"Itu aturan (Keppres) aturan hukum bukan aturan akutansi seperti yang disanggah Dirut Pertamina. Jelas dalam aturan melanggar ya melanggar," tegas Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/12/2012).
Menurut Djoko, dalam aturan jelas titik serah penyaluran BBM subsidi ada di nozel SPBU bukan di depo. "Aturannya jelas titik serah penyaluran BBM subsidi ada di SPBU bukan di depo BBM, selama ini praktiknya Pertamina jual BBM subsidi kepada pengusaha SPBU di depo bukan di SPBU," ucap Djoko.
Kondisi ini, kata Djoko, membuat banyaknya kasus BBM subsidi berbelok arah tidak sampai ke SPBU, akibatnya masyarakat tidak kebagian, meski sudah antre panjang di SPBU.
"Praktik yang dianggap sudah kebiasaan lama ini justru menjadi biang banyaknya BBM subsidi dari depo berbelok arah, apa seperti ini mau dibiarkan, negara dipaksa tetap membayar BBM subsidi yang diselundupkan ke industri, perkebunan, dan pertambangan, sementara rakyatnya tidak menikmati BBM subsidi tersebut," jelasnya.
Apalagi, kata Djoko, penjualan BBM subsidi oleh Pertamina ke pengusaha SPBU Rp 4.300 per liter melanggar aturan. "Ini katanya cost Rp 200 bolak balik, begini aturan pengusaha SPBU harus bayar ke Pertamina Rp 9.000 per liter atau sesuai harga keekonomian premium atau solar, nantinya dipotong setelah BBM nya disalurkan ke masyarakat," tutur Djoko.
"Kalau dalam pengirimannya BBM dari depo ke SPBU dan sudah dibayar per liternya Rp 4.300 per liter, di tengah jalan ada yang berani beli Rp 6.000 per liter, ayo bisa jamin tidak itu BBM tidak belok," jelasnya.
Hal-hal seperti inilah yang harus ditegakkan, dianggap biasa tapi ini pelanggaran hukum, masa akan terus dibiarkan. "Buktinya Pertamina sendiri sudah akui, kalau aturan ini tegas dilakukan setidaknya 1,5 juta KL (kiloliter) bisa diselamatkan, itu nilainya Rp 12 triliun, mereka akui sendiri kemarin di DPR," cetus Djoko.
(rrd/dnl)
No comments:
Post a Comment