densus 99 Cirebon berguru kepada sejumlah kiai dan habib sepuh di Cirebon.



Salah satu kiai yang memberikan amalan ilmu kekebalan adalah Gus Nuril Arifin, Komandan Pasukan Berani Mati di era Abdurrahaman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden. Kiai lain di Cirebon yang dijadikan guru yaitu Habib Tohir bin Yahya dari Pegagan.



Kemampuan spionase juga dipunyai anggota Densus 99. Kemampuan ini mereka dapatkan melalui kerja sama dengan Polri/TNI. Nuruzzaman mengaku, jauh sebelum adanya Densus 99, GP Ansor Kabupaten Cirebon sudah melakukan aksi spionase terhadap organisasi atau lembaga pendidikan yang berpotensi kuat menularkan aksi radikalisme.



Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama (PBNU), As’ad Said Ali yakin kehadiran Densus 99 akan diterima masyarakat. Menurut As’ad, dasar dibentuknya Densus 99 bukan karena kinerja Densus 88 melemah. Namun lebih kepada meningkatkan aspek spritual dan keagamaan.



“Konsepnya sama (dengan Densus 88), tapi bentuknya beda. Mereka kan bersenjata, kalau Densus 99 itu lebih banyak spiritual dan semangat untuk menangkal suatu yang tidak diinginkan terjadi di masjid-masjid NU,” kata As’ad dilansir Liputan6.



Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menuturkan, maksud dari menangkal tersebut adalah bila ada kelompok radikal memasuki masjid-masjid, khususnya warga NU, maka Densus 99 akan melakukan tindakan. “Jadi kalau ada kelompok itu (radikal) yang masuk ke masjid, kalau tak mau disuruh keluar, ya nanti kita bawa ke kantor polisi,” katanya.



Sementara itu Mabes Polri enggan mengomentari kehadiran Densus 99. “Silakan tanya masyarakat saja,” kilah Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana, Senin (18/7). Menurutnya, Densus 99 berbeda dengan Densus 88. “Kan mereka (Densus 99) bukan aparat,” sebutnya.

Kekuatan Militer TNI Ranking 18 Dunia

Jakarta, CyberNews. Pemeringkatan kekuatan militer dunia oleh Global Firepower dengan 45 variabel perhitungan menempatkan, Tentara Nasional Indonesia dalam peringkat ke-18.



Urutan 10 besar kekuatan militer dunia, menurut lembaga Global Firepower, bertuturut-turut Amerika Serikat, Rusia, China, India, Inggris, Turki, Korea Selatan, Perancis, Jepang, dan Israel.



Sedang kekuatan militer beberapa negara tetangga, seperti Australia ditempatkan pada peringkat 24, Malaysia 27, dan Singapura 41.



Penilaian ini, pengamat militer Andi Widjayanto di Jakarta, Jumat (5/8), mengatakan, lebih banyak didasari pada gelar statis dari jumlah kuantitas alat yang dimiliki. Meski belum tentu semua siap atau dapat digunakan sewaktu-waktu.



"Kalau memperhitungkan gelar dinamis, yakni kesiapan tempur efektif saat ini, tentu angkanya tidak setinggi itu. Gelar dinamis adalah kekuatan nyata yang dapat langsung digelar untuk penindakan," ujar Andi.



Terpisah, Direktur Institute for Defense Security and Peace Studies Mufti Makarim, mengatakan, penilaian tersebut dilakukan dengan menghimpun seluruh komposisi matra darat, laut, dan udara. Ia



"Kebutuhan ke depan adalah penyesuaian pengembangan postur dan kebutuhan strategis pertahanan yang dilakukan secara sistematis bertahap sesuai dengan anggaran dan prioritas," ujarnya.



Dia mengingatkan agar TNI terus berfokus pada pemenuhan kebutuhan pertahanan negara.



( KCM / CN33 )

Ruhut Sitompul Mengeksploitasi Dendam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi yang merupakan anggota DPR RI, Komisi III, Ruhut Sitompul, dinilai Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Rocky Gerung, telah melakukan tindakan mengeksploitasi dendam, ketika mengeluarkan pernyataan, pihak-pihak yang menolak pemberian gelar pahlawan bagi mantan Presiden RI ke dua, Almarhum Soeharto, adalah anak anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).



Hal itu ia katakan dalam persidangan gugatan terhadap Ruhut Sitompul, yang diajukan oleh Tim Advokasi Gugat Ruhut atau Tegur, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/8/2011), siang.



"Orang yang mengucapkan seharusnya orang yang marah dan menghalangi, tetapi bukan seharusnya Ruhut Sitompul. Ruhut mengeksploitasi dendam itu," ucap Rocky.



Menurutnya, apa yang diucapkan Ruhut, berbahaya bagi kesetaraan manusia yang tengah dibangung di Indonesia, pasca Orde Baru Tumbang, digantikan Orde Reformasi.



"Itu, yang bahaya dalam ide kesetaraan manusia, citizenship," katanya.



"Kita tahu seluruh aura politik kita pasca reformasi ada rekonsiliasi, reformasi di bidang kewarganegaraan," lanjutnya.



Roky Gerung hari ini diajukan sebagai ahli oleh pihak pemohon bersama-sama dengan Peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bakti.



Setelah mendengar kesaksian kedua orang ahli, Majelis Hakim perkara menunda sidang pada pekan depan.



Seperti diberitakan sebelumnya, Politisi Partai Demokrat Ruhut 'Poltak' Sitompul, yang juga anggota Komisi III DPR RI, Selasa (11/1/2011) digugat secara perdata oleh Tim Advokasi Gugat Ruhut atau Tegur atas pernyataannya bahwa pihak yang menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada almarhum Soeharto adalah anak PKI (Partai Komunis Indonesia).



Dalam gugatan tersebut, pihak penggugat, meminta PN Pusat mengabulkan tuntutan ganti rugi terhadap Ruhut, berupa materil dan imateril.



Gugatan materil tersebut berjumlah Rp 1000, dan imateril sebesar Rp 62,811,899,999 miliar.



Mereka juga meminta kepada Ruhut segera meminta maaf atas ucapannya melalui media massa nasional.