Tidak ada kompromi untuk masalah kedaulatan

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowomenegaskan bahwa tidak ada kompromi untuk masalah kedaulatan termasukupaya memerdekan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sepertiyang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua.

"Tidak adakompromi untuk masalah kedaulatan," katanya usai membuka pertemuanke-12 pimpinan Angkatan Darat Se-ASEAN di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan masalah separatis bersenjata harus dihadapi dengan kekuatan bersenjata.

"Kalau kami hadapi tanpa senjata, maka kami akan mati konyol nanti.Tetapi langkah kami melakukan itu tidak seolah-olah, terkadang adamasyarakat yang mudah dibohongi dengan janji-janji dan terlena,terbawa, maka kita harus bijak menyikapinya. Tetapi andai ada satukeinginan untuk memerdekankan diri tentu kami akan menghadapinya," ujarPramono menegaskan.

Kasad menegaskan,"Masalah pada dasarnya TNI Angkatan Darat komitmenjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak adakompromi masalah kedaulatan,".

Sejak awal Oktober 2011 sejumlah peristiwa menodai situasi keamanan diPapua. Sejak Senin (10/10) ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dankelompok masyarakat adat pemilik hak ulayat wilayah tambang yang sedangmelakukan aksi massa, bentrok dengan aparat keamanan.

Massa yang datang dengan konvoi jalan kaki dari Sekretariat SPSI PTFreeport di Jalan Perintis Kemerdekaan Timika Indah, bermaksud naik kelokasi tambang melalui Terminal Gorong-gorong. Tujuan mereka adalahuntuk menghentikan sementara waktu operasional perusahaan.

Aksi massa terhenti di pintu masuk Terminal Gorong-gorong. Pihakmanajemen yang dibantu aparat keamanan menghadang mereka. Aksi kemudianmemanas dan terjadilah bentrokan yang mengakibatkan seorang karyawan PTFreeport peserta aksi, Piter Ayami Seba, tertembak aparat keamanan danmeninggal.

Beberapaorang lainnya, baik dari pihak karyawan maupun aparat, mengalamiluka-luka. Massa yang marah, akhirnya membakar tiga mobil kontainermilik perusahaan dan memblokir ruas jalan Mil 28.

Hingga saatini, aksi pemblokiran di ruas jalan yang menjadi akses utama menujulokasi pertambangan Freeport di Tembagapura tersebut, diberitakan masihterus berlangsung.

Pihakperusahaan, seperti disampaikan Presiden Direktur dan CEO PT FreeportIndonesia, Armando Mahler, di Timika, mengimbau agar aksi pemblokiransegera dibuka. Sebab, menurutnya, pemblokiran akan dapat menghambatsuplai logistik, makanan dan obat-obatan termasuk bahan bakar untukpesawat dari Pelabuhan Porsite Amamapare ke Timika dan Tembagapura.

Pada medio pekan lalu, Kongres III Papua juga dibubarkan aparat karenamendeklarasikan Negara Papua Barat Merdeka. Akibatnya selain enam orangditetapkan sebagai tersangka makar, sejumlah warga sipil juga meninggaldunia karena tertembak peluru aparat dan lainnya luka-luka.

Tak hanya itu sejumlah fasilitas seperti asrama dan kendaraan roda duadan empat dirusak massa. Pada Senin ini, Kapolsek Mulia Puncak Jaya,Ajun Komisaris Dominggus Oktavianus Awes, tewas setelah ditembak orangtak dikenal. sekitar pukul 11.00 WIT. Awes yang bertugas menjaga areaBandar Undara Mulia, Puncak Jaya, saat itu berada di samping sebuahpesawat perintis dan dua orang mendadak mendatangi Awes danmenyergapnya.

Awes terjatuh dan tertindih seorang pelaku dan pelaku lainnya merampaspistol Awes dan menembakkannya pada bagian kepala korban. Beberapamenit kemudian bantuan aparat datang ke tengah bandara. Awes dilarikanke Rumah Sakit Mulia, namun nyawanya tak tertolong.

(R018)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2011

Tokoh Papua: Harapan Kami Ada di Presiden SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Masalah kemiskinan,ketidakadilan, dan ketertinggalan yang dialami masyarakat Papua kinimasih menjadi persoalan serius bagi pemerintah. Saat ini diperlukanformat pembangunan yang tepat untuk menegakkan hak-hak dasar rakyattanah Papua agar dapat hidup bersama, bertanah air satu di Indonesia.
Demikiandiungkapkan Anggota Keluarga Pejuang Papua Indonesia Heemskercke Bonaysaat melakukan konferensi pers di Warung Daun, Jakarta, Kamis(20/10/2011). Menurut Heemskercke, rakyat Papua kini mengharapkanlangkah serius dari pemerintah dalam mengambil tindakan untuk mendorongperubahan bagi Papua.
"Kini, seluruh rakyat Papua menaruh harapankepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendorong perubahan yanglebih baik bagi Papua di dalam kesatuan Negara Kesatuan RepublikIndonesia ini," ujar Heemskercke.
Dikatakan Heemskercke,masyarakat Papua kini sudah semakin menderita karena hak-hak asasinyasering dijadikan alat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Iamencontohkan, dalam peristiwa saat Kongres Rakyat Papua (KRP) III diAbepura, Papua, Rabu (20/10/2011) kemarin. Ia menilai kongres tersebuttelah mengorbankan rakyat Papua.
"Sekarang sering rakyat Papuaini terprovokasi. Seharusnya jangan terprovokasi dengan hasutan yangmenyesatkan rakyat. Jangan aspirasi merdeka mereka diproyekkan untukmencari makan dan hidup," katanya.
Ia menuturkan, masyarakatPapua sejauh ini masih mendukung dan menghormati Presiden SBY dalammenata kembali pembangunan Papua dalam kerangka otonomi khusus.Menurutnya, otonomi khusus tersebut merupakan win-win solution untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Papua di dalam kesatuan Republik Indonesia.
"Dan,kepada pejabat gubernur dan bupati di daerah juga berhenti membohongirakyat. Dana triliunan sudah dikucurkan untuk rakyat Papua. JanganPatipa, Papua tipu Papua. Jangan juga terus salahkan pemerintahanJakarta. Kita semua harus bersatu, membangun rakyat tanah Papua inikembali ke Republik Indonesia tercinta," kata Heemskercke.
Peristiwakekerasan antara masyarakat Papua dan aparat terkait prosesdisintegrasi kembali terjadi. Kali ini, peristiwa tersebut bermulaketika sekitar 4.000 orang mengikuti Kongres Rakyat Papua (KRP) III diAbepura, Rabu, yang bertujuan untuk melakukan pemilihan pemimpin.
Terpilihsaat itu adalah Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut sebagaipresiden dan Edison Waromi dari West Papua National Authority sebagaiperdana menteri. Forkorus lalu mendeklarasikan hasil kongres, antaralain, pembentukan Negara Federasi Papua Barat dengan lagu kebangsaan"Hai Tanahku Papua" dan Bintang Fajar sebagai bendera nasional.
Aparatkeamanan yang mengetahui acara tersebut kemudian langsung membubarkandan menangkapi peserta Kongres tersebut. Satu orang tewas akibattindakan represif aparat keamanan dan 200 orang ditangkap padaperistiwa yang berlangsung Rabu kemarin. Pembubaran tersebut dilakukankarena sekitar 4.000 orang itu dinilai melakukan perbuatan makar.Sembilan orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Enam Ormas Papua Tolak Hasil Kongres Rakyat Papua III

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sebanyak enam organisasianak pejuang trikora di tanah Papua menyatakan dengan tegas menolakhasil Kongres Rakyat Papua III, karena dinilai tidak sesuai denganamanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keenamorganisasi tersebut adalah DPD Forum Komunikasi Putra-Putri PenerusPerjuangan Pembebasan Irian Barat Republik Indonesia, DPD Laskar MerahPutih, DPD Barisan Merah Putih Republik Indonesia, DPD Panca Marga, DPDYon Serna Trikora Republik Indonesia, DPD Gelora 1945, dan DPD LumbungInformasi Rakyat Repulik Indonesia.

"Kami menolak dengan tegaspendeklarasian dan penyusunan kabinet pemerintah negara federasirepublik papua barat, karena tidak sesuai dengan amanat konstitusi NKRIyaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," kata Ketua DPD ForumKomunikasi Putra-Putri Penerus Perjuangan Pembebasan Irian Barat, IzaakSamuel Karubaba, di Jayapura, Kamis.

Menurut dia, kongres PapuaIII yang diakhiri dengan pembacaan deklarasi negara federal papua baratdan susunan pemerintah, jelas-jelas mencederai tatanan kehidupanberbangsa dan bernegara di seluruh Bumi Cenderawasih Papua.

"Organisasianak-anak pejuang Trikora yang bergabung dari berbagai elemenorganisasi memberikan bantahan terhadap pikiran yang dikeluarkan olehKetua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut yang telah mengikis hak-hakdasar sesama anak adat asli Papua," tandasnya.
Hal senada dilontarkan Sekretaris Pemuda Panca Marga Papua, Berth ST Wairara.

Diamengatakan, selaku anak-anak adat asli Papua yang tergabung dalamorganisasi tersebut menolak dengan tegas seluruh keputusan Kongres IIIRakyat Papua. Karena kegiatan itu adalah tindakan makar yang telahnyata menginjak harga diri bangsa Indonesia.

Selain itu, kamijuga menolak dengan tegas penggunaan bendera bintang kejora di seluruhtanah Papua. "Sebagai anak adat asli Papua kami menolak dengan tegashasil kongres III dan menolak penggunaan bendera bintang kejora diPapua, dimana tidak boleh dikibarkan," katanya.

Menanggapi itu,pihaknya meminta kesediaan aparat TNI dan Polri di Papua agar bertindakcepat, tepat, dan tegas untuk menahan pelaku penyelenggara kongres IIIagar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan menentang NKRI serta simbolnegara.

Selain itu juga, kami meminta Polda Papua untuk mengusuttuntas penyandang dana kegiatan kongres sesuai dengan aturan hukum yangberlaku dalam NKRI. "Kami minta aparat TNI/Polri untuk bertindak tegassesuai dengan hukum yang berlaku di dalam NKRI dan segera mengusuttuntas penyandang dana kegiatan kongres III," tandasnya.

Sementarauntuk mengantisipasi timbulnya keresahan, ujarnya, pihaknya menghimbauagar seluruh lapisan masyarakat di tanah Papua, untuk tidakterprovokasi disaat peserta kongres kembali pulang ke daerahmasing-masing.

Untuk itu, kami menghimbau kepada Polres danDandim di setiap kabupaten dan kota se-Papua untuk menertipkan setiappeserta kongres yang turun naik kapal, maupun pesawat udara agar tidakmenyampaikan hal-hal yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat umum diwilayah masing-masing.

"Apabila terdapat ada oknum yang melakukan tindakan melawan hukum agar ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Redaktur: taufik rachman

Sumber: antara

Kabinet Indonesia Bersatu II

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI untukperiode kedua, 2009 - 2014, pada 20 Oktober 2009. Bersama WakilPresiden Boediono, Presiden SBY diambil sumpahnya dalam SidangParipurna MPR-RI. Sehari kemudian, 21 Oktober 2009, Presiden SBYmengumumkan daftar anggota kabinet baru yang dinamai `Kabinet IndonesiaBersatu II`. Sesuai ketentuan UU No.39 Tahun 2008 tentang KementerianNegara, jumlah kementerian tetap 34, terdiri atas 3 (tiga) MenteriKoordinator dan seorang Sekretaris Negara, 20 (duapuluh) menteri yangmemimpin departemen, dan 10 (sepuluh) menteri negara.
  Pada 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan reshufflekabinet. Para menteri baru tersebut dilantik pada 19 Oktober 2011.Terdapat tujuh wajah baru di jajaran kementerian. Tidak semuanya barusama sekali karena ada beberapa yang bergeser posisi. Lalu, adapenambahan fungsi pada dua kementerian sehingga nama lembaganya punberubah. Keduanya adalah Kementerian Pendidikan Nasional yang kinimenjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu KementerianKebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Kementerian Pariwisata danEkonomi Kreatif.
 Berikut susunan Kabinet Indonesia Bersatu II selengkapnya:

TNI laksanakan tugas berdasar MoU 1978

Jakarta (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan tugas diwilayah perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kabupaten Sambas,Kalimantan Barat berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU)Indonesia-Malaysia tahun 1978.

Demikian disampaikan olehPanglima TNI Laksamana Agus Suhartono saat Rapat Dengar Pendapat denganKomisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Namun demikian, TNI mendukung jika memang Indonesia ingin memperjuangkan wilayah tersebut sesuai Peta Belanda Van Doorn 1906.

"Memangada temuan-temuan lain yang berbeda dengan MoU. Oleh karena itutemuan-temuan baru ini perlu dimasukkan dalam permasalahan untuk dapatdidiskusikan bersama dengan Malaysia," kata Agus Suhartono.

Yangpasti, tambah Panglima TNI, pihaknya pasti mengamankan wilayahperbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimatan jika nantinyadisepakati batas wilayah kembali ke perjanjian Belanda-Inggris. Karenaitu, ia berharap pemerintah memasukan masalah Camar Bulan dan TanjungDatu dalam outstanding border problem (OBP) 10.

"Yang jelaskalau itu sudah di sepakati, patoknya akan dipindah sesuai kesepakatanbaru. Penjagaan perbatasannya pun akan bergeser mengacu pada apa yangdisepakati yang baru. Sudah pasti seperti itu," kata dia.

PosisiTNI saat ini, lanjut Agus, menunggu keputusan politik antaraIndonesia-Malaysia. Di mana kesepakatan perbatasan antar kedua negara,TNI pasti menjaganya.

Agus mengatakan, untuk menjaga perbatasandi Camar Bulan, ada 3 pos yang sudah didirikan di sana. Setiap posterdiri dari 12-20 personil, tergantung luas wilayah.

Sementaraitu, Komisi I DPR RI meminta pemerintah tidak menyerah dan mengalahdengan Malaysia terkait nota kesepahaman (MoU) 1978 soal perbatasankedua negara. DPR menunggu sikap pemerintah apakah akan mengajukanmasalah Camar Bulan dan Tanjung Datu dalam Outstanding Border Problem10 atau tidak.

"Kalau ingin mengajukannya seperti apa? Sikap politiknya seperti apa?" kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

MenurutMahfudz, TNI sendiri berpegang pada MoU Semarang tahun 1978 karenamengacu pada data dan dokumen yang dimiliki Indonesia.  TNI dalamposisi mendukung dispute atau perbedaan daerah dimasukan dalam OBP,sama dengan sikap DPR.

"Kami justru ingin menekankan padapemerintah untuk tidak menyerah dan tidak mengalah. Ini harusdiperjuangkan, jangan sampai katakan ini sudah selesai karena itu jugayang dikatakan pemerintah Malasyia, padahal belum tuntas," katapolitisi PKS itu.

Mahfudz menambahkan, Komisi I DPR  RI tetapakan ke perbatasan untuk memberi dukungan kepada TNI. DPR akanmengusahakan enambahan pasukan dan logistik hingga kenaikan anggaran diperbatasan.

Namun begitu, DPR RI meminta TNI tetap melakukankontrol pengamanan, jika pendekatan pembangunan di perbatasan belummampu dilaksanakan Indonesia. Yang jelas, jangan sampai lepasdua-duanya.

"Itu nanti dimanfaatkan negara-negara tetangga," kata Mahfudz. (zul)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011

Pangkostrad siap amankan daerah perbatasan RI-Malaysia

Jember (ANTARA News) - Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat(Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Azmyn Yusri Nasution menyatakankesiapannya untuk mengamankan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Saya siap ditempatkan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia untukmenjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tuturLetjend AY Nasution di sela-sela kunjungannya ke markas besar BrigadeInfantri Dharaka Yudha, Batalyon Infanteri 515 di Kecamatan Tanggul,Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.

Menurut dia, Kostrad akan mempertahankan wilayah perbatasan Dusun CamarBulan dan Tanjung Datu, Sambas, Kalimantan Barat, yang diduga dicaplokoleh Pemerintah Malaysia.

"Masalah pengambilalihan wilayah Indonesia oleh negara Malaysiaseharusnya dapat dibicarakan dengan kepala dingin, namun padaprinsipnya kami siap mengamankan daerah perbatasan itu," tegas mantanKomandan Batalyon Infantri 515 Tanggul tahun 1995 hingga 1996 itu.

Selama di Jember, Pangkostrad Letjend TNI AY Nasution melakukankunjungan kerja ke Brigif 9 Kostrad dan jajarannya, Yon Armed 8Kostrad, pangkalan Yonif 514 Raider, pangkalan Yonif 509 dan menujuMarkas Komando Brigif 9 yang baru.

Kunjungan Pangkostrad ke Brigif 9 Kostrad adalah kunjungan kerja gunauntuk melihat pangkalan dan memberikan pengarahan bagi prajurit Kostradyang ada di jajaran Brigif 9 Kostrad dan Armed 8 Kostrad.

Dalam pengarahan kepada para prajurit, Pangkostrad memberikan semangatdan moril kepada prajuritnya, serta arahan agar setiap prajurit selalusiap untuk melaksanakan tugas yang diemban dan selalu mengingat untukberdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara itu, Komisi I DPR bidang Pertahanan berencana meninjau daerahperbatasan Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu, Sambas, KalimantanBarat, yang dicaplok oleh Malaysia.

Kunjungan anggota DPR tersebut untuk mengetahui kebenaran informasisoal penggeseran patok batas wilayah Indonesia-Malaysia.
(ANT-070/B013)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011

TURUT BERDUKA CITA

PIMPINAN PUSAT PEMUDA PANCA MARGA DAN SELURUH ANGGOTA PEMUDA PANCA MARGA TURUT BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA REKAN KITA ANDI AHMAD BASO ( PENGURUS PUSAT PPM ) PADA TANGGAL 6 OKTOBER 2011 DAN TELAH DIMAKAMKAN DI CILILIN BANDUNG, SEMOGA ALMARHUM DAPAT DITERIMA DISISINYA SERTA DITERIMA AMAL IBADAHNYA, DAN KELUARGA YANG DITINGGALKAN DAPAT DIBERIKAN KETABAHAN. AMIN ( KETUA UMUM ERDIN ODANG )

Ryamizard: Pancasila seharusnya menjadi karakter negara

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (Purn) RyamizardRyacudu mengatakan, Pancasila seharusnya menjadi karakter negara yangterekspresi pada tiga wilayah kekuasaan yakni eksekutif, legislatif,dan yudikatif.

"Karakter Pancasila itu menjadi lebih sempurnajika didukung oleh moral penyelenggara negara maupun warga negaranyayang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," kata Ryamizard Ryacudu padadiskusi "Membangun Kesadaran Pancasila di Kalangan Kaum Muda" di GedungMPR/DPR/DPD , Jakarta, Kamis.

Diskusi yang diselenggarakan Fraksi PDI Perjuangan MPR ini menampilkanpembicara lainnya yakni pengamat politik dari Sugeng Sarjadi Syndicate,Sukardi Rinakit.

Ryamizard menegaskan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang harus mengatur moral dan sikap negara.

"Jadi, yang primer adalah Pancasila harus tercermin dalam karakternegara. Karena itu, segala upaya yang terkait dengan pengamalanPancasila harus terfokus pada upaya membenahi kembali karakter negara,"katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari Sugeng Sarjadi Syndicate, SukardiRinakit menilai, bangsa Indonesia sesungguhnya gagal memahami Pancasilasebagai ideologi negara.

Selama ini, kata dia, bangsa Indonesia memposisikan Pancasila sebagaisesuatu yang berbahaya, terancam, dan hanya sebagai slogan.

Padahal, kata dia, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan cita-cita cita-cita dari pendiri negara Indonesia.

"Kalau Pancasila hanya menjadi slogan, berarti kita gagal memahami Pancasila sebagai ideologi," kata Sukardi Rinakit.

Demikian pula dalam tataran praktis, kata dia, Pancasila belum diterapkan secara layak dan lebih cenderung sebagai korban.

Contohnya konkret gagalnya Pancasila sebagai ideologi negara, menurutdia, yakni tumbuhnya radikalisme serta seringnya muncul kekerasan ditengah masyarakat.

Ia menambahkan, para elite politik juga banyak yang belum memahamibahwa berpolitik itu adalah bagian dari bernegara yang berarti mematuhiamanah konstitusi.

Dalam konteks ini, kata dia, penyelenggara negara seharusnya melindungiwarga negaranya agar tidak terjadi aksi kekerasan dan radikalisme.

"Tanpa kita sadari nilai-nilai Pancasila sudah bergeser di tengahbangsa Indonesia dengan tumbuhnya praktik liberalisasi," katanya.

Jika bangsa Indonesia memahami Pancasila, kata dia, seharusnya bisameredam gerakan liberalisasi yang saat ini mengarah kepadaneo-liberalisme.

(T.R024/A011)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011