"Sampai dengan saat ini, penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga belum selesai secara keseluruhan dan masih dalam proses perundingan. Itu bisa menimbulkan masalah dalam upaya penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia di laut," kata Haribowo.
Dia menjelaskan, luas laut yurisdiksi nasional mencapai 5,9 juta kilometer persegi. Batas maritim terdiri atas laut wilayah (laut teritorial), batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan batas landas kontinen.
Penentuan batas tersebut sangat penting, untuk menegakan kedaulatan dan hukum Indonesia di wilayah lautan. Beberapa masalah perbatasan laut terdapat dengan Malaysia di empat segmen perbatasan, Singapura di segmen Selat Singapura Timur, Filipina dengan pembahasan ZEE, Palau berupa garis batas ZEE, dan Timor Leste masih menunggu selesainya perundingan batas darat.
Editor :
Agus Mulyadi
Monday, February 25, 2013
Batas Laut RI dan 10 Negara Belum Tuntas
JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan perbatasan laut Republik Indonesia dengan 10 negara tetangga belum tuntas.
Wakil Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya (TNI) Haribowo di Jakarta, Senin (25/2/2013), mengatakan, Indonesia berbatasan laut dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste.
"Sampai dengan saat ini, penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga belum selesai secara keseluruhan dan masih dalam proses perundingan. Itu bisa menimbulkan masalah dalam upaya penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia di laut," kata Haribowo.
Dia menjelaskan, luas laut yurisdiksi nasional mencapai 5,9 juta kilometer persegi. Batas maritim terdiri atas laut wilayah (laut teritorial), batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan batas landas kontinen.
Penentuan batas tersebut sangat penting, untuk menegakan kedaulatan dan hukum Indonesia di wilayah lautan. Beberapa masalah perbatasan laut terdapat dengan Malaysia di empat segmen perbatasan, Singapura di segmen Selat Singapura Timur, Filipina dengan pembahasan ZEE, Palau berupa garis batas ZEE, dan Timor Leste masih menunggu selesainya perundingan batas darat.
Editor :
Agus Mulyadi
"Sampai dengan saat ini, penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga belum selesai secara keseluruhan dan masih dalam proses perundingan. Itu bisa menimbulkan masalah dalam upaya penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia di laut," kata Haribowo.
Dia menjelaskan, luas laut yurisdiksi nasional mencapai 5,9 juta kilometer persegi. Batas maritim terdiri atas laut wilayah (laut teritorial), batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan batas landas kontinen.
Penentuan batas tersebut sangat penting, untuk menegakan kedaulatan dan hukum Indonesia di wilayah lautan. Beberapa masalah perbatasan laut terdapat dengan Malaysia di empat segmen perbatasan, Singapura di segmen Selat Singapura Timur, Filipina dengan pembahasan ZEE, Palau berupa garis batas ZEE, dan Timor Leste masih menunggu selesainya perundingan batas darat.
Editor :
Agus Mulyadi
Saturday, February 23, 2013
Ini Pidato Lengkap Berhentinya Anas sebagai Ketum Partai Demokrat
Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Setelah resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum, berhenti dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pernyataan ini disampaikan di Kantor DPP PD di Jalan Kramat Raya, Jakarta, Sabtu (23/2/2013).
Didampingi oleh puluhan loyalisnya, Anas menutup pernyataannya dengan melepaskan jaket PD yang dikenakannya. Anas kemudian mendapat pelukan dan jabat tangan dari para sahabatnya, suasana pun haru.
Ini pidato lengkap Anas Urbaningrum:
"Hari ini saya akan menyampaikan sikap saya. Seperti disampaikan kemarin 22 Februari, KPK sudah mengumumkan, saya dinyatakan berstatus tersangka. Atas pengumuman KPK itu, saya akan mengikuti proses hukum sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku karena saya masih percaya bahwa lewat proses hukum yang adil, obyektif dan transparan, keadilan dan kebenaran bisa saya dapatkan.
Saya masih percaya, lewat proses hukum yang adil, obyektif, dan transparan, berdasar kriteria-kriteria dan tata laksana yang memenuhi standar, saya yakin kebenaran masih bisa ditegakkan. Karena saya percaya negeri kita ini berdasarkan keadilan, bukan berdasar prinsip kekuasaan.
Lewat itu, saya akan melakukan pembelaan hukum yang sebaik-baiknya. Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kredibel. Saya meyakini betul bahwa saya tidak terlibat proses pelanggaran hukum di proyek Hambalang.
Sejak awal saya punya keyakinan penuh tentang tuduhan-tuduhan yang tak berdasar itu. Saya meyakini kebenaran dan keadilan pangkatnya lebih tinggi dari fitnah dan rekayasa. Kebenaran dan keadilan akan muncul menang dari rekayasa sehebat dan serapi rekayasa itu dibangun. Itu keyakinan saya.
Sejak awal saya meyakini bahwa saya tidak akan punya status hukum di KPK, karena saya yakin KPK bekerja independen, mandiri, dan profesional. KPK tidak bisa ditekan oleh opini dan hal lain di luar opini. Termasuk tekanan dari kekuatan-kekuatan sebesar apapun itu. Saya baru mulai berpikir saya akan punya status hukum di KPK ketika ada semacam sangkaan agar KPK segera memperjelas status hukum saya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Ketika ada desakan seperti itu, saya mulai berpikir, jangan-jangan saya akan jadi tersangka di KPK setelah saya dipersilakan untuk lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK. Ketika saya dipersilakan untuk lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK, berarti saya sudah divonis punya status hukum sebagai tersangka.
Apalagi saya tahu petinggi Partai Demokrat yakin betul, haqul yaqin, Anas jadi tersangka. Rangkaian ini pasti tidak bisa dipisahkan dengan apa yang dikatakan bocornya sprindik. Ini satu rangkaian peristiwa yang utuh, tak bisa dipisahkan, terkait sangat erat. Itulah faktanya. Tidak butuh pencermatan yang terlalu canggih untuk mengetahuinya.
Kalau mau ditarik agak jauh ke belakang, sesungguhnya ini pasti terkait dengan kongres Partai Demokrat. Saya tidak ingin cerita lebih panjang, pada waktunya saya akan cerita. Intinya Anas adalah bayi yang lahir tidak diharapkan. Tentu rangkaiannya menjadi panjang. Itu saya alami menjadi peristiwa politik dan organisasi Partai Demokrat. Pada titik ini saya belum sampaikan secara rinci, tetap ada konteks yang jelas menyangkut rangkaian peristiwa-peristiwa politik itu.
Ketika saya memutuskan masuk Partai Demokrat, saya sadar betul bahwa politik kadang-kadang keras dan kasar. Tidak sulit untuk menemukan intrik fitnah dan serangan-serangan. Saya sadari konskuensi-konsekuensinya. Maka saya tidak akan pernah mengeluh dengan keadaan ini. Saya punya keyakinan kuat dan semangat menghadapinya termasuk resiko dan konsekuensinya. Itu adalah kelaziman bagi saya.
Karena saya sudah punya status tersangka, meski saya yakin posisi tersangka saya itu lebih karena faktor-faktor non hukum yang saya yakini, tetapi saya punya standar etik pribadi. Standar etik pribadi saya kalau saya punya status hukum sebagai tersangka maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ini bukan soal jabatan dan posisi, ini soal standar etik. Alhamdulilah standar etik saya cocok dengan pakta integritas Partai Demokrat. Saya sendiri di tempat ini seminggu lalu sudah menandatangani pakta integritas. Dengan atau tanpa pakta integritas, standar etik saya mengatakan, saya berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Terkait dengan itu, saya sampaikan terima kasih tulus kepada kader-kader Demokrat yang telah memberikan kepercayaan, amanah, dan mandat politik untuk memimpin Partai Demokrat sebagai ketua umum 2010-2015. Saya mohon maaf kalau saya berhenti di awal 2013 ini. Saya tidak pernah merencanakan untuk berhenti di awal 2013. Sepenuhnya saya bersungguh-sungguh menjalankan mandat dan amanat partai. Tentu ada prestasi dan bolong-bolongnya. Tapi semua itu saya jalani dengan sungguh-sungguh, serius, dan penuh konsentrasi. Alhamdillah saya brsyukur, kurang lebih 2,5 tahun lebih semua saya jalankan penuh dengan kesungguhan dan konsentrasi.
Terima kasih para kader Demokrat yang telah menjalankan kewenangan dan tugas masing-masing. Pengurus DPP, DPD, DPC, majelis tinggi, dewan pembina, dewan kehormatan, komisi pengawas, saya sampaikan terima kasih kepada semuanya yang selama ini bersama-sama menjalankan tugas.
Meskipun saya berhenti jadi ketua umum, saya tidak akan berhenti menjadi sahabat kader Demokrat. Saya jaminkan ketulusan, persahabatan dan persaudaraan itu kepada kader-kader Demokrat di seluruh Indonesia. Apapun tugas langkah yang akan saya tempuh.
Apakah saya menjalani proses hukum, apakah adil dan transparan, tapi saya jamin loyalitas sebagai sahabat yang selama ini kita bangun bersama yang indah dan menyegarkan di dalam dinamika politik yang agak keras dan panas. Itu luar biasa.
Saya juga berharap, siapapun yang nanti jadi Ketua Umum Demokrat, bisa menunaikan tugas, bahkan jauh lebih baik dengan apa yang saya tunaikan bersama teman-teman pengurus selama ini. Pasti akan datang ketum yang lebih baik. Saya percaya karena sejarah selalu melahirkan pemimpin pada waktunya.
Apa yang akan saya lakukan ke depan adalah tetap dalam rangka memberi kontribusi dan menjaga momentum bagi perbaikan dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, apapun kondisi dan keadaan saya. Yang penting adalah saya akan tetap bersama-sama dalam sebuah ikhtiar untuk membuat Indonesia semakin bagus.
Di hari-hari ke depan akan diuji pula etika Partai Demokrat. Etikanya yang bersih cerdas dan santun. Akan diuji oleh sejarah apakah bersih atau tidak, bersih atau korup. Akan diuji partai yang cerdas gagasan bangsa. Apakah Demokrat ini santun atau sadis dalam politik.
Yang paling penting, tidak ada kemarahan dan kebencian. Keduanya jauh dari rumus politik yang saya anut. Mudah-mudahan dianut juga oleh kader-kader Partai Demokrat.
Ada yang berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Hari ini saya nyatakan, ini baru permulaan. Ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Ini baru halaman pertama. Masih banyak hal lainnya yang kita buka bersama untuk kebaikan bersama.
Saya akan berkomitmen dan berikhtiar untuk memberikan sesuatu yang berharga bagi masa depan demokrasi kita. Ini bukan tutup buku, tapi pembukaan halaman pertama. Saya yakin halaman berikutnya akan bermakna bagi kepentingan kita bersama.
Inilah yang saya sampaikan siang ini. Saya tentu akan terus menjadi sahabat teman sekalian, karena banyak buku yang akan kita baca bersama. Tapi jangan dipahami dalam perspektif ngeres, tapi dipahami secara konstruktif bagi kemaslahatan yang lebih besar. Itulah yang akan jadi titik orientasi kita."
(sip/trq)
"Hari ini saya akan menyampaikan sikap saya. Seperti disampaikan kemarin 22 Februari, KPK sudah mengumumkan, saya dinyatakan berstatus tersangka. Atas pengumuman KPK itu, saya akan mengikuti proses hukum sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku karena saya masih percaya bahwa lewat proses hukum yang adil, obyektif dan transparan, keadilan dan kebenaran bisa saya dapatkan.
Saya masih percaya, lewat proses hukum yang adil, obyektif, dan transparan, berdasar kriteria-kriteria dan tata laksana yang memenuhi standar, saya yakin kebenaran masih bisa ditegakkan. Karena saya percaya negeri kita ini berdasarkan keadilan, bukan berdasar prinsip kekuasaan.
Lewat itu, saya akan melakukan pembelaan hukum yang sebaik-baiknya. Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kredibel. Saya meyakini betul bahwa saya tidak terlibat proses pelanggaran hukum di proyek Hambalang.
Sejak awal saya punya keyakinan penuh tentang tuduhan-tuduhan yang tak berdasar itu. Saya meyakini kebenaran dan keadilan pangkatnya lebih tinggi dari fitnah dan rekayasa. Kebenaran dan keadilan akan muncul menang dari rekayasa sehebat dan serapi rekayasa itu dibangun. Itu keyakinan saya.
Sejak awal saya meyakini bahwa saya tidak akan punya status hukum di KPK, karena saya yakin KPK bekerja independen, mandiri, dan profesional. KPK tidak bisa ditekan oleh opini dan hal lain di luar opini. Termasuk tekanan dari kekuatan-kekuatan sebesar apapun itu. Saya baru mulai berpikir saya akan punya status hukum di KPK ketika ada semacam sangkaan agar KPK segera memperjelas status hukum saya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Ketika ada desakan seperti itu, saya mulai berpikir, jangan-jangan saya akan jadi tersangka di KPK setelah saya dipersilakan untuk lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK. Ketika saya dipersilakan untuk lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK, berarti saya sudah divonis punya status hukum sebagai tersangka.
Apalagi saya tahu petinggi Partai Demokrat yakin betul, haqul yaqin, Anas jadi tersangka. Rangkaian ini pasti tidak bisa dipisahkan dengan apa yang dikatakan bocornya sprindik. Ini satu rangkaian peristiwa yang utuh, tak bisa dipisahkan, terkait sangat erat. Itulah faktanya. Tidak butuh pencermatan yang terlalu canggih untuk mengetahuinya.
Kalau mau ditarik agak jauh ke belakang, sesungguhnya ini pasti terkait dengan kongres Partai Demokrat. Saya tidak ingin cerita lebih panjang, pada waktunya saya akan cerita. Intinya Anas adalah bayi yang lahir tidak diharapkan. Tentu rangkaiannya menjadi panjang. Itu saya alami menjadi peristiwa politik dan organisasi Partai Demokrat. Pada titik ini saya belum sampaikan secara rinci, tetap ada konteks yang jelas menyangkut rangkaian peristiwa-peristiwa politik itu.
Ketika saya memutuskan masuk Partai Demokrat, saya sadar betul bahwa politik kadang-kadang keras dan kasar. Tidak sulit untuk menemukan intrik fitnah dan serangan-serangan. Saya sadari konskuensi-konsekuensinya. Maka saya tidak akan pernah mengeluh dengan keadaan ini. Saya punya keyakinan kuat dan semangat menghadapinya termasuk resiko dan konsekuensinya. Itu adalah kelaziman bagi saya.
Karena saya sudah punya status tersangka, meski saya yakin posisi tersangka saya itu lebih karena faktor-faktor non hukum yang saya yakini, tetapi saya punya standar etik pribadi. Standar etik pribadi saya kalau saya punya status hukum sebagai tersangka maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ini bukan soal jabatan dan posisi, ini soal standar etik. Alhamdulilah standar etik saya cocok dengan pakta integritas Partai Demokrat. Saya sendiri di tempat ini seminggu lalu sudah menandatangani pakta integritas. Dengan atau tanpa pakta integritas, standar etik saya mengatakan, saya berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Terkait dengan itu, saya sampaikan terima kasih tulus kepada kader-kader Demokrat yang telah memberikan kepercayaan, amanah, dan mandat politik untuk memimpin Partai Demokrat sebagai ketua umum 2010-2015. Saya mohon maaf kalau saya berhenti di awal 2013 ini. Saya tidak pernah merencanakan untuk berhenti di awal 2013. Sepenuhnya saya bersungguh-sungguh menjalankan mandat dan amanat partai. Tentu ada prestasi dan bolong-bolongnya. Tapi semua itu saya jalani dengan sungguh-sungguh, serius, dan penuh konsentrasi. Alhamdillah saya brsyukur, kurang lebih 2,5 tahun lebih semua saya jalankan penuh dengan kesungguhan dan konsentrasi.
Terima kasih para kader Demokrat yang telah menjalankan kewenangan dan tugas masing-masing. Pengurus DPP, DPD, DPC, majelis tinggi, dewan pembina, dewan kehormatan, komisi pengawas, saya sampaikan terima kasih kepada semuanya yang selama ini bersama-sama menjalankan tugas.
Meskipun saya berhenti jadi ketua umum, saya tidak akan berhenti menjadi sahabat kader Demokrat. Saya jaminkan ketulusan, persahabatan dan persaudaraan itu kepada kader-kader Demokrat di seluruh Indonesia. Apapun tugas langkah yang akan saya tempuh.
Apakah saya menjalani proses hukum, apakah adil dan transparan, tapi saya jamin loyalitas sebagai sahabat yang selama ini kita bangun bersama yang indah dan menyegarkan di dalam dinamika politik yang agak keras dan panas. Itu luar biasa.
Saya juga berharap, siapapun yang nanti jadi Ketua Umum Demokrat, bisa menunaikan tugas, bahkan jauh lebih baik dengan apa yang saya tunaikan bersama teman-teman pengurus selama ini. Pasti akan datang ketum yang lebih baik. Saya percaya karena sejarah selalu melahirkan pemimpin pada waktunya.
Apa yang akan saya lakukan ke depan adalah tetap dalam rangka memberi kontribusi dan menjaga momentum bagi perbaikan dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, apapun kondisi dan keadaan saya. Yang penting adalah saya akan tetap bersama-sama dalam sebuah ikhtiar untuk membuat Indonesia semakin bagus.
Di hari-hari ke depan akan diuji pula etika Partai Demokrat. Etikanya yang bersih cerdas dan santun. Akan diuji oleh sejarah apakah bersih atau tidak, bersih atau korup. Akan diuji partai yang cerdas gagasan bangsa. Apakah Demokrat ini santun atau sadis dalam politik.
Yang paling penting, tidak ada kemarahan dan kebencian. Keduanya jauh dari rumus politik yang saya anut. Mudah-mudahan dianut juga oleh kader-kader Partai Demokrat.
Ada yang berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Hari ini saya nyatakan, ini baru permulaan. Ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Ini baru halaman pertama. Masih banyak hal lainnya yang kita buka bersama untuk kebaikan bersama.
Saya akan berkomitmen dan berikhtiar untuk memberikan sesuatu yang berharga bagi masa depan demokrasi kita. Ini bukan tutup buku, tapi pembukaan halaman pertama. Saya yakin halaman berikutnya akan bermakna bagi kepentingan kita bersama.
Inilah yang saya sampaikan siang ini. Saya tentu akan terus menjadi sahabat teman sekalian, karena banyak buku yang akan kita baca bersama. Tapi jangan dipahami dalam perspektif ngeres, tapi dipahami secara konstruktif bagi kemaslahatan yang lebih besar. Itulah yang akan jadi titik orientasi kita."
(sip/trq)
Friday, February 22, 2013
Makin Banyak WNI Berganti Kewarganegaraan Singapura
SINGAPURA, KOMPAS.com — Data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura menunjukkan bahwa semakin banyak warga negara Indonesia yang memilih berganti kewarganegaraan menjadi warga Singapura sepanjang dua tahun terakhir. Menurut data itu, dari angka 630 pada tahun 2010, jumlah WNI yang berganti kenegaraan naik menjadi 870 pada tahun 2012 lalu. Walaupun begitu, angka tersebut masih di bawah rekor tertinggi, yaitu 1.180 pada tahun 2008.
Kebanyakan dari mereka yang memilih menjadi penduduk negeri jiran itu adalah warga yang telah menikah dengan warga Singapura. Mereka berasal dari berbagai etnis, seperti Jawa, China, dan Sunda.
Salah seorang warga, Eggy Laxmi, menceritakan bahwa dia memutuskan "menanggalkan" paspor Indonesia karena dia kesulitan mencari pekerjaan di Jakarta. Saat ini, dia telah menikah dengan pria Singapura.
Yoga Dirga Cahya, Presiden Komunitas Indonesia di Singapura, menjelaskan bahwa Singapura tetap menjadi negara yang paling diburu kewarganegaraannya disebabkan oleh tingkat keamanan yang tinggi, pendidikan yang berkualitas, dan juga prospek lapangan kerja yang cerah. Namun, Yoga juga menambahkan bahwa masih banyak warga Indonesia yang tetap mempertahankan paspor Indonesianya. Kuatnya ikatan dengan keluarga menjadi faktor utama menolak mengganti kebangsaan.
Lulusan Nanyang Technological University, Ilmu Biologi, ini juga menuturkan keyakinannya bahwa tidak akan ada gelombang besar pergantian kewarganegaraan dalam beberapa tahun ke depan. "Ekonomi kita sedang melesat dengan baik dan semakin banyak peluang untuk berwiraswasta," jelasnya.
Menyusul meningkatnya protes warga terhadap meningkatnya jumlah imigran asing, Pemerintah Singapura diberitakan akan semakin memperketat syarat untuk menjadi warga negara dan juga Permanent Resident (PR). "Tidaklah mengagetkan jika banyak warga Indonesia yang buru-buru menjadi penduduk negeri kota ini sebelum peraturan semakin ketat," jelas Professor Hoon Chang Yau, pakar budaya etnis China di Indonesia.
Editor :
A. Wisnubrata
Kebanyakan dari mereka yang memilih menjadi penduduk negeri jiran itu adalah warga yang telah menikah dengan warga Singapura. Mereka berasal dari berbagai etnis, seperti Jawa, China, dan Sunda.
Salah seorang warga, Eggy Laxmi, menceritakan bahwa dia memutuskan "menanggalkan" paspor Indonesia karena dia kesulitan mencari pekerjaan di Jakarta. Saat ini, dia telah menikah dengan pria Singapura.
Yoga Dirga Cahya, Presiden Komunitas Indonesia di Singapura, menjelaskan bahwa Singapura tetap menjadi negara yang paling diburu kewarganegaraannya disebabkan oleh tingkat keamanan yang tinggi, pendidikan yang berkualitas, dan juga prospek lapangan kerja yang cerah. Namun, Yoga juga menambahkan bahwa masih banyak warga Indonesia yang tetap mempertahankan paspor Indonesianya. Kuatnya ikatan dengan keluarga menjadi faktor utama menolak mengganti kebangsaan.
Lulusan Nanyang Technological University, Ilmu Biologi, ini juga menuturkan keyakinannya bahwa tidak akan ada gelombang besar pergantian kewarganegaraan dalam beberapa tahun ke depan. "Ekonomi kita sedang melesat dengan baik dan semakin banyak peluang untuk berwiraswasta," jelasnya.
Menyusul meningkatnya protes warga terhadap meningkatnya jumlah imigran asing, Pemerintah Singapura diberitakan akan semakin memperketat syarat untuk menjadi warga negara dan juga Permanent Resident (PR). "Tidaklah mengagetkan jika banyak warga Indonesia yang buru-buru menjadi penduduk negeri kota ini sebelum peraturan semakin ketat," jelas Professor Hoon Chang Yau, pakar budaya etnis China di Indonesia.
Editor :
A. Wisnubrata
Wednesday, February 20, 2013
Hercules Silaturahmi ke Ahok
Ahmad Juwari - detikNews Rabu, 20/02/2013 17:43 WIB
Jakarta - - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelang sore kedatangan tamu. Kali ini, yang datang Hercules dan Ketua DPD Gerindra DKI, M Taufiq.
Hercules dan M Taufiq datang sekitar pukul 17.30 WIB. Sempat menunggu beberapa menit, mereka kemudian masuk ke ruang kantor Ahok.
"Kita silaturahmi sebagai anggota Gerindra," ujar Hercules di ruang tunggu wagub DKI, Balaikota, Jakarta, Rabu (20/2/2013).
Menurutnya selama Ahok menjadi wakil gubernur, mereka belum sempat bertemu, "Kita ucapin selamat bertugas membangun Jakarta," kata Hercules yang mengenakan kemeja putih.
Di saat bersamaan, pihak DPD Gerindra, M Taufiq menjelaskan akan mengikuti irama kerja Jokowi. Kalau pun ada beberapa masalah, menurutnya biasa saja.
"Bagus, ada keseok-seok memang sudah biasa," kata Taufiq.
(juw/ndr)
Hercules dan M Taufiq datang sekitar pukul 17.30 WIB. Sempat menunggu beberapa menit, mereka kemudian masuk ke ruang kantor Ahok.
"Kita silaturahmi sebagai anggota Gerindra," ujar Hercules di ruang tunggu wagub DKI, Balaikota, Jakarta, Rabu (20/2/2013).
Menurutnya selama Ahok menjadi wakil gubernur, mereka belum sempat bertemu, "Kita ucapin selamat bertugas membangun Jakarta," kata Hercules yang mengenakan kemeja putih.
Di saat bersamaan, pihak DPD Gerindra, M Taufiq menjelaskan akan mengikuti irama kerja Jokowi. Kalau pun ada beberapa masalah, menurutnya biasa saja.
"Bagus, ada keseok-seok memang sudah biasa," kata Taufiq.
(juw/ndr)
Monday, February 18, 2013
SELAMAT JALAN AYAHANDA FAISAL TANJUNG
JAKARTA - Jenderal TNI (Pur)Feisal Tanjung telah meninggalkan kita semua untuk menghadap Sang Pencipta pada hari Senin, 18 Februari 2013 di RS Siloam pagi tadi. Pimpinan Pusat dan seluruh anggota Pemuda Panca Marga turut berduka cita.
RIWAYAT HIDUP ALMARHUM :
Feisal Tanjung (lahir di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 17 Juni 1939 – meninggal di Jakarta, 18 Februari 2013 pada umur 73 tahun) adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Nama Feisal Tanjung sebelumnya tidak masuk prediksi sebagai calon Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengingat saat itu ada calon kuat lain, yakni Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar yang saat itu memegang jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Feisal Tanjung merupakan salah seorang perwira ABRI yang memegang jabatan tertinggi tanpa melalui jenjang Kepala Staf. Sebelumnya, LB Moerdani juga melaju ke jabatan Pangab tanpa melalui jabatan tersebut.
Feisal Tanjung memiliki seorang isteri bernama Masrowida Lubis dan dikaruniai 3 orang anak. Beliau juga adalah abang kandung dari tokoh nasional Akbar Tanjung.
Nama Feisal mulai menjadi pembicaraan hangat setelah memimpin DKP (Dewan Kehormatan Perwira) untuk tragedi Santa Cruz di Timor Leste tahun 1991. Penunjukan Tanjung oleh Presiden Soeharto saat itu membuat heran banyak orang karena saat itu KSAD Edi Sudrajat tidak menyodorkan namanya sebagai calon ketua DKP. Hasil rekomendasi DKP yang paling nyata adalah pencopotan Mayjen Sintong Panjaitan - salah satu perwira yang bersinar saat itu - dari jabatan Pangdam Udayana. Selain itu juga diberhentikannya Brigjen Rudolf Warouw dari Panglima Komando Pelaksana Operasi Timor Timur serta Kapten Choki Aritonang dan beberapa bawahannya sebagai perwira pelaksana di lapangan. Semuanya dicopot sebagai reaksi pemerintah memenuhi tuntutan internasional akan penanggungjawab terjadinya kerusuhan di Santa Cruz Timor Timur yang mencoreng citra RI masa itu. Saat menjabat Pangab, terjadi friksi antara kubu Feisal Tanjung dan kubu R. Hartono (KSAD), juga adanya rumor penggolongan ABRI Hijau dan ABRI Merah Putih.
Di bawah ini adalah karir Feisal Tanjung sejak di militer hingga memiliki jabatan di Kabinet Pembangunan VII: [2]
Dan Ton 1 Kie 2 Kodam XV/Pattimura
Dan Kie RPKAD
Dan Group I RPKAD
Dosen Seskoad, 1972
Kas Brigif Linud 17 Kostrad
Dan Brigif Linud 17 Kostrad
Asops Kas Kostrad
Kas Kopus Linud Kostrad
Pangkopur Linud Kostrad
Dan Pusenif, 1983-1985
Pangdam VI/Tanjungpura, 1985
Dan Seskoad, 1987-1992
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kabinet Pembangunan VII (14 Maret 1998 - 21 Mei 1998)
Kasum ABRI, 1992
Panglima ABRI, 1993
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam kabinet Pembangunan VII masa kerja 14 Maret 1998 - 21 Mei 1998
Kegiatan Lain : Komandan Tim Ekspedisi Lembah X Irian Jaya (1969)
SUMBER : WIKIPEDIA BAHASA INDONESIA
RIWAYAT HIDUP ALMARHUM :
Feisal Tanjung (lahir di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 17 Juni 1939 – meninggal di Jakarta, 18 Februari 2013 pada umur 73 tahun) adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Nama Feisal Tanjung sebelumnya tidak masuk prediksi sebagai calon Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengingat saat itu ada calon kuat lain, yakni Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar yang saat itu memegang jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Feisal Tanjung merupakan salah seorang perwira ABRI yang memegang jabatan tertinggi tanpa melalui jenjang Kepala Staf. Sebelumnya, LB Moerdani juga melaju ke jabatan Pangab tanpa melalui jabatan tersebut.
Feisal Tanjung memiliki seorang isteri bernama Masrowida Lubis dan dikaruniai 3 orang anak. Beliau juga adalah abang kandung dari tokoh nasional Akbar Tanjung.
Nama Feisal mulai menjadi pembicaraan hangat setelah memimpin DKP (Dewan Kehormatan Perwira) untuk tragedi Santa Cruz di Timor Leste tahun 1991. Penunjukan Tanjung oleh Presiden Soeharto saat itu membuat heran banyak orang karena saat itu KSAD Edi Sudrajat tidak menyodorkan namanya sebagai calon ketua DKP. Hasil rekomendasi DKP yang paling nyata adalah pencopotan Mayjen Sintong Panjaitan - salah satu perwira yang bersinar saat itu - dari jabatan Pangdam Udayana. Selain itu juga diberhentikannya Brigjen Rudolf Warouw dari Panglima Komando Pelaksana Operasi Timor Timur serta Kapten Choki Aritonang dan beberapa bawahannya sebagai perwira pelaksana di lapangan. Semuanya dicopot sebagai reaksi pemerintah memenuhi tuntutan internasional akan penanggungjawab terjadinya kerusuhan di Santa Cruz Timor Timur yang mencoreng citra RI masa itu. Saat menjabat Pangab, terjadi friksi antara kubu Feisal Tanjung dan kubu R. Hartono (KSAD), juga adanya rumor penggolongan ABRI Hijau dan ABRI Merah Putih.
Di bawah ini adalah karir Feisal Tanjung sejak di militer hingga memiliki jabatan di Kabinet Pembangunan VII: [2]
Dan Ton 1 Kie 2 Kodam XV/Pattimura
Dan Kie RPKAD
Dan Group I RPKAD
Dosen Seskoad, 1972
Kas Brigif Linud 17 Kostrad
Dan Brigif Linud 17 Kostrad
Asops Kas Kostrad
Kas Kopus Linud Kostrad
Pangkopur Linud Kostrad
Dan Pusenif, 1983-1985
Pangdam VI/Tanjungpura, 1985
Dan Seskoad, 1987-1992
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kabinet Pembangunan VII (14 Maret 1998 - 21 Mei 1998)
Kasum ABRI, 1992
Panglima ABRI, 1993
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam kabinet Pembangunan VII masa kerja 14 Maret 1998 - 21 Mei 1998
Kegiatan Lain : Komandan Tim Ekspedisi Lembah X Irian Jaya (1969)
SUMBER : WIKIPEDIA BAHASA INDONESIA
Wednesday, February 13, 2013
Ancam Datangi Gedung KPU >Sutiyoso:-Pasukan-Komando-tak-Pernah-Ramai-ramai
JPPN - 13 Feb 2013 JAKARTA – Tidak puas dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menolak menjalankan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso, mengancam mendatangi gedung KPU.
“Kita selanjutnya akan ke KPU. Nggak enak kalau dibocorkan sekarang (agenda mendatangi KPU, red). Yang pasti dari dulu saya tidak pernah bergaya preman. Kita sudah biasa, pasukan komando itu nggak pernah ramai-ramai. Cukup sedikit (orang) saja,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu usai berkonsultasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Jakarta, Rabu (13/2).
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, sikap penolakan KPU, benar-benar telah memermalukan dirinya. “Saya benar-benar merasa malu. Kita sudah selamatan, karangan bunga datang dari mana-mana mengucap selamat, tapi nyatanya dibuat seperti ini. Apalagi ketentuan undang-undang kan sudah sangat jelas mengatur kewenangan Bawaslu,” katanya.
Karena itu selain akan mendatangi gedung KPU, memastikan paling lambat Rabu malam, pihaknya segera menyelesaikan materi permohonan yang akan diajukan ke DKPP. “Sebuah keputusan dari lembaga Pengawas Pemilu dijawab dengan surat biasa, apakah itu bukan pelanggaran kode etik?” katanya tegas.
Diberitakan sebelumnya, Selasa (5/2) lalu, Bawaslu memutuskan menerima permohonan PKPI untuk disertakan sebagai peserta Pemilu 2014 mendatang. Selain itu, Bawaslu juga memerintahkan KPU agar segera melaksanakan keputusan tersebut.
Namun dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Jakarta, Senin (11/2), KPU menyatakan tidak dapat melaksanakan perintah Bawaslu tersebut.
“Kami menyatakan tidak dapat melaksanakan keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013. Pasal 259 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, secara terang benderang mengatakan, keputusan Bawaslu mengenai sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” ujarnya.(gir/jpnn)
“Kita selanjutnya akan ke KPU. Nggak enak kalau dibocorkan sekarang (agenda mendatangi KPU, red). Yang pasti dari dulu saya tidak pernah bergaya preman. Kita sudah biasa, pasukan komando itu nggak pernah ramai-ramai. Cukup sedikit (orang) saja,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu usai berkonsultasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Jakarta, Rabu (13/2).
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, sikap penolakan KPU, benar-benar telah memermalukan dirinya. “Saya benar-benar merasa malu. Kita sudah selamatan, karangan bunga datang dari mana-mana mengucap selamat, tapi nyatanya dibuat seperti ini. Apalagi ketentuan undang-undang kan sudah sangat jelas mengatur kewenangan Bawaslu,” katanya.
Karena itu selain akan mendatangi gedung KPU, memastikan paling lambat Rabu malam, pihaknya segera menyelesaikan materi permohonan yang akan diajukan ke DKPP. “Sebuah keputusan dari lembaga Pengawas Pemilu dijawab dengan surat biasa, apakah itu bukan pelanggaran kode etik?” katanya tegas.
Diberitakan sebelumnya, Selasa (5/2) lalu, Bawaslu memutuskan menerima permohonan PKPI untuk disertakan sebagai peserta Pemilu 2014 mendatang. Selain itu, Bawaslu juga memerintahkan KPU agar segera melaksanakan keputusan tersebut.
Namun dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Jakarta, Senin (11/2), KPU menyatakan tidak dapat melaksanakan perintah Bawaslu tersebut.
“Kami menyatakan tidak dapat melaksanakan keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013. Pasal 259 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, secara terang benderang mengatakan, keputusan Bawaslu mengenai sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” ujarnya.(gir/jpnn)
Thursday, February 07, 2013
Pelantikan dan Rapat Kerja PD PPM Provinsi Lampung
PPM Bangkit dengan Paradigma Baru
BANDARLAMPUNG—Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga H. Lulung AL, SH melantik Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga Provinsi Lampung periode 2012-2016 di Gedung LPMP Jl. Gatot Subroto No. 44 A, Pahoman, Bandar Lampung, Sabtu (2/2).
Ketua PD PPM Provinsi Lampung Drs Herbert Eka Putra, ST, M.Si yang terpilih secara aklamasi dalam Musda VI PPM Lampung di Aula Makorem 1 Desember 2012 bersama personalia Dewan Paripurna, Dewan Pembina dan Pimpinan Daerah telah ditetapkan melalui tiga Surat Keputusan Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga.
Dalam kepengurusan periode 2012-2016, Drs Herbert Eka Putra ST, M.Si sebagai Ketua didampingi Sekretaris Ir. Mgs Yan Ali Patie dan Bendahara Ir. Hj. Nurhasanah, MM. Pengurus PD PPM Provinsi Lampung yang dilantik terdiri dari Ketua didampingi sembilan Wakil Ketua, Sekretaris didampingi sembilan Wakil Sekretaris dan Bendahara didampingi empat wakil bendahara. Dilengkapi sembilan biro untuk memaksimalkan pelaksanaan program organisasi.
Dalam kesempatan ini sejumlah tokoh Lampung turut hadir, antara lain: Danrem 043 Garuda Hitam Kol CZI Amalsyah Tarmizi, S. Ip (Ketua Dewan Pembina), Ketua PD LVRI Lampung M. Yusuf (Ketua Harian Dewan Pembina), Anggota DPR RI H. Zulkifli Anwar (Ketua Dewan Paripurna), mantan Gubernur Lampung Drs. Syamsurya Ryacudu (Anggota Dewan Paripurna), Wakil Bupati Lampung Tengah Ir. H. Mustafa, MH (Anggota Dewan Paripurna), Wakil Bupati Tulang Bawang Herry Wardoyo, SH (Anggota Dewan Paripurna), mantan Bupati Lampung Timur Ir. H. Irfan Nuranda Dja’far, MSc (Anggota Dewan Paripurna).
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga H. Lulung AL, SH dalam sambutannya menegaskan selama lebih dari satu dekade PPM stagnan sebagai dampak euforia reformasi. Peran PPM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi menciut. Oleh sebab itu, sesuai amanah undang-undang sudah menjadi kewajiban kita memajukan PPM melalui konsolidasi internal dan eksternal demi melanjutkan perjuangan orang tua kita.
Ketua PD PPM Provinsi Lampung Drs Herbert Eka Putra, ST, M.Si menyampaikan komitmennya membangun PPM Lampung dengan visi "PPM Bangkit dengan Paradigma Baru" yang tidak hanya mengedepankan militansi, tetapi juga intelektualitas. “Visi ini bukan sekadar slogan, insyaAllah kita bersungguh-sungguh. Dengan dinamika kehidupan sosial-masyarakat yang berkembang di masa reformasi dan sekarang, kita dihadapkan pada banyak persoalan ipoleksosbudhankam yang mengancam keutuhan NKRI, peran PPM sangat dibutuhkan,” ujar Herbert Eka Putra.
Herbert menambahkan, PPM Lampung harus mengawal dan mengawasi perjalanan bangsa, termasuk dalam hal regenerasi pemimpin negara dan pemimpin daerah. Kita harus menjadi pemilih yang cerdas, memilih pemimpin yang dapat memajukan bangsa, memajukan daerah.
Ketua Dewan Paripurna H. Zulkifli Anwar mengatakan pasca reformasi banyak organisasi yang mati suri, termasuk PPM. Sudah saatnya anak-anak pejuang, diminta atau tidak diminta, melanjutkan cita-cita orang tua kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mari kita semua bersama-sama berjuang membangun Lampung. "Saya mendukung sepenuhnya pelaksanaan program PPM Lampung apapun konsekuensinya. Mari kita bangun Lampung bersama-sama. Diminta atau tidak diminta ini kewajiban kita, anak-anak pejuang." ujar Zulkifli Anwar.
Ketua Dewan Pembina PPM Lampung/Danrem 043 Garuda Hitam Kol CZI Amalsyah Tarmizi, S.Ip mengharapkan PPM Lampung proaktif membantu mencegah terjadinya konflik di wilayah teritorial Provinsi Lampung. “Pelihara nilai-nilai kebangsaan untuk menjaga keutuhan NKRI. Pahami bahwa musuh kita saat ini adalah kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan narkoba. PPM Lampung hendaknya berperan dalam mengatasi persoalan tersebut. PPM diharapkan menjadi pemimpin perubahan bangsa ini. Saat ini bangsa kita membutuhkan pemimpin pejuang dan itu ada dalam darah PPM. Korem 043 Garuda Hitam siap bersama-sama PPM Lampung membangun Provinsi Lampung. Damai itu indah bisa terwujud jika keamanan dan kesejahteraan dirasakan masyarakat,” tukas Amalsyah Tarmizi.
Gubernur Lampung Sjachroedin ZP diwakili Kepala Kesbangpol Pemprov Lampung Hidayat mengharapkan PPM Lampung dapat membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui program-program peningkatan kualitas SDM para pemuda di daerah Lampung.
Acara juga dirangkai dengan Rapat Kerja Daerah PD PPM Provinsi Lampung yg diisi dengan materi wawasan dari sejumlah narasumber dan penyusunan program organisasi. Dalam kesempatan Rakerda, Danrem 043 Garuda Hitam Kol Czi Amalsyah Tarmizi selaku Ketua Dewan Pembina menyampaikan materi "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pendukung Tumbuh Kembangnya Wawasan Kebangsaan", sementara Ketua Umum PPM H. Abraham Lunggana, SH menyampaikan materi "Peran Aktif Resimen Yudha Putra di Tengah Masyarakat" dan Ketua LVRI Lampung menyampaikan materi "Implementasi Bhineka Tunggal Ika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". — bersama Ppm Markas Ranting Kecamatan dan 60 lainnya.
Wednesday, February 06, 2013
Ayahda Wahyono, Sekjend LVRI meninggal dunia
Saturday, February 02, 2013
Transformasi Paradigma Menuju Kebangkitan PPM
JAKARTA,1 Februari 2013 ( BERITA PPM )
Peringatan HUT ke-32 Pemuda Panca Marga (PPM) tahun ini, mengusung tema, “Transformasi Paradigma Menuju Kebangkitan PPM”. Puncak acara ditandai dengan ziarah ke TMP Nasional Kalibata, dilanjutkan dengan acara syukuran di Auditorium Balai Sarbini, Gedung Veteran RI (Plasa Semanggi), Sabtu (9/2) mendatang.
Ketua Panpel HUT ke-32 PPM, Abdilah Karyadi, kepada pers di Jakarta, Jumat (1/2) menjelaskan, organisasi wadah berhimpun anak dan keturunan Veteran RI yang dikenal dengan nama Pemuda Panca Marga, resmi berdiri dan dibentuk pada tanggal 22 Januari 1981, di Pandaan, Jawa Timur. “Pemilihan tema peringatan HUT kali ini, bertolak dari keinginan untuk melakukan transformasi nilai-nilai kejuangan para kader PPM, dari sikap militansi seperti yang dikenal selama ini ke sikap intelektual”, ujar Karyadi yang juga menjabat sebagai salah satu ketua Pimpinan Pusat (PP). PPM.
Menurut Karyadi, dalam berbagai kesempatan acara konsolidasi organisasi, Ketua Umum PP. PPM, H. Lulung AL, SH, telah mencanangkan dan selalu mengingatkan bahwa periode masa bakti kepengurusan PP. PPM 2011-2015 sekaligus merupakan era kebangkitan PPM. Karenanya, segenap jajaran PPM di seluruh tanah air, mendukung dan bertekad menyukseskan apa yang telah dicanangkan tersebut.
Kegiatan ziarah dan acara syukuran, menurut rencana akan diikuti lebih kurang 1200 anggota Resimen Yudha Putra dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, dengan kekuatan personel masing-masing 400 orang. Ziarah akan dipimpin oleh Ketua Umum PP. PPM, H. Lulung AL, SH dan diharapkan dihadiri para ketua PD. PPM seluruh Indonesia. Sementara pada acara syukuran yang dirangkaian dengan acara hiburan, diharapkan hadir sekaligus menyampaikan sambutan, Panglima TNI selaku Ketua Dewan Pembina PPM, Ketua Umum DPP LVRI dan para senior pendiri PPM. Menurut Karyadi, pimpinan KNPI Pusat dan OKP tingkat nasional juga diundang dalam acara ini.
Selain itu, rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke-32 PPM meliputi, forum dialog kebangsaan tgl 27 Februari 2013, di Jakarta, dengan tema, “Revitalisasi Konstruksi Kebangsaan” yang akan diikuti peserta/utusan, DPP LVRI, DPP KNPI, OKP Tingkat Nasional, PTN/PTS di Jakarta, para ketua PD. PPM, Ormas Tingkat Nasional, Parpol, kementerian dan sejumlah lembaga kajian politik/sosial. Di lingkup internal, akan digelar Diklat Kader Tingkat Madya X oleh PD. PPM Jabar yang akan diikuti selain wakil/utusan PC. PPM se-Provinsi Jawa Barat juga wakil-wakil dari PD. PPM seluruh Indonesia.
Kegiatan acara lainnya berupa bakti sosial, selain ditujukan untuk para keluarga Veteran RI juga untuk kalangan masyarakat yang waktu dan tempatnya akan ditentukan kemudian. Sementara itu, kegiatan Fun Bike (sepeda santai) menurut rencana digelar bersamaan dengan peringatan Hari Kartini tanggal 21 April 2013 mendatang yang dipusatkan di lapangan Monas, Jakarta Pusat. (SS/Panpel).-
Subscribe to:
Posts (Atom)