Daftar Menteri Kabinet Kerja Jokowi

Pengumuman pejabat Menteri Kabinet Kerja : 1. Menteri Sekretaris Negara: Praktino 2. Kepala Bappenas: Adrinof Chaniago 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Indrayono Soesilo 4. Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan 5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti 6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Sudirman Said 7. Menteri Pariwisata: Arief Yahya 8. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM: Tedjo Edhy Purdijatno 9. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo 10. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi 11. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu 12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly 13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara 14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi 15. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofyan Djalil 16. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro 17. Menteri BUMN: Rini Soemarno 18. Menteri Koperasi dan UKM: AAGN Puspayoga 19. Menteri Perindustrian: Saleh Husin 20. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel 21. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman 22. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri 23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Mulyono 24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya 25. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan 26. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani 27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin 28. Menteri Kesehatan: Nila F. Moeloek 29. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa 30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohanan Yambise 31. Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan 32. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: M. Nasir 33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi 34. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far

Danjen Kopassus Doni Monardo Enam Kali Gantikan Agus Sutomo

Syamsul Anwar Khoemaeni - Okezone JAKARTA - Mayjen TNI Doni Monardo resmi menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus menggantikan Mayjen Agus Sutomo. Serah terima jabatan dilakukan, Jumat (24/10/2014) di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur.

Sebelum menjabat Danjen Kopassus, Doni menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres). Lucunya, ternyata, Doni selalu mengikuti jejak Agus Sutomo. "Pak doni sudah keenam kalinya menggantikan saya, sejak jadi wakil asisten operasi paspampres sampai paspampres, dan Danjen Kopassus," ujar Agus Sutomo. Menurut Agus, Doni sudah hafal betul kondisi Kopasus saat ini. "Kopasus aset negara, semoga makin bisa dicintai rakyat," imbuh Agus. Sementara itu, Doni mengatakan, akan meningkatkan profesionalisme Kopasus. "Saya konsolidasikan dulu dengan pak Agus, agar saya bisa melanjutkan apa yang harus dilanjutkan," ujarnya. Mayjen Doni merupakan lulusan Akmil 1985 dan dikenal akan pengalamannya dalam bidang infanteri. Penempatan pertama langsung pada Komando Pasukan Khusus atau Kopassus tahun 1986 sampai dengan 1998. Selama di Kopassus dia pernah ditugaskan ke Timor Timur, Aceh dan daerah lainnya. Pada tahun 1999 hingga 2001 ditugaskan pada Batalyon Raider di Bali. Kemudian ditarik kembali di Paspampres hingga tahun 2004, lalu mengikuti pelatihan counter terrorism yang dilaksanakan di Korea Selatan. Pada tahun 2005 sampai dengan 2006 Doni ditugaskan di Aceh. Kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. (ugo)

Warga Long Apari: Jika Indonesia Terus Kucilkan, Kami akan Pasang Bendera Malaysia

Tribunnews.com, Mahakam Ulu – Sepuluh desa di Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim), mengancam akan bergabung dengan Negara Malaysia. Pasalnya, sepuluh desa yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia itu, merasa dikucilkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Pusat.

Dikatakan Batoq Laga, Kepala Desa Long Penaneh I, Long Apari, masyarakat Long Apari tidak pernah mendapat keadilan dari pemerintah Indonesia. Sehingga, dalam waktu dekat pihaknya akan memasang bendera Malaysia di Kecamatan Long Apari. “Kami akan memasang bendera Malaysia, jika kami terus dikucilkan oleh Pemerintah Indonesia. Kami tidak pernah diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia, jangankan insfratruktur, komunikasi saja kami tidak bisa. Kami punya HP, tapi gunanya hanya untuk pamer, dan mendengar lagu,” kata dia, (17/10/2014). Dijelaskan Batoq, perekonomian di Long Apari tidak berputar. Batoq juga mengeluhkan masalah bahan pangan di Long Apari. Menurut dia, satu karung beras seberat 25 Kg, dibandrol seharga Rp 600 ribu. “Beras sudah Rp 600 ribu, bensin sudah Rp 25 ribu. Semua serba mahal, semua karena insfratruktur yang menghambat perekomian kami,” ujarnya. Karena keterbatasan itu, semua Kepala Desa di Kecamatan Long Apari, berulang kali meminta keadilan dari Pemerintah. Tidak hanya Pemerintah Provinsi Kaltim, tapi juga Pemerintah Indonesia. “Kami sudah ke mana-mana, mulai dari pembicaraan dengan Pemprov Kaltim hingga ke Pemerintah Pusat. Tapi hasilnya nihil, kami masih saja dikucilkan,” ketusnya. Sehingga, kata dia, jika Pemerintah Indonesia tidak memberi keadilan dan kesejahteraan, dipastikan 10 desa di Kecamatan Long Apari akan memasang Bendera Malaysia. “Terutama di salah satu tower yang dibangun pemerintah, ada tower tapi tidak ada fungsinya. Tower telekomunikasi dibangun sejak tahun 2012, tapi hingga sekarang, Hp kami tidak bisa dipakai menelpon. Jika kami bergabung dengan Malaysia, pasti bukan hanya telekomunikasi saja yang akan dipasang, tapi insfrastruktur pun akan lancar, selancar perekonomian Malaysia,” pungkasnya.

Siapa Andika Perkasa, Komandan Paspampres Jokowi?

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko resmi mengangkat Brigadir Jenderal Muhammad Andika Perkasa sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden yang baru. Dia menggantikan Mayor Jenderal Doni Munardo yang diangkat menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. (Baca: Menantu Hendropriyono Jadi Danpaspamres Jokowi)

Menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara Abdullah Mahmud Hendropriyono ini resmi bertugas pada 23 Oktober 2014, tiga hari setelah pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Dia mengemban jabatan itu setelah Moeldoko menerbitkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/760/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014. (Baca:Jokowi Dilantik, Pendukung Dilarang Konvoi) Andika merupakan lulusan Akademi Militer, Magelang, pada 1987. Sejak lulus dari Akmil, Andika lebih banyak ditugaskan di jajaran Kopassus. Dia juga pernah bertugas di Komando Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Sekretaris Pribadi Kepala Staf Umum TNI. Andika juga pernah menjabat Komandan Resimen Induk Komando Daerah Militer Jaya dan Komandan Komando Resor Militer 023/Kawal Samudera, Sibolga, Sumatera Utara, pada 2012. Karier Andika meroket hingga akhirnya menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AD pada 2013. Selain karier militer yang cemerlang, Andika dikenal cakap di bidang akademik. Dia sempat melanjutkan studi di Harvard University untuk jenjang magister. Lulusan terbaik Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada 2000 ini menyabet gelar doktoralnya di George Washington University. Andika akan resmi menyandang dua bintang, mayor jenderal, di pundaknya saat dilantik menjadi komandan pasukan pengamanan Jokowi, pejabat nomor satu di Indonesia selama lima tahun mendatang. (Baca:Kapolri: Polisi Siap Amankan Arak-arakan Jokowi) RAYMUNDUS RIKANG

Xanana Ingin Timor Leste Balik ke Indonesia

Soeprayitno SURABAYA - SINDONEWS.COM >>> Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao memberikan pernyataan mengejutkan saat menghadiri HUT ke-69 TNI di Surabaya, Jawa Timur, Selasa 7 Oktober 2014. Tokoh kemerdekaan Timor Leste ini mengatakan negaranya siap bergabung dengan Indonesia. "Timor Leste harus bergabung dengan Indonesia. Kami butuh pemimpin baru," ujar Xanana di Surabaya, Selasa 7 Oktober 2014. Hal itu dikatakannya kepada wartawan yang meminta konfirmasi mengenai isu keinginan Timor Leste kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mantan gerilyawan ini juga mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang telah mengundangnya untuk menghadiri HUT TNI. Xanana juga memuji persenjataan TNI yang dinilainya berkembang pesat selama dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya sangat berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas undangan dan kerja samanya selama ini. Saya juga perlu ucapkan Dirgahayu TNI,” ungkap Xanana. Negara Timor Leste terbentuk pada tahun 2002. Negara ini sebelumnya salah satu provinsi di Indonesia dengan nama Timor Timur. Timor Timur berubah menjadi Timor Leste setelah melalui proses referendum kemerdekaan pada tahun 1999. Referendum itu di bawah pengawasan langsung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (dam)