### Hal seiring Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Letnan Jenderal TNI (purn) Rais Abin dan Mayor Jenderal TNI (purn) Sukotjo Tjokroatmodjo yang mengajukan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 33 ayat 6 UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. ######SELAMAT ATAS TERPILIHNYA KEMBALI BUNG ABRAHAM LUNGGANA ,SH,MH UNTUK MASA JABATAN 2016-2020 HASIL MUNAS IX PEMUDA PANCA MARGA TANGGAL 7-9 AGUSTUS 2016 ####

Saturday, March 26, 2011

PPAD: TNI Tak Punya Watak Kudeta


TEMPO Interaktif, Jakarta - Isu kudeta yang akan dilakukan oleh sejumlah jenderal purnawirawan TNI dinilai Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), sangat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ketua Umum PPAD Letnan Jenderal Purnawirawan Soeryadi mengatakan, TNI tidak punya watak melakukan kudeta.

"TNI dan keluarga besarnya tidak mengajarkan dan tidak punya watak melakukan kudeta," kata Soeryadi saat dihubungi Tempo, Kamis 24 Maret 2011 kemarin.

Menurut Soeryadi, isu kudeta yang dikaitkan dengan jenderal purnawirawan sangat merusak persatuan dan kesatuan. Apalagi isu ini pertama kali dimunculkan oleh media asing seperti Al Jazeera. "Kalau Al Jazeera yang buat, saya yakin isu ini dibuat pihak asing," ucapnya.



Pihak asing yang dimaksudnya adalah kalangan reformis global yang kini sedang melaksanakan agendanya di negara-negara Timur Tengah. Kini kalangan reformis global itu, kata Soeryadi, hendak melanjutkan agendanya ke Indonesia.

Menurut Soeryadi, isu kudeta ini sangat mencemarkan nama baik TNI dan keluarga besarnya. Bukan cuma soal kudeta, upaya mencemarkan TNI ini juga dilakukan dengan tudingan keterlibatan jenderal purnawirawan dibalik kasus lainnya. Contoh kasus tersebut adalah operasi sajadah terhadap Ahmadiyah di Jawa Barat, penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, serta kerusuhan di Temanggung.

Soeryadi mengakui memang ada kekecewaan yang dilontarkan jenderal purnawirawan terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi dia memastikan itu bukan sikap PPAD. "PPAD tidak kecewa, tapi menghendaki perubahan, namun tidak seperti 1998," kata dia.



Perubahan yang dimaksudnya adalah dikembalikannya agenda dan program pembangunan bangsa sesuai cita-cita Proklamasi berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Keinginan melakukan perubahan itu pun, kata dia, tak akan dilakukan dengan memasuki wilayah politik praktis. Sebab, PPAD bukan organisasi berwatak kekuasaan dan bukan organisasi politik. "Kami ini purnawirawan. Kalau keluar saja harus pakai minyak angin. Makanya isu kudeta itu terlalu jauh," kata dia.

Karena itu yang bisa dilakukan PPAD untuk menghendaki perubahan itu adalah dengan mengajak para kaum muda, memberikan pencerahan akan cita-cita bernegara sebagaimana diharapkan para pendiri negara (founding fathers).

AMIRULLAH

Wednesday, March 23, 2011

Disetir Jenderal Musuh SBY? Ini Jawaban FPI

VIVAnews -- Laporan eksklusif media Al Jazeera mengkaitkan kasus penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang menewaskan tiga orang, dengan plot untuk menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Serangan itu akan menyudutkan SBY, melemahkan kekuatannya, lalu mudah dikudeta. Sejumlah purnawirawan kini sedang bersiap melakukan kudeta.

Ketua Purnawirawan Angkatan Darat, Letjen Soerjadi, membantah keras rumor kudeta ini. TNI, katanya, tidak punya tradisi melakukan kudeta. Apalagi ini jaman reformasi, di mana informasi transparan dan rakayt juga sudah bisa menilai setiap manuver politik yang dilakukan. Soerjadi menduga bahwa isu kudeta ini sengaja ditiupkan guna menguburkan sejumlah kabar penting yang merebak belakangan ini.

Bagaimana tanggapan FPI?

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPI Jakarta, Habib Salim Umar Alatas membantah keras tuduhan itu.

"Tidak benar, FPI tak pernah disetir jenderal. FPI nggak gampang disetir, tidak pernah. Kami bicara akidah, tak minta duit, tak minta jabatan," kata dia saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu 23 Maret 2011.

Dijelaskan Salim, pihaknya menunggu keputusan presiden untuk mengeluarkan pembubaran Ahmadiyah melalui Keppres. Bagaimana dengan ancaman penggulingan presiden yang pernah dikeluarkan FPI? "Tak ada maksud penggulingan presiden, kalau presiden mengeluarkan Keppres itu, bahkan kita akan dukung," kata dia.

Soal tuduhan FPI dibeking jenderal, Salim mengatakan, itu bukan pernyataan yang berasal dari FPI. "Yang ngomong bukan FPI. Tiga jenderal siapa?" "Jangan mudah dipancing berita dari luar (negeri)," tambah dia.

Sebelumnya, Menteri PertahananPurnomo Yusgiantoro mengaku belum mendengar soal rencana kudeta SBY oleh para purnawirawan jenderal. "Tidak ada itu, dan tidak pernah boleh ada di Indonesia. Jadi tidak pernah kita mendengar ada rencana itu. Tidak pernah ada laporan yang masuk ke kita katanya kudeta dan sebagainya itu," kata Purnomo usai mengikuti pembukaan acara The Jakarta International Defense Dialogue (JIDD), di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 23 Maret 2011.

Ditanya soal sikap pemerintah, Purnomo mengatakan, pemerintah punya perangkat yang kita bisa memantau perkembangan di lapangan. "Dan kita juga tahu persis seberapa besar itu," kata dia. "Ya, kalaupun ada (kudeta), akan kita hadapi."

Apakah perlu pemerintah menindaklanjuti pemberitaan Al Jazeera? "Mereka kan sudah jelas mereka menyampaikannya seperti Wikileaks," jawab Purnomo.

Sunday, March 13, 2011

Di Tengah Bencana Dahsyat, Warga Jepang Tetap Tertib


Irwan Nugroho - detikNews
Minggu, 13/03/2011 15:55 WIB
Jakarta - Dunia berdecak kagum dengan mentalitas masyarakat Jepang. Di saat terjadi bencana gempa dan tsunami yang mematikan, mereka tetap mengantre dengan tertib di supermarket untuk mendapatkan bahan makanan. Tidak ada rebutan, tidak ada kerusuhan!

Rupanya tidak hanya di supermarket saja suasana ketertiban di tengah bencana itu terlihat pada masyarakat negeri sakura. Ketika gempa baru saja terjadi, lalu lintas macet total. Namun, penduduk Jepang tetap bersikap tenang menghadapinya.

"Lalu lintas bagai di neraka dan sering kali hanya satu mobil dapat berjalan ketika lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Tapi semua begitu tenang dan mengemudi dengan aman dan memberikan jalan kepada satu sama lain," ucap salah salah satu pengendara, Arakawa.

Arakawa mengucapkan hal itu melalui akun twitter, yang lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh seorang translator bernama Aya Watanabe (@vida_es_bella). Watanabe menghimpun beberapa tweet para korban gempa yang menunjukkan ketertiban dan rasa kesetiakawanan warga Jepang.

Masih di jalan raya, seorang pengguna jalan lain mengatakan, ia mengemudi selama 10 jam untuk pulang ke rumah saat gempa menghentak pada Jumat sore, 11 Maret lalu. Lalu lintas sangat padat. Namun, ia tidak mendengar bunyi klakson sekali pun.

"Yang terdengar hanyalah ucapan terima kasih antara satu sama lain, karena telah diberi jalan," katanya.

Sikap tetap tertib dan tidak emosional juga terlihat di stasiun-staiun kereta api. Seperti diberitakan, ketiga gempa terjadi, jaringan KA Tokyo Metro sempat menghentikan operasinya dengan alasan keselamatan penumpang.

Banyak penumpang yang terlantar di stasiun. Namun, mereka tetap menunggu dengan sabar sampai KA dapat beroperasi kembali. Para penumpang juga senang dengan cara petugas KA yang tetap melayani mereka dengan senyuman.

Seorang warga Jepang yang ingin menempuh perjalanan dari Oedo menuju Hikari Gaoka mengatakan, stasiun sangat penuh dengan penumpang. Sampai-sampai ada penumpang yang menunggu di luar gerbang tiket. Akan tetapi, semua tertib dan mengikuti arahan petugas stasiun.

"Kami membentuk garis sempurna. Tidak ada tali partisi. Tapi kami memberikan ruang untuk orang lain berjalan. Semua orang mengikuti petunjuk yang diberikan oleh staf stasiun. Ketenangan ini sangat mutlak dan nyata. Saya kagum dengan kekuatan mental orang-orang ini," kata dia.

Bagaimana dengan di Indonesia?

(irw/nrl)

Tuesday, March 08, 2011

Aspri Soekarno Diminta Soeharto Cairkan Hubungan Ri-Tiongkok


Jakarta (ANTARA News) 7 Maret 2011- Mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa Kolonel (Pur) Maulwi Saelan mengungkapkan bahwa asisten pribadi Presiden Soekarno yakni Sze Tu Mei Sen pernah diminta Presiden Soeharto untuk membantu upaya-upaya pencairan hubungan Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok.

"Setelah Bung Karno terguling (1967-1968), belasan tahun kemudian Sze Tu Mei Sen diperlukan Soeharto. Pada tahun 1981, Soeharto memerintahkan Benny Moerdani mencari Mei Sen di Hong Kong. Mei Sen diminta kembali ke Indonesia, karena ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengannya mengenai hubungan Indonesia dengan RRT (Republik Rakyat Tiongkok)," katanya di Jakarta, Senin petang.

Berbicara pada acara "Mengenang Sze Tu Mei Sen" yang dihadiri Ketua MPR Taufik Kiemas, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, mantan Sekjen Dephut Suripto, Ketua Lembaga Kerja Sama Ekonomi, Sosial, Budaya Indonesia China Sukamdani Sahid Gitosardjono dan Dubes RRT untuk Indonesia Ny Zhang Qiyue, mantan Ketua LIPI Umar Anggara Djenie, ia banyak mengungkap sejarah yang belum banyak diketahui publik.

Sze Tu Mei Sen, adalah warga Indonesia kelahiran Sukabumi, Jawa Barat yang lahir tahun 1928 dan meninggal pada 13 Oktober 2010 di Macau.

Ia dikenal sebagai wartawan harian "Sinpo" edisi Tiongkok yang meliput di Istana Kepresidenan pada masa Presiden Soekarno, yang akhirnya diangkat menjadi asisten pribadi (Aspri), dan seangkatan dengan salah satu pendiri LKBN-ANTARA Adam Malik.

Menurut Maulwi Saelan, sebetulnya Sze Tu Mei Sen tidak punya salah apa-apa yang mengharuskannya menyingkir dari Indonesia, kecuali bahwa ia adalah Aspri Presiden RI, yang tugas utamanya memelihara hubungan baik dengan RRT.

Singkat cerita, Saelan --yang populer sebagai penjaga gawang tim nasional Indonesia saat melawan Uni Sovyet--dalam situasi krisis tahun 1965, semua yang terkait dengan lingkaran Soekarno mesti disingkirkan.

Ketika Mei Sen siap berangkat keluar negeri melalui bandara Kemayoran, tercium oleh penguasa militer, yang segera mengirimkan perwira berpangkat Letkol, untuk mencegahnya berangkat.

Beruntung, katanya, Mei Sen masih diperkenankan oleh sang perwira menelepon istana memberitahukan pencegahan keberangkatannya. Secara kebetulan, yang menerima telepon adalah Kepala Kabinet Presiden, Djamin, yang langsung melaporkannya kepada Bung Karno.

Lewat telepon Djamin menyampaikan perintah agar Sze Tu Mei Sen kembali ke istana, dan perintah itu dilaksanakan.

Menurut dia, alasan untuk mencegah keberangkatan Mei Sen, karena ia sebagai Pimpinan Umum Surat Kabar "IBUKOTA" berbahasa Mandarin, dituduh mendukung Gerakan 30 September, padahal surat kabar itu diterbitkan atas kerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya.

Mengawal
Ia mengemukakan, sebagai Wakil Komandan Tjakrabirawa (Paspampres), dirinya dipanggil Bung Karno dan diperintahkan pagi hari mengawal Sze Tu Mei Sen ke bandara Kemayoran dan menaikkannya ke pesawat terbang yang akan menerbangkan ke luar negeri dengan aman.

"Karena keberangkatan Mei Sen dianggap ada bau politiknya, maka saya dan staf memikirkan alasan yang masuk akal untuk meloloskannya. Mei Sen ketika itu merangkap sebagai Sekretaris Tim Kesehatan Presiden RI. Kebetulan waktu itu dokter pribadi Presiden Soekarno, dr Lauw Ing Tjong juga akan berangkat ke Eropa mencarikan obat untuk penyakit Bung Karno, maka diputuskan Mei Sen ikut berangkat ke Eropa dengan tugas yang sama," katanya.

Menurut Maulwi Saelan, waktu itu tim dokter dari RRT masih membantu merawat Bung Karno, tetapi belakangan diketahui musuh-musuh Bung Karno memfitnah bahwa para dokter itu terlibat Gerakan 30 September, sehingga harus meninggalkan Indonesia seketika.

"Dengan bantuan petugas Kodam, tugas memberangkatkan Mei Sen ke luar negeri dapat saya selesaikan dengan baik," katanya.

Sze Tu Mei Sen, katanya, kemudian selamat sampai di Belanda, dan dari sana melanjutkan perjalanan ke Hong Kong yang masuk wilayah Inggris.

Kemudia, ia pergi ke Macau, yang waktu itu masih masuk jajahan Portugal, dan mengadu peruntungan hidup di tempat baru itu. Karena keuletannya, usaha bisnisnya sukses dan berkembang hingga sekarang.

Mengenai permintaan Soeharto, dikemukakan bahwa Mei Sen bersedia kembali ke Indonesia jika keamanannya dijamin, karena ia trauma tahun 1965 dan belum dapat dilupakannya.

Mei Sen kemudian mengontak Wakil Presiden Adam Malik saat itu, dan melalui sekretarisnya memberikan jaminan dan keadannya sudah aman.

"Sze Tu Mei Sen segera berangkat ke Indonesia yang langsung diterima oleh Jenderal Soeharto di kediamannya Jalan Cendana, Jakarta,` katanya.

Dalam perkembangannya, atas peran Sze Tu Mei Sen yang diminta bantuan oleh Soeharto, kemudian hubungan diplomatik RI-RRT dapat kembali pulih, yang sebelumnya ditandai dengan misi-misi people to people".
(A035/E001)

Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © 2011
baca juga :Megawati: "Jangan Sekali-kali Menghujat Republik Rakyat Tiongkok"

Wednesday, March 02, 2011

MOU PEMUDA PANCA MARGA DAN BASARNAS






Tgl 28 Feb 11 Telah dilakukan penandatanganan MOU antara Basarnas dan Pemuda Panca Marga, Penanda tanganan MOU ditanda tangani oleh Ketua Umum Pemuda Panca Marga Erdin Odang bersamaan dengan HUT ke 39 Basarnas yang puncak acaranya digelar di Pantai Marina Ancol Barat( Badan SAR Nasional ) dengan Thema HANDAL, PROFESIONAL DAN RESPONSIF
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Kesejakteraan Rakyat (Menkokesra) DR H R Agung Laksono selaku inspektur upacara memberikan apresiasi dan berharap Basarnas semakin meningkatkan komitmen terhadap pelayanan SAR kepada masyarakat secara profesional dengan terus mengasah kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya.
Selain dengan Pemuda Panca Marga, pada saat bersamaan dilakukan juga penandatanganan MOU antara Basarnas dg PMI ( Jusuf Kala ), Artha Graha (Tommy Winata), Sriwijaya Air.
Pada peringatan Hut Basarnas tersebut PPM mengikuti devile pasukan bersamaa dengan unsur TNI-Polri yang merupakan unsur kekuatan Basarnas. Dalam acara HUT juga dipertunjukan simulasi bencana dengan melibatkan perlengkapan2 milik Basarnas, diantaranya helicopter, kapal-kapal milik basarnas, hovercraft milik TNI AL, speed boad milik Artha Graha, dan Pesawat milik Paskhas TNI AU.
Adapun isi MOU antara Basarnas dan Pemuda Panca Marga adalah meliputi kegiatan Operasi SAR Bersama, sosialisasi penanganan bencana, pendidikan SAR, penguatan daya dukung SAR di daerah2 yang belum memiliki kantor SAR daerah
(Lingga/mekobas)