BERITA PPM: June 2009

Wednesday, June 24, 2009

POKOK POKOK PIKIRAN HASIL RAPIMNAS PPM TAHUN 2009

POKOK – POKOK PIKIRAN

HASIL
RAPAT PIMPINAN NASIONAL
PEMUDA PANCA MARGA

“Mencari Figur Pemimpin Nasional Untuk Mensejahterakan Rakyat dan Keutuhan NKRI”

HOTEL MERCURE CONVENTION CENTER
ANCOL, JAKARTA 22-24 JUNI 2009

POKOK-POKOK PIKIRAN PPM PADA RAPIMNAS THN. 2009

I. Pendahuluan

PPM yang merupakan bagian dari komponen bangsa khususnya pengemban amanat genetik para pejuang 45. Pinaha Baladika dan Dharma Pusaka 45 memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melestarikan JSN 45. Bangsa Indonesia yang saat ini sedang menghadapi peristiwa politik nasional yaitu yaitu akan memilih pemimpinnya pada Pilpres 8 Juli 2009 adalah bagian tanggung jawab Pemuda Panca Marga.
PPM sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan komponen lainnya secara organisatoris, hubungan erat dengan sesama, kebatinan yang akrab, damai dan saling menghormati, maka dalam Rapimnas tahun 2009 kali ini PPM ingin menyampaikan sumbangsih, pemikiran melalui urun rembuk dengan menyimak berbagai masalah dari seluruh daerah propinsi yang memiliki karakteristik dan ciri masing-masing yaitu pokok-pokok pikiran PPM menghadapi Pilpres tahun 2009.

REKOMENDASI INTERNAL
1. Kepada segenap jajaran Pengurus dan Anggota Pemuda Panca Marga di seluruh Indonesia yang berjumlah kurang lebih 22 juta orang diminta untuk melakukan konsolidasi, berperan secara aktif dalam rangka menyukseskan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada tanggal 8 Juli 2009.
2. Memerintahkan seluruh Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk segera melaksanakan Musyawarah Daerah/Cabang untuk memilih Kepengurusan yang baru jika masa kepengurusan saat ini telah berakhir demi menjaga kesinambungan dan dinamisasi organisasi.
3. Meminta seluruh keluarga besar Pemuda Panca Marga di seluruh Indonesia untuk mempergunakan hak pilihnya dengan benar dan cerdas dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 8 Juli 2009.
4. Meminta seluruh jajaran pengurus dan anggota Pemuda Panca Marga di seluruh Indonesia untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan komunikasi dan konsolidasi untuk selelu menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan komunikasi dan konsolidasi dengan Legiun Veteran Republik Indonesia, Keluarga Besar Tentara (KBT) dan stakeholders lainnya, serta tidak terprofokasi oleh kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan serta dapat berpotensi merusak citra dan nama baik Pemuda Panca Marga.
5. Menghimbau seluruh keluarga besar Pemuda Panca Marga di seluruh Indonesia untuk senantiasa melanjutkan serta mengobarkan semangat nasionalisme dan patriotisme sebagai spirit dalam semua lapangan pengabdian kepada bangsa dan negara sesuai dengan kahlian dan kemampuan masing-masing dengan tetap mempertahankan tiga pilar sebagai harga mati, yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan KNRI.
6. Mendesak seluruh pengurus Pemuda Panca Marga baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengkaderan dalam rangka regenerasi kepemimpinan untuk kesinambungan maupun peningkatan kualitas dan daya saing Pemuda Panca Marga baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.
7. Meminta jajaran Dewan Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga untuk membenahi administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan roda organisasi dalam bentuk peraturan organisasi, petunjuk pelaksanaan dll sebagai acuan bagi Dewan Pengurus Daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
8. Mengharapkan seluruh jajaran Pengurus Pemuda Panca Marga di seluruh Indoensia untuk melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dalam rangka mengembangkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan seluruh keluarga besar Pemuda Panca Marga.
9. Meminta seluruh jajaran pengurus Pemuda Panca Marga di seluruh Indonesia untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi dan hal-hal positif yang telah diraih serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih terjadi.

REKOMENDASI EKSTERNAL
I. BIDANG POLITIK
a. Mendesak elit politik dan pemimpin bangsa agar benar-benar menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, golongan/partai serta mengedepankan moral etis dalam bertindak dan berkiprah.
b. Meminta elit politik dan pemimpin bangsa untuk menata sistem politik yang lebih berorientasi kepada demokrasi Pancasila.
c. Meminta elit politik dan pemimpin pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan penataan kelembagaan penyelenggaraan negara dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan politik.
d. Mendesak pemerintah untuk mengupayakan sistem Pemilu yang sederhana dengan membenahi sistem administrasi kependudukan sehingga kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 tidak akan terulang lagi dalam penyelenggaraan Pemilu berikutnya.
e. Mendesak pengambil keputusan untuk merevisi Undang-undang Pemerintahan Daerah yang menjamin keutuhan NKRI.

II. BIDANG EKONOMI
a. Mendesak Pemerintah agar lebih fokus dalam menggali potensi ekonomi dari sektor kelautan yang menyimpan potensi ekonomi yang belum mampu digali dan dikembangkan secara optimal untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
b. Meminta Pemerintah lebih serius membela serta mengembangkan Sektor UMKM yang merupakan jelmaan dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran kredit dengan syarat-syarat yang lebih ringan.
c. Mendesak Pemerintah segera membentuk Bank Pertanian untuk mendorong capaian dan peningkatan pembiayaan sektor pertanian yang masih merupakan mata pencaharian sebahagian besar penduduk Indonesia.

III. BIDANG PERTAHANAN
a. Mendesak Pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pertahanan termasuk anggaran pengadaan dan pemeliharaan alutsista serta peningkatan kesejahteraan personil TNI sebagai bagian terpenting dalam menjaga kedaulatan, keutuhan dan martabat bangsa.
b. Meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian serius dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan negara lain sebagai serambi depan negara bukan sebagai halaman belakang.
c. Mendesak Pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan yang cerdas dan tegas dalam penyelesaian masalah Ambalat dengan pihak Malaysia dengan suatu prinsip dasar bahwa Ambalat merupakan bagian wilayah Republik Indonesia sebagai harga mati walaupun harus diupayakan dengan cara perang sekalipun.
d. Meminta dukungan pemerintah untuk inisiatif Pemuda Panca Marga dalam membentuk pasukan lintas batas di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara lain.

IV. BIDANG KETENAGAKERJAAN
a. Mendesak Pemerintah meningkatkan advokasi dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri sehingga kejadian-kejadian memilukan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri dapat diatasi.
b. Mendesak Pemerintah untuk mengupayakan peningkatan penyediaan lapangan kerja dalam rangka menyerap pengangguran terbuka yang semakin meningkat.
c. Meminta Pemerintah melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka membenahi iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan sektor riil yang berujung pada meluasnya kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha.

V. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
a. Mendesak Pemerintah melakukan penyelarasan di antara semua Undang-undang yang mengatur Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup agar tidak terjadi inkonsistensi dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya guna mengatasi terjadinya bencana alam dan lingkungan hidup.
b. Mendesak Pemerintah mengupayakan penanganan dengan sistem dan manajemen yang tepat untuk mengatasi permasalahan illegal logging dan illegal fishing yang merugikan negara sekaligus mempercepat laju degradasi lingkungan.
c. Meminta Pemerintah berperan aktif dalam upaya mengatasi perubahan iklim global dengan segala dampaknya sekaligus mendorong optimalisasi peluang penerimaan negara dari penyediaan jasa lingkungan melalui fasilitas perdagangan karbon dunia.

PELAKSANAAN RAPIMNAS PPM TAHUN 2009

BACA Berita Pembukaan RAPIMNAS :PRESIDENSBY.INFO / LIPUTAN 6 OKEZONE WEB / PRESIDEN RI / DEPKOMINFO / DETIK.NEWS / DEPHAN / HARIAN KEDAULATAN RAKYAT /KOMPAS TV / REPUBLIKA ONLINE / JPNN / TVONE

Wednesday, June 17, 2009

RAPIMNAS TAHUN 2009 PEMUDA PANCA MARGA

JADWAL WAKTU : SENIN 22 sd RABU 24 JUNI 2009
TEMPAT : HOTEL MERCURE CONVENTION CENTRE
ANCOL JAKARTA UTARA
PESERTA : KETUA MADA DAN SEKRETARIS PPM SELURUH INDONESIA
ACARA : PERNYATAAN SIKAP POLITIK PEMUDA PANCA MARGA
JADWAL ACARA : PEMBUKAAN ( PRESIDEN RI )
CERAMAH : 1. PANGLIMA TNI
Thema : Peningkatan Kualitas Nilai Juang Kepemudaan
Dalam Mensukseskan Pembangunan Demokrasi dan
Reformasi TNI
2. PRABOWO SUBIANTO
Thema : Membangun Dinamika Kepemudaan Dalam
Sistim Kepartaian Yang berorientasi
pada Kesejahteraan dan Kedaulatan Rakyat
3. DR OESMAN SAPTA ODANG
Thema : Eksistensi Daerah, Aspirasi serta Sikap dan
Kiprahnya dalam dinamika perpolitikan Bangsa
saat ini
4. KETUA UMUM LVRI
Thema : Peran Organisasi PPM dalam melestarikan nilai
nilai Juang '45
5. JEND TNI (PURN) WIRANTO,S.H.
Thema : Revitalisasi Organisasi Kepemudaan Keluarga
Besar TNI (KBT) Dalam Menghadapi Tantangan dan
Permasalahan Bangsa
6. KETUA KPK REPUBLIK INDONESIA
Thema : Nilai dan Semangat serta arah KPK dalam
Pembangunan Nasional
7. MENKO KESRA RI
Thema : Semangat Perjuangan Pemuda Dalam membangun
ekonomi Bangsa dalam Mewujudkan Kesejahteraan
Rakyat
8. MENPORA RI :
Thema : Membangun Semangat Tanggungjawab serta
Patriotisme dan Profesionlisme Pemuda menuju
Kemajuan Pembangunan Bangsa dalam Kedaulatan
NKRI

PENUTUPAN : OLEH PANGLIMA TNI

Saturday, June 13, 2009

PEMUDA PANCA MARGA DAN PILPRES

Jakarta, 14 Juni 2009 : Sehubungan dengan berita bahwa PANCA MARGA mengalihkan dukungannya dalam Pilpres dari pasangan SBY ke pasangan JK (detik.com 30 Mei 2009 )adalah berita tidak benar, sampai saat ini PPM (Pemuda Panca Marga) masih NETRAL. ( Erdin Odang / Ketua Umum )

Sunday, June 07, 2009

PRESIDEN MEMBUKA RAPIMNAS PPM 2009

Subscribe to: Posts (Atom)

BERITA DUKA CITA

BERITA DUKA : Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga,Turut Berduka Cita yg sedalam dalamnya atas berpulangnya senior DPP PPM Andy Browneng pada hari Jumat, 21 Oktober 2016, semoga Almarhum mendapat tempat yg layak di sisiNYA dan keluarga Yg di tinggalkan di beri kesabaran dan kekuatan oleh Yang Maha Kuasa ----------------------------------------------- BERITA DUKA CITA : Innalillahi wainnaillaihi Rojiun, Telah berpulang Ayahanda DASLAN Sekretaris Mada LVRI DKI pada Hari Sabtu Tanggal 15 Februari 2014Pkl 12.30 WIB, Jenazah disemayamkan rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Akan dimakamkan Minggu 16 Feb 2014 di TMPN Kalibata Jakarta --------------------------------------------------- PIMPINAN PUSAT PEMUDA PANCA MARGA TURUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AYAHDA Brigjen TNI (Purn) Prof.DR.H Soetjipto Hadiwarsito,MBA,BSc. Mantan Ketua Mada LVRI DKI periode 1992 - 2005, wafat pada hari Kamis 24 Oktober 2013 pada pukul 07.35 di RSPAD karena sakit dan telah dimakamkan di TMPN Kalibata pada hari Jumat 25 Oktober 2013 Jam 10.00 WIB. Semoga arwah almarhum dapat diterima disisinya sesuai amal perbuatannya. Amien ------------------------------------------------- INNALILLAHI WAINAILLAIHI ROJIUN, TELAH BERPULANG BUNG Ir ARJUNA KENDI (mantan Ketua Mada Pemuda Panca Marga Bengkulu) Seluruh Anggota PPM turut berduka cita semoga almarhum diterima disisinya. --------------------------------------------------- INNALILLAHI WAINAILLAIHI ROJIUN, TELAH BERPULANG BUNG AGUS SULAIMAN SINGADEKANE (mantan Dan Korps Yudha Putra Pemuda Panca Marga ) pada hari Senin 29 Juli 2013, Anggota PPM turut berduka cita semoga almarhum diterima disisinya. ---------------------------------------------------- INNALILLAHI WAINAILLAIHI ROJIUN - SEGENAP ANGGOTA PPM MENGUCAPKAN TURUT BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA SENIOR PPM BUNG TIGOR SIREGAR PADA TANGGAL 27 JANUARI 2013 JAM 08.00 WIB Alamat Rumah Duka Jl Aren III/44 Perum Pondok Aren Karang Tengah, Ciledug, Banten. ------------------------------------------------------- > BERITA DUKA CITA : TELAH MENINGGAL DUNIA SDR WILSON TARUNA JAYA ( MANTAN WADAN DENMA MABES YUDHA PUTRA, mantan KETUA MARKAS RANTING PASAR REBO JAKTIM ) PADA TANGGAL 26 JANUARI 2013, ALAMAT RUMAH DUKA KOMPLEK MENZIKON, KIWI, PASAR REBO JAKARTA TIMUR. Kami Seluruh Anggota Pemuda Panca Marga turut berduka cita. ------------------------------------------------------- >Pimpinan Pusat dan segenap anggota Pemuda Panca Marga Turut Berduka Cita, Semoga arwah Almarhum KETUA PD PPM SULTRA. IR DODY DJALANTE MT dapat diterima disisiNya, semoga anggota keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. 20 Oktober 2012 ------------------------------------------------------- >INNALILLAHI WAINNAILLAIHI ROJIUN : TELAH BERPULANG KE RAHMATULLAH H USMAN HIDAYAT Ketua Macab PPM Pasuruan Jawa Timur, Pada Hari Jumat 28 September 2012 Jam 18.30 WIB, Segenap Anggota PPM Turut Berduka Cita.

TIM BLOG

M.Eko Basuki, S.Sos, MM - dr Triza Arief Santosa, Sp A - dr Ricardo W Sastro - Bambang Ariawan SH, MKn - dra. Ivaudia - Ahmad Triono - Adam Bastian Maharyono,S.Sos - Wahyu Putranto, S.Kom - Eny Pungkasari, AMd - Edwin Susanto - Putri Handani - M. Edy Sutanto - Irvani Rezky Ramadhan - RM Reza Pahlevi - Suherman - Claudia Mulyawan - Moch Ichsan (Mat Kentang PAGARJATI), Dian Chandra ( Ambon ). Zulkarnaen Rachman, Muhammad Risky Prakoso, Ahmad Budiantoro (Pemkot Plg), Sugiman / Ragil
__________________________
Kami menerima tulisan kesejarahan veteran, pemuatan berita PPM, Ucapan Duka Cita, Berita Penting PPM Seluruh Indonesia untuk di upload dalam konten berita, Ucapan Duka Cita di Runing Teks Info PPM tanpa dipungut biaya-kirimkan via email : MABES_PPM@yahoo.co.id, atau SMS ke 0838-57852800

SEJARAH LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

SEJARAH SINGKAT PERJALANAN KONGRES LVRI

1. KONGRES I

Tanggal 22 Desember 1956 - 2 Januari 1957 di Decca Park, Jakarta, dihadiri oleh 2300 Veteran dari seluruh Indonesia, mewakili lebih dari sejuta Veteran yang aktif bertempur di seluruh wilayah Indonesia memperjuangkan Kemerdekaan RI antara tahun 1945-1949. Semua organisasi bekas pejuang bersenjata di seluruh Indonesia yang ikut kongres, sepakat melebur dari dalam satu organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)
Tanggal 2 April 1957 Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 103 tahun 1957 Tentang "Legiun Veteran" yang menetapkan : Terhitung mulai 1 Januari 1957 mengesahkan pembentukan Legiun Veteran Republik Indoesia dan mengakui sebagai satu-satunya badan yang mewakili kaum Veteran dalam hubungan dengan instanasi-instansi Pemerintah dan organisasi-organisasi Veteran Internasional. Selain itu dianugerahkan pula Panji-panji Kehormatan Veteran RI "Karya Dharma", dan ditetapkan Kode Kohormatan Veteran RI "Panca Marga".
Dibentuk Badan Pekerja Pusat (BPP) LVRI periode 1957 - 1959 dipimpin Letkol R. Pirngadi.
Pada bulan Mei 1959 dibentuk Dewan Pleno LVRI, BPP LVRI dipimpin oleh Kol. Sambas Atmadinata.
LVRI menjadi anggota the World Veterans Federation. Tahun 1965 BPP LVRI dipimpin Letjen. M. Sarbini.
Undang-undang Veteran No. 15 tahun 1965 dicabut dan ditetapkan Undang-undang No. 7 tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1967. AD/ART LVRI diusulkan Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Psl. 18 (2) UU 7/67).

2. KONGRES II

Tahun 1968 di Jakarta. Dihadiri undangan Veteran Malaysia. Letjen TNI M. Sarbini Ketua Umum BPP LVRI 1968 - 1973.

3. KONGRES III

Tanggal 16-19 Desember 1973 di Gedung Veteran RI, Jakarta. DIhadiri undangan Veteran Korea, Filipina, dan Malaysia.
Delegasi Veteran Filipina dalam pidato sambutannya mengusulkan pembentukan Organisasi Veteran ASEAN. Laksdya TNI O.B. Sjaaf Ketua Umum LVRI 1973 - 1978.

4. KONGRES IV

Bulan Desember 1978 di Jakarta. Dihadiri undangan Veteran Thailand, Malaysia, Singapura, dan Australia. Letjen TNI (Purn) Achmad Tahir Ketua Umum LVRI 1978 - 1983.
Tanggal 19 Desember 1980 di Jakarta dideklarasikan pembentukan Veterans Confederation of ASEAN Countries (VECONAC) oleh para Ketua Veteran dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Letjen TNI (Purn) Achmad Tahir Ketua Umum LVRI sebagai Ketua / President VECONAC I.

5. KONGRES V

Tanggal 14-18 Desember 1983 di Medan. Dihadiri undangan Veteran Belanda, Malaysia, Singapura, Thailand dan Taiwan.
Yayasan Gedung Veteran RI (YGVRI) ditetapkan sebagai anak organisasi LVRI. Letjen TNI (Purn) Achmad Tahir Ketua Umum LVRI 1983 - 1988.

6. KONGRES VI

Tanggal 30 November - 3 Desember 1988 di Surabaya. Dihadiri undangan Veteran VECONAC - Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan delegasi dari Taiwan, Amerika Serikat, Uni Soviet, Australia, dan Belanda. Letjen TNI (Purn) Achmad Tahir Ketua Umum LVRI 1988 - 1993.

7. KONGRES VII

Bulan Nopember 1993 di Jakarta. Dihadiri undangan Veteran VECONAC dan negara-negara sahabat lainnya.
Dilaksanakan pula Executive Board Meeting VECONAC oleh utusan Veteran Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Letjen TNI (Purn) Achmad Tahir Ketua Umum LVRI 1993 - 1998.

8. KONGRES VIII

Tanggal 26-28 Maret 2002 di Jakarta. Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo Ketua Umum LVRI 2002 - 2007

9. KONGRES IX

Tanggal 25-29 Maret 2007 di Kartika Chandra, Jakarta. Pemilihan Ketua Umum secara langsung yang pertama. Dan terpilih Letjen TNI (Purn) Rais Abin sebagai Ketua Umum DPP LVRI periode 2007 - 2012.
Tanggal 10-13 Januari 2010 di Hotel Bidakara, Jakarta. Mukernas LVRI Periode 2007-2012 di Pimpin oleh Ketua Umum DPP LVRI Letjen TNI (Purn) Rais Abin.
Tanggal 25-28 April 2010 di Hotel Crowne PLaza, Jakarta, Sidang Umum ke 13 VECONAC (Veterans Confederation of ASEAN Countries) dihadiri 7 negara anggota VECONAC dan 3 negara sahabat. Dalam sidang ini menunjuk LVRI sebagai Pimpinan/Presiden VECONAC periode 2010-2012
Tanggal 25-27 September 2011 di Discovery Kartika PLaza Hotel, Kuta-Bali, dilaksanakan Pertemuan Dewan Executive ke 24 VECONAC. Dipimpin oleh Ketua Umum LVRI Letjen TNI (Purn) Rais Abin sekaligus Presiden VECONAC periode 2010-2012, dihadiri 8 negara anggota VECONAC dan 2 negara sahabat.

JENIS VETERAN

PENGGOLONGAN VETERAN RI

Gelar kehormatan Veteran adalah penghargaan yang luhur dari Negara dan bangsa, merupakan wujud dari penghormatan bangsa terhadap ketulusan pengabdian dan kerelaan berkorban demi bangsa dan Negara, sehingga memiliki nilai yang tinggi dan dapat dijadikan norma keteladanan dalam upaya pembinaan generasi bangsa. Ada dua kelompok besar Veteran RI, yaitu :
1. Veteran Pejuang Mereka yang ikut serta secara aktif berjuang dan bertempur dalam perang Kemerdekaan dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 dengan masa bakti minimal 6 bulan.
2. Veteran Pembela Mereka yang ikut serta secara aktif berjuang dan bertempur dalam operasi-operasi militer melawan tentara asing dengan pengelompokkan sebagai berikut :

a.Operasi Militer Trikora dari tanggal
19 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei
1963 dengan masa bakti minimal 3 bulan.
b.Operasi Militer Dwikora dari tanggal
3 Mei 1964 sampai dengan 11 Agustus
1966 dengan masa bakti minimal 3 bulan.
c.Operasi Militer Timor-Timur dari
tanggal 21 Mei  1975 sampai dengan 4
Agustus 1976 dengan masa bakti minimal
3 bulan.

PENGHARGAAN PEMERINTAH KEPADA LVRI

Atas jasa para Veteran RI Pemerintah memberikan penghargaan kepada para Veteran RI berupa :

1. Bintang LVRI bagi anggota organic Veteran maupun bukan Veteran yang telah berjasa kepada Veteran membantu baik materi ataupun fasilitas lain, dengan persyaratan yang telah ditentukan, disamping Bintang Veteran juga diberikan Satya Lencana Veteran dan Surat Penghargaan.

2. Reduksi untuk PEMBAYARAN PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Reduksi biaya Transportasi domestic melalui Pesawat udara, Keretaapi dan Kapal Laut.

3. Pemberian Tunjangan Veteran (TUVET) tetapi hanya berlaku bagi anggota Veteran yang tidak punya penghasilan disertai keterangan dari Camat dimana yang bersangkutan berdomisili.

4. Pemberian Dana Kehormatan Veteran (DKV) kepada semua anggota Veteran baik pria maupun wanita yang telah memiliki gelar Kehormatan Veteran, dengan kategori sbb :

a.Veteran yang menerima TUVET
b.Veteran yang belum menerima TUVET
c.Veteran Pensiunan d.Janda/duda/ahli
 waris dari Veteran yang sedang
 diusulkan untuk mendapat DKV. Sesuai
 Pen Pres RI No. 24 tahun 2008 tanggal
 4 April 2008. Meninggal dunia, kepada
 janda/duda/akhli warisnya diberikan DKV
 TMT saat meninggal ditambah dengan Rapelnya
 TMT 1 Januari 2008 dan diberikan DKVnya 4
 (empat) bulan mendatang.

Penerima Gelar Bintang Gerilya Berhak Dimakamkan di Kalibata

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 33 ayat (6)UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang dimohonkan Dewan Pengurus Legiun Veteran RI. Mahkamah menyatakan penerima gelar Bintang Gerilya berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPN) Utama (Kalibata), selain Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera.

“Pasal 33 ayat (6) UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Hak pemakaman di TMPN Utama hanya untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, dan Bintang Gerilya’,” kata Ketua Majelis MK, Moh Mahfud MD saat membacakan putusan di Gedung MK, Rabu (12/9).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan pemegang Bintang Gerilya adalah para pejuang yang sangat berjasa bagi keberadaan NKRI. Sebab, berkat perjuangan merekalah kemerdekaan NKRI dapat ditegakkan hingga saat ini. Penghargaan yang sama harus juga diberikan kepada mereka yang telah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan cara bergerilya yang telah banyak mengorbankan nyawa.

“Jasa pejuang gerilya yang tewas dalam pertempuran, maupun yang selamat dan hingga kini masih hidup tidaklah dapat dibeda-bedakan. Jadi, wajar dan adil bagi mereka jika diberi penghargaan atas jasa dan pengorbanannya dimakamkan di TMPN Utama,” kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Sebelum berlakunya UU 20 Tahun 2009 pemegang Bintang Gerilya dapat dimakamkan di TMPN Utama. Lalu, UU 20 Tahun 2009 menghapus hak pemegang Bintang Gerilya untuk dimakamkan di TMPN Utama. Hal itu menurut Mahkamah melanggar prinsip keadilan yang menjadi jiwa UUD 1945.

Meski Pasal 28 ayat (8) UU No. 20 Tahun 2009 memperluas kualifikasi penerima Bintang Gerilya, yaitu tidak hanya pejuang melawan Agresi Militer Belanda I dan II. Namun tidak menutup kemungkinan agresi dapat saja terjadi di masa mendatang, sehingga pejuang yang mempertahankan NKRI saat agresi itu berhak pula memperoleh Bintang Gerilya.

“Dengan demikian jumlah penerima Bintang Gerilya mungkin bertambah dalam hal terjadi lagi agresi militer negara asing, dan pejuang yang mempertahankan NKRI berhak memperoleh Bintang Gerilya,” tegas Fadlil.

Menurut Mahkamah, kemungkinan dapat terus bertambahnya pemegang Bintang Gerilya akan memenuhi TMPN Utama dengan lahan yang terbatas. Karena itu, Pemerintah dapat menambah jumlah TMPN Utama karena penerima Bintang RI dan Bintang Mahaputera pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. “Ini harus dicarikan jalan keluar.”

Terkait Pasal 43 UU No. 20 Tahun 2009 yang mencabut berbagai undang-undang yang mengatur hal yang sama, menurut Mahkamah hal ini merupakan hal yang diperlukan guna menjamin adanya kepastian hukum bahwa sejak berlakunya Undang-Undang a quo, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang ada sebelumnya, harus dipastikan status keberlakuannya. “Dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.”

Usai sidang, salah satu pemohon Mayjen TNI (Purn) Soekotjo Tjokroatmodjo menyatakan terima atas dikabulkannya pengujian UU ini. “Alhamdulillah, saya terima semuanya. Tetapi, kita sebenarnya masih tidak terima kalau presiden penerima gelar Bintang Gerilya, kenapa presiden enggak ikut gerilya kok dipasang, padahal ia tidak berjuang. Terlebih, ada satu pasal dalam UU itu bahwa presiden adalah pemilik semua bintang, tetapi okelah, tidak apa-apa,” katanya dengan nada kecewa.

Permohonan ini diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat Legiun Veteran RI (LVRI) yaitu Letjen TNI (Purn) Rais Abin dan Mayjen TNI (Purn) Soekotjo Tjokroatmodjo, Laksamana (Purn) Wahyono menguji 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Para pemohon - penerima gelar Bintang Gerilya selama perjuangan kemerdekaan periode 1945-1949 - merasa hak konstitusionalnya dirugikan lantaran tak bisa dimakamkan di TMPN Utama yaitu Taman Makam Pahlawan Nasional (TPMN) Kalibata lantaran hingga kini TMPN Utama belum ditetapkan.

Menurut pemohon Pasal 33 ayat (6) UU Gelar itu bersifat diskriminatif karena hanya penerima gelar, tanda kehormatan Bintang RI dan Bintang Mahaputera yang berhak dimakamkan di TMPN Utama. Sementara Pasal 43 ayat (7)-nya intinya menyebutkan UU No 21 Tahun 1959 tentang Bintang Gerilya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk diketahui, Bintang Gerilya dan Bintang Sakti adalah dua penghargaan yang disediakan bagi mereka yang melahirkan dan menjaga RI yang telah mempertaruhkan nyawanya sebagaimana diatur dalam PP No 8 Tahun 1949 dan UU No 65 Tahun 1958.

Sementara, Bintang RI dan Bintang Mahaputera adalah bintang administratif bagi pejabat tinggi penyelenggara pemerintahan tanpa harus mempertaruhkan nyawanya sebagaimana diatur dalam UU Darurat No 5 Tahun 1959 dan UU Darurat No 6 Tahun 1959.

Pemohon masih tidak terima kalau presiden dianggap penerima gelar Bintang Gerilya dan pemilik semua bintang.

Sumber hukumonline.com