Brigjen TNI Doni Munardo resmi jabat Dan-Paspampres

sindikasi

Jakarta (ANTARA News) - Brigjen TNI Doni Munardo yang sebelumnya menjabat Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Wadanjen Kopassus) resmi menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono memimpin upacara militer dalam rangka serah terima jabatan Danpaspampres dari Mayjen TNI Agus Sutomo kepada Brigjen TNI Doni Munardo di Mako Paspampres, Jakarta, Rabu.

Mayjen TNI Agus Sutomo selanjutnya akan menjabat sebagai Danjen Kopassus menggantikan Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya yang dimutasi menjadi Pangdam IX/Udayana.

Pergantian jabatan ini sesuai keputusan Panglima TNI nomor: Kep/392/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012. Dalam keputusan ini, ada 46 perwira tinggi yang berganti jabatan.

Sebelumnya Doni telah menyerahkan jabatannya sebagai Wadanjen Kopassus kepada Kolonel Inf Jaswandi yang sebelumnya Pamen Denma Mabesad.

Doni yang merupakan Akmil angkatan 1985 sebelum menjadi Wadanjen Kopassus merupakan Dan Grup A Paspampres. Dengan jabatan sebagai Dan Paspampres, maka perwira tinggi yang lama berkarier di Kopassus ini akan kembali mengurus `Istana`.

Dengan jabatan barunya, Doni Munardo juga akan mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayjen, perwira tinggi bintang dua.
(S037/R007)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Pakde Karwo Ingatkan PPM Untuk Bergerak di Ekonomi Kreatif

Surabaya (KoranNusantara-online) - Gubernur Jatim Dr.H.Soekarwo mengingatkan PPM (Pemuda Panca Marga) untuk bergerak di ekonomi kreatif. Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah potensi produktif yang membutuhkan pengelolaan yang maksimal akan mendatangkan insentif yang bermanfaat. Suatu Organisasi harus mendorong bergeraknya ekonomi kreatif anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Gubernur Soekarwo disela-sela pembukaan Rakerda I Pemuda Panca Marga (PPM) Jatim di Asrama Haji Surabaya, Sabtu (14/7).
“ Suatu Organisasi harus mendorong bergeraknya ekonomi kreatif anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan. Pimpinan organisasi apabila bisa meningkatkan dan menciptakan ekonomi kreatif akan bisa menambah insentif bagi anggotanya,”kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim itu.
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo mengungkapkan, banyak sekali investor di Jatim yang membutuhkan bahan baku produksi seperti halnya Chiel Jedang yang memproduksi tepung. Bahan baku tepung tersebut membutuhkan casava sebanyak satu juta ton dan 350 ribu ton jagung.
“Ini adalah sebuah kesempatan bagi suatu organisasi menyiapkan jagung extrak karena Chiel Jedang mau menerimanya sebagai bahan baku tepung. Apabila yang disiapkan adalah jagung pipilan maka yang untung adalah Chiel Jedang oleh karenanya organisasi pemuda harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keuntungan organisasi,” kata pakde.
Potensi tersebut, kata Pakde Karwo ini adalah suatu kesempatan besar bagi organisasi kepemudaan untuk ikut bergerak membangun ekonomi kreatif.Diperlukan skill dan manajemen yang bagus untuk mengelola potensi tersebut.
Pemprov Jatim terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui salah satu programnya yaitu renovasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH). Tiap tahun melakukan renovasi 20.000 RTLH yang bekerjasama dengan TNI Kodam V Brawijaya.
“Pemrov Jatim bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya berupaya merenovasi RTLH sebanyak 20 ribu unit,”ungkapnya
Propinsi Jatim, kata Pakde Karwo adalah provinsi yang heterogen penduduknya. Dari berbagai suku dan agama ada di Jatim namun mereka rukun duduk berdampingan.
“Orang Jatim banyak campuran dari berbagai suku Indonesia namun mereka hidup rukun berdampingan. Kondisi yang aman dan nyaman ini mendukung meningkatnya perekonomian Jatim,”katanya.
Pembukaan Rakerda II PPM Jatim dilaksananakan mulai tanggal 13-15 Juli dihadiri Danrem, Ketua Umum PPM dan Ketua PD PPM Jatim.  (yok)

PPM Jatim Target Figur untuk Pilgub Jatim 2013

 Rabu, 11 Juli 2012 16:53 WIB

Soekarwo dan Khofifah Masuk Penjaringan

LENSAINDONESIA.COM: Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013 yang semakin dekat, berbagai organisasi telah ancang-ancang untuk melakukan penjaringan terhadap figur yang dinilai layak diusung dalam pesta demokrasi lima tahunan nanti.
Salah satunya, organisasi Pemuda Panca Marga (PPM) Jatim yang mengaku telah menyiapkan empat nama yang dinilai layak memimpin Jatim.
Diantaranya, Gubernur Soekarwo, Wakil Gubernur Saifullah Yusuf, Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat Khofifah Indar Parawansa dan Mantan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Gatot Nurmantyo.
Ketua Steering Committe Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PPM Jatim 2012, Meulila Usman, mengatakan, dengan melakukan penjaringan  calon Gubernur ini, maka PPM Jatim menjadi organisasi kepemudaan pertama yang melakukan deklarasi.
“Empat nama telah disiapkan, PPM akan membahas secara intensif dalam Rakerda,” ujar Meulila, Rabu (11/07).
Dikatakan Meulila, Rakerda rencananya  akan digelar selama tiga hari, mulai 13 – 15 Juli di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya dan dihadiri sekitar 200 peserta maskas cabang, markas daerah, dan paripurna.
“Nah, dalam Rakerda itu nanti akan ditetapkan salah satunya,tapi bisa saja akan muncul nama lain diluar empat nama tersebut,” ujarnya.
Sementara ditanya alasan mendukung Soekarwo dan Saifullah Yusuf kembali, Meulila mengatakan karena keduanya selama membangun pemerintahan Jatim dan kinerjanya cukup bagus.
Baik di bidang ekonomi, pemerintahan, politik dan sosial.
Sebagai bukti, kondisi Jatim selalu kondusif meski banyak terjadi aksi massa yang menuntut kebijakan pemerintah.
Ketua Pimpinan Wilayah PPM Jatim Endang Sulastuty menambahkan, dalam membahas nama dan figur yang diusung dalam Pilgub 2013, pihaknya berharap figur tersebut adalah sosok yang benar-benar dapat memperhatikan dan mengayomi massa anggota PPM dan anak serta keluarga besar veteran di Jatim yang jumlahnya mencapai lebih dari 200  ribu orang.
Endang menambahkan, Rakerda lembaga yang dipimpinnya akan dihadiri banyak tokoh Jatim.
Mulai Gubernur Soekarwo, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Murdjito, Kapolda Irjen Pol Hadiatmoko, dan Kajati Jatim, dan sejumlah pejabat partai politik dan ormas di Jatim.@ian

Editor: Rizal Hasan Rubrik : Headline Jatimraya , headline lensademokrasi , jatimraya , lensaDEMOKRASI , politik , SURABAYA , Terkini

Pangdam, Masalah Perbatasan : Kewenangan Luas kepada BNPP dan BPKP2DT

BALIKPAPAN, KOMPAS.com- Untuk mengelola perbatasan, Panglima Kodam (Pangdam) VI Mulawarman Mayjen TNI Subekti menyebut perlu pemberian kewenangan luas dan otoritas yang memiliki legalitas kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT).
Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan di Seminar Nasional Wawasan Kebangsaan bertema Strategi Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan yang Implementatif Guna Memelihara Wawasan Kebangsaan di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Kamis (12/7/2012).
Perlu langkah-langkah konseptual yang strategis dan konstruktif melalui analisis dari hasil evaluasi, baik tataran kebijakan maupun operasional.
"Misalnya, kita beri rekomendasi pemberian kewenangan yang luas dan otoritas yang memiliki legalitas kepada BHPP dan BPKP2DT yang disertai dukungan penuh seluruh kementrian, stake holder, unsur nonpemerintah, swasta, dan masyarakat," ujar Subekti.
Untuk mengelola perbatasan, lanjut dia, jelas diperlukan badan yang memiliki kewenangan penuh dan legal. Badan itu juga harus didukung anggaran APBN, memiliki roadmap berupa renstra, pencapaian program dan tahapan te rukur dan dapat di pertanggung jawabkan ke masyarakat, ucapnya.
Pos M Hutabarat, Dirjen Potensi pertahanan Kementrian Pertahanan yang juga pembicara mengatakan, perbatasan adalah pintu beranda. Ancaman nonmiliter pun semakin kompleks dan lebih berat efeknya. Misalnya Andaman dalam hal cyber, biologi. Ini sulit dideteksi, ujar Hutabarat, dalam seminar yang diadakan Kodam VI Mulawarman ini.

Editor :

Marcus Suprihadi